Edisi Rabu 4 September 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 18 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Rekonstruksi Pembunuhan

Pemancing Terseret Arus

Kesulitan Cari Pakan Ternak

Rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan pelajar berinisial Dewa EAM (15) dan Putu BWS (15) mengungkapkan fakta menarik. Apa itu?

Nasib naas dialami I Gede Ketut Artika (58) dan I Wayan Sumiarta (43). Keduanya terseret gelombang laut saat memancing ikan layur di sebelah selatan Pura Enjung Galuh, kawasan DTW Tanah Lot, Selasa (3/9) dini hari.

Warga Abang tidak saja kekurangan air bersih tetapi juga kesulitan pakan ternak rumput hijau. Hal tersebut dikarenakan rumput mengering akibat terik matahari.

TABANAN | HAL. 7

BADUNG | HAL. 3

KARANGASEM | HAL. 11

Setahun Kepemimpinan Koster-Ace (2)

Berpihak terhadap Pendidikan KEBERPIHAKAN Gubernur Koster terhadap dunia pendidikan, aspek sosial budaya, serta adat istiadat, dirasakan oleh Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. Gde Arya Sugiarta selama setahun memimpin Bali bersama Cok Ace. Sejak masih menjadi anggota Komisi X DPR-RI, Koster sejatinya sudah menunjukkan keberpihakan terhadap aspek pendidikan. Hal. 15 Tim Ahli

MENATA INFRASTRUKTUR MENUJU KEMANDIRIAN BALI

’’Biasanya kita ini membangun tapi setelah itu tidak bisa mengelola dengan baik, ini harus jadi pelajaran.’’ Wayan Koster Gubernur Bali

Menanamkan Landasan Sentral Kepemimpinan dan kinerja Gubernur Bali dalam satu tahun, menurut pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka, patut diapresiasi karena telah berhasil menanamkan pola pikir atau landasan sentral atas arah pemerintahan Bali berbasis satu komando. Koordinasi dengan para bupati dan wali kota yang cukup lancar, sehingga keputusan strategis dapat berada di tangan Gubernur Bali sebagai pemimpin Provinsi Bali. Hal. 15 Mengelola Devisa

Dianggarkan Rp 100 Miliar Jayapura (Bali Post) – Pemerintah bertindak cepat menangani kerusakan di Jayapura, Kamis (29/8). Ada sejumlah perkantoran milik pemerintah yang rusak parah. Diharapkan minggu ini sisa kerusakan bersih dan pekan depan pembangunan kembali dapat dilakukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 100 miliar untuk renovasi atau pembangunan khusus perkantoran yang terdampak pascarusuh. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Antara di Jayapura, Selasa (3/9) kemarin, mengatakan anggaran sebesar Rp 100 miliar ini akan digunakan untuk membangun kembali perkantoran di mana dimulai pada pekan mendatang. ‘’Jadi kami harap minggu ini semua sudah bersih sehingga pekan depan sudah mulai membangun kembali,’’ katanya. Menurut Basuki, dana Rp 100 miliar untuk pembangunan kembali perkantoran yang terdampak pascarusuh di Jayapura ini akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2019. ‘’Anggaran Rp 100 miliar ini sudah dihitung oleh Balai Cipta Karya Papua dan disesuaikan dengan tingkal kemahalan di Bumi Cenderawasih,’’ ujarnya. Dia menjelaskan, perkantoran yang terdampak paling parah dari aksi unjuk rasa berbuntut rusuh ini adalah Kantor KPU Provinsi Papua dan Kantor Bea Cukai Jayapura. ‘’Kedua perkantoran ini akan menelan anggaran paling banyak. Misalnya untuk KPU, Gubernur Papua meminta untuk dibangun dua lantai, sedangkan Bea Cukai strukturnya terdampak parah sehingga harus dirubuhkan dan dibangun ulang,’’ katanya lagi. Dia menambahkan, untuk lamanya pembangunan, bagi perkantoran yang hanya memperbaiki maka hanya membutuhkan satu atau dua bulan, sedangkan yang parah dan harus dibangun ulang membutuhkan waktu sekitar enam bulan. (ant)

HIDUP harmoni dan damai di tanah Bali bukan hal mustahil. Hal itu berpeluang besar terwujud jika komitmen terbangun dan kerja keras menjadi budaya. Harapan itu bahkan makin terbuka jika Bali bisa menyelaraskan dan mengoptimalkan potensi. Dalam konteks ini penjabaran Bali Era Baru bisa kita harapkan sebagai rujukan kerja. Visi daerah ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ dengan lima bidang prioritas pembangunan harapan Bali bisa mandiri bisa terwujud. Untuk mendukung lima bidang prioritas tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menggenjot pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Antara lain melipu-

ti Bandara Ngurah Rai, pembangunan bandara di Buleleng, rencana kereta api, shortcut Denpasar-Singaraja, tol atau by-pass Denpasar-Gilimanuk, hingga pembangunan pelabuhan untuk cruise di Celukan

Tak Ada Referendum untuk Papua Jakarta (Bali Post) – Persoalan terkait Papua yang awalnya dipicu masalah rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua sempat menyinggung soal referendum. Apalagi dalam sejumlah demo muncul bendera Bintang Kejora. Namun,ditegaskan, bahwa secara hukum nasional maupun internasional, referendum di Papua tidak memungkinkan. Untuk penyelesaian masalah Papua, disarankan melakukan pendekatan hukum yang persuasif.

Bali Post/ant

BERKANTOR DI PAPUA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kanan) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) ketika tiba di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Selasa (3/9) kemarin. Kapolri dan Panglima TNI akan berkantor di Papua hingga kondisi Papua kondusif. Bali Post/ant

RUSAK - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura, Kota Jayapura, Papua, rusak pascaunjuk rasa warga Papua pada Kamis (29/8). Pemerintah telah menganggarkan Rp 100 miliar untuk renovasi perkantoran yang rusak.

Harian Bisnis Bali Harga Tetap Tinggi Beberapa bulan terakhir, harga cabai melonjak sampai Rp 100.000 per kilogram. Meski permintaan sudah menurun dan musim panen, harga masih tetap tinggi yakni Rp 60.000 per kilogram. Apa yang terjadi?

www.bisnisbali.com

Bawang. Selain itu, pihaknya juga mengkaji ulang Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem serta jalur-jalur untuk logistik. Hal. 15 Bisa Rampung

Jokowi Diminta Pilih yang Terbaik HARAPAN agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan adalah sosok terbaik terus didesakkan. Apalagi 10 nama hasil panitia seleksi (pansel) masih menyimpan keraguan. Presiden masih memiliki kesempatan menggunakan kewenangannya untuk memilih yang terbaik guna dikirim ke DPR.

Tokoh masyarakat yang dikenal kritis Buya Syafii Ma’arif meminta sosok yang terbaiklah yang akan memimpin KPK di masa mendatang karena tantangan ke depan tentu akan semakin besar. ‘’Cari yang terbaik, telusuri rekam jejaknya selama ini. Apakah dia punya integritas atau tidak,’’ katanya selepas peresmian Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka di Padang, Selasa (3/9) kemarin. Selain itu, katanya, sosok yang akan memimpin lembaga antirasuah tersebut harus memiliki visi yang jelas ke depannya. Mulai dari

bagaimana langkah untuk menghilangkan sikap koruptif, membangun sikap bangsa antikorupsi dan lainnya. Menurut Buya, sebagai pimpinan lembaga tentu mereka harus memiliki hal tersebut dalam hidupnya. ‘’Pokoknya cari yang terbaik dari yang terbaik,’’ katanya. Ia menilai seorang pemimpin KPK di masa mendatang harus mampu memperlihatkan kompetensinya sebagai negarawan di bidangnya masingmasing. Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y Guzasiah mengatakan nama-nama

calon pimpinan KPK yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo masih bisa diubah oleh Presiden manakala ada desakan publik. ‘’Memang benar tidak ada lagi proses penyeleksian di antara proses itu, tapi yang berhak menyerahkan hasil penyeleksian Tim Pansel Capim KPK itu ke DPR adalah Presiden. Presiden dalam hal ini, dapat saja mengubah hasil itu apabila ada desakan publik,’’ kata Aulia.(ant)

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD pada diskusi di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Jakarta, Selasa (3/9) kemarin. ‘’Papua dalam pendekatan hukum nasional tidak mungkin meminta referendum, karena dalam tata hukum nasional Indonesia tidak ada referendum,’’ kata Mahfud. Menurut Mahfud, berdasarkan tata hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, Papua juga tidak boleh meminta referendum, karena Papua sudah masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara sah dan diakui hukum internasional. ‘’Dalam konvensi internasional itu disebutkan, sebuah negara berdaulat yang diakui dunia internasional, dapat mempertahankan wilayahnya, termasuk menjaga wilayah negara dengan pendekatan keamaanan,’’ katanya. Pada kesempatan tersebut, Mahfud menjelaskan, persoalan demo yang kemudian berkembang menjadi kericuhan di Papua, bermula dari persoalan nonhukum tetapi kemudian berkembang menjadi persoalan hukum. Hal. 15 Pendekatan Persuasif


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.