Edisi 03 Desember 2015 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 107 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

kamis umanis, 3 desember 2015

Jokowi Bilang ’’Ora Sudi’’

ADA ungkapan menarik yang disampaikan Sudirman Said ketika dipanggil MKD, Rabu (2/12) kemarin. Ketika itu Sudirman Said mengaku sudah berkonsultasi kepada Presiden sebelum melaporkan kasus ini ke MKD. Ia juga melaporkan rekaman ini ke Presiden Jokowi. Anggota MKD pun bertanya apa reaksi dari Presiden Jokowi setelah mendengar soal pemalakan Freeport. “Yang saya sampaikan adalah peristiwa Pak SN dan MR menyebut nama Presiden untuk meminta saham dan meminta saham listrik. Adapun tanggapan Presiden sambil ketuk meja katakan ora sudi, bahasa Jawa yang menunjukkan ...enak saja jual-jual nama,” jawab Sudirman. Mantan Dirut PT Pindad ini juga mengaku sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengambil langkah melaporkan Setya Novanto. “Saya tiga kali bertemu Presiden dan bicarakan ini. Saya juga sudah ketemu Wapres. Lalu saya ditanya Presiden akan bagaimana? Saya bilang lapor MKD, kalau itu yang terbaik ya… siapkan. Lihat timing,” ucap Sudirman menirukan ucapan Jokowi. Sudirman juga memaparkan kenapa dia kemudian semakin bulat melaporkan kasus tersebut ke MKD. Sebab, arus di masyarakat meluas mendorong dia mengungkap praktik pemburu rente. “Itu menjadi bola liar yang itu disuarakan oleh publik dan kalau tidak dibuka bisa jadi fitnah,” kata Sudirman. Sidang yang berlangsung terbuka tersebut sangat dinamis. Muncul kesan Sudirman berusaha dipojokkan oleh sejumlah anggota MKD. Namun, sikap tenang Sudirman Said membuat semua pertanyaan anggota MKD terjawab dengan sangat tertata dan tidak ada yang ditutup-tutupi. (kmb4)

BPK Temukan Ketidakpatuhan Kontrak JICT Jakarta (Bali Post) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam proses perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT) oleh Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding (HPH). “Ada beberapa ketidakpatuhan, yakni adanya JICT tidak menjadi badan usaha pelabuhan, dan beberapa poin lain termasuk ada pelanggaran-pelanggaran di perpanjangan itu,” kata anggota BPK Achsanul Qosasi, Rabu (2/12) kemarin. Dia menjelaskan, ketidakpatuhan itu termasuk dalam penandatanganan perizinan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Achsanul menolak menjelaskan lebih lanjut poin apa saja yang masuk ketidakpatuhan itu, termasuk nilainya. “Untuk nilainya, nanti ditanyakan ke Ibu Rieke (Diah Pitaloka),” ujarnya. Dia menjelaskan, kehadiran BPK dalam Rapat Pansus Pelindo II demi menjelaskan temuan institusinya seperti ketidakpatuhan. Menurutnya, karena Pansus meminta menunda persidangan maka BPK meminta penjadwalan ulang rapat itu. “Nanti kami meminta penjadwalan ulang rapat dengan Pansus Pelindo II,” kata Achsanul. Hal. 19 Audit BPK

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Setnov Seolah-olah Bisa Atur Banyak Hal Jakarta (Bali Post) Sidang pertama Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) digelar, Rabu (2/12) kemarin. Banyak informasi baru yang diungkapkan pengadu Menteri ESDM Sudirman Said. Salah satunya tentang Setya Novanto (Setnov) yang terkesan bisa mengatur banyak hal.

Sudirman Said Bali Post/ade

“Kalau yang mulia mendengar seluruh rekaman secara utuh, maka akan ada suasana di mana seolah-olah Pak Setya Novanto ini bisa mengatur banyak hal yang bukan urusannya,” kata Sudirman Said. Sudirman Said membeberkan isi rekaman yang menjadi bukti dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam skandal PT Freeport yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Selain mendengarkan keterangan Sudirman Said, melalui perdebatan dan vot-

ing, MKD akhirnya memutuskan untuk membuka dan mendengarkan isi rekaman secara terbuka yang berdurasi 1 jam 27 menit itu. Kepada anggota MKD, Sudirman mengaku rekaman diperoleh dari Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam keterangannya, Sudirman Said meyakini dua orang yang berbicara dengan Maroef adalah Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Hal. 19 Masa Depan

ISIS Ancam Panglima TNI Jakarta (Bali Post) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengatakan, sejumlah petinggi negara sempat mendapat ancaman dari kelompok ISIS. “Dari ISIS juga ada ancamannya kepada Panglima TNI, pejabat Densus 88, dan Polri, kalau ke orang-orang Syiah sudah ada dari dulu,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (2/12) kemarin. Oleh karena itu, pihak kepolisian kemudian meningkatkan keamanan di sejumlah lokasi, termasuk ruang publik, kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

(Kapolda Sulteng) ini. “Keamanan sudah diperketat di bandara, lalu di tempat-tempat umum juga ada peningkatan keamanan,” ujarnya. Badrodin juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman teror yang berpotensi terjadi di berbagai lokasi. “Kami minta masyarakat waspada,” katanya menambahkan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan, kelompok Syiah diperkirakan menjadi sasaran serangan ISIS pada akhir tahun ini, yang kabarnya didapatkan berdasarkan informasi dari intelijen negara. (ant) Badrodin Haiti

Kasus OTT Banten

Dua Anggota DPRD Tersangka

Bali Post/ant

Jakarta (Bali Post) – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membantah memberikan konsesi perpanjangan kontrak Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding. “Tidak pernah pada bulan Agustus menyetujui perpanjangan konsesi. Tidak benar klaim RJ Lino,” katanya dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II atas pertanyaan anggota DPR-RI Masinton Pasaribu terkait penyataan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Pansus itu mengadakan rapat dengan mengundang Jonan dan mantan Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Jonan mengatakan, dirinya hanya mengatakan kepada Lino, jika ingin memperpanjang kontrak harus sesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Mendengar jawaban tersebut, Masinton meminta agar Jonan tegas menjawab soal klaim Lino. “Jangan plintatplintut, pantesan saja seorang Lino berani. Katakan saja benar atau tidak yang diklaim Lino itu bahwa Pak Jonan setuju, jangan kita semua dibohongi,” ujar Masinton. Hal. 19 Tak Setujui

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

Sudirman Said Saat Sidang MKD

PANSUS - Ketua Pansus Hak Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (kanan) berbincang dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (kiri) dan mantan Menteri Perhubungan EE Mangindaan sebelum memulai rapat di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/12) kemarin.

Menhub Bantah Klaim RJ Lino

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

Bali Post/ade

BARANG BUKTI - Penyidik KPK dan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji memperlihatkan barang bukti berupa dolar AS dan rupiah hasil OTT anggota DPRD Banten dan seorang direktur perusahaan BUMD, Rabu (2/12) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Tim Penyidik KPK menetapkan tiga tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap delapan orang di wilayah Provinsi Banten. Ketiga tersangka itu yakni Wakil Ketua DPRD Banten Sri Mulya Hartono (Golkar), Tri Satya Sentosa (PDI-P) serta Direktur PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol (RT). Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, Rabu (2/12) kemarin mengatakan, dalam OTT itu KPK menyita uang seratus juta rupiah lebih. “Saat ini sudah ditetapkan tiga tersangka. Barang bukti sementara yang didapat dari TKP (tempat kejadian perkara) adalah uang dalam bentuk dolar AS sebesar 11.000 dolar AS (Rp 154 juta) dan Rp 60 juta, uang itu berada di tas TSS (Tri Satriya Santosa) dan SMH (Sri Mulya Hartono),” katanya. Kata Johan, ketika dilakukan penangkapan posisi uangnya sudah dibungkus amplop cokelat dalam pecahan Rp 100 ribu, sedangkan yang dolar AS dalam amplop terpisah yaitu satu ikat berjumlah 10 ribu dolar AS dan satu lagi 1.000 dolar AS, sehingga totalnya 11.000 ribu dolar AS dengan pecahan 100 dolar AS,” tambah Johan. Menurut Johan, pemberian uang ini bukan yang pertama kalinya. Sebelum pemberian tanggal 1 Desember, ada juga pemberian yang dilakukan sebelumnya, tetapi masih didalami,” tegasnya. Johan mengaku belum mendapat informasi mengenai total komisi yang dijanjikan kepada anggota DPRD itu. “Uang berasal dari RT yang diberikan kepada SMH dan TSS, namun proses pemberian tidak terjadi sekali ini saja, bisa saja diberikan kepada orang yang berbeda,” ungkap Johan seraya mengungkapkan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Hal. 19 Uang Suap

Tri Satya Santoso

SM Hartono

Bali Post/ant

Bali Post/ant

Kisruh Mutasi di Pemkot Denpasar

Mendagri Sebut Pj. Wali Kota Melanggar Denpasar (Bali Post) – Mutasi dua pejabat eselon II yang dilakukan Pj. Wali Kota Denpasar, akhirnya mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri. Surat dengan nomor 820/5390/ OTDA tertanggal 3 November 2015 tersebut, ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Sumarsono, MDM. atas nama Mendagri. Surat itu ditujukan kepada Gubernur Bali dan ditembuskan juga kepada Mendagri (sebagai laporan), Ketua KASN, Penjabat Wali Kota Denpasar, dan Pimpinan DPRD Denpasar. Dalam surat tersebut, terdapat lima poin penjelasan terkait dengan mutasi dua pejabat; Kepala Disdikpora dan Kepala BKBP yang dilakukan Penjabat Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya. Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan surat pimpinan DPRD Denpasar No. 170/1226/

DPRD tanggal 9 Oktober 2016 tentang permohonan penjelasan terkait mutasi dua orang JPT Pratama di Pemkot Denpasar, terdapat lima poin penjelasan. Poin pertama, Mendagri menyatakan persoalan ini sudah mendapat penjelasan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat No B-110/KASN/10/ HK/2015 tertanggal 2 Oktober 2015. Poin kedua, Mendagri menyebutkan, sesuai dengan Pasal 132 a PP 49/2008, disebutkan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan seorang penjabat kepala daerah, salah satunya mutasi pegawai. Mutasi bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Berdasarkan hal tesebut, Mendagri menyatakan kebijakan yang dilakukan Penjabat Wali Kota Denpasar telah melanggar karena tidak sesuai dengan pera-

turan yang berlaku. Pada poin terakhir, Mendagri kembali mempertegas surat yang disampaikan KASN sebelumnya, yakni meminta Penjabat Wali Kota segera mengembalikan dua pejabat tersebut ke posisi semula. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekretaris Fraksi Wayan Suadi Putra dan I.B. Kompyang Wiranata berharap Gubernur Bali segera menindaklanjuti isi surat tersebut. Fraksi terbesar di DPRD Denpasar ini meminta Gubernur Bali agar menyelesaikan persoalan ini dengan bijaksana. Dikatakannya, surat jawaban ini sudah pula dibacakan secara terbuka dalam rapat pimpinan DPRD, beberapa waktu lalu. “Surat ini sudah kami sempat bahas di rapim waktu ini bersama-sama semua

unsur pimpinan Dewan,” jelas Kadek Agus. Sebelumnya, rapat kerja DPRD Kota Denpasar dengan Penjabat Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar, Jumat (9/10), berlangsung panas. Hal. 19 Dua Pejabat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 03 Desember 2015 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu