16 HALAMAN
NOMOR 134 TAHUN KE 71
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Sabtu Kliwon, 5 Januari 2019
Ranperda Desa Adat
Nama LPD Diubah Jadi ’’Labda Pacingkreman Desa’’
Rancangan Perda tentang Desa Adat diajukan oleh Pemprov Bali untuk menggantikan Perda tentang Desa Pakraman. Ada sejumlah pasal yang mesti didiskusikan lebih lanjut sebelum Ranperda tentang Desa Adat ditetapkan. Dua di antaranya adalah; pertama, soal perubahan nama dari desa pakraman menjadi desa adat. Kedua, usulan perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pacingkreman Desa. ISTILAH desa pakraman baru populer tahun 2001 sejak disahkannya Perda Provinsi Bali No. 3/2001 tentang Desa Pakraman. Sebelumnya, nama tersebut kurang dikenal dan lebih umum disebut desa adat. Kini, nama tersebut rencananya dikembalikan sesuai Ranperda yang diusulkan Pemprov Bali. Salah satunya menyangkut judul ranperda pada Pasal 1 yang akan berubah dari Desa Pakraman menjadi Desa Adat. Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyatakan ada sejumlah pasal dalam Ranperda itu yang perlu didiskusikan. Salah satunya, perubahan nama desa pakraman menjadi desa adat. Ini masih perlu didiskusikan dari berbagai aspek. Hal ini berkaitan dengan istilah dan pengertian yang akan digunakan. Menurut Sugawa Korry, Jumat kemarin, perubahan dari desa pakraman menjadi desa adat hendaknya dikaji betul. Terutama referensi yang dijadikan dasar pertimbangan, karena istilah desa pakraman banyak ditemukan pada prasasti. Seperti Prasasti Bebetin yang menyebutkan istilah pakraman. “Kalau memakai desa adat, sudah tentu harus dicarikan referensi yang dijadikan dasar. Terutama yang lebih memberikan kekhususan, keunikan dan ciri khas sebagai sebuah kearifan lokal Bali. Keputusan
tentang hal ini harus cermat dan diterima semua pihak,” jelas politisi Golkar ini. Sementara pasal 5 yang mengatur tentang kedudukan desa adat atau desa pakraman juga perlu mendapat perhatian serius. Mengingat, hal ini sangat berkaitan dengan kewenangan tingkat provinsi. Termasuk kewenangan dalam hal alokasi anggaran yang bersumber dari APBD. Selanjutnya, pasal 60 dan 65 terkait Labda Pacingkreman Desa sebagai “nama baru” LPD (Lembaga Perkreditan Desa). “Kalau nama LPD menurut saya tidak perlu diubah karena nama LPD jelas tertulis dalam Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro,” imbuhnya. Pasal berikutnya yang membutuhkan perhatian serius, lanjut Sugawa Korry, adalah pasal 77 terkait Majelis Desa Adat berikut dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Begitu juga mengenai hal yang terkait dengan aturan peralihan dan lain-lain. Sementara mengenai fungsi pendidikan yang nanti dijalankan desa adat dinilai cukup relevan. Namun, tetap harus sinkron dengan instansi terkait dan kebijakan kabupaten/kota. Begitu pun untuk pengelolaan objek pariwisata atau desa wisata lewat Bumdes, dinilai sangat sesuai. Hal. 15 Toko Modern
”Perubahan nama LPD (Lembaga Perkreditan Desa) menjadi Labda Pacingkreman Desa, supaya pakai karakter lokal dengan hukum adat.”
”Kalau nama LPD menurut saya tidak perlu diubah karena nama LPD jelas tertulis dalam Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.”
Wayan Koster
Sugawa Korry
Mengembalikan Desa Adat sebagai Pusat Kebudayaan RANPERDA tentang Desa Adat diajukan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, 19 Desember 2018. Koster mengatakan, pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali ini harus mampu mengembalikan kedudukan dan fungsi desa adat sebagai pusat kebudayaan dan pusat pembinaan mentalitas keagamaan. Desa adat agar kembali dapat memerankan fungsi secara baik sebagai pemilik kebudayaan Bali yang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi. “Perda No.3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan menetapkan Perda tentang Desa Adat,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna. Koster salah satunya menawarkan agar desa adat berkedudukan langsung di bawah provinsi. Dengan sistem ini, maka anggaran dari Pemprov bisa langsung disalurkan kepada desa adat tanpa harus melalui pemerintah kabupaten/kota. Secara nominal, bantuan bagi desa adat juga terus meningkat. Tahun 2019 telah ditetapkan Rp 250 juta per desa adat, meningkat dari sebelumnya Rp 225 juta. Bantuan itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan upaya menjaga tradisi, seni, adat, dan budaya, termasuk untuk implementasi agama, dan diharapkan dapat memperkuat pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, Ranperda tentang Desa Adat memuat pula perubahan nama LPD (Lembaga Perkreditan Desa) menjadi Labda Pacingkreman Desa (LPD). “Ya, supaya pakai karakter lokal dengan hukum adat,” jelasnya. (kmb32)
Kuningan Bertepatan dengan Siwaratri
Renungan Raih Kesejahteraan Melalui Dharma
Bali Post/ant
19 TEWAS - Petugas SAR gabungan mengangkat warga yang pingsan akibat menemukan jenazah anggota keluarganya pascalongsor di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/1) kemarin. Selama lima hari pencarian, ditemukan 19 jenazah dan 14 orang belum ditemukan.
Ditangkap, Dua Penyebar ’’Hoax’’ Surat Suara Tercoblos
Jakarta (Bali Post) Polisi menangkap dua orang yang diduga pelaku penyebaran berita bohong (hoax) tercoblosnya surat suara dalam tujuh kontainer dari China di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, mengungkapkan, inisial
dua orang yang ditangkap yaitu HY dan LS. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. “Sudah diamankan dua orang yaitu HY di Bogor, Jawa Barat dan LS di Balikpapan, Kalimantan Timur,” kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/1) kemarin. Dedi menjelaskan, kedua orang tersebut ditangkap karena aktif menerima dan
menyebarkan kembali kabar surat suara tercoblos itu melalui aplikasi WhatsApp serta sejumlah media sosial lain. “Dua orang ini terpetakan tim siber yang aktif menerima lalu memviralkan ke media sosial dan grup WhatsApp,” terangnya. Polisi masih memburu pelaku utama inisiator hoax. Dari dua orang tersebut, polisi berharap dapat men-
emukan pembuat berita bohong tersebut. “Penyidik sudah melakukan profiling dan identifikasi siapa yang menyebarkan hoax tentang tujuh kontainer tersebut. Ini yang sedang didalami penyidik,” ujarnya. Hingga saat ini belum dilakukan penahanan terhadap HY dan LS. Hal. 15 Banyak Akun
Sri Mulyani Terpilih sebagai Menkeu Terbaik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai “Finance Minister of The Year 2019” versi majalah keuangan internasional The Banker. Sebelumnya, The Banker memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay. Halaman 15
Jakarta (Bali Post) – Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore ini menguat sebesar 140 poin ke posisi 14.270 dibandingkan sebelumnya 14.410 per dolar AS. Pengamat pasar uang dari Bank Woori Saudara Indonesia Rully Nova di Jakarta, Jumat kemarin, mengatakan data ekonomi Indonesia yang terbilang positif menjadi faktor yang menopang nilai tukar rupiah. “Data inflasi kita terkendali, ditambah pendapatan
negara dalam APBN menembus target,” ujarnya. Ia menambahkan realisasi pendapatan negara dalam APBN 2018 yang disampaikan pemerintah sebesar Rp 1.942,3 triliun, menembus 102,5 persen dari target Rp 1.894,7 triliun merupakan hal positif bagi pasar keuangan di Indonesia. “Dengan fiskal kita yang sehat maka investor akan melirik Indonesia sebagai tempat investasi,” katanya. Hal. 15 Tempat Investasi
Tiga Buruh Ditangkap, Ribuan Pil Koplo Disita Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar menangkap tiga buruh bangunan yang nyambi menjadi pengedar pil koplo. Ketiga buruh tersebut berinisial RP (25), RF (24), dan MU (27) ditangkap Kamis (3/1) lalu. Dari kasus ini, polisi menyita ribuan pil koplo. Halaman 2 Siapkan Semua Puskesmas Layani Rawat Inap Klungkung akan siapkan semua Puskesmas dilengkapi rawat inap. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengatakan akan mengoptimalkan semua puskesmas menjadi rawat inap secara bertahap. Halaman 12
HARI raya Kuningan, Sabtu ini, bertepatan dengan panglong ping 14 atau Purwaning Tilem Kapitu, di mana umat Hindu juga melaksanakan hari suci Siwaratri. Pertemuan dua hari raya suci bagi umat Hindu ini merupakan momen langka yang terjadi sekitar 30 tahun sekali. Untuk itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. IGN Sudiana, M.Si., berharap umat Hindu memanfaatkan kesempatan ini dengan bersembahyang secara khusyuk, untuk meningkatkan sradha bhakti serta mulat sarira. Selain itu, umat Hindu juga diharapkan agar menjalankan swadharma agama melaksanakan Kuningan dengan bersembahyang di Merajan masing-masing tidak lewat dari tengah hari. Demikian juga melaksanakan brata Siwaratri dengan puasa, jagra dan mona brata. “Pelaksanaan Siwaratri mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore esok harinya. Sedangkan Kuningan sampai tengah hari pada hari Sabtu,” ujarnya. Akademisi Unhi Den-
pasar I Kadek Satria, S.Ag., M.Pd. H., mengatakan bertemunya hari suci Kuningan dan hari suci Siwaratri merupakan momen untuk merenungkan kesejahteraan. Dijelaskan, bahwa hari raya Kuningan datang berdasarkan wuku yang dimaknai sebagai hari kesejahteraan yang disimbolkan dengan se gala persembahan, seperti nasi kuning sebagai lambang pemuliaan dan kesejanteraan. Dewa yang disembah adalah Dewa Mahadewa yang berstana di arah barat sebagai penguasa emas sebagai simbol kesejahteraan. Sedangkan hari suci Siwaratri yang datang berdasarkan sasih (bulan) dimaknai sebagai malam perenungan Dewa Siwa. Perenungan dilakukan melalui tiga hal, yaitu mona brata, upawasa, dan jagra. “Apabila kedua hari suci ini bertemu, maka ada pesan bahwa ada yang perlu kita renungkan tentang bagaiman cara kita mendapatkan kesejahteraan,” tandas Kadek Satria. Hal. 15 Kurang Arif
Ida Pandita Daksa Darmita
Prof. Dr. Sudiana, M.Si.
I Kadek Satria, S.Ag., M.Pd. H.
Rupiah Menguat
Bali Post/eka
TAMYANG - Seorang pedagang tengah melayani pembeli tamyang di sekitar Pasar Wangaya, Denpasar, Jumat (4/1) kemarin. Tamyang merupakan salah satu sarana upcara pada merayakan hari suci Kuningan.