20 HALAMAN
NOMOR 106 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
rabu kliwon ,
balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost
2 desember 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Jelang Setahun Tragedi AirAsia QZ8501
Pesawat Sudah Bermasalah Sebelum Terbang
SETAHUN lalu, tepatnya 28 Desember 2014, pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura jatuh di perairan Pangkalan Bun, Kalteng. Seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Atas peristiwa itu, KNKT melakukan penyelidikan dan hasilnya dipaparkan, Selasa (1/12) kemarin.
AIRASIA - Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menyampaikan hasil investigasi atas jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Selat Karimata, dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Kepala Pelaksana Tugas Kepala Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo menyatakan bahwa pesawat tersebut bermasalah sebelum terbang. ‘’Pesawat terbang di luar kondisi normal atau upset conditions. Kondisi tersebut sudah berada di luar kendali pilot,” katanya. Nurcahyo menjelaskan, kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan, sehingga berada di luar batas penerbangan atau flight envelope yang dapat dikendalikan oleh awak pesawat. Ia menuturkan, kronologi kecelakaan tersebut dimulai dari retakan solder pada electronic module di Rudder Travel Limiter Unit
MKD Akhirnya Voting
Sudirman Beber Soal Minta Saham
Diputuskan Setya Novanto Dipanggil Senin
Terucap pada Pertemuan Ketiga
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membuka cerita pertemuan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin hingga akhirnya dia melaporkan pertemuan tersebut yang ternyata direkam oleh Maroef Sjamsuddin. Cerita Sudirman Said soal pertemuan itu dibeberkan setelah anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mempertanyakan alasan Sudirman Said melaporkan Ketua DPR-RI Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kasus permintaan jatah saham Freeport. Dalam rapat kerja antara Komisi VII dengan Menteri ESDM di ruang Komisi VII Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12) kemarin, Bowo mempersoalkan motif Sudirman Said melaporkan rekan separtainya itu. “Kami ingin menanyakan,
kenapa Bapak sampai melaporkan rekan kami Ketua DPR ke MKD. Memang apa latar belakangnya, sampai Anda begitu mengambil tindakan dengan melaporkan tersebut?” tanya Bowo kepada Sudirman Said. Menjawab pertanyaan itu, Sudirman menjelaskan, sejak awal sudah menekankan kepada Freeport agar tidak lagi bermain-main politik terkait perpanjangan kontrak. Bahkan, dia menyampaikannya langsung ke CEO Freeport Pusat James R.Moffet pada November 2014. Kepada Moffett, Sudirman menyatakan Indonesia bukan lagi Indonesia yang sama seperti 30-40 tahun lalu saat perusahaan itu pertama kali masuk. Saat ini, Indonesia sudah punya banyak sarjana di bidang pertambangan dan hukum. “Anda berhadapan dengan pemerintah yang berbeda. Dulu kita tidak punya ahli tambang dan lain-lain. Hal. 19 Pengusaha Minyak
Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akhirnya memutuskan melanjutkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto ke persidangan. Keputusan diambil melalui pemungutan suara (voting) yang hasilnya menunjukkan mayoritas fraksi lebih memilih setuju kasus tersebut dilanjutkan ke persidangan. Dalam voting itu 11 anggota MKD memilih sidang dilanjutkan dan 6 lainnya memilih tidak melanjutkan. Sidang juga menjadwalkan memerika Setya Novanto, Senin (7/12) mendatang.
Bali Post/ant
BARU DILANTIK - Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir dikawal polisi saat meninggalkan ruang sidang, Selasa (1/12) kemarin. Ia yang baru dilantik itu menjadi sorotan setelah diketahui keluar dari ruangan Setya Novanto sebelum berlangsungnya sidang MKD.
Kejakgung Selidiki Dugaan Pencatutan Nama Jokowi-JK
Jakarta (Bali Post) – Tim Penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang diduga dilakukan Ketua DPR-RI Setya Novanto. Ikhwal adanya hal ini dibenarkan Jaksa Agung HM Prasetyo. ‘’Udah mulai. Penyelidikan kan gak harus ramai-ramai, karena kalian tanya ya… dijelaskan,’’ ujar HM Prasetyo, Selasa (1/12) kemarin. Penyelidikan tersebut, menurut Prasetyo, dilakukan dalam rangka mencari tahu apakah adanya dugaan tindak pidana terkait pencatutan nama tersebut.‘’Kita ingin perdalam. Membuat masalahnya menjadi terang dan jelas seperti apa. Untuk bisa mendalami kan dilakukan penyelidikan, itu adalah instrumen penyelidikan kan,’’ imbuhnya. Hal. 19 Tindak Pidana
Voting dilakukan secara terbuka di ruang sidang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12) kemarin. Voting dilakukan karena anggota baru MKD dari Fraksi Golkar dibantu Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP meng-
inginkan keputusan rapat MKD pada 24 November yang sudah memutuskan melanjutkan kasus Setya Novanto ke persidangan ditinjau ulang. Hal. 19 Bukti Rekaman
Diduga Terima Suap
KPK Tangkap Dua Anggota DPRD Banten
Bali Post/ade
RICUH - Ratusan demonstran dari Aliansi Mahasiswa Papua menuntut kebebasan hak dan menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Mereka berunjuk rasa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (1/12) kemarin. Aksi unjuk rasa untuk merayakan ekspresi identitas Papua yang jatuh pada 1 Desember ini berakhir ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi unjuk rasa itu.
Jakarta (Bali Post) – KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang anggota DPRD Banten, Selasa (1/12) kemarin. Mereka diduga menerima suap yang diberikan seorang pengusaha di salah satu restoran di Banten. Keduanya adalah Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono dan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Banten Tri Satria Sentosa. Keduanya ditangkap bersama sopirnya. Kini mereka diperiksa dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, tim juga berhasil menciduk Direktur PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol bersama sopirnya. Ia diduga merupakan pihak penyuap kedua wakil rakyat tersebut. Hal. 19 Pembentukan Bank
Soal IMB RS Indera
Pemkot Lempar ’’Bola Panas’’ ke Pemprov Denpasar (Bali Post) – Pj. Wali Kota Denpasar A.A. Gede Geriya tak tinggal diam terkait desakan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika untuk memberikan kepastian terkait pengembangan RS Indera (RS Mata Bali Mandara). Geriya langsung melempar ‘’bola panas’’ dengan mengutus Kabag Hukum Made Toya untuk berkoordinasi dengan Pemprov Bali tekait IMB RS Indera. Namun, koordinasi itu tak membuahkan hasil. Pejabat di Pemprov Bali belum berani memberi
(RTLU). Ini menyebabkan hubungan yang berselang dan berakibat pada masalah yang berkelanjutan dan berulang. Menurutnya, sejak pukul 06.01 WIB dari keberangkatan pukul 05.35 WIB, Flight Data Recorder (FDR) mencatat terjadi empat kali aktivasi tanda peringatan (master caution) yang disebabkan terjadinya gangguan pada sistem rudder travel limiter (RTL). ‘’Gangguan ini juga mengaktifkan electronic centralized aircraft monitoring (ECAM) berupa pesan AUTO FLT RUD TRV LIM SYS,” katanya. Hal. 19 Awak Pesawat
keputusan, dengan alasan belum mendapat disposisi. Atas hasil koordinasi itu, hingga Selasa (1/12) kemarin, Pemerintah Kota Denpasar belum berani menjanjikan mengeluarkan IMB untuk RS Indera. “Ya soal itu masih sedang dirapatkan dengan provinsi. Saya sudah tugaskan Pak Kabag Hukum untuk rapat dengan Asisten I. Kalau di sana ya, kita akan oke saja,” ujarnya saat ditemui di Kantor Camat Dentim. Hal. 19 Belum Ada
’’Ya soal itu, masih dirapatkan dengan provinsi. Saya sudah tugaskan Pak Kabag Hukum untuk rapat dengan Asisten I. Kalau di sana ya, kita akan oke saja.’’
’’Coba saya mau tanya, mau bikin kantor apa di situ? Terus rumah sakit sama puskesmas yang ada mau dibongkar? Perwali itu ngawur.’’
A.A. Gede Geriya Pj. Wali Kota Denpasar
Mangku Pastika Gubernur Bali
Johan Budi
Bali Post/ant
Dewan Minta Pemprov Cari Lokasi Lain
Denpasar (Bali Post) – Keinginan pemerintah provinsi (pemprov) untuk melakukan pengembangan RS Indera (RS Mata Bali Mandara), mendapat perhatian dari jajaran DPRD Denpasar. Bahkan, wakil rakyat di kota ini menyambut baik keinginan Pemprov Bali untuk mengembangkan rumah sakit khusus mata tersebut. Namun, karena lokasi yang lama di Jalan Angsoka tidak memadai, semestinya memilih tempat lain. Apalagi, Pemprov Bali
masih banyak memiliki lahan yang lebih luas dan strategis dari lokasi sekarang. “Kalau memang itu penting untuk dikembangkan namun tidak memungkinkan di tempat yang sekarang (Jalan Angsoka - red) kan masih ada tempat lain yang lebih strategis dan memungkinkan untuk dibangun RS Mata Bali Mandara,” ujar anggota Komisi I DPRD Denpasar A.A. Ketut Sujana, Selasa (1/12) kemarin. Hal. 19 Rumah Sakit