Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (104 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat pon, 4 maret 2016
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
Pemkab Badung Tak Tahu Ada Survei Mangupura (Bali Post) – Surat permohonan izin survei kawasan Teluk Benoa oleh PT Hydrocore ternyata tidak ditembuskan ke Pemerintah Kabupaten Badung. Padahal secara geografis, kawasan konservasi yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan masuk dalam wilayah ‘’kekuasaan’’ Kabupaten Badung. Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Badung A.A. Gede Raka Yuda, Kamis (3/3) kemarin, membenarkan perihal tersebut. Bahkan, pejabat asal Gianyar ini mencoba menghubungi instansi
Denpasar (Bali Post) Proyek survei tanah (soil tes) di area Teluk Benoa resmi dihentikan, Kamis (3/3) kemarin. Penghentian ini dilakukan berdasarkan hasil rapat di Kantor Lurah Benoa antara Pimpinan Proyek Manager PT Hydrocore Andi Abdi, S.T. dengan komponen pejabat di Kuta Selatan dan masyarakat. Pada rapat itu hadir Camat Kuta Selatan, Kapolsek Kuta Selatan, Danramil Kuta Selatan, Lurah Tanjung Benoa, Ketua LPM Tanjung Benoa, Pecalang Desa Adat Tanjung Benoa, dan Satgas Tanjung Benoa. vei itu dilakukan sesuai arahan PT Jasa Marga untuk mengetes kapasitas lumpur dan tanah. Namun, pimpinan proyek tidak bisa menunjukkan surat instruksi dari Jasa Marga. Oleh karena itu, pihaknya mencurigai kegiatan ini masih terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal. 19 Dari Atas
terkait guna mencari tahu keberadaan surat tersebut. “Kami belum dapat surat tembusan dari Pemprov Bali. Saya juga sudah menghubungi Kepala Badan Lingkungan Hidup, katanya tidak ada surat itu (permohonan izin survei – red),” ujarnya. Ditanya apakah survei kawasan Teluk Benoa ada kaitannya dengan reklamasi, Raka Yuda enggan menjawab. Hanya dia menegaskan jika Bupati Badung Nyoman Giri Prasta telah bersikap akan melakukan normalisasi atau restorasi, bukan reklamasi. Hal. 19 Aparat Desa
Gubernur Akui Tak Tahu Tujuan Survei
Bali Post/edi
BONGKAR - Salah satu panggung bambu dibangun di kawasan Teluk Benoa. Panggung ini akan digunakan untuk meneliti tanah di tempat tersebut. Namun atas kesepakatan aparat dan investor, panggung ini akan dibongkar karena penelitian disepakati untuk dihentikan.
JK Soroti Menteri Seenaknya Nambah Nama Kementerian
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Survei di Teluk Benoa Dihentikan
‘’Semua pihak yang hadir termasuk pimpro menyepakati survei yang rencananya dilakukan sampai tanggal 17 Maret itu dihentikan mulai tadi pagi (kemarin - red) dan alat-alatnya semua akan ditarik, maksimal sampai tanggal 5 Maret,’’ ujar Ketua LPM Tanjung Benoa’, Kadek Duarsa usai rapat kemarin. Dari keterangan PT Hydrocore, lanjut Duarsa, sur-
20 HALAMAN
NOMOR 193 TAHUN KE 68
GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika mengaku tidak tahu terkait surat yang ditandatangani Sekda Provinsi Bali perihal izin survei di kawasan Teluk Benoa. Begitu juga Gubernur mengaku tidak tahu apa tujuan survei yang dilakukan oleh PT Hydrocore itu. Namun, ditegaskan, pihaknya tidak melarang kegiatan survei karena merupakan kegiatan ilmiah. ‘’Saya cek dulu, saya enggak tahu. Pada prinsipnya begini, seluruh survei itu boleh. Mau survei di mana saja boleh, tidak mungkin kita melarang
untuk survei. Cuma untuk apa, kita tidak tahu. Tapi melarang orang survei itu tidak boleh karena itu kegiatan ilmiah,’’ ujarnya, Kamis (3/3) kemarin. Sementara itu, Sekda Provinsi Bali melalui Karo Humas Pemprov Bali Dewa Mahendra Putra menyatakan bila izin survei tersebut untuk keperluan akademis. Dalam hal ini penelitian untuk menganalisis potensi alam yang terkandung di Teluk Benoa. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dampak lingkungan yang terjadi. Hal. 19 Tidak Kondusif
Jaksa Agung Deponering Kasus Samad dan Bambang Widjojanto “...telah meminta pertimbangan Ketua MA, DPRRI, Kapolri tentang rencana deponering tersebut dan ketiga pimpinan lembaga negara itu, terutama Ketua MA dan Kapolri, menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Jaksa Agung.”
Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak akan ada perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menjadi Kemenko Kemaritiman dan Sumber Daya. “Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Kemenko Maritim, titik. Tidak ada itu (kementerian) sumber daya,” kata Wapres di Jakarta, Kamis (3/3) kemarin. Hal itu disampaikan Wa p r e s K a l l a d a l a m menanggapi keputusan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang mengubah sendiri penamaan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Seperti yang dapat dilihat di laman resmi kementerian tersebut, yakni maritim.go.id, nama lembaga pemerintahan itu tertulis Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, disebutkan nama lembaga tersebut adalah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. Sebelumnya, Wapres Kalla mendapati salah satu menteri telah mengganti nama kementeriannya menjadi tidak sesuai dengan perpres yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. “Kan sudah ada perpres tentang tugas masing-masing menteri dan menteri koordinator, itu ada pembagian tugasnya, jelas. Cuma kadang-kadang ada juga menteri yang seenaknya menambahkan nama yang tidak sesuai dengan perpres itu,” kata Kalla. Hal. 19 Saling Bersitegang
PUBLIK meyakini bahwa kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) akan dideponering (dikesampaingkan) oleh Jakasa Agung. Sama seperti kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Keyakinan itu terbukti. Dalam penjelasannya, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengemukakan, pengesampingan perkara tersebut dilakukan setelah melalui berbagai pertimban-
Jaksa Agung H.M. Prasetyo
gan yang matang. Ia juga mengakui telah meminta pertimbangan Ketua MA, DPR-RI, Kapolri tentang rencana deponering tersebut dan ketiga pimpinan lembaga negara itu, terutama Ketua MA dan Kapolri, menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Jaksa Agung sebagai yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan satu perkara dilanjutkan atau tidak. Jaksa Agung berpandangan dan menilai bahwa pemberantasan korupsi merupakan kepentingan umum. Hal. 19 Perlu Pembuktian
2019, Indonesia Bebas Lokalisasi
Bali Post/ant
PASUKAN KATAK - Anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL melakukan penyisiran gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (3/3) kemarin. Aksi tersebut dilakukan untuk memeriksa sekaligus memantau goronggorong, menyusul adanya temuan kulit kabel yang menyumbat gorong-gorong sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.
Surabaya (Bali Post) – Indonesia bebas dari lokalisasi dan prostitusi tahun 2019. Itu target yang dipasang Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Target itu optimistis dicapai seiring tak berhentinya upaya penutupan lokalisasi yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. “Pemerintah pusat terus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk menutup lokalisasi dan ditargetkan 2019 Indonesia harus bebas lokalisasi,” ujarnya ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Kamis (3/3) kemarin. Berdasarkan data dari Kemensos, jumlah lokalisasi yang ada di Indonesia semula sebanyak 168 titik, namun telah ditutup sebanyak 69 titik, sehingga ting-
gal 99 titik lainnya yang tersisa. Dari titik-titik lokalisasi, katanya, Jawa Timur berada di urutan tertinggi jumlah lokalisasinya yaitu dengan 41 titik, namun sejak akhir 2015 telah ditutup 40 titik sehingga menyisakan satu titik di Balung Cangkring, Kota Mojokerto. “Bahkan, Kota Mojokerto sudah kirim surat terkait persiapan penutupan lokalisasi yang direncanakan sebelum Ramadan tahun ini. Kalau ditutup maka Jatim 100 persen bebas lokalisasi,” ucapnya. Tidak hanya di Mojokerto, katanya, Bupati Tangerang juga sudah siap melakukan penutupan lokalisasi sebelum bulan puasa tahun ini. Hal. 19 Komitmen Pemimpin
Bali Post/dok
MEGAWATI - Ketua Umum PDI-P Megawati menyerahkan kaos kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang merupakan hasil karya dari warga terdampak penutupan Dolly, Surabaya.