16 HALAMAN
NOMOR 330 TAHUN KE 71
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu kliwon, 3 Agustus 2019
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Gempa 7,4 SR di Banten Terasa hingga Jateng dan Yogya
EVAKUASI --Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri) bersama pegawai KPK lainnya keluar dari gedung KPK saat terjadi gempa di Jakarta, Jumat (2/8) kemarin. BMKG merilis peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik dengan Magnitudo 7,4 SR di wilayah Samudera Hindia selatan Jawa pada Jumat (2/8) pukul 19.03 WIB yang berdampak di wilayah Banten, Bengkulu, Jabar, dan Lampung.
Indeks Demokrasi Bali Tertinggi Kedua Nasional Denpasar (Bali Post) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Wilayah Bali tahun 2018 tercatat sebesar 82,37. Tingkat demokrasi di Wilayah Bali tahun 2018 berada pada kategori baik, setelah sebelumnya berada pada kategori sedang. Kepala BPS Bali Adi Nugroho membeberkan, indeks demokrasi Bali tahun 2018 yaitu 82,37. Angka ini ukuran yang sangat tinggi untuk ukuran nasional. ‘’Ini merupakan indeks terbesar kedua setelah apa yang dicapai oleh DKI Jakarta, dan hal lainnya adalah untuk wilayah Bali tahun 2018 menduduki posisi kedua setelah tahun sebelumnya Bali duduk di posisi yang keenam. Jadi ada lompatan peningkatan peringkat yang nyata,’’ beber Adi, Kamis (1/8). Angka 82,37 itu mengindikasikan bahwa tingkat demokrasi di Bali sudah pada level baik. Pengukuran indeks demokrasi ini dibagi dalam tiga kategori yaitu baik, sedang dan buruk. Bali sendiri sudah masuk pada lingkup level yang baik. ‘’Itu merupakan level yang tinggi untuk demokrasi di wilayah,’’ ungkapnya. Perkembangan indeks aspek IDI Bali terdiri dari tiga yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak–hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Indeks aspek kebebasan sipil pada 2018 tercatat sebesar 94,72, turun 0,78 poin dibanding 2017 yang tercatat sebesar 95,91. Aspek kebebasan sipil masih berada pada kategori baik. Aspek kebebasan sipil meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Dari empat variabel itu, kebebasan berserikat dan berkumpul pada 2018 turun 32,81 dibanding tahun 2017. Sedangkan variabel kebebasan dari diskriminasi meningkat dari 2017 ke 2018 sebanyak 8,25. Indeks aspek hak–hak politik pada tahun 2018 tercatat sebesar 68,08, naik 1,28 poin dibanding 2017 yang tercatat sebesar 66,80. Aspek hak–hak politik berada pada kategori sedang. Aspek hak–hak politik terdiri dari dua variabel yaitu hak memilih dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Kedua variabel tersebut mengalami peningkatan dari 2017 ke 2018 masing–masing sebesar 0,58 dan 1,97. Indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2018 tercatat sebesar 89,55, naik 12,70 poin dibanding 2017 yang tercatat sebesar 76,85. Aspek lembaga demokrasi 2018 berada pada kategori baik. (kmb42)
GEMPA berkekuatan 7,4 SR mengguncang Banten, Jumat (2/8) kemarin. Menurut BMKG, pusat gempa berada di 147 km barat daya Sumur Banten, dengan kedalaman 10 km. Gempa disebutkan berpotensi tsunami ini terjadi pada pukul 19.03 WIB. BMKG merilis wilayah yang berpotensi tsunami yakni kawasan Banten, Bengkulu, Jawa Barat dan Lampung. Gempa dirasakan di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, DIY bahkan Bali. Di Jakarta, karyawan perkantoran di daerah Jalan Sisingamangaraja berhamburan keluar. Gempa sangat dirasakan sampai bangku taman dan lampu gantung perkantoran goyang. Di Bandung gempa juga terasa kuat hingga membuat warga berhamburan keluar. Sementara di Kota Serang, para karyawan yang ada di gedung langsung keluar gedung. ‘’Gempa…gempa,’’ teriak pegawai Dinas Dukcapil setempat saat keluar gedung. Masyarakat di sekitar Labuan, Pandeglang juga berhamburan keluar rumah karena merasakan getaran gempa yang cu-
kup besar dan beberapa kali. ‘’Tadi pada lari keluar, terasa getarannya lama. Bahkan saya rasakan tiga kali,’’ kata Iin Solihin, salah seorang warga Labuan di Labuan, Jumat kemarin. Yoyoh Himatusolihah, warga Labuan lainnya, mengaku sudah mengungsi keluar rumah bersama warga lainnya kerena khawatir gempa tersebut menyebabkan tsunami. ‘’Saya sudah mengungsi bersama warga lain ke tempat yang lebih tinggi,’’ katanya. Sejumlah warga Sumur, Pandeglang juga mulai mengungsi sesaat setelah gempa dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah tersebut, Jumat malam kemarin. Hal. 15 Belum Ada Laporan
Rencanakan ’’Tax Amnesty’’ Jilid II Jakarta (Bali Post) – Banyak wajib pajak yang menyesal belum mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan tahun Juli 2016 hingga Desember 2017 lalu. Selain itu, target yang dipasang pada tax amnesty tersebut tidak tercapai. Kini, pemerintah sedang merencanakan untuk melaksanakan tax amnesty jilid II. Tujuannya masih sama yakni memperluas basis data wajib pajak dan menambah pendapatan negara. Soal rencana pelaksanaan tax amnesty jilid II disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kadin Jakarta, Jumat (2/8) kemarin. ‘’Lho di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jika itu yang terbaik kita lihat nanti,’’ katanya. Ia menuturkan bahwa rencana tersebut merupakan salah satu kajian paket reformasi pajak yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. ‘’Ya… sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan,’’ ujarnya. Pertimbangan untuk menetapkan tax amnesty jilid II ini berasal dari Sri Mulyani yang mendapat banyak cerita dari para pengusaha tentang penyesalan mereka karena tidak memanfaatkan program pengampunan pajak yang diadakan oleh pemerintah sekitar tiga tahun lalu. ‘’Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi dan saat ini saya sedang menimbang suara itu,’’ ujarnya. Menurutnya, persiapan yang matang sangat diperlukan mengingat partisipasi dalam program tax amnesty pertama sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1 juta wajib pajak (WP), sangat jauh dari ekspektasi pemerintah sehingga pemasukan negara tidak banyak. Sri Mulyani menjelaskan, pada program tax amnesty pertama pemerintah masih kurang persiapan seperti data yang tidak lengkap serta belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi. ‘’Dulu saya belum tahu persis data mereka (WP), kalau sekarang sudah ada Automatic Exchange of Information (AEoI),’’ katanya. Ia melanjutkan,
Keppres Amnesti Baiq Nuril Diserahkan
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan salinan keputusan presiden (keppres) amnesti untuk mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril yang divonis bersalah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Baiq Nuril yang mengenakan jilbab warna merah terang dengan kemeja putih tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/8) sore sekitar pukul 15.25 WIB, sendirian. Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah menanti Baiq Nuril di ruang kerja Presiden. ‘’Bapak Presiden memutuskan untuk memberikan amnesti kepada mbak Baiq Nuril setelah mendapatkan pertimbangan DPR dan tentu ini proses yang panjang,’’ kata Yasonna Laoly saat menyerahkan keppres amnesti tersebut kepada Baiq Nuril disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno. Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019. ‘’Pertimbangan Pak Presiden bahwa memang apa yang mbak Nuril alami bertententangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Banyak yang bersimpati terhadap perjuangan mbak Nuril,’’ tambah Yasonna. Menurut Yasonna, sejak awal Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian tentang amnesti bagi Baiq Nuril. ‘’Oleh karena tidak ada lagi jalur hukum yang bisa kita gunakan adalah memenuhi grasi. Maka satu-satunya cara adalah menggunakan amnesti dan Presiden telah mengambil keputusan itu,’’ ungkap Yasonna. Keempatnya lalu berbincang sekitar 15 menit secara tertutup di ruang kerja tersebut.(ant)
AMNESTI - Presiden Jokowi menyaksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahkan keppres amnesti kepada mantan terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/8) kemarin.
dengan sudah adanya pelaksanaan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi yang bekerja sama dengan sekitar 90 negara, saat ini pemerintah bisa dengan mudah melacak aset yang dimiliki oleh WP. ‘’Sudah ada akses informasi jadi semua lembaga sudah melaporkan tax kami, insurance juga lapor. Artinya sekarang kebutuhan itu sudah terjadi sehingga muncul aspirasi ingin tax amnesty lagi,’’ katanya. Ia mengatakan bahwa pertimbangan tax amnesty jilid II dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pembangunan di Indonesia. ‘’Karena kan pajak yang diambil itu untuk spend lagi buat ekonomi keluarga miskin, infrastruktur, dan sebagainya,’’ ujarnya. Menurutnya, jika Indonesia mampu melakukan pembangunan yang lebih baik dalam berbagai aspek juga akan menarik banyak investor. ‘’Kalau semua baik pasti pengusaha lihatnya ekonomi kita tumbuh,’’ ujarnya. (ant)
Saat Kurs Dolar AS Melemah
Berpotensi Gerus Daya Saing Pariwisata Bali Denpasar (Bali Post) Kurs dolar AS melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis, 1 Agustus (Jumat pagi WIB), karena para pelaku pasar memilah serangkaian data ekonomi AS suram. Kondisi ini secara umum berdampak baik bagi Indonesia. Namun bagi pariwisata, bisa jadi berdampak negatif karena bagi wisatawan asing, berlibur ke Bali menjadi lebih mahal. Potensi pariwisata Bali pun menjadi tergerus. ‘’Secara umum bagi Indonesia sebetulnya bagus, karena secara nasional neraca perdagangan kita negatif. Mengingat impor dan ekspor nilai mata uang yang dipakai adalah USD, dengan demikian karena impor lebih tinggi, maka kita akan bisa berbelanja atau impor dengan nilai yang lebih rendah daripada ekspor’’ kata Prof. Wayan Ramantha, pengamat eko-
nomi dari Universitas Udayana, Jumat (2/8) kemarin. Dengan menurunnya nilai tukar dolar AS terhadap beberapa negara termasuk terhadap rupiah, secara psikologis ini merupakan momentum untuk menarik kepercayaan terhadap rupiah. Secara nasional, rupiah akan menguat. Dengan demikian, kepercayaan dunia internasional terhadap rupiah akan semakin tinggi. Namun bagi regional Bali ada dua hal yang mesti diperhatikan yaitu dari sisi perdagangan dan pariwisata. Dari sisi perdagangan, dengan kondisi neraca perdagangan Bali yang positif, seharusnya bagi negara yang ekspornya positif, maka nilai riil dari ekspor Bali akan mengalami penurunan, karena nilai riil dikonversi dengan rupiah. Dari sisi pariwisata baik ekspor barang dan jasa, bagi negara–negara yang wisatawannya menggunakan
standar USD, maka daya saing pariwisata Bali akan menurun. ‘’Ketika nilai dolar yang dipegang menurun terhadap rupiah, mereka akan merasakan parwisata ke Bali akan lebih mahal, yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing kita,’’ tandasnya. Contohnya Amerika dan Timor Leste yang menggunakan mata uang USD. Ketika nilai USD tinggi terhadap rupiah, maka dua negara itu akan merasakan berwisata ke Bali menjadi lebih murah. Sebaliknya, ketika nilai dolar menurun terhadap rupiah, maka dua negara itu akan merasakan mahal untuk berwisata ke Bali. ‘’Tapi dari sisi pariwisata, sebetulnya pariwisata kita bukan dari Amerika, apalagi Timor Leste dibandingkan dengan portofolio wisatawan mancanegara keseluruhan tidak terlalu tinggi. Kita ketahui bahwa
wisatawan yang datang ke Bali nomor satu adalah Australia dan Tiongkok,’’ pungkasnya. Dengan demikian, seharusnya pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Justru dampak dari penguatan ekonomi nasional terutama tercermin dari menguatnya rupiah, Bali berharap terjadi peningkatan kedatangan wisatawan domestik. (kmb42)
’’Ketika nilai dolar yang dipegang menurun terhadap rupiah, mereka akan merasakan parwisata ke Bali akan lebih mahal, yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing kita.’’ Prof. Wayan Ramantha Guru Besar FE Unud