20 HALAMAN
NOMOR 77 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (85rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa umanis, 3 november 2015
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
PEKERJA ASING DI BALI
Saksi Sudutkan Jero Wacik
Jakarta (Bali Post) Dugaan adanya penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM) yang dilakukan mantan Menteri ESDM Jero Wacik kian mengemuka. Ikhwal adanya hal ini terungkap dari beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam sidang lanjutan kasus Wacik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11) kemarin. Dalam sidang lanjutan yang dipimpin hakim ketua Sumpeno, sejumlah saksi menyudutkan Jero Wacik. Saksi Burhan Siregar mengungkapkan, dirinya pernah diminta tanda tangan kuitansi terkait surat perjalanan dinas tentang penggunaan dana DOM tahun 2008 dari Jakarta-Bali oleh staf Biro Keuangan Kemenbudpar Murniati Suklani. Karena ia hanya pegawai biasa, akhirnya ia pun menandatangani perintah tersebut, meskipun ia tidak pernah ditugaskan ke Pulau Dewata. Hal. 19 Uang Pelicin
Bali Post/dok
NAKER ASING - Jutaan wisatawan mancanegara tiba di Bali. Di antara mereka termasuk pekerja asing, ada juga yang melakukan bisnis.
Pekerja Asing Tak Terkontrol, Rakyat Bali Terpinggirkan
Denpasar (Bali Post) Ekspansi pekerja asing di sektor bisnis dan pariwisata mulai mengancam eksistensi rakyat Bali. Utamanya dalam merebut posisi strategis ketika mencari nafkah. Tak pelak, masyarakat Bali kian terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri.
Bali Post/ade
SIDANG - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik saat sidang mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Dewan Pers Tak Setuju SE Kapolri
Jakarta (Bali Post) Kepolisian RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengaku tak sepakat dengan Surat Edaran Kapolri itu karena justru membangkitkan pasal karet yang dulu telah ada pada zaman Belanda. “Dulu pelajaran hukum Belanda ada pasal sebarkan kebencian. Pasal-pasal itu sangat kolonial dan yang paling besar jadi korban adalah pers,” kata Bagir usai acara Silaturahmi Pers Nasional, Senin (2/11) kemarin. Hal. 19 Dianggap Menghasut
Bagir Manan
Presiden Ingatkan Menteri
Jangan Saling Serang
Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya untuk tidak saling serang dan berpolemik terkait kebijakan negara. Menurut Jokowi, setiap perbedaan pandangan menyangkut peraturan menteri maupun surat edaran harus dibahas di dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas. ‘’Kalau sudah diputuskan dalam rapat kabinet dan rapat terbatas, semua menteri harus berikan dukungan. Setuju tidak setuju disampaikan dalam rapat, jangan sampai sudah disetujui masih ada bunyi tidak setuju di luar,’’ kata Jokowi dalam sambutan Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (2/11) kemarin. Hal. 19 Dipolemikkan
Hal ini mengundang keprihatinan anggota Komisi VI DPR-RI saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Bali, Senin (2/11) kemarin. “Orang Bali mestinya sudah banyak yang menjadi bos, jangan hanya bangga bekerja di level rendah,” ujar anggota Komisi VI DPR-RI Tifatul Sembiring. Menurut mantan Menkominfo ini, rakyat Bali harus berusaha bekerja
pada level yang lebih baik. Apalagi, mempertahankan sektor pariwisata yang sudah baik seperti di Bali itu tidak mudah. Diperlukan peningkatan usaha yang terus-menerus. “Bisa saja jebakan ekonomi dengan bungkus sertifikasi maupun standar kompetensi yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Bali menjadi kian termarginalkan,” lanjutnya.
Anggota Komisi VI DPR-RI lainnya, Juliari P. Batubara, melihat seperti tidak ada lagi kontrol terhadap tenaga kerja asing untuk bekerja di Bali. Pasalnya, tenaga kerja asing saat ini tidak saja mengisi posisi pimpinan, tetapi juga mengisi hampir seluruh lini pekerjaan. Hal. 19 Merajalela
Naker Asing di Bali
n Terdaftar 1.800 orang n Mayoritas bekerja di sektor pariwisata. n Tiap bulan bayar IMTA USD 100 n Mayoritas dari Jepang, Prancis dan Inggris. n Penerimaan retribusi capai Rp 21 M (2013)
Saatnya Pemerintah Serius Urus Petani KEBERADAAN perda yang mengatur tentang sawah abadi sejatinya telah mendesak sejak lama. Namun, pemerintah baru akan mengetok palu perda tersebut pada 2016 mendatang. Itu pun setelah banyak ada kejadian alih fungsi lahan sawah. “Sebenarnya dari dulu sudah harus ada, karena itu kan sawah kita sudah sangat terbatas. Ekspansi sudah tidak mungkin, memperluas lahan subak tidak mungkin. Padahal pariwisata budaya kita tergantung pada subak itu sendiri. Kalau ini tidak dipertahankan, bagaimana pariwisata Bali kita,” ujar anggota Komisi II DPRD Bali Ir. Ketut Suania di Denpasar, Senin (2/11) kemarin. Suania menambahkan, sawah dan subak sejatinya dilindungi oleh Perda RTRWP Bali. Namun dalam pelaksanaannya, isi Perda RTRWP kerap tidak diimplementasikan dengan baik. Pelanggaran selalu terjadi, salah satunya mendirikan bangunan di atas jalur hijau seperti sawah. Sementara penegakan perda berupa pemberian sanksi tidak pernah dilakukan secara tegas. Pelanggaran yang dilakukan kerap berkedok demi kesejahteraan masyarakat. “Memang perda itu tetap ada unsur melindungi, tetapi dalam pelaksanaan ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita buat. Padahal, satu saja (aturan) tidak dijalankan, itu bisa merembet kepada yang lainnya,” jelasnya. Anggota Komisi II lainnya, I Made Budastra, mengatakan komitmen untuk membuat sawah abadi memang penting dilakukan. Apalagi sawah dan subak telah mendapatkan pengakuan dunia. Sementara di lapangan, beberapa pura sungsungan subak justru banyak yang tidak terurus. Pemerintah mesti berbenah dengan melakukan mapping untuk keperluan database pertanian. “Sehingga petani itu betul-betul diurus pemerintah. Ke depan harus ada jaminan bahwa menjadi petani itu layak, sebab pekerjaan ini yang memenuhi kebutuhan pokok manusia. Pola insentif seperti keringanan pajak dan kemudahan sarana-prasarana pertanian harus diberikan kepada petani,” jelasnya. Hal. 19 Komitmen Kuat
Di Badung, Mandek di Meja Dewan
PEMBA HASAN tentang penetapan lahan pertanian abadi di Kabupaten Badung mandek di meja DPRD Badung. Menurut Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung IGA Sudaratmaja, pihaknya telah mengajukan usulan tersebut
dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Bahannya (usulan – red) sudah di DPRD kan dimasukkan dalam RDTR. Sekarang sedang dibahas di DPRD, belum final,” ujar IGA Sudaratmaja saat dihubungi, Senin (2/11) kemarin. Menurutnya, lahan yang di-
usulkan dalam RDTR kecamatan sebagai lahan pertanian abadi sekitar 9.723 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Badung. Sedangkan luasan sawah yang tersisa di Gumi Keris saat ini sekitar 10.000 hektar. Hal. 19 Fasilitas Publik
Sinergitas PT di Sektor Pertanian
Akademisi Meneliti, Sayang Tak Diaplikasikan Sektor pertanian di Bali tampaknya tak pernah henti dirundung masalah. Selain didera musibah kekeringan yang membuat para petani menjerit karena mengalami kegagalan panen, serangan hama juga datang silih berganti, sehingga membuat posisi petani makin terjepit.
PERMASALAHAN lainnya yang juga menelikung komunitas petani di Bali, mereka juga sangat sulit meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian. Mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah, baik Pemprov Bali maupun pemkab/pemkot di Bali diharapkan menjalin sinergi dengan perguruan tinggi (PT) khususnya yang memiliki fakultas pertanian guna memberdayakan sektor pertanian Bali. “Sinergitas dengan perguruan tinggi itu menurut saya sangat urgen untuk memberdayakan sektor pertanian,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana, Senin (2/11) kemarin.
Menurut sarjana pertanian lulusan Universitas Udayana ini, sinergitas antara pemerintah daerah dan PT itu bersifat mutlak. Agar sinergitas bersifat mengikat, kedua belah pihak perlu menandatangani MoU lengkap dengan penjabaran kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kedua belas pihak. Sebagai contoh, pihak PT punya kewajiban untuk melaksanakan penelitianpenelitian yang bersifat aplikatif untuk memecahkan permasalahan pertanian di Bali, termasuk dalam hal pemberantasan hama yang menyerang tanaman pertanian. Sedangkan pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyosialisasikan maupun
mengaplikasikan hasil-hasil penelitiannya kepada petani. “Dalam konteks ini, tentunya pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan sejumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh pihak PT,” ujar Kariyasa Adnyana. Menurutnya, baik pemerintah daerah maupun PT sejatinya sudah bergerak dalam rangka lebih memberdayakan sektor pertanian di Bali. Sayang, kedua komponen penting penunjang keberhasilan pembangunan bidang pertanian ini terkesan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga hasil yang dicapai tidak pernah optimal. Padahal, jika potensi besar yang dimiliki
kedua pihak itu bisa disinergikan, ada harapan besar jika sinergitas itu akan mampu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pembangunan sektor pertanian Bali. “Para pakar di PT secara kontinu melakukan penelitian di bidang pertanian tetapi jarang sekali yang sampai diaplikasikan di masyarakat. Sementara itu, pemda jarang sekali mau memanfaatkan hasil penelitian itu untuk meningkatkan produktivitas petani Bali. Semua itu terjadi karena kedua belah pihak tidak ada koordinasi dan komunikasi alias bergerak sendiri-sendiri,” katanya menyayangkan. Hal. 19 Bersifat Aplikatif