20 HALAMAN
NOMOR 166 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (103 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu Pon, 3 Februari 2016
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Desa Adat Buduk Tolak Reklamasi
PHDI dan MUDP Bali Dituding ’’Gabeng’’ Mangupura (Bali Post) Jumlah desa adat di Bali yang menolak reklamasi kian bertambah. Setelah 15 desa adat, kini dilakukan Desa Adat Buduk, Mengwi, Badung. Ini membuktikan tak hanya masyarakat pesisir yang menolak keras rencana reklamasi Teluk Benoa. Desa Adat Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung juga menyatakan keberatan dengan megaproyek tersebut. Menariknya, secara geografis Desa Buduk jauh dari kawasan pesisir, sehingga tidak merasakan dampaknya secara langsung. Kendati demikian, sikap tegas menolak reklamasi berkedok revitalisasi ditegaskan Bendesa Adat Buduk I.B. Ketut Purbane-
gara, bukan latah atau sekadar ikut-ikutan. Keputusan ini berdasarkan paruman resmi Desa Adat Buduk pada Minggu (31/1) malam. “Kami tidak latah (menolak - red). Ini murni keputusan paruman adat Desa Adat Buduk. Rencana reklamasi ini mengganggu napas Pulau Bali yang berlandaskan agama Hindu,” tegas Purbanegara saat dikonfirmasi, Selasa (2/2) kemarin. Masyarakat Buduk menilai reklamasi hanya memberikan keuntungan ekonomi semata, baik keuntungan bagi investor, penerimaan pajak bagi Pemerintah Provinsi Bali, dan keuntungan bagi pihak terkait. “Sementara lingkungan, adat dan budaya,
reklamasi akan menjadi ancaman besar. Kami tidak antikemajuan dan modernitas, bahkan sangat terbuka dengan segala bentuk kemajuan. Termasuk, kemajuan dalam bidang pariwisata,” terangnya. Namun, katanya, cara-cara yang digunakan untuk pariwisata Bali yang perlu dikritisi dan dilawan. Cara-cara yang digunakan kerap membahayakan adat dan budaya Bali. “Kami menilai reklamasi akan menimbulkan tsunami bagi adat, budaya, agama Hindu dan taksu Bali. Sebab, lebih banyak berdampak pada keuntungan ekonomi,” ungkapnya. Hal. 19 Aksi Nyata
Bali Post/ist
BUDUK - Masyarakat Desa Adat Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dalam paruman desa, Minggu (31/1) lalu, sepakat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.
SBY Tak Mau Diwawancarai Soal Perpres Jessica
Bali Post/ist
Jessica Miliki Hubungan Khusus? Jakarta (Bali Post) Dugaan motif yang membuat tersangka Jessica menghabisi nyawa Wayan Mirna Salihin kian melebar. Ada dugaan Jessica memiliki hubungan khusus dengan korban. Ada juga yang menduga ada hubungan khusus antara Jessica dengan suami Mirna, Arief. Dharmawan Salihin, ayah Wayan Mirna Salihin, membantah adanya hubungan khusus antara Jessica dan suami Mirna, Arief. Bahkan, tersiar kabar Jessica dan Arief sempat berpacaran sebelum Mirna menikah dengan Arief. “Enggak ada, ngarang itu. Konfirmasi ngarang, jangan sampai simpang-siur,” kata Dharmawan di Mapolda Metro Jaya. Menurutnya, Arief tidak pernah berhubungan langsung dengan Jessica saat di Australia. Hal itu lantaran keduanya tinggal di kota yang berbeda saat di Australia. “Enggak, Arief tuh tidak berhubungan langsung dengan dia (Jessica), kan beda kota. Arief di Melbourne dan Jessica di Sydney,” ujarnya. Hal. 19 Dituding Bohong
Denpasar (Bali Post) Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didaulat memberi kuliah umum di Gedung Widya Sabha Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Selasa (2/2) kemarin. Namun, sikap mantan presiden ini membuat sejumlah awak media kecewa yang sejak awal ingin mewawancarai soal penolakan reklamasi Teluk Benoa dan Perpres No. 51/2014. SBY memilih bungkam alias tak mau diwawancarai awak media. SBY tidak mau melayani permintaan wawancara, baik menyangkut reklamasi, perpres maupun materi kuliah umumnya. “No interview,” tegasnya sambil berlalu. Masyarakat Bali tentu saja memiliki kesan tersendiri terhadap SBY. Selama 10 tahun menjadi presiden, SBY tidak
pernah absen hadir untuk membuka Pesta Kesenian Bali (PKB). Di akhir masa jabatannya, SBY juga membuat “heboh” dengan menerbitkan Perpres No.51 Tahun 2014. Revisi Perpres No.45 Tahun 2011 ini mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga yang bisa direklamasi. Hal. 19 Berdampak Negatif
SBY - SBY ketika berbicara di Unud.
Menteri Susi Digugat, Pemerintah Membela
Masinton Dilaporkan ke MKD Jakarta (Bali Post) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Ratna Batara Munti selaku kuasa hukum Dita Aditia Ismawati mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Selasa (2/2) kemarin. Kehadiran mereka untuk melaporkan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu terkait insiden pemukulan terhadap Dita yang juga menjadi staf tenaga ahlinya. “Kami melaporkan Masinton ke MKD,” kata Ratna usai menyerahkan sejumlah berkas dan bukti-bukti laporan. Ia diterima Wakil Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Sejumlah berkas dan bukti yang diberikan meliputi surat permohonan bantuan hukum Dita ke LBH APIK, kronologi perkara, foto korban pascapemukulan saat masih dalam kondisi lebam termasuk hasil visum Dita yang dikeluarkan pihak rumah sakit. “Kami rasa (bukti yang dibawa) cukup mewakili korban,” ujarnya. Hal. 19 Sanksi Tegas Kepada MKD, Ratna mengingatkan agar
Bali Post/ant
FOTO - Direktur LBH APIK Ratna Bantara Mukti menyerahkan berkas laporan dan foto Dita Aditia yang menjadi korban pemukulan anggota DPR Masinton Pasaribu kepada MKD, Selasa (2/2) kemarin.
Bali Post/kmb032
Bali Post/dok
WARTAWAN - Menteri Susi Pujiastuti ketika dikerumuni wartawan soal kasus gugatan perusahaan ikan Thailand.
Diduga Korupsi
45 Anggota DPRD Kalsel Dilaporkan ke KPK
Jakarta (Bali Post) Keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuat keder sejumlah pemilik kapal ikan yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun, keberaniannya itu berbuah gugatan dari sebuah perusahaan ikan di Thailand. Pemerintah memastikan akan mendukung sepenuhnya langkah dalam menghadapi tuntutan perusahaan ikan asal Thailand. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, apa pun kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi, pemerintah akan mendukung. “Kalau kemudian ada gugatan tuntutan dari mana pun, kita akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bu Susi sebagai menteri,” kata Pramono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/2) kemarin. Susi dituntut terkait kebijakan menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk dan mengambil ikan di perairan Indonesia.
Jakarta (Bali Post) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalimantan Corruption Watch (KCW) melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan dana bantuan sosial di Kalsel. “Kami dari
Dalam akun twitter-nya sendiri, Susi mengaku Indonesia rugi banyak dengan pencurian ikan itu. Sehingga, dirinya tidak akan menyerah walau dituntut pihak asing. Pramono memastikan, negara tetap mendukung segala kebijakan Menteri Susi menghadapi upaya hukum ini. “Yang jelas apa pun yang diambil kebijakan itu pasti selama untuk kepentingan bangsa dan negara pasti akan di- support pemerintah,” katanya menegaskan. Sebelumnya, kapal Thailand pelaku pencurian ikan Silver Sea 2 (SS2) mengajukan gugatan praperadilan. Mereka mempersoalkan keabsahan penangkapan, penahanan dan penyitaan kapal SS2 dan dokumen pelayaran SS2. Kapal tersebut ditangkap oleh pasukan TNI-AL di wilayah perairan Sabang, Aceh, beberapa waktu yang lalu. Menteri Susi menyatakan tidak takut sama sekali dengan gugatan tersebut karena sudah memiliki bukti. (kmb)
DPP Kalimantan Corruption Watch melakukan pengaduan masyarakat terkait dugaan penggunaan dana bansos di Kalsel,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KCW Rilaltu Pinehas Silam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2) kemarin. Silam mengatakan, pihaknya melaporkan lebih dari 45 orang anggota DPRD Kalsel yang diduga turut menikmati dana bansos yang tidak seharusnya. Silam
menduga terjadi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah dalam kasus ini. “Untuk dugaannya kurang lebih Rp 27,5 miliar,” ujarnya. Pada laporannya tersebut, Silam menyebut pihaknya menyertakan sejumlah dokumen pendukung untuk memudahkan KPK mengusutnya, termasuk berkas pengaduan yang ditujukan kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. (kmb/ant)
Mantan Pimpinan KPK Bicara
Tak Ada Niat Baik DPR Perkuat KPK Jakarta (Bali Post) Sejumlah mantan pimpinan KPK menolak Revisi Undangundang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun mayoritas pimpinan KPK sekarang menyetujui draf revisi yang diusulkan DPR. Penolakan tersebut dilakukan, pasalnya dalam draf RUU yang beredar, posisi KPK tetap dilemahkan, bukan diperkuat seperti yang digaungkan para wakil rakyat di media. ’’Keseluruhan substansi empat hal itu terang benderang justru melemahkan KPK dan sistem pemberantasan korupsi. Tidak ada nalar dan iktikad baik di dalamnya,’’ ujar mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas ketika
dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (2/2) kemarin. Ia menilai tak ada niat baik DPR untuk memperkuat KPK. Untuk itu, Busyro meminta agar pemerintah secara tegas menarik draf revisi undang-undang lembaga antirasuah tersebut. ’’Menkopolhukam sebaiknya tegas menariknya. Jangan terkesan Presiden ambigu dan ragu dalam hal sensitif ini,’’ mbuh mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut. Hal senada juga dikatakan mantan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. ’’Memang pada prinsipnya KPK (harus) menolak revisi usulan DPR tersebut, yang berpolemik sejak tahun lalu,’’ imbuh Indriyanto.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sikap ngotot sebagian anggota dewan yang ingin merevisi UU KPK, menimbulkan pertanyaan besar tentang motif dan tujuan revisi. Pasalnya, sebagian mayoritas masyarakat Indonesia justru menolak adanya revisi UU KPK. ’’Jika dicek dari petisi change.org, sebagian besar justru menolak revisi. Jadi, kepentingan siapa yang diwakili agar dilakukan perubahan,’’ cetus Bambang. Selain itu, Bambang juga meragukan integritas dan moralitas anggota dewan yang akan membahasnya. Hal. 19 Punya Masalah
Bambang Widjojanto
Busyro Muqoddas
BP/dok