Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat paing, 4 desember 2015
katanya. Konferensi yang diselenggarakan KPK tersebut dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, namun tidak tampak Ketua DPR Setya Novanto. Selain dihadiri pimpinan parlemen, acara tersebut juga dihadiri Plt. Ketua KPK Taufikurrahman Ruki, Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti dan sejumlah pejabat negara lainnya. Menurut JK, persekongkolan yang terungkap dalam rekaman percakapan tersebut merupakan skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan, JK menilai rekaman itu sebagai keserakahan. Sebab, orang yang disebut berada dalam rekaman itu yaitu Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid bukanlah orang miskin. Hal. 19 Keserakahan
’’Setelah pertemuan, saya analisa pribadi, insting saya berjalan, kenapa kok pembahasan di luar kontrak dibahas Ketua DPR bersama pengusaha. Kenapa tidak diajak bagian kelengkapannya misalnya Ketua Komisi VII DPR yang membidangi masalah ini. Kenapa pengusaha ini yang diikutkan hadir di situ.’’ Maroef Sjamsoeddin Presdir PT Freeport
Bali Post/ant
KLOSET - Seorang seniman duduk di atas kloset di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12) kemarin. Aksi tersebut merupakan ekspresi para seniman yang menuntut MKD untuk memecat Ketua DPR Setya Novanto.
nar terjadi. Juga soal pencatutan nama dan permintaan saham, semua sudah tahu sehingga untuk menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik sebenarnya sudah bisa dilakukan karena sudah ada bukti yang mendukung,” kata Lucius. Dia melanjutkan, MKD seharusnya mulai fokus mendapatkan klarifikasi dari Setya Novanto. “Ya walaupun sebenarnya itu tidak penting juga karena saksi lain sudah membenarkan. Jadi urgensi pemanggilan saksi sebenarnya sudah tak penting lagi, karena inti dugaan pelanggaran sudah terjawab. Meski mereka masih sanksi atas keasliannya, tetapi itu sih cuma cari alasan saja,” katanya. Hal. 19 Bukti Rekaman
Jakarta (Bali Post) Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoeddin memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI, Kamis (3/12) kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MKD Surahman Hidayat, Maroef mengatakan dirinyalah yang berinisiatif merekam sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas dirinya selaku Presdir PTFI. Pada hari kedua sidang MKD itu, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengakui rekaman yang diperdengarkan di MKD sama persis dengan materi pembicaraan antara dirinya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Hal. 19 Datang Sendirian
Mahal, Jokowi Tak Kejaksaan Agung Sita Telepon Presdir Freeport Setuju Beli Heli
Soal Izin RS Indera
Pj. Wali Kota akan Acu RTRW
Denpasar (Bali Post) – IMB Rumah Sakit Mata Bali Mandara dipastikan belum bisa dikeluarkan dalam pekan ini. Karena belum ada persamaan persepsi antara Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali. Penjabat Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya mengatakan sudah melakukan pertemuan untuk persamaan persepsi. Artinya, ketika mengeluarkan izin tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. ‘’Kami sudah menugaskan Kabag Hukum ke sana (provinsi), tetapi belum ada kepastian,’’ katanya, Kamis (3/12) kemarin. Ditanya soal Perwali baru yang dikeluarkannya, Geriya mengakui hal tersebut. Hanya, Perwali itu dirasakan belum cukup, sehingga pihaknya berniat akan melihat Perda RTRW yang dimiliki Denpasar. ‘’Perwali sudah ada, dan saya lihat nanti RTRW, karena acuannya lebih luas. Selama ini saya belum sempat lihat itu, karena baru,’’ katanya. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana, Kamis kemarin meminta Pemprov Bali harus mendapatkan izin dengan proses yang benar dan sesuai aturan. ‘’Saya setuju perluasan RS Indera itu penting untuk rakyat banyak. Tetapi apakah juga dengan dalih kepentingan masyarakat itu bisa melabrak semuanya? Ini juga persoalan,’’ ujarnya. Politisi PDI-P asal Bangli ini menambahkan, bila memang ada kesalahan dalam Perwali maka harus dievaluasi. Setelah dievaluasi, barulah bisa dikeluarkan izin untuk perluasan RS Indera. Hal. 19 Melawan Aturan
Jakarta (Bali Post) – Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait ‘’papa minta saham’’ mulai membosankan karena sudah melenceng dari esensinya. “Mengikuti sidang MKD dua hari itu sudah mulai jenuh. Saya melihat anggota MKD ini terusmenerus bertanya dan tidak peduli kalau pertanyaan itu sudah diajukan sebelumnya oleh anggota yang lain,” kata peneliti Formappi Luciius Karus, Kamis (3/12) kemarin. Lucius menilai para anggota MKD sengaja mencaricari cara untuk mengulur waktu persidangan, padahal mereka sudah mengantongi jawaban atas pertanyaan mereka. “Sejauh ini tidak ada yang protes bahwa pertemuan itu memang sudah benar-be-
Maroef Akui Kebenaran Isi Rekaman
’’Mereka itu bisa makan lebih dari empat kali sehari. Tetapi karena keserakahan, maka persekongkolan itu terjadi.’’ Jusuf Kalla Wakil Presiden
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
Melenceng dan Membosankan
Skandal Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia
Jakarta (Bali Post) – Persekongkolan yang terungkap dalam rekaman percakapan kasus Freeport merupakan skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan, Jusuf Kalla menilai rekaman itu sebagai keserakahan. Sebab, orang yang disebut berada dalam rekaman itu bukanlah orang miskin.
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
JK Soal Kasus Freeport di MKD
“Mereka itu bisa makan lebih dari empat kali sehari. Tetapi karena keserakahan, maka persekongkolan itu terjadi,” ujar Wakil Presiden saat membuka acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Gedung MPR/DPR/ Jakarta, Kamis (3/12) kemarin. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mendapat perhatian dirinya dan Presiden Joko Widodo. Bahkan, JK menyatakan sempat membuat catatan kecil dalam secarik kertas terkait poin-poin yang dianggapnya menarik untuk disimak. Setelah mendengarkan rekaman itu, menurut JK, Presiden Jokowi dan dirinya sepakat membersihkan praktik pemburu rente. “Tentu Bapak Presiden dan saya setelah mendengarkan semua itu, sehingga kami bertekad untuk membersihkan apa pun yang terjadi di MKD,”
20 HALAMAN
NOMOR 108 TAHUN KE 68
Presiden Joko Widodo
Bali Post/ade
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana pembelian helikopter Marlin Agusta Westland (AW) 101 buatan luar negeri, karena pertimbangan helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan dan harga yang terlalu tinggi. “Dengan berbagai masukan yang ada, Presiden memutuskan tidak menyetujui rencana pembelian helikopter itu,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat membahas alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (3/12) kemarin. Pramono menyebutkan sejumlah pertimbangan, pertama Presiden beranggapan helikopter yang ada masih bisa digunakan. “Kedua, dengan kondisi keuangan sekarang, harganya dianggap terlalu tinggi,” kata Pramono. Ia menyebutkan, Presiden tetap akan menggunakan helikopter yang ada walaupun perlu dipikirkan untuk memiliki backup helikopter karena saat ini tidak ada back-up. “Arahan Presiden adalah agar digunakan assembling atau karoseri yang bisa dibuat putra bangsa sendiri. Saat ini kita gunakan helikopter Superpuma rakitan PT DI,” kata Pramono. Presiden, Kamis kemarin, memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi menyatakan ingin membangun postur TNI agar semakin kokoh. “Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas alutsista, di Kantor Presiden, Jakarta. (kmb4/ant)
Pura Mandara Giri Semeru Agung
Digagas 1963, Diresmikan 1992
Bali Post/ist
KAHYANGAN JAGAT - Pura Mandara Giri Semeru Agung merupakan pura kahyangan jagat yang berlokasi di Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
PURA Mandara Giri Semeru Agung, kahyangan jagat yang berdiri di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Meski pura di lambung sebelah timur Gunung Semeru tersebut kini sudah berdiri megah, namun belum banyak yang tahu kerasnya perjuangan sejumlah tokoh Hindu di Bali dalam mengupayakan pembangunan pura itu dari 1963. Hingga akhirnya bisa berdiri dan baru diresmikan pada 1992. Tjokorda Artha Ardana Sukawati, tokoh Bali yang turut serta memperjuangkan berdirinya pura tersebut menuturkan, bahwa pembangunan pura di Gunung Semeru berawal dari penyelenggaraan nuur tirta dari Bali langsung ke Patirtan Watu Kelosot yang berada di kaki Gunung Semeru. Mendak tirta itu dilaksanakan saat
upacara agung Karya Ekadasa Rudra di Pura Agung Besakih pada Maret 1963. Kegiatan nuur tirta ke Watu Klosot itu kembali dilakukan pada 1979 berkaitan dengan digelarnya upacara Ekadasa Rudra di Pura Agung Besakih. Sejak itu dimulailah tradisi rutin nuur tirta ke Watu Klosot dari pura kahyangan jagat lain di Bali saat penyelenggaraan upacara berskala besar. Kawasan Gunung Semeru dengan mata air suci Watu Klosot pun makin dikenal, khususnya saat dilakukan upacara besar para pandita atau sulinggih selalu ngaskara ke Gunung Semeru, memohon ke hadapan Hyang Siwa Pasupati yang diyakini berstana di puncak Gunung Semeru. Hal. 19 Sudah Muncul
Jakarta (Bali Post) – Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah menyita telepon seluler milik Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang digunakan untuk merekam perbincangan Setya Novanto. “Betul (Maroef sudah menyerahkan telepon selulernya) karena ini kan untuk kepentingan penegakan hukum, proses hukum,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Kamis (3/12) kemarin. Ia menjelaskan, penyitaan itu guna kepentingan penyelidikan hingga diharapkan akan ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup hingga ditingkatkan ke penyidikan. Jaksa Agung mengaku pihaknya mendapatkan laporan penyitaan itu dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah. “Kami ingin mengembangkan dan mencari bukti-bukti awal yang cukup,” katanya. Hal. 19 Kode Etik