TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
RABU PON, 3 AGUSTUS 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 338 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Rumah Nazaruddin Digeledah Jakarta (Bali Post) Rumah pribadi M. Nazaruddin di Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (2/8) kemarin digeledah aparat KPK. Selain menyita perangkat komputer, dua satpam dari rumah Nazaruddin juga dikabarkan ikut dibawa ke KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan penyidik KPK telah menggeledah rumah pribadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet Muhammad Nazaruddin. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita komputer milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu untuk mencari bukti keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Penggeledahan dilakukan di rumah mewah milik Nazaruddin di kawasan Pejaten Barat No. 7, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, sejak pukul 11.00 WIB. Penggeledahan aelesai sekitar pukul 14.35 WIB. Dari dalam rumah itu, penyidik membawa dua kardus. Satu kardus warna cokelat diduga berisi CPU, sementara lainnya berwarna hitam dan berukuran lebih tipis. Tidak diketahui pasti apa isinya. Saat penggeledahan, penyidik meminta tiga warga mendampingi sebagai saksi. Mereka adalah Ketua RT 1 Nurdiansyah, Ketua RW 08 H Jayadi dan Hansip M Ali. Johan Budi membenarkan tentang penggeledahan terse-
but. Penggeledahan dilakukan untuk mencari data dan dokumen terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang yang merupakan proyek Kemenpora. Selain Nazaruddin, KPK telah menetapkan staf di perusahaan Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang, sebagai Direktur Pemasaran PT Anak Negeri. KPK juga telah menetapkan status tersangka kepada mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Muhammad El Id-
ris. Usai penggeledahan tak ada keterangan apa pun dari penyidik KPK. Hansip M Ali mengaku menyaksikan penggeledahan tersebut. Ia mengungkapkan KPK menggeledah semua ruangan di dalam rumah. Dia mengatakan, penyidik membawa satu komputer. ‘’Setahu saya satu komputer, enggak ada lagi yang lain,’’ kata M Ali yang menyaksikan komputer Nazaruddin diambil penyidik dari lantai bawah rumah tersebut. Hal. 23 Pemeriksaan Internal
Bali Post/ade
RUMAH NAZARUDDIN - Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menggeledah rumah Nazaruddin di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Selasa (2/8) kemarin.
PEMERINTAHAN
SBY Diminta Selesaikan Kisruh BP Migas Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyelesaikan kekisruhan penetapan Deputi Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). ‘’Kami harapkan Presiden menyelesaikan tidak lebih dari dua minggu ke depan,’’ katanya, Selasa (2/8) kemarin. Menurutnya, kekosongan jabatan Deputi BP Migas sudah terlalu lama dan mengganggu kinerja badan tersebut. Ia berharap Deputi BP Migas ditetapkan sesuai kompetensinya. Penetapan Deputi BP Migas menimbulkan kisruh menyusul perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Darwin Saleh dan Kepala BP Migas R Priyono. Menteri ESDM mengeluarkan keputusan nomor 1377 K/73/MEM/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Deputi di Lingkungan BP Migas. Hal. 23 Tidak Sesuai
TANGKAP Kepolisian Indonesia menangkap seorang mahasiswa pro-kemerdekaan Papua, Selasa (2/ 8) kemarin. Sekitar 10.000 orang Papua protes dan menuntut kemerdekaan dari Indonesia.
Bali Post/afp
Kasus OPM
Polisi Periksa Tujuh Saksi
HUKUM
Jakarta (Bali Post) Polri saat ini tengah memeriksa tujuh saksi pascapenyerangan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap anggota Brimob, Jumat (29/7) sekitar pukul 08.00 WIT di Tanjakan Gunung Merah, Nafri, Abepura, Papua. ‘’Kita sudah periksa tujuh saksi yang berasal dari warga sekitar,’’ kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Anton Bachrul Alam, Selasa 2/8) kemarin. Kata dia, saksi yang diperik-
sa kemungkinan akan bertambah. Polisi juga sudah mengirim tim penyidik dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim). ‘’Kita belum tahu siapa-siapa pelakunya,” kata Anton. Anton menjelaskan, kronologi kejadian berawal pada pukul 07.20 WIT diketahui ada sekitar 16 orang OPM dan lima di antaranya membawa senjata api laras panjang mendatangi lokasi pembangunan tower TV Papua. “Salah seorang bersen-
jata api laras panjang mendatangi pekerja tower yakni Andi Laupe dan Benekditus Brian yang melarang mereka meneruskan pekerjaan,” kata Anton. Usai kejadian tersebut dilaporkan ke anggota polisi terdekat adalah anggota polisi yang sedang bertugas jaga di rumah Bupati Paniai atas yakni Briptu Solihin dan Bripda Kristianto. Hal. 23 Tembakan Balasan
PAN Tolak Mosi Tak Percaya Jakarta (Bali Post) Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menolak adanya mosi tak percaya kepada Ketua DPR-RI Marzuki Alie terkait pernyataan tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak kredibel dalam pemberantasan korupsi. ‘’Kita tidak ikut-ikut intervensi karena itu wewenang partai masing-masing. Kecuali melanggar kode etik dalam Badan Kehormatan (BK) DPR,’’ kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Selasa (2/8) kemarin. Taufik mengatakan, mosi tak percaya tidak ada dalam kamus DPR. Setiap anggota DPR ditempatkan oleh partainya, hanya bisa ditarik atas rekomendasi BK DPR. Hal. 23 Saling Menuduh
Pengangkatan PNS Hanya Isi Kekosongan
Bali Post/ant
TUNTUTAN JUPE - Penyanyi dangdut yang juga pemain film Julia Perez alias Jupe hadir dalam persidangan dengan agenda mendengar tuntutan jaksa penuntut umum atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Dewi Persik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (2/8) kemarin. Julia Perez dituntut enam bulan penjara atas kasus penganiayaan terhadap Dewi Persik saat syuting film ‘’Arwah Goyang Kerawang’’ pada akhir tahun 2010.
Diskusi dengan tema ‘’Mengajegkan Bali dari Kabupaten’’ diadakan di masing-masing kabupaten/kota. Diskusi yang diselenggarakan terkait HUT ke-63 Bali Post, untuk mengingatkan kembali semua komponen tentang masalah yang dihadapi Bali, baik menyangkut ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan serta berupaya mencarikan solusinya. Diskusi yang menghadirkan pejabat, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi itu dilaporkan mulai Rabu (27/7) secara bersambung hingga 15 Agustus mendatang.
Bali Post/ant
SIDANG KABINET - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/8) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan agar peraturan pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) hanya untuk mengisi kekosongan pegawai. Jangan sampai pengangkatan justru membuat daerah kelebihan pegawai. ‘’Tidak tepat kalau kita kekurangan pegawai, tetapi juga sama tidak tepatnya jika kelebihan pegawai,’’ kata Presiden Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat kabinet terbatas bidang polhukkam, Selasa (2/8) kemarin. Dalam rapat tersebut, dua hal menjadi agenda pembahasan yaitu rancangan peraturan pemerintah (RPP) ten-
tang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS (pegawai negeri sipil) dan RPP tentang pegawai tidak tetap. Rapat juga membahas pemberian grasi. Presiden meminta penataan pegawai ini dilakukan dengan cermat, baik PNS maupun honorer, termasuk untuk anggarannya. Pada periode pertama, Presiden mengatakan pemerintah telah banyak melakukan pengangkatan PNS yang berasal dari tenaga honorer. Jumlahnya cukup banyak, lebih dari satu juta. Namun, dalam perkembangannya banyak tenaga honorer baru di banyak daerah. Untuk itu pemerintah berinisiatif mencarikan solusi. ‘’Solusi yang kita mesti ambil, pertama-tama haruslah dihitung secara cermat berapa ke-
butuhan pegawai negeri ini dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Bukan hanya pemerintahan, melainkan juga pada lembaga-lembaga negara yang lain,’’ kata Presiden. Kepala Negara mengingatkan, ke depan pengangangkatan PNS tentunya harus dengan persyaratan-persyaratan dan dirasakan perlu dilakukan agar kepegawaian di negara ini benar-benar tepat dan baik sebagai bagian dari perangkat administrasi negara. Selain itu, dalam rangka membangun tata kelola yang baik atau good governance dan birokrasi yang kapabel, Presiden mensyaratkan pentingnya integritas dan kapasitas pegawai negeri. (kmb4)
Mengajegkan Bali dari Kabupaten (8)
Badung Sulit Hindari Masalah Sosial Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Badung mencapai 4,3 persen. Angka tersebut berada jauh di atas LPP Provinsi Bali yang hanya 2,15 persen. Pertumbuhan itu tidak sekadar angka, tetapi LPP ternyata berkorelasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya kehidupan. Ruang makin menyempit, sehingga aspek lingkungan kerap terabaikan. Tak hanya itu, permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan keamanan pun sulit dihindari. BUPATI Badung A.A. Gde Agung menyatakan pertumbuhan penduduk di Badung terutama diakibatkan tingginya migrasi. Dia pun mengakui pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan tekanan-tekanan terhadap lingkungan.
Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk di Badung mencapai 543.372 orang. Tumbuhnya jumlah penduduk dengan berbagai aktivi-
LAPORAN DARI KABUPATEN BADUNG
tas sosial ekonominya otomatis mengubah wajah lingkungan akibat alih fungsi lahan. Lahan pertanian berubah menjadi jalan umum, perumahan, sarana akomodasi pariwisata dan sebagainya. Padahal jumlah lahan pertanian dan hutan sebagai penyedia sumber daya kehidupan amat sulit untuk bertambah. Singkatnya, daya dukung (carrying capacity) lingkungan terus merosot. Besarnya pertumbuhan penduduk berdampak pada munculnya permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, bahkan kemacetan lalu lintas. Hal. 23 Kalah Jauh
Bali Post/ded
Prof. I Nyoman Budiana
Dr. Ardika
Drs. Made Suantina, M.Si.