KARANGASEM
Sabtu Wage, 3 Februari 2018
Kerusakan Jalan akibat Hujan Lebat Sedot Anggaran Rp 1,9 Miliar
SOSOK Upayakan ’’Win Win Solution’’ PENYAMPAIAN aspirasi oleh kelompok pro-depo di Kecamatan Kubu ke gedung DPRD Karangasem, Jumat (2/2) kemarin, ditanggapi santai oleh Nyoman Celos, pimpinan rombongan pengusaha dan sopir di luar depo. Sebelumnya, Celos lebih dulu mengadu ke dewan. Dihubungi usai aksi demo tersebut, Celos mengatakan menyambut baik adanya aksi itu. Pasalnya, dengan cara seperti itu, legislator di DPRD Karangasem itu bisa mengetahui persoalan dari kedua belah pihak. Diharapkan dewan bisa mengambil sikap bijaksana untuk mendorong eksekutif memberikan jalan tengah terbaik. Namun, dia tertarik fakta aksi demo itu. Sesungguhnya, pengelola depo itu tidak pernah melakukan intimidasi, arogansi maupun premanisme saat melakukan penyetopan terhadap sopir truk. Penyetopan itu dilakukan terhadap sopir yang tergabung di dalam depo. Pihaknya membantah pengelola depo itu tidak pernah melakukan penyetopan sopir di luar pengelola depo tersebut. Menanggapi hal itu, Celos mengatakan sejak awal memang tidak mau berpolemik masalah depo itu. Apalagi saling bantah, dicegat atau tidak. Sebab, dua kelompok yang berseberangan itu tentu punya argumen masing-masing. Jika disimak situasinya seperti ini, Celos mendorong agar eksekutif bisa memberikan jalan tengah dalam upaya win win solution. ‘’Sejak awal kami tak pernah mempersoalkan depo. Tapi persoalannya seperti yang saya katakan di awal, sopir di luar depo malah ikut disetop. Kalau itu dibantah, syukurlah. Mudah-mudahan setelah ini kami bisa bekerja lebih tenang. Tentu dengan harapan pemerintah turun tangan dan memberikan solusi terbaik,’’ pinta Celos. Pihaknya pun mengaku siap bila eksekutif maupun legislatif ingin mempertemukan kedua belah pihak, baik dari kelompok pengusaha dan sopir di dalam depo maupun pihaknya dari pengusaha dan sopir yang tidak tergabung di depo. Hal itu sangat penting agar permasalahan di lapangan cepat tuntas. Kalau lembaga terkait itu sudah menindaklanjuti sehingga isu cegat-mencegat itu tidak terjadi lagi. Sesungguhnya tidak ada lagi persoalan di sana. Apalagi, menurunnya radius berbahaya Gunung Agung menjadi 6 km, hal itu membuat pengusaha dan sopir di luar depo itu tentu bebas menjalankan usaha di tempat galian, sepanjang usaha galian C itu legal. (gik)
Amlapura (Bali Post) -
Cuaca ekstrem, hujan lebat disertai angin kencang telah menimbulkan kerusakan infrastruktur cukup banyak. Kerusakan paling parah terjadi pada ruas jalan. Dinas PUPR Karangasem mencatat terjadi puluhan titik kerusakan. Dampak terparah ada sembilan titik kerusakan jalan di Karangasem. Untuk memperbaiki kerusakan jalan itu diperkirakan menyedot anggaran Rp 1,9 miliar. Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa, Jumat (2/2) kemarin, mengatakan dampak bencana terhadap kerusakan jalan sepenuhnya didata Dinas PUPR. Selain merancang, sekaligus merancang perbaikan dan juga besaran anggarannya. Dampak lainnya, seperti kerusakan rumah, merajan, itu masih sedang dihimpun petugas BPBD Karangasem. Sebab, dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem ini cukup banyak dan tersebar di delapan kecamatan. ‘’Kami masih melakukan pendataan,’’ kata Arimbawa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karangasem Ketut Sedana Merta membenarkan ada kerusakan sembilan ruas jalan relatif parah. Lokasinya menyebar di delapan kecama-
Hujan-hujan, Bantuan Minyak Gosok Laris Manis
Amlapura (Bali Post) Para pengungsi erupsi Gunung Agung kini dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Untungnya di tengah kondisi cuaca yang seperti itu ada kelompok masyarakat yang peduli pada hal-hal kecil. Mereka masuk ke pos-pos pengungsi membawa oleh-oleh minyak gosok yang berfungsi sebagai pengobat dingin. ‘’Ya, kami hanya menyalurkan, ini donasi dari banyak pihak. Ada yang menyumbangkan barang, ada juga dalam bentuk uang lalu kami belikan minyak gosok,’’ ucap I Ketut Wijaya Mataram, relawan dari program Pendamping Desa, ditemui di Posko Pengungsi Puri Boga, Bukit Jambul, Desa Nongan, Rendang, Karangasem. Wijaya Mataram datang ke pos pengungsian yang dihuni 44 kepala keluarga itu membawa dua jenis minyak gosok untuk penghangat badan. Minyak GPU ditujukan untuk orang dewasa dan usia lanjut, selanjutnya ada minyak telon dan minyak kayu putih untuk pengungsi yang punya anak bayi, balita dan anak-anak. Meski hanya minyak gosok, bantuan tersebut laris-manis. Para pengungsi begitu sumringah menerimanya. ‘’Terima kasih minyaknya pak, kami memang sangat butuh,’’ ungkap salah seorang pengungsi, Ni Komang Sarini (40). Pos Pengungsian Puri Boga dihuni 178 jiwa. Di antara mereka ada enam bayi, 34 balita dan 35 lansia. Semua pengungsi itu berasal dari Banjar Temukus, Desa Besakih, Rendang. Banjar Temukus berada di radius 6 km
13
dari puncak Gunung Agung, sehingga saat ini mereka masih wajib mengungsi. Semua pengungsi di Pos Pengungsian Puri Boga itu menempati pos pengungsian tersebut sejak empat bulan lalu atau ketika pertama kali terbitnya status awas. Untuk masalah logistik terutama bahan makanan, pengungsi setempat mengatakan relatif tidak ada permasalahan. ‘’Masalahnya hanya cuaca saja. Saat ini udara sangat dingin, terlebih malam hari,’’ tutur Sarini. Wijaya Mataram mengatakan, kondisi cuaca saat ini sangat rentan berdampak terhadap kesehatan pengungsi. Udara dingin berpotensi memicu munculnya beragam penyakit seperti flu, demam maupun batuk. Untuk kalangan usia lanjut, pria yang akrab disapa Inspektur Vijay ini mengaku sering
mendengar keluhan rematik dan kesemutan. Karenanya jika ada donatur yang ingin menyalurkan bantuan serupa, pihaknya siap mendistribusikannya. ‘’Ketika kondisi cuaca baik pun, saya rasa minyak penghangat tetap sangat dibutuhkan,’’ katanya. Sementara itu, data dari Posko Induk Tanah Ampo, warga lereng Gunung Agung yang masih bertahan di pengungsian mencapai 22.810 jiwa. Mereka tersebar di 185 titik pengungsian, baik di Karangasem maupun di luar Karangasem. Kadis Sosial Karangasem Ni Ketut Puspa Kumari beberapa hari lalu menyebutkan, separuh dari jumlah pengungsi itu ditampung di pos-pos pengungsian di Karangasem, sisanya tersebar di luar kabupaten. ‘’Untuk logistik terutama beras, saat ini dalam posisi aman,’’ jelasnya. (kmb)
MINYAK GOSOK - Pengungsi di Pos Pengungsi Puri Boga, Bukit Jambul, semringah mendapat bantuan minyak gosok.
tan. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem I Ketut Prama Budarta mengungkapkan, sembilan jalan yang rusak itu sudah dianggarkan di tahun 2018 menggunakan dana long segment (pemeliharan rutin). Sedangkn BPBD memakai dana tidak terduga. Dari sembilan jalan yang rusak, lima titik ditangani PUPR, dan tiga titik ditangani BPBD. Sedangkan satu titik lagi ditangani pihak ketiga (kontraktor). Alasannya, masih dalam masa pemeliharan. ‘’Jalan yang ditangani pihak ketiga yakni Jalan Ijogading-Celegi,’’ kata Prama. Kerusakan akses jalan ini sudah terjadi sejak akhir Desember tahun lalu. Seperti senderan jebol hingga menggerus sebagian badan Jalan Untung Surapati-Juuk Manis, Amlapura. Penanganan keru-
sakan akses jalan ini diusulkan melalui pemeliharaan rutin paket long segment. Penanganan ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 414 juta. Dananya dirancang bersumber dari APBD. Kemudian di Desa Ban, Kubu, pada ruas jalan Panek-Paleg, yang rusak akibat banjir bandang. Kerusakan ini diusulkan penanganannya melalui dana BTT (Bantuan Tak Terduga) sebesar Rp 236.758.000. Di Kecamatan Kubu, kerusakan ruas jalan juga terjadi di jalan Bhuana Kusuma-Batugiling, Bahel dan Pandan Sari di Desa Dukuh. Akses jalan ini juga terputus akibat banjir bandang. Rencananya, pemerintah daerah akan melakukan penanganan, membuat pelintas dengan pemeliharaan rutin yang menyedot APBD Rp 350 juta. Kerusakan lainnya juga
terjadi di Desa Ban pada ruas jalan Dlundungan-Asti. Jalan rusak akibat banjir ini akan ditangani memakai kampil berisi tanah uruk membentuk DPT melalui sumber dana BPBD sebesar Rp 72.735.000. Kerusakan di Kecamatan Kubu, seperti di Desa Tianyar pada ruas jalan yang terputus akibat banjir di Darma Winangun-Buluh, juga akan ditangani dengan memasang bronjong. Melalui anggaran BPBD sebesar Rp 36.445.000. Di kecamatan lain seperti di Rendang, kerusakan jalan terjadi di ruas jalan Manik Agung-Kiduling Kreteg, Desa Besakih. Senderan yang jebol akan ditangani dengan pemeliharaan rutin paket long segment (box culvert) melalui APBD sebesar Rp 300 juta. Demikian juga untuk ruas jalan di Geriana Kauh-Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Selat. Jalan yang tergerus di sana akan dilakukan penanganan serupa menggunakan anggaran sebesar Rp 300 juta. Penanganan di ruas jalan pertigaan Batusesa-Tukad
Belah, Desa Besakih, juga dilakukan dengan penanganan rutin paket long segment. Sebab, senderan dan pelatnya jebol. Perbaikan akses jalan ini dirancang menghabiskan anggaran Rp 250 juta. Bahu jalan Ijogading-Celagi di Desa Seraya, Karangasem akan ditangani dengan pengurukan dan pemadatan oleh pihak ketiga. Sebab, ruas jalan ini masih dalam masa pemeliharaan. Pengerjaannya dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini Dinas PUPR baru melakukan persiapan perencanaan. Setelah tuntas baru ditenderkan untuk mencari rekanan. Diperkirakan kerusakan itu menalan dana Rp 1,9 milliar lebih, baik yang ditangani PU atau BPBD. Tahun 2018 dana long segment yang didapat PUPR Karangasem sebesar Rp 8.250.000.000. Itu digunakan memperbaiki jalan dan jembatan milik kabupaten. Jalan provinsi yang mengalami kerusakan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemprov Bali. (kmb31)
Dipidanakan, Perbekel yang Tak Netral Amlapura (Bali Post) Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya pada Pilgub Bali 2018 ini. Penegasan serupa ditujukan kepada para perbekel dan perangkat desa lainnya. Bila terbukti memanfaatkan jabatan untuk menguntungkan salah satu pihak, maka akan berurusan dengan hukum. ‘’Yang terbukti tidak netral akan kita pidanakan. ASN termasuk perbekel dan jajaran pemerintah desa wajib menaati itu jika tidak mau dibawa ke Susuan (ke Lapas Karangasem yang berlokasi di Lingkungan Susuan - red),’’ tegasnya. Pernyataan pria asal Desa Baturinggit, Kubu itu dilontarkan saat menghadiri apel cipta kondisi pengamanan pi l gub di Taman S oekasada Ujung, Jumat (2/2) kemarin. Bukan hanya ASN dan aparatur desa yang dia tohok, bendesa adat yang coba-coba memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan politik juga bisa dibawa ke ranah hukum. ‘’Bendesa adat berpolitik boleh, menjadi anggota dewan boleh. Tapi jangan salahgunakan kewenangan untuk melakukan mobilisasi,’’ ingatnya. Rudia mengingatkan menyukseskan pemilu menjadi tanggung jawab bersama. Jargon jurdil (jujur dan adil) serta luber (langsung umum bebas rahasia) tidak cukup dalam omongan saja, tetapi harus diimplementasikan oleh seluruh elemen
Bali Post/kmb
MAGIBUNG DI UJUNG - Acara ‘’magibung’’ menjadi acara penutup dalam apel cipta kondisi pengamanan pilkada di Taman Ujung, Jumat (2/2) kemarin. masyarakat. Dalam suasana politik seperti saat ini, semua pihak harus mampu mengerem suatu yang sepantasnya direm. ‘’Kalau bupati melanggar, mohon maaf juga akan kita panggil,’’ ancamnya. Ketua KPU Bali Raka Sandi melontarkan hal yang sama. Di hadapan ratusan undangan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dan para perbekel se-Karangasem, pihaknya mengatakan
kekompakan segenap elemen sangat diperlukan suksesnya pilkada. ‘’KPU tidak bisa sendiri,’’ ujarnya. Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Golose menyatakan jajaran kepolisian bersama TNI siap mengamankan setiap tahapan pilkada dan akan selalu berada di posisi netral. Dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi, Polri dan TNI selalu berpatokan pada hukum. Itu penting untuk memastikan pilkada berjalan aman
dan lancar. ‘’Penyelenggara pilkada jangan takut terhadap setiap ancaman. Polri dan TNI siap mengamankan setiap tahapan,’’ tegasnya. Apel cipta kondisi itu diakhiri acara magibung. Magibung itu adalah acara tradisi makan bersama khas Karangasem. Nilai kebersamaan dalam aturan-aturan tertentu dalam tradisi magibung itu diharapkan dapat terimplementasi dalam pelaksanaan pilgub Juni mendatang. (kmb)
Pendukung Depo Pasir Datangi Dewan
Bantah Cegat Truk dan Monopoli Persoalan tata niaga material galian C di Kubu kembali berujung aksi demo. Jumat (2/2) kemarin giliran kelompok pendukung keberadaan depo pasir menggelar aksi massa ke DPRD Karangasem. Aksi yang diikuti lebih dari 600 orang itu sebagai tandingan dari aksi serupa oleh kelompok kontradepo sepekan yang lalu. Bagaimanakah pihak berwenang nantinya bisa memberikan apresiasi win win solution kepada kedua kubu yang saling klaim itu? SAMA dengan aksi pihak kontra, massa yang datang dengan belasan kendaraan roda empat itu juga terdiri dari kalangan pengusaha, sopir truk dan pekerja galian plus para penyanding lahan galian, penyanding depo, dan tokoh masyarakat dari Desa Tianyar. Kedatangan mereka ke gedung dewan itu sekaligus sebagai klarifikasi atas tudingan miring negatif yang dilontarkan kelompok kontradepo. ‘’Kami 53 pengusaha membentuk depo atas saran Ibu Bupati. Selain membantu penyediaan material, juga meminimalisir truk masuk galian, untuk mengamankan jalur evakuasi,’’ tegas pentolan depo yang juga Sekretaris Paguyuban Pengusaha Galian C Pertiwi Agung Kubu, I Komang Arya. Massa diterima sejumlah anggota dewan di aula terbuka gedung dewan, dengan Komisi
III sebagai leading sector-nya. Selain itu juga hadir sejumlah pejabat eksekutif, seperti Asisten I Bupati, I.B. Sulendra, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nengah Mindra. Di hadapan dewan, para pentolan depo itu mengupas mulai dari latar belakang berdirinya depo itu sampai aktivitas di depo selama berdiri sampai saat ini. Ketua Pengelola Depo yang juga Ketua Paguyuban Pertiwi Agung I Nengah Subrata mengaku menyayangkan tuduhan kelompok kontra yang dialamatkan kepada depo. Menurutnya, personel depo itu selalu bekerja berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Karena itu, tidak ada praktik monopoli. Tidak ada aksi pemaksaan terhadap pihak mana pun, apalagi premanisme. Kalaupun ada pencegatan terhadap beberapa sopir truk, itu hanya ditujukan kepada sopir yang menjadi
anggota depo. ‘’Pencegatan itu bertujuan agar mereka tidak bermain di dua kaki. Kalau sudah menjadi anggota depo, mereka hanya boleh nyetor sampai di depo saja,’’ ungkapnya. Soal pungutan kepada sopir truk yang tidak mengambil material di depo, pentolan depo I Gede Ariana mengakui sempat ada, namun hanya berlangsung tak lebih dari sebulan, sebab dilakukan pada awal-awal berdirinya depo itu. Itu pun terjadi ketika posisi sekretaris depo dipegang I Made Sudarsana. Setelah Sudarsana mundur sebagai anggota depo, pungutan itu langsung dihentikan. ‘’Dulu, dia yang usul harus pungutan, tetapi setelah keluar malah teriak,’’ tegasnya. Justru, menurutnya, saat ini ada sekitar 70 truk yang lalu-lalang di Kubu tanpa faktur. Itu jelas merugikan pemerintah. Masuk ke Internal Depo Ketua Depo I Nengah Subrata mengaku sangat menyayangkan pernyataanpernyataan pihak yang kontradepo itu. Menurutnya, pihak yang kontra sudah terlalu masuk ke internal depo. Mereka malah menyoroti hal-hal yang tidak ada relevansinya. Seperti masalah
harga jual di depo. Pihaknya mengatakan harga jual material di depo hanya Rp 1,1 juta, bukan Rp 1,3 juta seperti yang dituduhkan. Dari seabrek protes yang disampaikan, Subrata mengaku paling tidak terima terkait tuduhan bahwa depo mengakibatkan volume penjualan pasir di Kubu anjlok. Ketua Paguyuban Pertiwi Agung ini mengatakan velume penjualan ke wilayah Singaraja stabil pada kisaran 300 sampai 350 truk per hari. ‘’Dari mana dapat angka 123 truk seperti yang disampaikan Pak Celos. Ini data saya dapatkan di Dispenda (BPKAD -red), Kubu barat 250 sampai 300 truk per hari,’’ koarnya. Pernyataan menyangkut volume penjualan itu sekaligus juga menohok pihak BPKAD. Pasalnya, data 123 truk yang terungkap pada aksi demo pihak kontra pekan lalu itu, disampaikan Kepala BPKAD Nengah Mindra. Tetapi kemarin Mindra buru-buru mengklarifikasi. Menurutnya, selama Januari ini volume penjualan Kubu barat 247 truk per hari. Subrata juga mengatakan depo itu bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan itu maka depo juga banyak mempekerjakan pengungsi. Dalam depo
semua pengusaha dirangkul meskipun akhirnya masingmasing pengusaha hanya kebagian empat truk per hari. ‘’Kami tidak memikirkan perut sendiri, tetapi kepentingan bersama. Kami juga punya CSR, sudah empat kali kami kucurkan untuk membantu pengungsi,’’ ujarnya. Anggota dewan I Gede Dauh Suprapta mengaku mengapresiasi sikap pengusaha yang ketika ada persoalan menyampaikan aspirasinya ke dewan. Pihaknya juga memuji upaya depo membantu pemerintah mengamankan pendapatan dari sektor galian C. ‘’PAD Karangasem 40 persen dari galian C. Karenanya kami berharap eksekutif hadir mencarikan solusi,’’ katanya. Ketua Komisi III Gusti Agung Dwi Putra juga menyampaikan harapan serupa. Pihaknya mendesak eksekutif segera membuat regulasi terkait depo itu. Soal adanya pengaduan tentang kebocoran faktur, itu sebagai masukan penting bagi pemerintah. ‘’Kami minta eksekutif segera mengumpulkan semua pengusaha di Kubu. Segera buatkan regulasi untuk menjaga keharmonisan dan juga menjaga pendapatan daerah. Potensi pasir harus mampu menyejahterakan masyarakat,’’ ujarnya seraya
Bali Post/kmb
SAMPAIKAN ASPIRASI - Massa yang terdiri dari pengusaha, sopir truk, pekerja galian dan pengungsi Gunung Agung menyampaikan aspirasinya di aula gedung DPRD Karangasem. minta masyarakat Kubu agar tenang. Jangan terpancing melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama. ‘’Kami juga segera akan menggelar rapat kerja dengan instansi terkait,’’ imbuhnya diamini Wakil Ketua Komisi I Komang Sartika. Nyoman Celos, di tempat terpisah, menyatakan tuntutan pengusaha non-depo itu bukan membubarkan depo. Namun minta depo tidak melakukan penyetopan truk
yang bukan anggota depo. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas sikap bijaksana pihak depo telah menyampaikan aspirasinya ke dewan. Selanjutnya, dia berharap pemerintah melakukan penyikapan sehingga potensi galian C di Kubu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. ‘’Saya pribadi minta maaf kalau ada ucapan yang tidak pas, data 123 truk per hari itu saya dapatkan dari BPKAD,’’ ucapnya. (kmb)