Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 106 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Cegah Pemblokiran Pintu Hotel di Bali
Investor Mesti Perhatikan Tenaga Kerja Lokal
AKSI pemblokiran pintu masuk hotel di Badung oleh masyarakat di sekitar hotel mendapat atensi DPRD Bali. Terlebih, peristiwa ini berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja lokal. Dewan menilai tenaga kerja lokal memang harus diperhatikan oleh setiap investor yang membuka usaha di Bali.
‘’Kita menginginkan suasana investasi itu legal kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi di sisi lain, kita berharap juga investor itu memperhatikan tenaga lokal sesuai dengan keterampilan atau kompetensi yang dimilikinya,’’ ujar anggota Komisi
IV DPRD Bali I Made Dauh Wijana dikonfirmasi, Senin (3/12) kemarin. Menurut Dauh, umumnya ada MoU yang dibuat oleh investor dengan masyarakat sekitar terkait perekrutan tenaga kerja. Dalam hal ini, memuat kesanggupan inves-
Inflasi di Denpasar Melebihi Nasional Denpasar (Bali Post) Kota Denpasar mengalami inflasi 3,71 persen dan Singaraja 2,16 persen pada November 2018 (yoy). Sedangkan inflasi November (mtm) di Denpasar 0,34 persen dan Singaraja 0,10 persen. Untuk Denpasar besaran inflasi lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 0,27 persen (mtm). Sementara inflasi Singaraja lebih rendah dari inflasi nasional. Secara yoy inflasi Denpasar juga lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 3,23 persen, sementara Denpasar 3,71 persen. Demikian terungkap saat rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kepala BPS Bali Adi Nugroho, Senin (3/12) kemarin. Penyumbang inflasi tertinggi di Denpasar yaitu bahan makanan 6,57 persen (yoy), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 4,67 persen (yoy), kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 3,89 persen (yoy), kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 3,82 persen (yoy). Hal. 15 Penyumbang Inflasi
Warga Diminta Keluarkan Sapi dari Lahan BTID
Forum Perbekel Pertanyakan ADD
Setelah kasus pembukaan kanal sempat dikeluhkan warga Serangan, kini kembali muncul kasus lain. PT BTID kembali mengirimkan surat kepada warga setempat untuk mengeluarkan ternak sapi mereka dari kawasan lahan PT BTID. Halaman 2
Perwakilan Forum Perbekel se-Kabupaten Tabanan mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan. Mereka meminta kejelasan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019.
Amankan Puspem, Pemkab Sewa Ratusan Satpam
22 Desa Rawan Longsor
Ratusan satuan pengamanan (satpam) dikerahkan Pemkab Badung untuk menjaga Puspem Badung. Tak tanggung-tanggung, Pemkab menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menyewa 206 satpam yang akan ditugaskan selama 24 jam. Halaman 3
Halaman 7
Puluhan desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana masuk titik rawan bencana tanah longsor. Dari pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana, titik longsor itu ada di 22 desa/kelurahan. Pemetaan ini berdasar kejadian yang terjadi selama beberapa tahun ini. Halaman 10
tor untuk menyerap tenaga kerja lokal. Terkait kasus di Desa Peminge, Kuta Selatan, Badung, pihaknya memang belum mempelajari apakah ada MoU seperti itu atau belum. ‘’Kalau kita berpikir secara holistik, memang setiap investasi kan tidak boleh juga ego hanya berkepentingan atau berorientasi pada profit semata. Hendaknya memperhatikan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, harus ada sinergitas,’’ jelas politisi Golkar ini. Ia berharap kasus di Badung itu dapat diselesaikan dengan baik. Kalau memang ada tuntutan menggunakan tenaga lokal, maka investor harus mengakomodasi secara bijak. Untuk mengantisipasi kasus serupa, sejak awal harus ada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara
jelas dan nyata. ‘’Ketika ada agreement, semua pihak harus menghormati. Kita juga membutuhkan investasi, investor juga membutuhkan lingkungan sekitarnya sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu,’’ jelasnya sembari mengingatkan, Bali adalah daerah pariwisata yang membutuhkan suasana kondusif dan nyaman. Sementara itu, Wakil Ketua I DPP IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association) I Made Ramia Adnyana mengatakan, peningkatan skill karyawan atau SDM yang bekerja di hotel memang harus dilakukan. Hal itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan terutama HRD. Hal. 15 Operasional Hotel
Mendikbud akan Aktifkan Lagi Pelajaran PMP Jakarta (Bali Post) – Keingginan sejumlah komponen untuk mengaktifkan lagi pelajaran PMP di sekolah rupanya direspons pemerintah. Bahkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan hal tersebut sudah dilakukan pengkajian. Hasilnya, pemerintah akan mengaktifkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ditemui di kompleks Parlemen, Senin (3/12) kemarin, ia mengatakan, setelah dikaji terdapat masalah antara pelajaran Kewarganegaraan dengan PMP. ‘’Pancasila itu ranah afektif, pembentukkan sikap atau penanaman nilai. Sedangkan Kewarganegaraan itu ranahnya kognitif,’’ ujar Muhadjir. Dia menjelaskan, setelah dievaluasi beberapa tahun ini, diperlukan adanya pemisahan. ‘’Pemisahan antara Kewarganegaraan dan PMP memang perlu. Sekarang kami sedang mengkaji, yang penting jangan sampai menambah mata pelajaran dan membebani siswa,’’ ujar Muhadjir. Kepala SMPN 3 Denpasar Wayan Murdana, S.Pd., M.Psi. menyatakan sangat setuju diaktifkannya kembali PMP. Menurutnya, pemben-
tukan moral terhadap anak diperlukan pembinaan berkesinambungan dan mengkhusus. Namun, pengembangan sikap, mental, dan moral anak hendaknya lebih banyak praktik langsung daripada teori dan pembelajarannya tidak harus menambah mata pelajaran, namun diintegrasikan ke mata pelajaran yang sesuai, seperti PKn dan lainnya. Hal ini dikarenakan kurikulum sudah padat. Guru berprestasi dari SMPN 2 Kuta Selatan, Badung, I Made Priyana Ginada, S.Pd., M.Pd., mengatakan tantangan yang dihadapi anak saat ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Guru sekarang menghadapi generasi milenial atau generasi digital yang ditandai dengan adanya fenomena baru. Perubahan peradaban termasuk di bidang teknologi mesti disikapi dengan tepat oleh para guru. Oleh karena itu, dunia pendidikan, khususnya para guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Strategi pembelajaran di dunia pendidikan juga harus disesuaikan, agar up-to-date dengan perkembangan zaman. ‘’Guru mesti update informasi dan iptek agar anak didik bisa bersa-
ing menghadapi persaingan tersebut. Maka, guru harus merespons dengan strategi yang tepat agar anak didik bisa memenangi persaingan,’’ tandas Priyana Ginada, Senin (3/12) kemarin. Menghadapi tantangan berat tersebut, maka guru tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Guru harus menggandeng keluarga, sekolah dan masyarakat sekaligus. Guru harus bisa menjadi penghubung orangtua, masyarakat dan lingkungan sekitar. Guru sebagai tenaga pendidik profesional tidak cukup hanya menguasai ilmu yang akan diajarkannya, juga dituntut memahami kondisi peserta didik yang dihadapinya. Sehingga sangat diperlukan guru yang mampu mendidik, memberi teladan yang baik, dan bisa memahami kondisi kejiwaan peserta didik, serta mampu memotivasi dan memberi semangat peserta didik. ‘’Kita sebagai guru harus memiliki orientasi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi dan kemampuan para siswa, mengajak siswasiswa berpikir kreatif. Guru harus memiliki beberapa kompetensi, baik profesional, pedagogis, personal, sosial. Hal. 15 Lebih Menarik
Bali Post/ant
SERAHKAN DOKUMEN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi menyerahkan dokumen berisi pandangan pemerintah tentang RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) kepada Pimpinan Sidang Paripurna DPR, Senin (3/12) kemarin.
Dibantah, Indonesia Hidup dari Utang Jadi kita termasuk ke negara yang paling rendah utang. Jadi kalau banyak yang bicara kita hidup dari utang, itu tidak benar. Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Jakarta (Bali Post) – Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rendah untuk urusan utang. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah bahwa selama ini bangsa Indonesia hidup dari utang. ‘’Jadi kita termasuk ke negara yang paling rendah utang. Jadi kalau banyak yang bicara kita hidup dari utang, itu tidak benar,’’ kata Luhut dalam seminar Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Session 3 guna menghadapi perubahan era revolusi industri 4.0 bertema ‘’Inovasi untuk Indonesia yang Lebih Baik’’ yang diselenggarakan Lemhannas, di Jakarta, Senin (3/12) kemarin. Ia menjelaskan bahwa utang Indonesia digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti pembangunan. Sementara itu, RI memanfaatkan sumber pendanaan lain untuk membiayai program-prgram untuk masyarakat, baik dari pajak maupun penerimaan
negara lainnya. Utang yang ditanggung pemerintah pun, kata Luhut, saat ini dikelola dengan baik sehingga tidak membebani keuangan negara. Buktinya, Indonesia masih mampu menekan inflasi di bawah 4 - 3,5 persen, di mana merupakan pencapaian yang baik. ‘’Kita bisa menjadi contoh di emerging market karena kita mampu mengelola state budget kita sangat kredibel. Jadi kalau sekarang kita punya inflasi di bawah 4 persen, 3,5 persen, itu adalah satu acivment yang bagus karena selama 12 tahun terakhir ini kita tidak bisa pada posisi seperti itu,’’ ucapnya. Luhut juga menjelaskan, rasio utang RI masih tergolong rendah karena hanya sekitar 29 persen dari GDP nasional. Angka tersebut jauh dari angka yang ditentukan yaitu 60 persen. Dikatakan Luhut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berjalan cukup baik jika dibandingkan negara lain di
dunia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup diapresiasi oleh Bank Dunia dan IMF. Kemudian alasan selanjutnya, Indonesia memiliki gross domestic product (GDP) yang cukup besar, di sekitaran angka 1,1 triliun dolar AS. Selain itu, ada pula kebijakan tax amnesty yang berdampak pada meningkatnya rasio penerimaan pajak nasional. Luhut menjelaskan, tax ratio RI untuk pertama kalinya ada di angka 12,1 persen di tahun ini. Intinya, kata Luhut, penerimaan negara dari pajak meningkat karena orang yang membayar pajaknya bertambah. ‘’Kenapa bertambah, karena itu akibat dari tax amnesty. Kita berharap dalam 2-3 tahun ke depan tax ratio kita akan bisa 15 persen. Artinya kalau 15 persen dari Rp 16.000 triliun GDP kita itu kira-kira kita akan bisa menerima mungkinlah Rp 2.400 triliun,’’ tutur Luhut. (ant)