Edisi 04 Juni 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 274 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

minggu kliwon, 4 Juni 2017

@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Jokowi Digoyang Isu PKI Malang (Bali Post) Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) hanyalah sebuah isu. Dia pun digoyang sejumlah pihak dengan isu melindungi PKI. Namun, Jokowi langsung menangkis akan gebuk gerakan (PKI) jika muncul kembali. “Jadi, kalau ada tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga,” kata Presiden Jokowi saat berbicara di acara Kajian Ramadan 1438 Hijriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Kota Malang, Sabtu (3/6) kemarin. Jokowi mengungkapkan banyak beredar isu yang menyebut saat ini PKI bangkit. “Pertanyaannya di mana? Di mana? Karena jelas, sudah jelas, di konstitusi kita jelas, Tap MPR bahwa PKI, komunis dilarang di negara kita Indonesia,” tegasnya. Presiden mengatakan bahwa keberadaan PKI saat ini dibuat seolah ada lagi dan dinilai dirinya melindunginya. “Sudah dikarang, kok. Apalagi, disorongkan kepada saya, seolah saya melindungi. Melindunginya di mana?” tanya Presiden. Jokowi menjelaskan bahwa saat PKI dibubarkan dirinya masih berumur 3 tahun. “Ini enggak logis, lalu ditarik orang tua saya,” kata Presiden. Hal. 19 Era Keterbukaan BPM/ist

DIORAMA - Diorama kekejaman PKI saat membantai para jenderal di Lubang Buaya.

Kader PAN Dukung Amien Rais

Jakarta (Bali Post) Berbagai pendapat muncul sejak kasus yang kini tengah mengganjal mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, soal aliran dana proyek korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, menyatakan kader partai akan mendukung Amien Rais sebagai tokoh pendiri partai sekaligus Ketua Majelis Kehormatan PAN. “Ya, kami dukung Pak Amien. Kami yakin Pak Amien, apa yang disampaikan Pak Amien itu betul,” kata Yandri. Hal. 19 Dukung ke KPK

Sistem Rujukan Perlu Diubah

DIREKTUR Utama RSUP Sanglah, dr. I Wayan Sudana, M.Kes., tidak banyak memberikan tanggapan terkait rencana pengambilalihan pengelolaan RSUP Sanglah oleh Pemerintah Provinsi Bali. “RSUP Sanglah merupakan rumah sakit kelas A pendidikan milik Kemenkes RI. Tentunya, jika ada wacana atau keinginan dari DPRD untuk meminang tentunya kami menunggu dari atas karena itu merupakan kewenangan Kemenkes,” katanya belum lama ini. Dia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapat konfirmasi atau diinformasikan secara tertulis oleh Kemenkes ataupun dari Pemerintah Provinsi Bali. “Jadi, saya belum bisa banyak berkomentar. Karena ini milik Kemenkes dan kami di sini hanya pelaksana, jadi menunggu keputusan dan itu kewenangan Kemenkes,” tandasnya. Hal. 19 Karena Menarik

Amien Rais

Joko Widodo

Tindak Tegas Pelaku Persekusi Malang (Bali Post) Aksi persekusi belakangan marak terjadi terhadap orang yang dianggap menyinggung kelompok tertentu. Presiden Joko Widodo menegaskan, tindakan persekusi berlawanan dengan asas-asas hukum negara. Persekusi berlawanan dengan asas-asas hukum negara. ‘’Perorangan maupun kelompok-kelompok maupun organisasi apa pun tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh,” kata Jokowi di Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6) kemarin. Persekusi tak boleh ada, apalagi, kata Jokowi, jika persekusi tersebut dilakukan mengatasnamakan penegakan hukum. “Tidak

ada, tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan,” ujarnya. Dia sudah memerintahkan Kapolri agar Kepolisian Indonesia untuk menegakkan hukum dengan menindak tegas pelaku persekusi dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan. “Siapa pun, baik individu, kelompok maupun organisasi masyarakat dari kelompok mana pun segera hentikan. Hentikan dan semuanya serahkan persoalan itu kepada aparat hukum, kepada kepolisian,” kata dia. Hal. 19 Dua Tersangka

RSUP Sanglah Kian Sesak

Prioritaskan Penataan Parkir USULAN DPRD Bali kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mengambil alih pengelolaan RSUP Sanglah mendapat respons positif dari Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, I Putu Armaya, S.H. Dia mengatakan, dengan diambilalihnya pengelolaan RSUP Sanglah oleh Pemprov Bali, maka pengelolaan akan lebih fokus sesuai dengan konsep otonomi daerah. Sehingga, koordinasi pelayanan akan lebih mudah dan terorganisir, serta birokrasi tidak akan berbelat-belit. “Dengan demikian, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini gubernur akan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sangat setuju apabila pengelolaan RSUP Sanglah dikelola oleh Pemprov Bali,” ujar Armaya Sabtu (3/6) kemarin. Hal. 19 Pelayan Parkir

RS SANGLAH - Suasana RSUP Sanglah terkesan kian sesak.

DPRD Bali telah mengusulkan pada Kementerian Kesehatan RI agar pengelolaan RSUP Sanglah diserahkan kepada Pemprov Bali. Usulan ini pun mendapat sambutan positif dari eksekutif.

USULAN yang sama pernah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada 2014 lalu. Namun, Menteri Kesehatan kala itu belum memberikan persetujuan. Jika dilihat dari kondisi RSUP Sanglah dewasa ini oleh masyarakat memang diakui sangat strategis ada di jantung kota.

Dari arah mana saja mudah dijangkau. Hanya, RSUP Sanglah kini terkesan kian sesak. Seakan tak ada lagi lahan untuk ruang terbuka, pembangunan unit gedung baru untuk pelayanan. Sementara jumlah pasien yang dirawat makin banyak. Belum termasuk jika dihitung keluarga pasien.

Usulan DPRD Bali itu bukan tanpa alasan.Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, ketika diminta konfirmasinya Sabtu (3/6) kemarin, mengatakan pengelolaan oleh Pemprov juga mempercepat pengambilan keputusan terkait pelayanan rumah sakit. Hal. 19 Otonomi Daerah

BPM/wan

RSUP Sanglah

Biaya Operasional Capai Rp 37 Miliar Sebulan Banyak pihak yang menyoroti hanya sisi gelap pelayanan dan penataan parkir di RSUP Sanglah. Sementara biaya operasional RS ini banyak disubsidi APBN. BPM/wan

GEDUNG - Gedung khusus pasien jantung di RSUP Sanglah.

BAYANGKAN, setiap bulan RSUP Sanglah membutuhkan biaya operasional lebih dari Rp 37 miliar. Sementara sumber dana/pendapatan RSUP Sanglah terdiri dari dua yaitu APBN tahun 2017 Rp 198 miliar dan dari BLU (Badan Layanan Umum) Rp 444 miliar per tahun. Dana APBN dipakai untuk belanja pagawai dan barang, sedangkan BLU untuk biaya operasional. Direktur Keuangan RSUP Sanglah, Ni Ketut Rupini, S.H., MARS., menjelaskan dengan dana BLU Rp 444 miliar berarti tiap bulan RSUP Sanglah memerlukan biaya operasional Rp 37 miliar lebih. Ini juga berarti rata-rata sebulan RSUP Sanglah harus menerima pendapatan dari BLU Rp 37 miliar. “Untuk operasional RS memang tinggi, makanya ada subsidi dari APBN,” ujarnya. Ia enggan menyebutkan detail biaya opera-

sional RSUP Sanglah per bulan. Namun, ia hanya menyebut lebih dari Rp 37 miliar. “Biaya operasional itu sebenarnya relatif. Tapi seharusnya operasional itu harus lebih efisien daripada pendapatan kita. Namun, RSUP Sanglah memiliki tugas utama bisa melayani pasien sebaik-baiknya dan tidak boleh menolak pasien,” tandasnya. Sedangkan bercermin dari data tahun 2016, realisasi pengeluaran atau belanja RSUP Sanglah yaitu untuk belanja pegawai (gaji) mencapai 97,06 persen dari anggaran belanja pegawai yang ditetapkan, belanja barang 99,85 persen dari anggaran belanja barang yang ditetapkan, dan belanja modal 99,99 persen dari anggaran belanja modal yang ditetapkan. Hal. 19 Biaya Kebersihan

Data RSUP Sanglah n Jumlah karyawan 3.000 n Miliki 761 Tempat Tidur n Bangunan Tak Terintegrasi n Bantuan APBN Rp 198 M n Biaya Operasional Rp 444 M


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.