Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
PERDA DESA ADAT, MENGEMBALIKAN BALI JADI PUSAT PERADABAN
BALI kini memiliki rujukan hukum atau regulasi pengelolaan desa adat yang komprehensif. Dengan disepakatinya Ranperda Desa Adat oleh legislatif dan eksekutif, maka perda ini menjadi rujukan dalam mengatur tata kelola desa adat. Perda ini juga akan memperte- g a s penjabaran era baru Bali di bawah Gubernur Wayan Koster dalam menjabarkan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Perda Desa Adat didedikasikan untuk mengembalikan Bali menjadi Padma Bhuana. Gubernur Koster dalam penjelasan singkatnya kepada Bali Post mengatakan, Perda Desa Adat ini akan menjadi rugulasi yang komprehensif yang terukur dan efektif untuk mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia. Bali dengan kekuatan spiritual dan keindahan alamnya akan menjadi mercusuar peradaban dunia yang dilandasi dengan menguatnya keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama serta manusia dengan alamnya. ‘’Komitmen inilah yang kami ingin jabarkan dalam era baru Bali kali ini. Saya berterima kasih atas kerja keras semua pihak dalam merumuskan Perda Desa Adat ini. Perda ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi sikap yang kuat untuk bersama-sama mengawal peradaban Bali,’’ jelasnya. Gubernur Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menegaskan, Perda Desa Adat yang komprehensif ini merupakan hasil interaksi positif atas pencermatan terhadap makin kuat dan beragam-
nya tantangan mengawal peradaban Bali ke depan. ‘’Saya menjamin pada era baru Bali, perda ini akan mengembalikan kejayaan Bali menjadi pusat peradaban dunia dengan konsep Padma Bhuana. Penjabaran regulasi, aturan teknis segera saya rumuskan termasuk rencana akasinya,’’ tegasnya. Padma bhuana merupakan ruang atau bangunan suci untuk menstanakan Ida Sang Hyang Widhi sebagai simbolis dan gambaran dari makrokosmos atau bhuana agung. Bali sngatlah mungkin mengembalikan masa-masa kejayaan itu dengan menjaga peradabannya secara konsisten secara sekala dan niskala dengan spirit taksu Bali. Dalam kaitan penjabaraan perda ini, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan segera membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) khusus menangani desa adat. Untuk itu akan dilakukan revisi perda berkaitan dengan penambahan atau penyempurnaan Tata cara pemilihan bendesa adat diupayakan agar dipilih OPD yang ada. ‘’Ada juga OPD yang menuberdasarkan musyawarah desa mufakat (tidak ada voting seperti rut saya tidak begitu relevan, sementara pemilu secara umum) agar tetap menjaga persaudaraan dengan OPD untuk mengurus desa adat ini harus krama desa. disiapkan secara tersendiri,’’ ujarnya. Desa adat akan memiliki APBD Desa Adat. Hal. 15 Prajuru desa adat boleh mengangkat tenaga administrasi dan Keberadaan Pecalang
Keistimewaan Perda
’’Saya menjamin pada era baru Bali, perda ini akan mengembalikan kejayaan Bali menjadi pusat peradaban dunia dengan konsep Padma Bhuana. Penjabaran regulasi, aturan teknis segera saya rumuskan termasuk rencana aksinya.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Garuda Mendarat Darurat di Kolombo PESAWAT Garuda Indonesia rute Jakarta-Jeddah tipe Airbus 330 nomor penerbangan GA 972 mendarat darurat di Bandara Internasional Bandaranaike Kolombo, Sri Lanka pada Selasa (2/4) pukul 09.00 waktu setempat. Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (3/4) kemarin, membenarkan kejadian tersebut. Ikhsan mengungkapkan pesawat harus mendarat darurat karena tekanan udara dalam kabin berkurang. ‘’Pesawat harus mendarat di Kolombo karena tekanan kabin berkurang,’’ kata Ikhsan. Ia mengatakan, saat ini pesawat pengganti telah diterbangkan menuju Kolombo dari Denpasar pukul 12.30. Sementara itu, penumpang diinapkan di Kolombo selagi menunggu pesawat pengganti. ‘’Untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang, pilot putuskan mendarat di Kolombo dan ganti pesawat. Semua penumpang aman dan akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah,’’ katanya. Pesawat berbadan besar tersebut membawa total 338 penumpang. Pihak Bandara Kolombo sempat menyiapkan truk pemadam kebakaran dan ambulans jelang pendaratan darurat tersebut. Saat ini masih dilakukan investigasi terkait insiden tersebut. (ant)
PERDA DESA ADAT
tenaga keuangan di desa pakraman sesuai kebutuhan agar lebih memudahkan proses administrasi desa. Desa pakraman agar membentuk paiketan pemangku agar mempermudah mendapatkan perhatian (bantuan) dari pemerintah, desa dinas dan lainnya melalui proses penganggaran APBD, APBDes. Pecalang akan diberdayakan melalui pembekalan dari lembaga yang berkompeten untuk menjaga Bali dan pecalang akan diberikan insentif (ada 46.000 orang pecalang di seluruh Bali). Desa adat agar menginisiasi terbentuknya pasraman di setiap desa di Bali yang difasilitasi oleh pemerintah. Desa tua diatur secara khusus sesuai dengan tradisi yang mereka miliki. Majelis Desa Adat dari tingkat kecamatan hingga provinsi setiap tahun mendapatkan bantuan. Desa adat akan dinaungi oleh OPD khusus Desa Adat (di Bali ada 1493 desa adat).
Dibiayai APBD secara Rutin
RANPERDA Desa Adat resmi ditetapkan sebagai perda dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Selasa (2/4). Sebelum ditetapkan, Pansus menyampaikan laporan pembahasan perda yang terdiri atas 19 bab dan 103 pasal. Disebutkan, bila materi ranperda seiring dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendati, ada pula materi yang menempatkan desa adat di luar pengaturan dari UU itu. Ketua Pansus Ranperda tentang Desa Adat di DPRD Bali I Nyoman Parta memaparkan sejumlah pasal substansial dan krusial dalam peraturan pengganti Perda No.3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman ini. Di antaranya pasal 5 terkait kedudukan desa adat di wilayah provinsi. Walaupun masing-masing desa adat memiliki dresta, desa mawa cara, dan negara mawa tata, tetapi secara sosio-religius dan kultural seluruh tatanan desa adat di Bali terikat pada satukesatuan parahyangan sebagai hulunya Bali. Yakni Pura Agung Besakih sebagai purusa dan Pura Ulun Danu Batur sebagai pradana serta terikat oleh tatanan budaya Bali sebagai culture identity. Selain itu, ada wilayah desa adat yang saling seluk lintas kabupaten/ kota, sehingga desa adat diatur berkedudukan di wilayah provinsi. ‘’Hal ini juga akan memudahkan pembentukan
sistem yang utuh untuk desa adat di seluruh Bali. Di samping juga untuk membangun sistem ekonomi adat Bali yang mengintegrasikan ekonomi sektor keuangan/LPD dengan sektor riil/BUPDA untuk memperkuat eksistensi desa adat secara berkelanjutan,’’ ujarnya. Berkaitan dengan LPD dan BUPDA, Parta menyebut telah diatur dalam pasal 62 tentang utsaha desa adat. Mengenai pasal tentang LPD yang sebelumnya masih menjadi perdebatan, telah mendapatkan solusi dalam ketentuan penutup pasal 102. Dalam hal ini, Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai LPD. Di sisi lain, desa adat kini juga harus tampil untuk membuat Bali tetap aman dan tertib. Mengingat 2,5 tahun terakhir, Bali paling banyak mengalami masalah lantaran tidak bisa mengendalikan penduduk pendatang. Terutama setelah berlakunya UU tentang KTP Nasional. Hal ini diperparah dengan KIPEM yang tidak boleh berlaku lagi. Kepala desa bahkan sudah seperti pasrah menghadapi persoalan ini. Demikian pula soal sampah, mesti ada pendekatan secara desa adat. Hal. 15 Terlibat Aktif
Hasil Survei, 8 Partai Tak Lolos ke DPR-RI Jakarta (Bali Post) – Hasil survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan delapan dari 16 partai politik peserta pemilu tidak memenuhi ambang batas parlemen atau tidak lolos ke DPRRI, jika pemilu dilakukan saat ini. Berdasarkan data survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, Rabu (3/4) kemarin, kedelapan partai itu memiliki elektabilitas di bawah angka empat persen yang merupakan syarat perolehan suara bagi partai untuk bisa duduk di parlemen. Adapun partai lolos ke parlemen versi Indikator (urutan sesuai elektabilitas) adalah: PDI-P 24,2 persen, Gerindra (11,7), Golkar (11,5), PKB (8,8), Demokrat (8,7), PKS (6,0), NasDem (5,7) dan PPP 4,9 persen. Sementara partai tidak lolos parlemen (urutan sesuai elektabilitas) adalah: Perindo 2,6 persen, PAN (2,2), Hanura (1,3), PSI (1,3), Berkarya (0,8), PBB (0,6), Garuda (0,2) dan PKPI 0,2 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan responden tidak tahu/ tidak menjawab sebesar 9,2 persen.
Jumlah responden belum bersikap tersebut semakin menurun menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan 22-29 Maret 2019, melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Menurut Burhanuddin, PDI-P mengalami penurunan dari survei sebelumnya yang dilakukan pada Desember 2018. Kendati demikian, PDI-P masih pada peringkat pertama pemegang elektabilitas paling tinggi. ‘’Elektabilitas PDI-P itu signifikan berbeda dengan peringkat elektabilitas partai lain. PDI Perjuangan, survei terakhir kami 24,2 persen, sedikit turun, tetapi tidak signifikan dari perolehan sebelumnya 24,9 persen,’’ ungkapnya. Di peringkat kedua Partai Gerindra, juga mengalami penurunan sebesar 0,8 persen dari hasil survei Indikator bulan Maret 2019 yakni 12,5 persen, sedangkan untuk saat ini Gerindra mendapatkan 11,7 persen. Sementara itu, di peringkat ketiga Partai Golkar menunjukkan kenaikan pada elektabilitasnya yakni sebesar 2,3 persen. Pada survei bulan Maret
2019, Golkar memperoleh 9,2 persen, sedangkan saat ini memperoleh 11,5 persen. Dengan demikian, meski mengalami penurunan namun apabila dibandingkan dengan Gerindra atau Golkar, selisih PDI-P signifikan secara statistik. ‘’Kalau misal PDI-P mampu mempertahankan kemenangannya sampai pada 17 April, itu baru presiden pertama partai yang bisa menang berturut-turut karena pemilu belum pernah menghasilkan pemenang yang mampu mempertahankan kemenangannya berturutturut,’’ katanya. Sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, disyaratkan perolehan suara sebesar 4 persen dari total jumlah suara sah secara nasional bagi partai untuk bisa duduk di parlemen (parliamentry threshold/PT). Saat ini dengan angka PT sebesar 3,5 persen, terdapat sepuluh par-
tai yang berhasil lolos di DPR. Dengan demikian berdasar hasil survei tersebut maka akan ada dua partai yang terpental dari DPRRI. (ant/kmb4)
Diskominfo Sosialisasi ’’Aksi’’ Badung GUNA mewujudkan salah-satu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yakni memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung menggelar sosialisasi Aksi (Akses Internet) Badung. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan Kerta Gosana, Pusat Pemerintah Kabupaten Badung, Selasa (2/4). Sosialisasi dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika I Wayan Weda Dharmaja, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa I Putu Sridana, Camat se-Kabupaten Badung, kelurahan/ desa, puskesmas, kepala SD negeri, kepala SMP negeri, lingkungan/banjar, penge-
lola objek wisata. Sosialisasi Aksi ini dihadiri narasumber GM ICON + SBU Denpasar Hartadi dan Miss Internet Provinsi Bali. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh krama Badung menggunakan dan mengakses internet dengan benar untuk mewujudkan Indonesia hebat. ‘’Dengan adanya internet ini akan memudahkan segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita mengetahui keberadaan negara-negara di luar sana,’’ ungkapnya. Menurutnya, kemudahan dalam mengakses internent adalah wujud dalam mempercepat informasi dan pelayanan di Kabupaten Badung. ‘’Akses internet ini merupakan salah satu bentuk edukasi, pembelajaran bagi semua untuk melakukan sesuatu,’’ katanya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung telah meluncurkan program Wifi gratis di seluruh kawasan Gumi Keris. ‘’Badung smart city merupakan connecting, controlling, monitoring, maka itu janganlah melawan teknologi, ikutilah teknologi dengan baik,’’ jelasnya. Kadis Kominfo Badung Weda Dharmaja menyampaikan tujuan digelarnya sosialisasi Aksi Badung adalah membangun infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Upaya ini penting sebagai salah satu penunjang dalam penerapan smart city dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan. Selain itu, juga untuk mengelola perkembangan teknologi menjadi jembatan prestasi melalui internet Bersama (Bersih, Selektif, Aman, dan Kreatif). ‘’Kami berharap kita bersama-sama
menjaga dan merawat, sehingga akses internet ini dapat berfungsi dan berguna bagi masyarakat Badung,’’ ujarnya. Diterangkan, pemasangan akses internet tahun 2018 di tempat-tempat publik hingga ke tingkat banjar yang meliputi enam kantor camat, 62 desa/kelurahan, 249 Sekolah Dasar, 22 Sekolah Menengah Pertama, 13 puskesmas, 54 pustu, 555 banjar dan lingkungan serta 33 objek wisata yang total sebanyak 994 lokasi dengan total access point. (ad105) AKSI BADUNG - Bupati Giri Prasta membuka sosialisasi Aksi Badung di ruang pertemuan Kerta Gosana Puspem Badung, Selasa (2/4).