Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Dana Kampanye Paslon
Sandiaga Penyumbang Terbesar KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membuka penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di Posko Penyerahan Dana Kampanye yang dipusatkan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Hingga batas akhir penyerahan, Kamis (2/5), diketahui calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno paling banyak menyumbang dana kampanye dibandingkan calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Thomas Djiwandono mengungkapkan, Sandiaga menyumbang sekitar 60 persen dari total dana kampanye yang disumbangkan oleh pasangan calon. ‘’Sekitar 60-an persen dari total paslon,’’ ujar Thomas usai menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5). Selama masa kampanye, pasangan Prabowo-Sandi menerima dana kampanye sebesar Rp 213,2 miliar. Sementara pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 211,5 miliar. Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar diperoleh dari pasangan calon yakni Rp 192,5 miliar, sedangkan sumbangan perorangan dari masyarakat sebesar Rp 9,3 miliar, sumbangan partai politik Rp 4,8 miliar, dan sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar. Namun, Thomas tidak merinci berapa besaran dana kampanye yang diberikan Sandiaga. ‘’Lebih besar Pak Sandi di angka 55, mungkin 58 persen. Beda tipis. Nanti kita breakdown lagi,’’ ucap Thomas. Di tempat sama, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang mendampingi BPN mengaku kecewa dengan sistem KPU yang tidak siap, sehingga pihaknya harus melakukan pelaporan secara manual. ‘’Tadi kita baru melalui fase dana kampanye dan terus
terang saya kecewa. Dana kampanye yang saya siapkan dan tiap bulan saya update, ternyata di ujungnya itu sistem yang dari KPU tidak siap,’’ ujar Sandi. Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan LPPDK sebesar Rp 606 miliar. ‘’Total penerimaannya adalah Rp 606.784.634.772, itu penerimaan. Lalu pengeluarannya sebesar Rp 601.355.468.300,’’ kata Bendahara Umum TKN Sakti Wahyu Trenggono di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Selatan, kemarin. Penerimaan terbesar dana kampanye TKN berasal dari pengusaha. Paslon yang diusungnya, Jokowi-Ma’ruf Amin, disebut Trenggono, tidak memberikan sumbangan dana kampanye. Ada 17 kelompok yang ikut andil dalam menyumbang dana kampanye Jokowi-Ma’ruf. Rinciannya dari 40 perusahaan dengan total nilai Rp 253,9 miliar. Kemudian sumbangan dari kelompok masyarakat sebesar Rp 251 miliar. Lalu sumbangan dari beberapa parpol dengan total Rp 79,7 miliar. Dan sumbangan dari perseorangan jumlahnya 252 orang dengan total sumbangan Rp 21,8 miliar. ‘’Paslon tidak ada,’’ tegas Sakti Wahyu Trenggono. (kmb4)
Dana Kampanye PDI-P Terbesar
JOKOWI PRABOWO PRABOWO JOKOWI DANA DANA KAMPANYE KAMPANYE DANA KAMPANYE
Penerimaan Rp 213,2 Rp miliar 213,2 miliar Penerimaan Pengeluaran Rp 211,5 Pengeluaran Rp miliar 211,5 miliar SumberSumber Dana Dana PasanganPasangan calon Rpcalon 192,5 Rpmiliar 192,5 miliar Sumbangan perorangan Rp 9,3 miliar Sumbangan perorangan Rp 9,3 miliar Partai politik Rp 4,8 miliar Partai politik Rp 4,8 miliar Sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar Sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar Jakarta (Bali Post) Enam belas partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2019 telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antara partai-partai yang sudah menyerahkan LPPDK, PDI Perjuangan menjadi partai dengan penerimaan dana terbesar yakni Rp 345,02 miliar. Sedangkan LPPDK yang dilaporkan Partai Golkar sebesar Rp 307 miliar, Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebesar Rp 259 miliar, LPPDK Partai
’’Ya kan ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan bagaimana nantinya (jika Demokrat mau bergabung).’’ Puan Maharani Ketua DPP PDI-P
Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 150 miliar, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 142 miliar, dan dana kampanye yang dilaporkan Partai Gerindra sebesar Rp 134,7 miliar. Laporan dana kampanye seluruh wilayah itu ditutup pukul 18.00 WIB kepada KPU di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5). Anggota Bidang Kaderisasi Partai Golkar Imran mengatakan sebagian besar dana kempanye partainya dihabiskan untuk pembiayaan kampanye calon anggota legislatif. ‘’Ada sisa anggaran itu sekitar
Kota Dumai APBN-P 2017 dan APBN 2018,’’ kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5) kemarin. Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan Wali Kota Dumai 2016-2021 Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka pada dua perkara. ‘’Pada perkara pertama, tersangka ZAS diduga memberi uang total sebesar Rp 550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai,’’ ungkap Syarif. Yaya Purnomo merupak-
an mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. ‘’Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja,’’ tuturnya. (ant)
Penerimaan Penerimaan RpRp606,7 606,7miliar miliar Pengeluaran RpRp601,4 Pengeluaran 601,4miliar miliar Sumber Dana Sumber Dana Pasangan calon Pasangan calonRp Rp00 40 perusahaan RpRp253,9 40 perusahaan 253,9 miliar miliar Kelompok masyarakat miliar Kelompok masyarakatRp Rp 251 251 miliar Parpol Rp Rp 79,7 miliar, Rp21,8 21,8 miliar Parpol 79,7 miliar,252 252 orang orang Rp miliar
Rp 200 juta dari Rp 307 miliar. Pengeluaran terbesar itu di caleg, caleg itu (pengeluaran) totalnya Rp 235 miliar,’’ kata Imran usai menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kemarin. Sementara itu, Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono mengatakan total jumlah dana kampanye partainya mencapai Rp 134,7 miliar terdiri dari sumbangan Partai Gerindra Rp 1 miliar atau 1 persen dari total sumbangan, sisanya dari kampanye caleg DPR-RI Rp 133,7 miliar atau 99 persen.
Thomas menjelaskan, mayoritas dana kampanye tersebut digunakan untuk kebutuhan alat peraga kampanye (APK) sebesar Rp 97,7 miliar (72,52%) dari total dana kampanye. ‘’Nanti akan diaudit selama sebulan oleh auditor publik dan dalam hal itu kita akan bekerja sama dengan auditor publik,’’ kata Thomas. Adapun PDI-P menyerahkan LPPDK Pemilu 2019 sebesar Rp 345,02 miliar. Penyerahan laporan disampaikan Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey dan Rudianto Tjen. ‘’Kami PDI Perjuangan laporan
awal dana kampanye kita sebesar Rp 106.750.833.809, sampai hari ini total penerimaan dan pembiayaan kita itu sebesar Rp 345.025.077.816,’’ kata Olly. Olly mengungkapkan sumbangan terbesar dari para caleg, begitupun pengeluaran. Menurut Gubernur Sulawesi Utara ini, tiap caleg rata-rata mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 4 miliar. ‘’Beberapa caleg PDI-P rata-rata pengeluarannya hampir Rp 5 miliar misalnya dari Deddy Sitorus ini pengeluarannya Rp 4.831.000.000, ada Pak Rano Karno juga,’’ ucapnya. (kmb4)
Harus Banyak Pertimbangan jika Demokrat Gabung Jokowi Jakarta (Bali Post) Partai Golkar meminta Koalisi Indonesia Kerja (KIK) segera membahas arah politik Partai Demokrat pascapertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan jika Partai Demokrat hendak bergabung ke dalam koalisi pendukung Joko Widodo-
KPK Jerat Wali Kota Dumai Dua Kasus Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Dumai Provinsi Riau 2016-2021 Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi. ‘’KPK telah mencermati proses penyidikan dan fakta-fakta persidangan hingga pertimbangan hakim pada perkara sebelumnya. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain, maka dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan DAK
MA’RUF MA’RUF
SANDI SANDI
KPK - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Wali Kota Dumai Zulkifli dan Kantor Pemkot Dumai untuk mencari barang bukti yang berhubungan dengan kasus suap dan gratifikasi Dana Alokasi Khusus RAPBN Perubahan 2018 terhadap sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan.
Ma’ruf Amin. ‘’Ya kan ada hal tertentu yang harus kita pertimbangkan bagaimana nantinya (jika Demokrat mau bergabung),’’ kata Puan, Jumat (3/5) kemarin. Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan itu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. ‘’Kan kita lihat ini bukan hanya PDI-P, tapi semua partai yang masuk di koalisinya Pak Jokowi, nanti kita harus sama-sama bicara,’’ ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly mengatakan jika ada partai yang hendak bergabung ke dalam KIK maka harus dibahas bersama oleh semua anggota koalisi. ‘’Kami, Partai Golkar, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Demokrat. Soal keinginan bergabungnya Partai Demokrat tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya,’’ kata Ace di Jakarta, Jumat kemarin. Saat ini, KIK berisi partai-partai pengusung pas-
angan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI, dan PSI. Ketegasan sikap dan keputusan yang tepat, menurutnya, penting untuk persiapan pembentukan kabinet, sebab ada beragam hal yang harus dikedepankan antara lain kepercayaan serta rasa saling menghormati di antara seluruh anggota koalisi. (kmb4)