20 HALAMAN
NOMOR 163 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
sabtu wage, 3 februari 2018
Ada Tiga Tuntutan TINDAKAN Mohammad Zaadit Taqwa betul-betul menghebohkan. Kepada wartawan, Zaadit mengungkapkan, dia mengacungkan map kuning ke Jokowi sebagai protes. Ada tiga tuntutan yang sebenarnya mau mereka sampaikan kepada Jokowi. Pertama, penyelesaian gizi buruk yang terjadi di Asmat, Papua. Kedua, terkait rencana pengangkatan penjabat gubernur dari unsur polisi aktif. Ketiga, terkait Peraturan Menristek Dikti, yang menurutnya sangat mengekang kebebasan dalam berorganisasi bagi mahasiswa. Sementara itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyatakan bahwa mahasiswa boleh menyampaikan aspirasi namun harus tetap memperhatikan etika yang ada. ‘’Pertama, yang namanya aspirasi yang perlu diperhatikan adalah tata cara penyampaiannya. Bukan Pak Jokowi-nya, tapi beliau datang kapasitasnya sebagai kepala negara yang merupakan simbol resmi negara. Kalau menyampaikan aspirasinya tidak apaapa, namun perlu diperhatikan etika yang ada,’’ ujar Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemenristekdikti Didin Wahidin, di Jakarta, Jumat kemarin. Menurut Didin, untuk anak muda mungkin hal itu pantas saja tetapi tidak pada tempatnya. ‘’Kita sebagai bangsa, kalau menyampaikan aspirasi pada saluran yang ada. Misalnya kalau ada aspirasi kekecewaan, bisa menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), nanti DPR akan mengambil langkah berikutnya. Kalau ke UI, Pak Jokowi datang sebagai presiden, ya… harus dihormati sebagai presiden, karena beliau datang bukan sebagai Jokowi tetapi sebagai presiden.’’ Menurut Didin, boleh menyampaikan aspirasi, tetapi harus santun dan disalurkan pada saluran yang sudah disepakati bersama. ‘’Presiden dan DPR kan memang sudah ada salurannya,’’ cetusnya. Hal. 19 Harus Beretika
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Usai Jokowi Pidato
Mahasiswa Tiup Peluit dan Acungkan Buku Kuning Jakarta (Bali Post) – Ada peristiwa yang mengejutkan saat Presiden Jokowi hadir pada Dies Natalis ke-68 UI, Jumat (2/2) kemarin. Setelah mengakhiri sambutannya dan hendak foto bersama, seorang pria yang mengenakan batik lengan panjang meniup peluit dan mengacungkan buku berwarna kuning. Belakangan diketahui bahwa pria itu adalah Ketua BEM UI 2018 Zaadit Taqwa.
Presiden Joko Widodo tidak mempersoalkan aksi Ketua BEM UI itu. ‘’Terhadap aksi ini Presiden biasa saja, tidak tersinggung,’’ kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP. Kata Johan, sebenarnya sudah dijadwalkan Presiden menerima Ketua BEM selepas acara, karena katanya ada yang ingin disampaikan dari BEM UI kepada Presiden. Tetapi, tiba-tiba saat acara di dalam, ada mahasiswa
yang mengacungkan buku berwarna kuning. ‘’Agenda Presiden bertemu BEM UI itu batal karena aksi tersebut,’’ ungkap Johan. Johan mengatakan bahwa menurut penjelasan yang ia peroleh, buku kuning yang diacungkan Zaadit adalah buku lagu-lagu yang dinyanyikan saat acara Dies Natalis tersebut. Kepala Humas dan KIP UI Rifelly Dewi Astuti menyatakan bahwa sikap Zaadit itu adalah
aspirasi mahasiswa dan bukan sikap UI. ‘’Dapat kami sampaikan, aksi tersebut adalah murni aspirasi pribadi mahasiswa yang bersangkutan dan ke depan, kami berharap setiap sivitas akademika UI diperkenankan menyampaikan pendapatnya namun tetap menghormati aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,’’ kata Rifelly. Hal. 19 Lakukan Inovasi
TINGGALKAN RUANGAN - Presiden Joko Widodo (tengah) meninggalkan ruangan usai memberikan sambutan pada Sidang Terbuka Dies Natalis ke-68 UI di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2) kemarin. Tampak mahasiswa UI mengacungkan buku kuning disertai sempritan peluit. Bali Post/ant
Gubernur Zumi Zola Segera Ditahan Suhardi Alius
Kampus Sudah Disusupi Virus Radikalisme
Jakarta (Bali Post) – Lingkungan kampus tidak luput dari virus radikalisme, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius, Jumat (2/2) kemarin. Hasil identifikasi beberapa kampus, sejumlah mahasiswa dan dosennya telah tersusupi oleh paham radikal dan terorisme. Saat memberikan kuliah umum di hadapan 350 mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Andalas Padang, ia juga mengatakan, selain mahasiswa, beberapa dosen juga terindikasi mengajarkan radikalisme ke mahasiswanya. ‘’Beberapa waktu lalu ada pemilihan rektor di sebuah kampus. Namun, setelah diteliti ternyata calon rektor tersebut diidentifikasi menjadi simpatisan kelompok radikal. Hal. 19 Terindikasi Radikal
Penurunan Batasan PKP, Matikan UMKM
Jakarta (Bali Post) Komisi XI DPR menilai tidak tepat rencana kebijakan pemerintah c.q. Kementerian Keuangan menurunkan batasan omzet pengusaha kena pajak (PKP) hanya karena banyaknya pengusaha yang tiba-tiba berubah menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menghindari pajak. ‘’Kalau sekadar alasan itu mengapa pemerintah tidak melakukan pelacakan dan menertibkan pengusaha yang begitu,’’ kata anggota Komisi IX DPR Heri Gunawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/2) kemarin. Kementerian Keuangan berencana menurunkan ambang batas omzet pengusaha kena pajak (PKP), yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 2,5 miliar per tahun. Disusul penurunan pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM, yang saat ini sebesar 1% menjadi 0,5%. Hal. 19 Penurunan Laba
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan Gubernur Jambi Zumi Zola yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. ‘’Biasanya KPK akan melakukannya sesegera mungkin. Setelah dipanggil sebagai tersangka kemudian diperiksa biasanya akan lakukan penahanan,’’ kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/2) kemarin. KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup ada dugaan tindak pidana korupsi penerimaan
hadiah atau janji terkait proyekproyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain. KPK menetapkan dua tersangka baru yaitu ZZ (Zumi Zola), Gubernur Jambi periode 2016-2021, kemudian ARN (Arfan) adalah Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi. Gratifikasi yang diduga diterima adalah Rp 6 miliar. ‘’Tersangka ZZ, baik bersama dengan ARN maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp 6 miliar,’’ tambah Basaria. Zumi dan Arfan disangkakan Pasal 12 B atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 B mengatur mengenai setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. ‘’Selain itu, tersangka ARN selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat Komitmen merangkap
Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain,’’ tutur Basaria. Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 20142019 Supriono. KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda. Hal. 19 Pengesahan RAPBD
Zumi Zola
Pengangguran di Bali
Terendah di Daerah Pertanian
Denpasar (Bali Post) Kabupaten dengan tipikal daerah pertanian sejatinya memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) rendah. Sebagai contoh, Bangli dengan TPT 0,48 persen, Jembrana (0,67), Karangasem (0,72) dan Klungkung dengan TPT 0,94 persen di tahun 2017. Bila dibandingkan tahun 2015 sesuai data BPS Provinsi Bali, TPT tersebut mengalami penurunan. ‘’Secara umum di kabupaten/kota, tingkat pengangguran terbuka turun dan tingkat partisipasi angkatan kerja naik. Ternyata ada dorongan orang yang tadinya tidak masuk angkatan kerja menjadi angkatan kerja, menyebabkan pengangguran juga menurun,’’ ujar Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho, belum lama ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, angka pengangguran di Bali tercatat yang terendah di Indonesia yakni 1,48 persen. Data tahun 2017, TPT tertinggi di Bali ada di Kota Denpasar sebesar 2,63 persen. Kendati persentase tersebut menurun dari sebelumnya 3,54 persen di tahun 2015. Itu pun diikuti dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sementara di Kabupaten Karangasem dan Klungkung dengan persentase kemiskinan tertinggi nomor satu dan nomor dua, TPT-nya memang menurun. Akan tetapi, tingkat partisipasi angkatan kerja juga ikut menurun di dua kabupaten tersebut bila dibandingkan tahun 2015. Secara umum dari sembilan kabupaten/ kota, hanya tiga kabupaten yang TPT-nya
meningkat yakni Tabanan, Badung, dan Buleleng. Jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, penurunan tampak di empat kabupaten yakni Tabanan, Badung, Klungkung, dan Karangasem. Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan sebuah pertanda bagus jika tingkat pengangguran di desa memang turun. Artinya, tidak terjadi urbanisasi dan desa bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Kalau kondisi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi maka konsep membangun dari pinggiran sesuai isi Nawacita sudah benar-benar terealisasi. ‘’Selama ini desa itu identik dengan kemiskinan. Kenapa miskin? karena pertanian, identik, namanya orang tani
katanya miskin. Sekarang bagaimana caranya supaya orang bisa kembali ke pertanian, mencintai pertanian, menggarap lagi lahan,’’ ujarnya. Pastika mengakui masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Bali untuk membuat masyarakat tidak menganggur, tetapi memiliki penghasilan yang cukup. Termasuk masyarakat yang menekuni pertanian, karena selama ini bantuan memang cenderung untuk sektor hulu. Sektor hilir sendiri sangat berkaitan dengan perdagangan. Mestinya ada semacam penyangga yang dilakoni oleh badan usaha milik desa atau BUMDes. Untuk penguatan modalnya, BUMDes bisa mengambil dari dana desa. (kmb32)