Bali Post
SEJAK 1948
Generasi Muda Bali Mesti Berubah
Tantangan Bali saat ini dan ke depan sangat kompleks, karena itu SDM Bali mesti dikuatkan. Tak hanya moral juga kemampuan yang berdaya saing. Penguatan SDM khususnya generasi muda harus lebih banyak diberikan inspirasi nyata, sehingga mereka siap untuk berubah di era disrupsi dan industri 4.0. SDM Bali juga tidak boleh lagi bergantung pada kemampuan single tetapi harus multitalenta, sehingga siap menjawab segala problema dan disrupsi yang terjadi.
ERA
BARU
BALI
Viraguna Bagoes Oka, pengamat ekonomi Bali, Rabu (2/1) kemarin mengatakan, penguatan generasi muda Bali harus diakomodir dalam Perda Desa Adat yang kini sedang direvisi. Apalagi Gubernur Bali sudah berkomitmen memperkuat SDM di desa adat. Ini sejalan dengan Nawacita Jokowi, membangun dari desa. Maka dari itu perda desa adat akan menjadi kekuatan utama. ‘’Kalau itu sudah dimulai dari desa, tingggal penguatan SDM secara menyeluruh,’’ tandasnya. Untuk penguatan SDM, maka diperlukan inventarisasi dunia pendidikan. Pendidikannya harus selaras dengan pembangunan pemerintah. Karena selama ini, aspek pendidikan di negeri ini lebih banyak pada aspek non-produktif. Beda dengan luar negeri yang sudah menerapkan pendidikan vokasi. ‘’Seperti Malaysia, pendidikan yang dikembangkan bersifat aplikatif. Itu yang diperkaya,’’ imbuhnya.
Kata Viraguna, starting point menuju era baru Bali tahun 2019 sudah sangat tepat. Sudah ada komitmen untuk menjadikan Bali ini ajeg. Salah satunya komitmen menolak reklamasi. ‘’Kita lihat Wayan Koster memiliki komitmen tinggi, punya suatu keberanian untuk memperjuangkan Bali sebagai Bali yang ajeg dan Bali yang mandiri,’’ ungkapnya ditemui saat perayaan HUT ke-57 Taruna Sanggar Siswa di Segara Village Hotel. Pemilik Hotel Segara Village I.B. Ngurah Wijaya mengatakan, SDM Bali harus terus berkembang dan pendidikan juga berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Tuntutan-tuntutan itu harus dipersiapkan. ‘’Kita harus mengambil kesempatan untuk merebut semuanya. Saya rasa ini harus diikuti semua kepala daerah,’’ ujarnya. Kata Wijaya, banyak perda yang harus direvisi karena banyak yang sudah ketinggalan zaman, out of date, dan tidak bisa digunakan oleh pelaku pariwisata, terutama peraturan SDM di bidang pariwisata. ‘’Pariwisata berkembang terus, tidak bisa berhenti maka peningkatan SDM juga harus ditambah,’’ imbuhnya. Hal. 15 Diberi Kewenangan
ATURAN PEMBORGOLAN
Bali Post/ade
BORGOL - Tersangka korupsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi diborgol saat akan menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/1) kemarin. KPK mulai menerapkan pemborgolan tahanan ketika berada di luar rumah tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan maupun menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor untuk meningkatkan pelaksanaan pengamanan terhadap para tahanan.
Komplotan Asal Bulgaria Ditangkap
827 Ribu Penumpang Selama Libur Nataru
Polda Bali menggagalkan aksi komplotan cyber crime asal Bulgaria yang hendak membobol data nasabah bank, Jumat (21/12) lalu. Mereka dibekuk di beberapa tempat. Salah satu tersangka ditangkap saat beraksi di ATM Bank BNI di area Restaurant Shinning Jewel di Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar Selatan.
Selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), tercatat 827.567 penumpang dan 5.482 penerbangan keluar-masuk Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Selama rentang 12 hari pencatatan tersebut, terjadi kenaikan 21 persen untuk statistik penumpang dan 10,6 persen untuk jumlah pesawat. Halaman 3 Kasus Bendesa Jungutbatu Di-SP3-kan Penyidik Ditpolair Polda Bali mengeluarkan SP-3 dugaan kasus pemerasan oleh Bendesa Jungutbatu, Nusa Penida, I Ketut Gunaksa (49), sejak 14 Desember 2018. Pasalnya, berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara, tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses kasus tersebut.
Halaman 2
Halaman 12
Tujuh Aspek Harus Dimiliki SDM Bali
Lulusan SMK Penyumbang Terbesar Pengangguran KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani mengatakan ada empat agenda nasional pendidikan saat ini. Salah satunya adalah vokasi. Ini menyangkut tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia yang disumbang oleh tamatan SMK. Itu sebabnya, vokasi bisa dikatakan menjadi agenda utama untuk menekan tingkat pengangguran tersebut. ‘’Kita berharap SMK yang kita punya supaya melaksanakan MoU dengan dunia usaha dan dunia industri. Harapannya supaya anak
kita yang tamat SMK, begitu tamat dia sudah tahu apa dia akan melanjutkan atau masuk dunia kerja,’’ jelasnya. TIA menambahkan, kompetensi lulusan SMK harus setara dengan tuntutan dunia kerja. Kalau sudah ada kerja sama antara sekolah dengan dunia kerja, tentu tamatan SMK akan sesuai dengan harapan dunia kerja. Di sinilah perannya menggiring seluruh SMK di Bali agar bisa menamatkan siswa sesuai kebutuhan dunia kerja. Kalau perlu, guru produktif yang direkrut memang berasal dari dunia usaha. (kmb32)
Lima Poin SDM Berbudaya
Cetak SDM yang Mampu Bersaing Denpasar (Bali Post) Soft skill kini wajib dimiliki oleh SDM Bali agar mampu bersaing di era globalisasi. Salah satunya bisa diperoleh lewat pendidikan vokasional. Ataupun membuat kurikulum yang mengakomodir hal itu. ‘’Artinya, pemberian pendidikan soft skill dalam upaya peningkatan kualitas SDM perlu didukung,’’ ujar anggota Komisi IV DPRD Bali I Made Dauh Wijana dikonfirmasi, Rabu (2/1) kemarin. Menurut Dauh, perlu ada identifikasi yang dilakukan terkait jumlah SDM Bali dengan kompetensi tertentu. Hal tersebut untuk mengukur apakah kebijakan dan regulasi yang diterapkan pemerintah selama ini sudah cukup akomodatif
atau belum dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Khususnya lagi para generasi muda Bali. ‘’Ketika itu sudah mampu kita identifikasi, kemudian seandainya nanti dengan regulasi yang dibuat, mereka semuanya terakomodir di dalam rangka menghadapi era globalisasi, itu berarti akomodatif,’’ jelas politisi Golkar ini. Meski demikian, Dauh mengapresiasi keinginan dan niat pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Seperti program Gubernur yang akan menyusun konsep pengembangan SDM Bali Unggul berbasis kearifan lokal. Hal. 15 Pendidikan Formal
Jokowi ’’Mengajar’’ di Pengungsian PRESIDEN Joko Widodo, Rabu (2/1) kemarin mengunjungi pengungsi di Lampung Selatan. Selain berdialog dengan pengungsi korban tsnumai Selat Sunda, Jokowi juga sempat ‘’mengajar’’ anak-nak yang sedang belajar di tenda. Presiden Jokowi disambut dengan nyanyian selamat datang oleh anak-anak yang sudah beberapa hari mendiami lokasi pengungsian Tenis Indoor Kalianda. ‘’Masih belajar?’’ tanya Presiden kepada puluhan anak yang berkumpul di dalam tenda pengungsian. ‘’Masih...,’’ jawab anak-anak serentak. ‘’Belajar apa? Matematika? Siapa bisa matematika tunjuk jari? Siapa yang hapal nama ikan tunjuk jari?’’ tanya Presiden kepada anak-anak. Mereka pun berebut tunjuk jari untuk menjawab pertanyaan Presiden. Presiden memberikan hadiah buku tulis kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaannya. Selama sekitar 30 menit, Presiden berdialog dan bermain bersama anak-anak tersebut. Sampai kemudian ia berpesan agar anak-anak tetap rajin dan semangat belajar. ‘’Tetap belajar ya,’’ pintanya dan anak-anak pun serentak menjawab iya. Hal. 15 710 Hunian
Bali Post/ant
SELAT SUNDA - Presiden Joko Widodo menghibur anak penyintas tsunami Selat Sunda di GOR Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, Rabu (2/1) kemarin. Pada kunjungan di Lampung, Presiden meninjau lokasi terdampak tsunami Selat Sunda, menjenguk korban luka-luka di rumah sakit serta mengujungi lokasi pengungsian.
Ratusan Mahasiswa Indonesia di Taiwan Diduga Kerja Paksa Jakarta (Bali Post) – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menindaklanjuti laporan mengenai ratusan mahasiswa Indonesia yang dipaksa bekerja di sejumlah pabrik di Taiwan. Pengaduan mahasiswa Indonesia terkait dengan skema kuliah/magang yang telah berlangsung sejak 2017 itu diperoleh dari Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Taiwan. ‘’Menanggapi pengaduan tersebut, KDEI Taipei telah berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memperoleh klarifikasi,’’ kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat
diterima di Jakarta, Rabu (2/1) kemarin. Dari hasil pendalaman awal yang dilakukan oleh KDEI Taipei diketahui situasi yang dihadapi para mahasiswa peserta skema kuliah/ magang di Taiwan berbedabeda di delapan perguruan tinggi yang menerima mereka. Karena itu, KDEI Taipei akan melakukan pendalaman lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Terkait dengan situasi yang ada saat ini, Kemenlu melalui Kementerian Perdagangan telah meminta KDEI Taipei untuk mendalami lebih lanjut informasi mengenai situasi
mahasiswa skema kuliah/magang dan memastikan otoritas setempat mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah/magang. KDEI Taipei juga diminta berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menghentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah/magang hingga disepakatinya tata kelola yang lebih baik. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan, temasuk di antaranya sekitar 1.000 mahasiswa dalam
skema kuliah/magang yang diterima di delapan universitas di Taiwan pada periode 2017-2018. Diperkirakan jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan akan terus meningkat seiring dengan kebijakan New Southbond Policy Otoritas Taiwan yang memberikan lebih banyak beasiswa melalui berbagai skema kepada mahasiswa dari 18 negara Asia, termasuk Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyebut sekitar 300 mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa yang diduga dilakukan oleh oknum yayasan, lembaga pendidikan,
hingga individu. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan ratusan mahasiswa tersebut dijebak oleh oknum pelaksana program dengan iming-iming akan memperoleh beasiswa kuliah di Taiwan. Para mahasiswa yang mayoritas perempuan ini mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, seperti dipaksa bekerja 10 jam dalam sehari dengan bayaran yang murah. Padahal, pemerintah Taiwan memiliki aturan bahwa mahasiswa yang kuliah di tahun pertama tidak mendapat izin bekerja.Hal. 15 Perguruan Tinggi