16 HALAMAN
NOMOR 301 TAHUN KE 71
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha
Bali Post
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu Wage, 3 Juli 2019
Empat Kelompok Ideologi Mewarnai Pilpres 2019
Jakarta (Bali Post) – Ada empat kelompok ideologi yang ikut mewarnai Pilpres 2019. Seandainya pun terjadi koalisi antara Jokowi dan Prabowo, pertarungan empat ideologi itu akan terus berjalan. Adapun yang menang dalam pilpres kemarin adalah ideologi politik reformasi. Oleh karena itu, Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA berharap Presiden terpilih Jokowi dalam lima tahun ke depan mampu memperkuat politik reformasi. ‘’Pemilu presiden 2019 sudah selesai. The game is over. Putusan MK sudah final. Penetapan KPU sudah final yaitu kemenangan pasangan Capres-Cawapres terpilih Jokowi-Ma’ruf Amin,’’ kata Denny JA seusai menerima The Legend Award di Jakarta, Selasa (2/7) kemarin. Menurut Denny, ada empat ideologi yang kini hidup di ruang publik Indonesia, pertama, ideologi politik reformasi. Paham ini mulai dibawa oleh Presiden Habibie ketika dia menjadi pres-
iden pertama era reformasi. Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi. ‘’Paham politik reformasi adalah varian demokrasi yang khas Indonesia. Ada kebebasan politik di sana.
WABAH hepatitis A menyerang Pacitan, Jawa Timur. Ratusan pasien telah ditetapkan positif hepatitis A oleh dinas kesehatan setempat. Bupati Pacitan pun telah menetapkan status KLB Hepatitis A. Sebagai provinsi yang bertetangga dengan Jawa Timur, Bali semestinya waspada. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. I Ketut Suarjaya, MPPM. membenarkan terjadi wabah hepatitis A di Jawa Timur. Namun, ia berharap Bali aman dari penyakit tersebut. ‘’Semoga Bali aman,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kota Denpasar dr. Ni Luh Sri Armini, M.Kes. mengatakan, sampai saat ini belum
ada laporan wabah atau peningkatan kasus hepatitis A di Kota Denpasar. ‘’Di Denpasar tidak ada,’’ ujarnya, Selasa (2/7) kemarin. Sri Armini menjelaskan, penularan penyakit hepatitis A lewat makanan dan minuman serta hygiene dan sanitasi yang buruk. ‘’Kalau hepatitis B dan C baru lewat jarum suntik,’’ tandasnya. Hepatitis A adalah penyakit yang berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan dan hygiene sanitasi. (kmb42)
Berbeda dengan Orde Baru ataupun Orde Lama. Ada kebebasan ekonomi. Semua warga negara punya hak yang sama, apa pun agamanya,’’ katanya. Denny mengatakan, ideologi politik reformasi mendapat tantangan dari tiga ideologi lainnya, yaitu ideologi Islam politik atau ideologi kedua. ‘’Paham ini menginginkan
Pascakeputusan MK atas ditolaknya gugatan Prabowo-Sandi, membuat Sandiaga Salahuddin Uno memutuskan untuk rehat sejenak berpolitik. ‘’Saya ingin jeda politik dulu, kita soft landing,’’ ujarnya. Sandiaga memastikan bahwa dirinya saat ini tidak berafiliasi pada partai politik mana pun, termasuk Gerindra yang menjadi kendaraan politik selama mengarungi Pilpres 2019. ‘’Saya tidak ada di partai lagi,’’ katanya. Sandiaga mengaku in-
JK Ungkap Perbedaan Jadi Wapres SBY dan Jokowi mang dengan tegas memberikan tugas kepada JK untuk mengurusi persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sementara di era Jokowi, JK mengaku perannya lebih fleksibel. ‘’Wapres itu ada juga tugas tertentunya, contohnya mengenai birokrasi, otonomi daerah, pariwisata, pemda; itu banyak tugas utamanya wapres itu,’’ tambahnya. Untuk mengenalkan peran dan tugas wapres tersebut, JK akan mengundang Ma’ruf Amin untuk berkunjung ke Kantor Wapres sekaligus memberi saran tentang persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan. Jusuf Kalla mengatakan tugas sebagai wapres, selain menunggu perintah dari presiden, juga perlu memiliki inisiatif untuk menyelesaikan persoalanpersoalan. ‘’Peran wapres itu, pertama, membantu presiden; itu konstitusi berbunyi begitu. Kedua, apa yang dikerjakan wapres ini tergantung dua hal, yakni apa yang ditugaskan oleh presiden dan juga inisiatif dari wapres itu,’’ kata JK. (ant)
banyak mengkritik pemerintahan Jokowi, karena dianggap justru kurang liberal. Jika ideologi Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal, pendukung hak asasi manusia justru sebaliknya yaitu menganggap kurang liberal,’’ katanya. Anggota Kabinet Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo hingga saat ini belum menyusun Kabinet Kerja jilid II dan karenanya
beragam informasi di media sosial terkait hal itu tak perlu ditanggapi. ‘’Itu namanya isu, kan setiap minggu berganti,’’ katanya saat ditemui di Kantor KSP di Jakarta, Selasa kemarin. Moeldoko mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu menanggapi informasi yang belum jelas tersebut, apalagi informasinya selalu bergantiganti. Mantan Panglima TNI ini mengatakan tidak ada tim khusus dalam penyusunan cabinet, karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. (ant)
Sandiaga Uno Ingin Jeda Berpolitik
Bali Waspadai Hepatitis A
BEBE R A P A b u l a n l a g i , Jusuf Kalla (JK) tidak lagi menjadi wakil presiden. Posisinya akan digantikan Ma’ruf Amin. Untuk mengenalkan peran dan tugas wapres tersebut, JK pun mengundang Ma’ruf Amin untuk berkunjung ke Kantor Wapres, Kamis (4/7) besok. Peran wapres, sebagai orang nomor dua di pemerintahan, kata JK, Selasa kemarin, sebenarnya menyesuaikan dengan presiden, kecuali memang ada kesepakatan sebelumnya dengan presiden. Berdasarkan pengalaman sebagai wapres di dua periode kepemimpinan berbeda, JK menceritakan ada perbedaan signifikan dalam tugasnya mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (20042009) dan Joko Widodo (20142019). ‘’Kalau saya zaman Pak SBY ada persetujuan bersama. Kalau sekarang dengan Pak Jokowi itu fleksibel. Jadi saya sering punya insting ‘Pak, begini sebaiknya. Saya akan kerjakan’, seperti itu,’’ tambahnya. Di periode kepemimpinan 2004-2009, Presiden SBY me-
syariat Islam lebih berperan di ruang publik. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa Negara Islam. Bisa sistem khilafah. Bisa juga dengan nama NKRI bersyariah,’’ ujarnya. Ketiga, ideologi ‘’kembali ke UUD 45 yang asli’’. ‘’Paham ini tak menyetujui sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang. Mereka menganggapnya, secara politik terlalu liberal. Secara ekonomi, terlalu memberikan ruang pada perusahaan asing,’’ katanya. Keempat, ideologi hak asasi manusia. ‘’Paham ini juga
gin kembali fokus pada masalah ekonomi kerakyatan dengan mengintensifkan program Oke Oce dan Rumah Siap Kerja yang digagas dirinya saat berkampanye di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Terkait hal itu, ia berharap pemerintah membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan program Oke Oce dan Rumah Siap Kerja. ‘’Ya… kita berharap kolaborasi itu kan bisa bersinergi secara baik. Kalau misalnya pemerintah bisa bekerja sama mengadopsi, kami senang sekali,’’ katanya. Pernyataan itu ia sampaikan usai meresmikan terbentuknya DPD WPMI di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (2/7) siang kemarin.
Peluang kerja sama dengan pemerintah, katanya, merupakan bagian dari ikhtiar pihaknya dalam mengintensifkan kembali program Oke Oce dan Rumah Siap Kerja yang digagas oleh kontestan wakil presiden 2019-2024 itu sejak dia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan, program tersebut sempat berjalan tidak optimal selama dirinya berada di luar pemerintahan karena fokus pada pencalonan Pilpres 2019. ‘’Ini adalah bagian ikhtiar kita sekarang. Kebetulan saya di luar pemerintahan, waktu di DKI jalan dengan pelatihan di tiap kecamatan. Sekarang juga masih ada pelatihan dan kalau pemerintah pusat dan daerah membuka peluang tentu kita senang bekerja sama,’’ katanya. (ant)
Bali Post/ant
KEKERINGAN - Warga menggembala kambing di lahan yang ditanami padi di Kampung Cimanggu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (2/7) kemarin. Pemrov Jabar menyebut sebanyak 8.644 hektar lahan pertanian di Jabar mengalami kekeringan.
Pemerintah Juga Butuh Kritik
Bali Post/ade
BERKEBAYA - Sejumlah wanita mengenakan baju kebaya sebagai hari Gerakan Nasional kembali ke busana identitas Indonesia di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/7) kemarin. Para wanita tersebut mengampanyekan Gerakan Selasa Berkebaya untuk mengajak anak-anak muda tetap menjaga kelestarian busana kebaya.
Jakarta (Bali Post) – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla, mengatakan perolehan kursi koalisi partai pendukung di DPR cukup aman mengingat jumlahnya lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014. ‘’Sekarang, koalisi yang mendukung Jokowi dalam Pemilu (2019) itu sudah 60 persen, artinya bahwa itu sudah cukup aman untuk pemerintah ini sebenarnya,’’ kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (2/7) kemarin. Membandingkan dengan jumlah kursi partai koalisi Jokowi-JK di DPR pada Pemilu 2014, Wapres mengatakan saat itu perolehannya kurang dari 50 persen. Namun dengan bergabungnya beberapa partai ke pemerintah, maka kekuatan koalisi Jokowi-JK di parlemen menjadi bertambah. ‘’Kalau kita bandingkan dengan 2014, waktu itu awalnya saya dan Pak Jokowi itu koalisinya hanya 41 persen. Jadi supaya di atas 50 persen, maka kita kemudian masuk PAN, Golkar, PPP,’’ tam-
bahnya. Dengan kekuatan koalisi di parlemen untuk pemerintahan 2019-2024, JK berharap partai koalisi tidak melupakan fungsinya untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kritik dan pengawasan, baik dari partai koalisi maupun oposisi, harus tetap dijalankan oleh partai politik di DPR. ‘’Pemerintah juga butuh kritik; di samping dari oposisi, pengalaman kita juga partai-partai pemerintah kadang mengkritik pemerintah juga di DPR. Jadi 60 persen itu tidak berarti langsung saja, disetujui, sehingga terjadi suatu otoriter; tidak begitu,’’ jelasnya. Sementara itu, terkait kemungkinan bergabungnya partai oposisi ke dalam koalisi penguasa, JK mengatakan, hal itu menjadi pertimbangan dan keputusan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wapres terpilih. ‘’Saya tidak tahu. Tentu itu kebijakan Pak Jokowi sendiri. Kalau itu urusannya Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin-lah nanti,’’ ujarnya. (ant)
Jusuf Kalla
Bali Post/ist