16 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha
Bali Post
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 75 TAHUN KE 71
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat umanis, 2 november 2018
Sebaran Dokter Spesialis Tak Merata
Rujukan Berjenjang Jadi Tak Optimal SEBARAN dokter spesialis di Bali belum merata. Ini masalah sejak dulu. Walaupun secara rasio ideal dokter sudah mencukupi, tetapi sebagian besar numplek di Denpasar. Akibatnya, rujukan berjenjang yang kini diterapkan JKN tidak optimal. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2017, keberadaan dokter spesialis lebih banyak ada di Denpasar yaitu 392 dokter. Di RSUP Sanglah saja dokter spesialis jumlahnya 300 orang. Jumlah dokter spesialis paling sedikit ada di Jembarana sebanyak 40 orang dan Buleleng 49 orang. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SKD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Made Widya, S.KM., M.Kes. mengatakan, sampai saat ini rasio jumlah dokter dan jumlah penduduk cukup. Rasio ideal dokter spesialis yaitu 6 : 100.000 penduduk dan rasio ideal dokter umum adalah 40 : 100.000 penduduk. Saat ini Bali telah memiliki
1.454 dokter umum, 1.006 dokter spesialis, dan 508 dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Jumlah ini dinilai sudah cukup. Namun yang menjadi permasalahan di Bali adalah belum meratanya sebaran dokter spesialis. Sehingga di era JKN yang menggunakan sistem rujukan berjenjang, masyarakat belum optimal terlayani dokter spesialis. Misalnya pasien yang seharusnya bisa ditangani di RS tipe C atau B, karena tidak ada dokter spesialis yang dibutuhkan, sehingga harus ke RS tipe A untuk mendapat layanan kesehatan. Salah satu penyebab belum meratanya sebaran dokter spesialis adalah belum adanya fasilitas kesehatan yang cukup di daerah. Misalnya, dokter
Toko Berjaringan Tiongkok Segera Tamat Keberadaan toko berjaringan Tiongkok di Bali akan segera tamat. DPRD Bali sudah menerbitkan rekomendasi terkait hal itu. Selanjutnya, giliran Gubernur Bali yang akan mengeluarkan instruksi penutupan guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Halaman 2
jantung meskipun sudah ada beberapa di kabupaten, tetapi karena alat kesehatan belum memadai sehingga dokter jantung tersebut tidak bisa berpraktik. ‘’Kalau alatnya sudah ada di kabutpaten, tenaganya pasti akan menyusul,’’ tandasnya. Selain itu, kata Widya, ada ketentuan bahwa setiap daerah kabupaten/kota yang menerima dokter spesialis, pemda harus menyiapkan insentif daerah, perumahan dan transportasi. Di Bali belum semua daerah siap dengan hal tersebut karena keterbatasan pendapatan. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dr. I Gede Putra Suteja mengatakan,
sebaran dokter spesialis di Bali tidak merata, karena semua ingin praktik di Kota Denpasar. ‘’Karena di daerah tidak ada fasilitas penunjangnya untuk berpraktik,’’ tandasnya, Selasa (30/10). Ketidakmerataan dokter spesialis ini menyebabkan sistem rujukan tidak berjalan optimal. Apalagi dengan adanya sistem rujukan online yang membatasi masa perawatan pasien di RS tipe A. Surat dalam perawatan tidak berlaku lagi. Pascamendapat penanganan di RS tipe A, pasien harus dirawat jalan di RS tipe lebih rendah misalnya tipe B. Sementara RS di bawah tipe A belum tentu memiliki dokter spesialis yang dibutuhkan untuk penyakit tertentu. Sehingga pasien ha-
rus mencari rujukan ulang dari faskes I untuk bisa dirawat di RS tipe B atau A. Rujukan berdasarkan Permenkes I Tahun 2012 adalah dirujuk menuju fasilitas kesehatan (faskes) sesuai dengan kompetensinya. ‘’Kalau harus ke RS tipe B, kenapa harus ke RS tipe C dan D lagi,’’ ujarnya dengan nada meninggi. Selain itu, rujukan online juga tidak mempertimbangkan penambahan waktu praktik dokter dan spesialis. Sehingga RS tersebut menjadi tidak mampu menampung pasien limpahan dari RS tipe A dan pasien baru. ‘’Rujukan online ini harus dievaluasi, karena konsep rujukan online beda dengan konsep pelayanan,’’ pung- kasnya. (kmb42)
Transaksi Tembakau Gorila Lewat Medsos Polres Badung menangkap dua pengedar tembakau gorila. Keduanya memanfaatkan media sosial (medsos) untuk memuluskan aksinya. Selain itu, polisi juga meringkus delapan pengedar narkotika jenis lainnya.
Proses uji coba rujukan online telah tuntas pada 31 Oktober lalu. Rujukan online dalam Program JKN-KIS menuai banyak kritik. Oleh karena itu, sistem rujukan online ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Halaman 12
Mangupura (Bali Post) Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT0805 DenpasarSurabaya, Rabu (31/10) sempat tertunda keberangkatannya. Dari informasi yang didapat, tertundanya keberangkatan pesawat tersebut diduga karena kegagalan mesin. Pesawat yang dijadwalkan berangkat dari Bandara Ngurah Rai pada Rabu (31/10) pagi pukul 08.25 ini akhirnya ditunda beberapa jam. Bahkan, seluruh penumpang diturunkan kembali dari pesawat. Dihubungi Kamis (1/11) kemarin, Communication Head and Legal Section Head Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, membenarkan hal itu. Menurutnya, penundaan keberangkatan itu diakibatkan oleh alasan teknis. Namun hal itu langsung ditangani. ‘’Pukul 11.35, pesawat diberangkatkan kembali menuju Surabaya,’’ katanya. Sementara itu, pihak Station Manager District Lion Air Denpasar yang dihubungi via telepon, belum memberi tanggapan. (kmb23)
Bertemu Boeing
Menhub Minta Klarifikasi Kesesuaian Pilot
Jakarta (Bali Post) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menemui pihak Boeing untuk meminta klarifikasi kesesuaian pilot pesawat Boeing-737 Max 8. ‘’Dengan Boeing, akan kita sampaikan detail apa yang perlu diklarifikasi. Kita juga minta kejelasan soal proposal pesawat ini, mungkin saja ada ketidakcocokan pesawat ini dengan kompetensi pilot,’’ kata Budi dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (1/11) kemarin. Tiga hal yang dievaluasi, kata Menhub, yaitu terkait ketinggian, kendali terbang (flight control), dan kecepatan. ‘’Nanti kita mintakan secara detail, Boeing merencanakan pesawat ini bagaimana, mengoperasikan bagaimana, investigasinya bagaimana, dan bagaimana menyiapkan tenaga pilot,’’ kata Menhub. Hal. 15 Laik Terbang
Denpasar Tetap Jadi Pilihan Sejumlah kabupaten di Bali mengalami krisis dokter spesialis. Di Klungkung, misalnya. Di RSUD Klungkung saat ini baru ada 36 dokter spesialis, padahal kebutuhannya 62 orang. Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Senin (29/10) menyampaikan, kekurangan dokter spesialis ini sudah terjadi sejak dulu. Diakuinya, cukup sulit memenuhi kekurangan tersebut. Sebab, dokter spesialis lebih memilih bertugas di Kota Denpasar. Selain ada rumah sakit pemerintah, di sana juga ada banyak rumah sakit swasta. Ia pun sempat berharap pada peluang penerimaan CPNS tahun ini untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis. Hal. 15 Spesialis Saraf
Halaman 3
Lion Air JT0805 Denpasar-Surabaya Ditunda Berangkat
Putra Suteja Ketua IDI Bali
Hampir semua kabupaten di Bali kekurangan dokter spesialis, kecuali Badung dan Bangli. Sementara Kota Denpasar juga sudah cukup bahkan melebihi bila mengacu pada rasio jumlah dokter spesialis dengan jumlah penduduk. Mengapa dokter spesialis menjauhi kabupaten?
Uji Coba Berakhir, Rujukan ‘’Online’’ akan Dievaluasi
Lima Dusun di Tukadaya Krisis Air Bersih Halaman 10
’’ …berdasarkan Permenkes I Tahun 2012 adalah dirujuk menuju fasilitas kesehatan (faskes) sesuai dengan kompetensinya. Kalau harus ke RS tipe B, kenapa harus ke RS tipe C dan D lagi.’’
Kotak Hitam Terbenam Lumpur di Kedalaman 35 Meter Tim Pencari Sempat Putus Asa Karawang (Bali Post) – Sertu Marinir Hendra Syahputra dari Kesatuan Taifib Korps Marinir sempat putus asa mencari kotak hitam pesawat Lion Air JT610 akibat derasnya arus bawah laut perairan Karawang, Kamis (1/11) siang. ‘’Begitu kami turun arusnya kencang. Kemudian dengan keterbatasan, kita menggunakan tali untuk tidak terbawa arus karena tali tersebut agak menghambat kami,’’ kata Hendra dalam siaran persnya. Kotak hitam, bagian dari pesawat Lion Air JT610 yang jatuh pada Senin (29/11) di Tanjung Karawang, ditemukan Hendra saat menyelam di kedalaman 35 meter. Ia bersama timnya hanya berbekal alat yang bisa menangkap sinyal black box hingga kedalaman 35 meter ke dasar laut. Di area yang memancarkan sinyal black box, hanya didapati sedikit serpihan pesawat yang membuat Hendra dan penyelam lain ragu. Namun, sinyal itu terus diikuti hingga mengarah pada endapan lumpur yang
menutup sebagian kotak hitam di dasar laut. ‘’Kami sempat putus asa karena arus sangat kencang, tetapi kami percaya dan yakin dengan tekad dan hati yang ikhlas serta mengikuti alat yang kami bawa, kami kecilkan areanya lalu pada tempat yang alatnya menimbulkan bunyi sensitif kami gali lumpur tersebut dan mendapatkan black box,’’ ungkapnya. Me nt e ri P e rhub ung a n Budi Karya Sumadi, Kamis kemarin, mengatakan kotak hitam pesawat Lion Air JT610 akan langsung dikirim ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok. ‘’Kami mengapresiasi TNI dan Basarnas dalam penemuan black box dan elemen tersebut akan dibawa ke Tanjung Priok,’’ katanya. Menhub belum mengetahui apakah kotak hitam tersebut Flight Data Recorder (FDR) yang merekam kegiatan di kabin atau Cockpit Voice Recorder (CVR). Kotak hitam itu dikirimkan ke KNKT untuk dilakukan investigasi. (ant)
Bali Post/ant
KOTAK HITAM - Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi menunjukkan bagian dari kotak hitam (black box) pesawat Lion Air yang ditemukan tim SAR gabungan di KR Baruna Jaya I, di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Kamis (1/11) kemarin.
Bali Rentan Rabies, Koster Ajak Warga Rawat Anjing dengan Benar
BUKA FAVA - Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Kongres Asosiasi Dokter Hewan Asia (FAVA) ke-20 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (1/11) kemarin.
SAMPAI saat ini isu penyakit zoonosis di Pulau Bali masih menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi. Salah satunya penyakit rabies yang sudah terjadi sejak tahun 2008. Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Kongres Asosiasi Dokter Hewan Asia (FAVA) ke20 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (1/11) kemarin. Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilakukan termasuk dengan penerbitan Perda No.15 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Rabies belum bisa membebaskan Bali dari ancaman rabies. ‘’Seiring dengan peningkatan populasi anjing yang
sangat cepat, saya mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku dalam memelihara dan merawat anjing secara baik dan benar untuk tidak meliarkan anjing piaraannya,’’ kata Koster. Ia juga menambahkan, kebiasaan membuang anjing betina di jalan atau tempat-tempat yang berpotensi menambah populasi anjing liar, sangat rentan sebagai penular rabies. Koster berharap pertemuan di BNDCC ini akan menambah pengetahuan, wawasan serta memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. ‘’Kongres ini akan menjadikan momentum bagi seluruh delegasi yang hadir dalam memunculkan pemikiran-pe-
mikiran yang cerdas, imajinatif, dan inovatif yang bersifat membangun dan memberikan solusi yang berkualitas dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di bidang kedokteran hewan maupun kesehatan masyarakat,’’ ujarnya. Ketua Panitia Prof. Drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto mengatakan, Kongres FAVA ke-20 yang dilaksanakan 30 Oktober - 3 November 2018 bersamaan dengan Kongres IVMA ke-28, The 40th FAVA Council Meeting, 15th IVMA International Veterinary Scientific Conference and Animal Health Expo, The 2nd JSPS Core-to-Core Program Tripartite Meeting, The 1st FAVAAVA Joint Meeting, ASEAN
Veterinary Statutory Body Network (AVSBN) Meeting, Meeting of IVMA’s Organizations of Veterinary Specialty and Scientific Interest Groups, Indonesian Animal Hospital Association (ARSHI) Meeting dan the 16th PIDHI Meeting. Seluruh kegiatan ini akan melibatkan sekitar 1.000 orang lebih peserta yang datang dari berbagai negara. Acara pembukaan dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. Drh. I Ketut Diarmita, Presiden Asosiasi Dokter Hewan Indonesia (IVMA) Dr. Drh. Heru Setijanto dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Drh. I Wayan Mardiana, M.M. (ad044)
DENPASAR
2
Jumat Umanis, 2 November 2018
FIGUR Kenaikan UMR KAMAR Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyetujui kenaikan UMR sebesar 8,03 persen. Hal ini dipertimbangkan karena harga bahan pokok dan kebutuhan hidup sudah mulai meningkat. Demikian disampaikan Ketua Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra, Kamis (1/11) kemarin. Selain itu, saat ini para pekerja terutama pekerja pariwisata membutuhkan support yang lebih tinggi. Dengan adanya kenaikan ini, masyarakat pekerja pariwisata diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Para pekerja pariwisata juga bisa mendapatkan nilai tambah dari kenaikan ini, sehingga bisa menabung dan menyisihkan pendapatan untuk bekal di kemudian hari. “Dengan kenaikan ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan para pekerja pariwisata,” imbuh calon legislatif DPR-RI Dapil Bali dari Partai Gerindra nomor urut 2 ini. Dengan peningkatan UMR, kata dia akan meningkatkan komponen konsumsi rumah tangga. Sehingga pertumbuhan ekonomi Bali bisa lebih tinggi. “Pendapatan bertambah, mereka bisa belanja lebih banyak lagi, sehingga ekonomi bisa berjalan lebih tinggi lagi,” ujarnya. Para pekerja di Bali yang kebanyakan bekerja di bidang pariwisata, terutama di Badung tentu akan membawa dampak bagi daerah asalnya. Karena UMR Badung yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali. “Dengan peningkatan UMR, pekerja dari luar Badung yang bekerja di Badung dengan UMR Rp 2,7 juta bisa memberi dampak ke daerah asalnya sehingga di kabupaten lain pun bisa menggeliat. Karena banyak pekerja pariwisata yang berdomisili bukan di Badung tapi dari kabupaten lain,” bebernya. Kalangan pengusaha pun tidak keberatan dengan kenaikan UMR ini, asalkan kinerjanya juga meningkat. “Ada beberapa yang keberatan, tapi Kadin memandang perlu kenaikan UMR ini,” katanya dan menambahkan, Kadin Indonesia juga telah menyetujui kenaikann UMR. (may)
Tenaga Laboratorium Belum Merata Denpasar (Bali Post) Masalah kesehatan sangat kompleks. Dalam pertemuan ilmiah tahunan ke-17 dan konferensi kerja (konker) ke-9 dari Perhimpunan Dokter Spesialis (PDS) Patologi Klinik (Patklin) Indonesia, terungkap belum meratanya tenaga laboratorium terutama di Bali. Ketua PDS Patklin dan Kedokteran Laboratorium Indonesia Cabang Bali dr. Ni Nyoman Mahartini, Sp.PK(K). mengatakan, laboratorium merupakan salah satu bagian dari seluruh rangkaian seorang pasien untuk bisa ditetapkan penyakitnya. “Jadi ada klinisi, ada penunjangnya di antaranya laboratorium. Jadi, laboratorium itu sangat penting untuk membantu menetapkan seorang pasien dirawat dengan cara seperti apa,” ujar Mahartini, Kamis (1/11)
kemarin. Permasalahan yang dialami selama ini adalah adanya kesan pemeriksaan laboratorium mahal. Padahal kata Mahartini, hal itu sejalan dengan kemajuan teknologi. Sehingga harga yang mahal disebabkan oleh metode pemeriksaan yang maju dan alat-alat yang juga modern. “Tapi sebetulnya kita harus efisien dengan tidak mengorbankan mutu,” tegasnya. Menurut Mahartini, banyak cara untuk melakukan efisiensi agar laboratorium tidak terkesan mahal, namun tidak mengorbankan mutu. Yaitu harus berkesinambungan dan terus menerus dilakukan. Hal ini sesuai dengan tema pertemuan tersebut yaitu “Penguatan Kompetensi Patologi Klinik Dalam Menghadapi Sustainable Development Goals”.
Selain itu, belum meratanya jumlah tenaga laboratorium juga menjadi permasalahan saat ini. Puskesmas yang ada di daerah belum semuanya memiliki tenaga laboratorium. “Tenaga laboratorium mulai banyak, namun hanya terpusat di kota, sehingga mereka harus ke kota yang ada fasilitas laboratorium yang lengkap. Saat ini ada 23 dokter spesialis patologi klinik di Bali. Tersebar di semua RS tipe B dan beberapa RS tipe C,” katanya memaparkan. Kendati begitu, Mahartini mengatakan di Bali kondisi fasilitasnya kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Laboratorium di Bali berkembang sangat baik. Banyak RS sudah terakreditasi. Dengan demikian, laboratorium yang merupakan penunjang RS juga semakin dipercaya. (kmb42)
Bali Post/kmb36
DIBAKAR - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Hadi Purnomo memusnahkan narkoba dengan cara dibakar.
Narkoba Senilai Rp 2 Miliar Dibakar Denpasar (Bali Post) Polresta Denpasar memusnahkan barang bukti satu paket sabu-sabu (SS) seberat 900 gram dan 3.000 butir ekstasi Kamis (1/11) kemarin, di halaman Mapolresta, Kamis (1/11) kemarin. Barang bukti tersebut nilainya Rp 2 miliar dan dimusnahkan dengan cara dibakar. “Kami musnahkan barang bukti ini agar jangan sampai
disalahgunakan. Kami juga menyelamatkan sekitar 7.500 orang dari penyalahgunaan narkotika ini. Pemusnahan ini sudah mendapat surat penetapan,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Hadi Purnomo. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Satnarkoba Polresta Denpasar. Sedangkan pemusnahan barang bukti narkotika
ini berdasarkan surat penetapan pemusnahan Nomor:Ket717/P.1.10/EPP/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018. “Sebenarnya yang diamankan enam paket sabu-sabu seberat 1.043 gram dan 3.132 butir ekstasi. Sebagian dikirim ke Kejari Denpasar yaitu satu paket sabu-sabu seberat 143 gram dan 132 butir ekstasi,” kata Hadi Purnomo. Barang terlarang tersebut
disita dari bandar narkoba, Mega (24) yang ditangkap di Jalan Cokroaminoto, Denpasar Barat, Sabtu (4/8). Pelaku dibekuk seusai mengambil paket 1.043 gram sabu-sabu (SS) dan 3.132 butir ekstasi. Sedangkan di kamarnya diamankan lima paket SS seberat 43,17 gram. Barang terlarang tersebut dikirim dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim). (kmb36)
Toko Berjaringan Tiongkok Segera Tamat
Gubernur Keluarkan Instruksi Penutupan Denpasar (Bali Post) Keberadaan toko-toko berjaringan Tiongkok di Bali akan segera tamat. Khususnya toko-toko yang tidak memiliki izin alias ilegal, serta toko-toko berizin dengan praktik usaha tidak sehat. DPRD Bali sudah menerbitkan rekomendasi terkait hal itu. Selanjutnya, giliran Gubernur Bali yang akan mengeluarkan instruksi penutupan guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Gubernur akan segera mengeluarkan instruksi agar toko-toko yang ilegal maupun toko-toko yang praktik usahanya tidak benar supaya segera ditutup oleh pihak berwenang,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR-RI di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (1/11) kemarin. Koster menambahkan, kepariwisataan Bali akan ditata secara menyeluruh dan komprehensif. Selanjutnya praktik-praktik nakal dan merugikan pariwisata Bali
akan “dirapikan” dengan peraturan daerah. Sebelumnya DPRD Bali telah melakukan rapat kerja melibatkan Wakil Gubernur Bali, komponen pariwisata, kepolisian, imigrasi, dan OPD terkait. Rapat ini membahas permasalahan pariwisata Bali, khususnya praktek bisnis yang melanggar aturan dan tidak sehat. Kesimpulan rapat di antaranya mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab menjaga kelangsungan pariwisata Bali, eksekutif khususnya gubernur agar menegakkan aturan secara tegas, serta
bersama-sama menata ulang pariwisata Bali secara menyeluruh. Pascarapat dewan langsung merumuskan dan menerbitkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama. Ada lima poin yang tertuang dalam rekomendasi tersebut. Dua di antaranya menyangkut penertiban dan penutupan usaha. Gubernur, bupati dan wali kota tidak saja diminta untuk menertibkan usaha perdagangan atau toko-toko jaringan Tiongkok. Tapi juga usaha akomodasi dan biro perjalanan
wisata yang sama-sama diduga melakukan praktik usaha tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Usaha yang tidak memiliki izin maupun usaha yang sudah memiliki izin tapi melakukan praktik yang tidak sehat agar dilakukan penutupan. Selain itu, dewan meminta agar gubernur, bupati dan wali kota menginstruksikan kepada OPD penegak hukum dan Tim Pengawas Orang Asing untuk secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum. Termasuk melanjutkan penyidikan sampai dengan peradilan. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Permaisuri Raja Denpasar IX ”Lebar” ”Palebon” 14 November Mendatang
Bali Post/kmb42
PERTEMUAN - Suasana pertemuan ilmiah tahunan ke-17 dan konker ke-9 Perhimpunan Dokter Spesialis (PDS) Patologi Klinik (Patklin) Indonesia.
Penyelundup Bibit Lobster Dihukum 1,5 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Enam terdakwa kasus dugaan penyelundupan benih lobster lintas negara akhirnya dihukum 1,5 tahun penjara. Sebelumnya, para terdakwa dituntut satu tahun delapan bulan (20 bulan) oleh jaksa. Mereka adalah Sion Tanuwidjaya alias Sion (21), Muhammad Yasin (21), Tito Sumantri (20), dan Satriawan Syahputra alias Wawan,(21)
Topik :
serta dalam berkas terpisah, Muhamad Ali alias Kong Ali dan Rivnil Hakim. Ketua majelis hakim Amin Ismanto mengatakan sepakat dengan tuntutan jaksa. Hanya saja soal besaran hukuman tidak sependapat. Majelis hakim memberikan keringanan dari tuntutan jaksa. Para terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan pertama Pasal 88 jo Pasal 16
ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Disebutkan, terdakwa dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Terdakwa dalam kasus ini tepergok menyelundupkan 30.500 benih lobster ke Singapura yang saat itu hendak diangkut dengan pesawat Garuda bernomor penerbangan GA-840. Selain dihukum 1,5 tahun penjara, terdakwa juga dihukun membayar denda Rp 50 juta. Atas putusan itu, terdakwa Rinvil Hakim menyatakan pikir-pikir. Sementara JPU Cok Intan dan Dewa Narapati juga menyatakan pikir-pikir. (kmb37)
Denpasar (Bali Post) – Jajaran keluarga besar Puri Agung Denpasar (Satria) berduka. Permaisuri Raja Denpasar IX (Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan) Dampati Ida Anak Agung Ayu Oka Pemecutan, lebar pada tanggal 17 Oktober lalu. Ayu Oka lebar pada usia 74 tahun. Kini pihak keluarga sedang menyiapkan pelaksanaan upacara palebon yang akan dilaksanakan, Rabu (14/11) mendatang. Ditemui di kediamannya Kamis (1/11) kemarin, Putra pertama almarhum Dr. A.A. Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, S.T., M.Si. mengungkapkan, sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ibundanya sempat dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit gula. Setelah rawat inap selama tiga hari di RS, ibu lima anak, 10 cucu dan satu cicit ini akhirnya lebar. Terkait dengan upacara palebon-nya, akan mengambil tingkat upacara utama, yakni munggah patrang manca datu. Menggunakan sarana pamerereman (bade) tumpang sembilan dengan tinggi sekitar 18 meter. Juga dilengkapi dengan pembasmian dan lembu. “Karena beliau sudah madwijati kaprabon, maka tingkat upacara yang dilakukan harus yang utama,” ujar mantan anggota DPRD Denpasar ini. Almarhumah selain meninggalkan suami, Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan, juga meninggalkan lima putra-putrinya. Di
antaranya Dr. A.A. Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, S.T., M.Si., A.A. Sagung Istri Ratih Isyana Dewi, S.Pi., A.A. Ngurah Agung Astikaningrat, S.Pi., A.A. Ngurah Mayun Wiraningrat, S.E., dan A.A. Ngurah Alit Putra, S.E. Di mata anakanaknya, almarhum dikenal bijak dalam mendidik keluarganya. Terlebih selama hidupnya beliau merupakan seorang guru. “Cara mendidik anak-anaknya cukup baik. Tidak pernah keras,” kenang Wira Bima Wikrama.
Serangkaian upacara palebon ini, Wira Bima Wikrama mempermaklumkan kepada masyarakat Denpasar, karena beberapa ruas jalan akan mengalami gangguan. Bahkan saat ini Jalan Kedondong telah ditutup, karena sedang ada pengerjaan parereman. Terlebih pada saat-saat ada rangkaian kegiatan, seperti pada Sabtu (3/11) mendatang yakni masiram dan tarpana saji. Kemudian disusul pada Minggu (11/11) akan ada upacara nunas tirta, ngas-
kara pengajum, munggah upacara serta panebusan. Demikian pula pada saat palebon, Rabu (14/11) mendatang beberapa ruas jalan akan terganggu. Bahkan kawasan di depan Jaya Sabha Jalan Surapati juga akan terganggu. Karena parereman (bade) akan berada di lokasi itu. Layon almarhum munggah ke parereman bukan di depan puri sekarang, melainkan di depan Jaya Sabha karena lokasi itu merupakan pusat Puri Denpasar. (kmb12)
Bali Post/ara
LEBAR - Foto almarhum Dampati Ida Anak Agung Ayu Oka Pemecutan dipegang A.A. Ngurah Agung Wira Bima Wikrama.
BADUNG
Jumat Umanis, 2 November 2018
3
Transaksi Lewat Medsos, Pengedar Tembakau Gorila Diringkus Mangupura (Bali Post) -
Anggota Satresnarkoba Polres Badung berhasil menangkap dua pengedar tembakau gorila yakni Stephen Jantra Wagiran (27) dan Ilham Muhammad Habibie (20). Stephen diringkus di Jalan Tukad Batanghari, Panjer, Denpasar pada Selasa (22/10) lalu dan Ilham di wilayah Kampial, Kuta Selatan.
Bali Post/ist
KASUS NARKOBA - Kasat Resnarkoba Polres Badung AKP Djoko Hariadi merilis pengungkapan kasus narkoba sepekan terakhir.
Percepat Diagnosis Penyakit
Keakuratan Hasil Laboratorium Sangat Diperlukan
Mangupura (Bali Post) Dalam dunia kesehatan, diagnosis suatu penyakit tidak cukup hanya dengan melihat kondisi fisik pasien. Pemeriksaan darah melalui laboratorium memang sangat diperlukan. Hal itu untuk menentukan diagnosa secara akurat terhadap penyakit dari pasien. Demikian diungkapkan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, Prof. Dr. dr. Ida Parwati, Sp.PK(K)., Ph.D. pada pengenalan analisis diagnostik tercanggih Atellica Solution Siemens Healthineers, Rabu (31/10) lalu. Menurutnya, kemajuan teknologi di bidang kesehatan khususnya peralatan laboratorium sangat membantu tenaga laboratorium. Saat ini
peralatan yang dibutuhkan dalam pengujian laboratorium tentu peralatan yang memberikan hasil akurat, mudah diakses, serta terjangkau dari segi harga. Dengan hasil yang akurat, bisa mempercepat diagnosis, dengan demikian penanganan pasien juga bisa lebih cepat. ‘’Dengan kecepatan serta keakuratan hasil dari laboratorium, pasien akan lebih cepat diobati. Selain itu, pasien tinggal di rumah sakit akan lebih singkat karena penyembuhan yang lebih cepat. Ini yang diperlukan di zaman kini,’’ katanya. Country Lead Siemens Healthineers Alfred Fahringer didampingi Head of Diagnostics Siemens Healthineers ASEAN Kheong Cheah mengatakan, Atellica Solution di-
perkenalkan untuk memenuhi tuntutan pengujian yang lebih besar. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, menghadirkan hasil tes berkualitas tinggi yang dapat diandalkan. Dikatakan Alfred, Atellica Solution juga sebagai upaya mengatasi tantangan kekurangan staf dengan fiturfitur inovatif seperti kontrol kualitas dan kalibrasi otomatis, sistem visi canggih, dan manajemen sampel dan penjadwalan tes yang cerdas. Didukung oleh teknologi pengiriman sampai magnetik dua arah yang unik, fitur-fitur tersebut bekerja sama dan mengurangi beban kerja para operator yang sangat terampil agar mereka dapat memfokuskan kembali perhatian mereka ke bagian lain di labomtonum. (kmb23)
Peringatan HUT Ke-72 Pomau
Tindakan Preventif Perlu Terus Dikembangkan Mangupura (Bali Post) Kehadiran tugas polisional di lingkungan TNI-AU mutlak diperlukan. Tugas tersebut diselenggarakan untuk menjamin keamanan, ketertiban, kedisiplinan dan kepatuhan prajurit terhadap ketentuan serta aturan hukum yang berlaku. Menurut Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., pemikiran strategis dari para pendahulu TNI-AU hendaknya senantiasa dapat menjadi inspirasi dan dorongan semangat bagi prajurit Polisi Militer Angkatan Udara (Pomau) baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. ‘’Pomau dalam usianya yang ke-72 ini hendaknya dapat memberikan makna dan nilai manfaat yang besar bagi organisasi TNI Angkatan Udara,’’ kata Kasau dalam amanatnya yang dibacakan Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wibowo Cahyono Soekadi, S.Sos. pada upacara HUT ke-72 Pomau, Kamis (1/11) kemarin. Ditambahkan Kasau, pemikiran yang lebih mengedepankan tindakan preventif perlu terus dikembangkan dalam pelaksanaan tugas. Kepekaan, kecermatan dan
Bali Post/edi
HUT POMAU - Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb. Wibowo Cahyono Soekadi, S.Sos. (tengah) pada upacara HUT ke-72 Polisi Militer Angkatan Udara, Kamis (1/11) kemarin. kecerdasan dalam memahami berbagai perubahan situasi untuk menekan angka pelanggaran disiplin maupun dalam rangka penegakan hukum di lingkungan kehidupan prajurit TNI-AU merupakan parameter dalam keberhasilan tugas Pomau. Lebih lanjut Kasau menegaskan, prajurit Pomau harus dapat menjadi contoh dan cermin dalam penampilan, sikap dan perilaku baik dalam kedinasan maupun bermasyarakat
dengan menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku. Upacara peringatan HUT ke-72 Pomau diikuti seluruh personel Lanud I Gusti Ngurah Rai. Pada kesempatan tersebut, Danlanud yang didampingi Dansatpom Mayor Pom Agus Budi memberikan penghargaan kepada Peltu Alit Tjandra Asmoro dan Pratu Suhendri Bamastaji sebagai prajurit terlengkap atau terdisiplin dari identitas, kelengkapan kendaraan dan kerapian. (kmb23)
merupakan pintu masuk dan magnet pariwisata Indonesia. Tentunya wisatawan akan lebih banyak datang apabila keamanannya terjamin. Menjaga keamanan memang tugas aparat keamanan, namun perlu didukung komponen lainnya seperti security yang profesional. ‘’Tenaga security ini juga harus memenuhi standar internasional. Jangan sampai ada security abal-abal,’’ tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum APSI H. A. Azis Said, S.E. mengatakan, pelantikan ini juga sebagai rangkaian rakernas APSI ke-4. Menurutnya, kemajuan security sangat tergantung komitmen pimpinan perusahaan. Dijelaskannya, APSI meru-
pakan organisasi non-profit dan non-partisan. Untuk itu pihaknya berharap organisasi ini tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan untuk berpolitik. Sementara itu, usai dilantik, Ketua DPD APSI Bali Gede Rsky Pramana mengatakan akan segera melakukan sertifikasi untuk security pada level garda utama atau manager security. Tujuannya agar anggota security pada level garda pratama bisa dipimpin oleh orang yang sudah bersertifikasi. Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Polda Bali untuk bersama-sama membina security yang belum memenuhi standar. (kmb23)
”Security” Diharapkan Penuhi Standar Internasional
Mangupura (Bali Post) Kualitas tenaga security atau satpam harus terus ditingkatkan. Mereka harus melalui proses pelatihan yang baik, benar, dan memiliki pengawas. Seluruh security harus disertifikasi dan mengantongi sertifikat sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas yang profesional dan proporsional. ‘’Dengan demikian, tak ada tenaga security yang arogan dan petantang petenteng. Semuanya profesional,’’ kata Wakapolda Bali Brigjen I Wayan Sunartha di sela-sela pelantikan pengurus Asosiasi Profesi Security Indonesia (APSI) periode 2018-2023, Kamis (1/11) kemarin, di Kuta. Diungkapkannya, Bali
Kasat Resnarkoba Polres Badung AKP Djoko Hariadi, Kamis (1/11) kemarin mengatakan, kedua tersangka memanfaatkan media sosial (medsos) untuk memuluskan aksinya. Dari tersangka Stephen diamankan barang bukti 5,25 gram tembakau gorila yang dikemas dalam dua paket. Sedangkan dari tersangka Ilham yang ditangkap pada Rabu (23/10) lalu, disita barang bukti lima paket tembakau gorila seberat 22,62 gram. ‘’Mereka ini satu jaringan dan mengaku membeli lewat medsos. Kami sedang telusuri asal barang tersebut,’’ ujar AKP Djoko. Selain itu, dalam sepekan terakhir polisi meringkus delapan pengedar narkotika jenis lainnya. Tersangka Supriono (28), pemilik sabu-sabu (SS) seberat 0,30 gram ditangkap di wilayah Pemecutan Kaja, Den-
pasar. Sedangkan tersangka Dedy Pribadi (36) dibekuk karena memiliki satu paket SS seberat 0,33 gram dan dia diciduk di Jalan Buluh Indah, Denpasar. Selanjutnya I Nyoman Sudiasa (36), pemilik empat paket SS seberat 1,43 gram ditangkap di Ubung Kaja, Denpasar dan Lukman Hadi (41) ditangkap di sebuah hotel di Jalan Pidada, Denpasar. Tersangka Lukman juga terlibat kasus pencurian mobil pick-up lintas provinsi. Berikutnya, Evert Raldy Kalibonso (29) ditangkap di Umalas Kauh, Kerobokan dengan barang bukti 17 butir ekstasi dan satu paket SS seberat 1,15 gram. Pengedar SS Agung Hary Hartawan (25) ditangkap di Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, dengan barang bukti dua paket SS seberat 0,45 gram. I Nyoman Artayasa (51) dengan barang bukti enam
paket SS seberat 1,83 gram dan 2,5 butir ekstasi ditangkap di salah satu penginapan di Jalan Pidada, Denpasar. Tersangka Artayasa merupakan residivis kasus narkoba dan baru bebas dua bulan lalu. Terakhir petugas menangkap Made Karma Arta (24) dengan barang bukti satu paket SS seberat 0,36 gram dan dia ditangkap di seputaran Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara. ‘’Dari pengungkapan kasus narkoba seminggu terakhir ini, kami mengamankan barang bukti 5,1 gram sabusabu, tembakau gorila sebanyak 27,87 gram, 19,5 butir ekstasi dan 1,15 gram MDMA (ekstasi). Kami mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada dengan lingkungan, terutama dari peredaran narkoba,’’ tegas mantan Kanit I Satresnarkoba Polresta Denpasar ini. (kmb36)
berbagai biota laut. Menurut penggagas Divers Clean Action (DCA) Swietenia Puspa Lestari, dari data Kementerian Lingkungan Hidup sekitar 70 persen sampah plastik di Indonesia dapat dan telah didaur ulang oleh para pelaku daur ulang. ‘’Namun tidak demikian dengan sedotan yang karena nilainya rendah dan sulit didaur ulang, maka tidak ada pelaku daur ulang yang bersedia mengambil,’’ ujarnya, Kamis (1/11) kemarin di Kuta. Rata-rata setiap orang menggunakan sedotan sekali pakai sebanyak satu hingga dua kali setiap hari. Perkiraan pemakaian sedotan di Indonesia setiap harinya mencapai
93.244.847 batang yang berasal dari restoran, minuman kemasan dan sumber lainnya (packed straw). Walaupun hanya berukuran panjang 10 cm, namun perlu 500 tahun lamanya agar sampah sedotan plastik dapat terurai secara alami. Sedotan sekali pakai umumnya berbahan plastik tipe polypropylene yang tahan lama, namun tidak terdegradasi secara alami sehingga semakin lama menjadi butiran kecil yang disebut mikroplastik yang sangat berbahaya bagi ekosistem laut. Polypropylene adalah bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh. ‘’Tentu fakta ini sangat mengkhawatirkan dan
membuat kita harus bergerak melakukan suatu perubahan,’’ tegasnya. Untuk itu, saat ini sudah ada gerakan #Nostrawmovement atau Gerakan Tanpa Sedotan yang digagas oleh KFC Indonesia. Hendra Yuniarto selaku General Manager Marketing PT Fast Food Indonesia berharap gerakan ini bisa meningkatkan kesadaran konsumen, termasuk konsumen di Bali untuk lebih peduli dan berani menolak sedotan plastik. Dengan hal tersebut, sampah plastik terutama sedotan plastik sekali pakai akan semakin berkurang demi menyelamatkan laut, kehidupan di dalamnya dan juga manusia. (kmb23)
Sedotan Plastik Sulit Didaur Ulang
Mangupura (Bali Post) Sampah sedotan plastik menduduki peringkat kelima penyumbang sampah plastik di dunia, termasuk Indonesia. Setiap tahunnya sekitar sepertiga biota laut termasuk terumbu karang dan burung laut mati karena sampah plastic, termasuk sedotan plastik sekali pakai yang berakhir di lautan. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat terumbu karang berperan besar melindungi pantai dari erosi, banjir pantai, dan peristiwa perusakan lain yang diakibatkan fenomena air laut. Terumbu karang juga merupakan tempat mencari makanan, tempat asuhan dan tumbuh besar bagi
info seremoniAL
4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I
Satu-satunya di Wilayah VIII
Stikes Bali Miliki SK Izin Penyelenggaraan Prodi Magister Keperawatan INI kabar baik bagi lulusan S-1 Keperawatan di Bali dan Indonesia Timur. Tahun ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bali meraih prestasi luar biasa. Prestasi itu adalah diraihnya izin penyelenggaraan Program Studi (Prodi) Magister atau S-2 Keperawatan. Izin ini satusatunya di Indonesia Timur. Kepala LLDikti Wilayah VIII Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, Kamis (1/11) kemarin menyerahkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Keperawatan kepada Ketua YPPLPK Bali Drs. Ida Bagus Arka didampingi Ketua Stikes Bali I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp., M.Ng., Ph.D. Ida Bagus Arka menjelaskan, dengan diserahterimakannya surat keputusan ini, Stikes Bali secara hukum sudah boleh menyelenggarakan pendidikan S-2 Keperawatan. Perekrutan mahasiswa baru mulai dilaksanakan pada Januari tahun 2019. Proses perkuliahan akan dimulai pada tahun ajaran baru 2019/2020 pada bulan September. Dengan diselenggarakannya Program Studi Magister Keperawatan di Stikes Bali ini, kata Ida Bagus Arka, sangat memberikan keuntungan pada masyarakat tidak hanya di Bali, melainkan wilayah NTB, NTT sampai pada wilayah Indonesia Timur lainnya. Karena para lulusan S-1 Keperawatan yang tadinya mengalami kesulitan melanjutkan ke jenjang S-2 Keperawatan di samping karena keberadaan S-2 Keperawatan di Indonesia sangat langka, juga bagi masyarakat di wilayah ini terkendala dengan jarak tempuh untuk melanjutkan studi. Kepala LLDikti Wilayah VIII Prof. Nengah Dasi Astawa menegaskan bahwa Stikes Bali satu-satunya perguruan tinggi kesehatan yang diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan Program Magister Keperawatan di wilayah ini. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Stikes Bali untuk mengembangkan Prodi S-2 Keperawatan tersebut agar di dalam pelaksanaannya nanti memenuhi
SK PRODI MAGISTER - Kepala LLDikti VIII Prof. Nengah Dasi Astawa menyerahkan SK Izin Prodi Magister Keperawatan kepada Stikes Bali diterima Ketua YP2LPK Bali Ida Bagus Arka dan Ketua Stikes Bali Putu Darma Suyasa. kualitas baik secara nasional maupun internasional. Untuk itu maka Stikes Bali harus mempersiapkan SDM, infrastruktur, dan sarana pendukung lainnya agar Prodi Magister tersebut dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan masyarakat. Ketua Stikes Bali Putu Darma Suyasa mengatakan prestasi yang diraih Stikes Bali tak lepas dari komitmen untuk menjaga mutu dan terbukti melahirkan SDM Bali berdaya saing internasional. Langkah-langkah persiapan ini telah secara sungguh-sungguh dilaksanakan oleh seluruh jajaran Stikes Bali, dengan cara sudah menyekolahkan dosen ke jenjang S-3, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Stikes Bali juga mengadakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi keperawatan di Indonesia dalam rangka pengembangan kurikulum agar penerapan kurikulum tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Animo lulusan keperawatan yang ingin sekolah di Magister Keperawatan di Stikes Bali sangat tinggi. Saat izin belum terbit saja,
sudah banyak sekali dari berbagai rumah sakit dan institusi pengelola pendidikan keperawatan, baik di Bali maupun di Indonesia bagian timur menanyakan kapan pembukaan Prodi Magister Keperawatan di Stikes Bali. Bahkan, ada yang menanyakan bisa mendaftar mendahului atau tidak. Dengan lugas Ketua Yayasan Ida Bagus Arka dan Putu Darma Suyasa menyatakan Stikes Bali baru akan menerima mahasiswa baru apabila izin operasional penyelenggaraan telah diterima. Ini menunjukkan bahwa Stikes Bali taat asas terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Saat itu Ketua Yayasan Ida Bagus Arka mengimbau seluruh lulusan keperawatan agar bersabar untuk mendaftar S-2 Keperawatan di Stikes Bali. Pada bagian lain dia mengungkapkan mulai Januari 2019 Stikes Bali akan mulai mengumumkan kepada seluruh peminat untuk melakukan pendaftaran mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku. (ad041)
Honda Umumkan Harga Honda Forza
PT ASTRA Honda Motor (AHM) mengumumkan harga resmi Honda Forza yang sudah dinanti penggemar skutik besar di Indonesia. Sepeda motor berdesain mewah yang masuk segmen premium ini dipasarkan dengan harga Rp 76,5 juta (on the road DKI Jakarta). Honda Forza pertama kali ditunjukkan di depan publik pada momen Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018, Agustus lalu. Sejak ajang tersebut, ratusan pencinta skutik mewah menyatakan minat tingginya untuk memiliki Honda Forza. Animo tinggi ini ditandai dari jumlah pemesanan yang telah mencapai 889 unit hanya dalam periode dua bulan. Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan harga resmi Honda Forza ini mencerminkan fitur, teknologi, kemewahan, dan kesenangan yang akan didapat konsumen melalui skutik besar yang sarat teknologi ini. Sepeda motor ini menyuguhkan kebanggaan dan akan menjadi ikon prestisius baru di segmen skutik premium 250 cc. ‘’Saat ini semakin banyak pencinta motor skutik premium di Indonesia. Honda Forza hadir untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap sepeda motor sarat teknologi tinggi dan gengsi, sekaligus sebagai partner berkendara yang membanggakan dengan pengalaman berkendara yang menyenangkan,’’ ujar Thomas. Honda Forza hadir dengan desain mewah dan sporty, didukung performa papan atas mesin berteknologi terkini. Posisi berkendara memanjakan pengendara dengan kenyamanan ekstra pada sektor kaki. Kesan agresif disuguhkan melalui beberapa desain bodi berlekuk tajam pada sejumlah area. Penyematan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan semakin memperkuat kesan canggih dan prestisius.
Electrical Adjustable Windscreen pada Honda Forza menjadi fitur pertama di kelasnya. Fitur ini berfungsi mengatur ketinggian windshield demi pengalaman berkendara yang semakin nyaman dan menyenangkan. Ukuran boks penyimpanan di balik jok cukup besar, sanggup menyimpan dua helm dan barang bawaan lainnya. Honda Forza juga dilengkapi Honda Selectable Torque Control (HSTC) sebagai pengontrol traksi yang berfungsi mencegah terjadinya ban slip. Kebanggaan memiliki skutik premium ini diperkuat melalui fitur kombinasi digital panelmeter yang informatif dan lengkap dengan aksen krom mewah di sisi spedometer. Model global skutik besar Honda ini mengusung mesin berperforma tinggi di kelasnya, yakni 250 cc SOHC berpendingin cairan PGM FI. Jantung pacu ini sanggup men-
geluarkan tenaga maksimum 17,3 kW @7500 rpm. Kenyamanan berkendara didukung ban tubeless ukuran 120/70 dengan ring 15 M/C (depan) dan 140/70 dengan ring 14 M/C (belakang). Pada bagian pengereman, Forza dibekali cakram depan dan belakang yang menggunakan sistem ABS 2 Channel. Honda Forza tersedia dengan tiga warna eksklusif, yaitu Pearl Horizon White, Sword Silver Metallic, dan Mat Gunpowder Black Metallic. AHM siap melakukan distribusi mulai pertengahan November 2018. Pengalaman berkendara membanggakan dan menyenangkan bersama Honda Forza juga didukung layanan terbaik dari 145 Wing Dealer dan Big Wing. Jaringan eksklusif Honda ini siap memberikan layanan terbaik baik penjualan hingga purnajual bagi semua konsumen di segmen premium. (bns1)
Siswa Antusias Ikuti OCD Denpasar (Bali Post) – Siswa antusias mengikuti kegiatan Outdoor Classroom Day (OCD) atau belajar di luar kelas yang berlangsung selama sehari, Kamis (1/11) kemarin. Sejumlah sekolah melaksanakan kegiatan yang digagas pusat ini. Di Denpasar sejumlah sekolah mulai melakukan OCD untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar I Wayan Gunawan menyampaikan kegiatan OCD untuk mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab serta dilatih untuk mandiri. Hal ini untuk mendukung Sekolah Ramah Anak yang pada akhirnya mewujudkan Denpasar sebagai Kota Layak Anak. Kegiatan OCD ini menyasar 18 sekolah di Denpasar mulai dari satuan pendidikan TK hingga SMP. Kegiatan OCD dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Internasional yang diperingati setiap bulan November. Menurut Gunawan, OCD ini merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Program tersebut terdiri atas tiga jam pembelajaran di luar kelas untuk membuat anak tidak jenuh, menumbuhkan
kreativitas, menggalakkan olahraga tradisional dan permainan tradisional. ‘’Sekitar tiga jam pembelajaran di luar kelas membuat anak tidak jenuh dan menumbuhkan kreativitas. Menggalakkan kembali olahraga tradisional dan permainan tradisional yang dulu pernah kita mainkan,’’ jelasnya. Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Tresna Yasa, menyampaikan kegiatan OCD merupakan kegiatan inovasi sehingga anak-anak tidak jenuh dalam belajar di kelas. Karena dalam pelaksanaan program OCD anak-anak dididik melaksanakan pergaulan yang sehat sempai mengisi kegiatan dengan berbagai permainan. Seperti yang dilaksanakan di TK Harapan dan SMK 1 Harapan, para siswa tampak antusias mengikuti segala kegiatannya. Salah seorang siswa kelas IX SMPK 1 Harapan Gayatri Ratna Dewi mengaku sangat senang mengikuti program OCD. Program yang baru ini, menurut Gayatri, benar-benar dilatih bagaimana untuk hidup mandiri. Di samping juga untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah ke depannya.(kmb12)
Jumat Umanis, 2 November 2018
SMK PGRI 1 Denpasar Kini Miliki Kelas Kawasaki Siapkan Siswa Magang ke Jepang
SMK PGRI 1 Denpasar di Jalan Seroja dikenal benar-benar sekolah kejuruan. Setiap tahun lab praktik siswa diperbanyak. Demikian juga jam magang siswa di dunia industri diperpanjang menjadi enam bulan. Yang paling anyar adalah SMK PGRI 1 Denpasar kini memiliki kelas Kawasaki. Namanya saja kelas Kawasaki, para siswanya disiapkan sangat matang dalam penguasaan mesin dan spare part Kawasaki. Kelas ini dibuka setelah Kepala SMK PGRI 1 Denpasar Drs. IGN Wirata, M.M. menandatangani kerja sama dengan PT Kawasaki Indonesia yang langsung dilakukan oleh Division Head Quality Assurance Takao Marimoto, belum lama ini. Saat itu Takao Marimoto mendukung dibukanya kelas Kawasaki di SMK PGRI 1 Denpasar guna memberi penguatan khusus bidang kendaraan ringan agar bisa memenangkan persaingan di era global. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan segala bentuk materi praktik (lab). Apalagi saat ini Kawasaki memiliki produk sepeda motor besar Ninja yang sangat laris di pasaran. Untuk itu, Marimoto juga menyiapkan SDM guru yang didatangangkan khusus oleh tim Kawasaki. Saat itu Takao Marimoto mengagumi SMK PGRI 1 Denpasar juga sukses menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan kendaraan di Indonesia. Kepala SMK PGRI 1 Denpasar IGN Wirata menegaskan kerja sama berkelanjutan ini sangat penting untuk memberi pengetahuan serta keterampilan kepada siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi agar kita tak kalah bersaing pada era MEA. Saat ini SDM dan montir asal Jepang akan bebas bersaing di Bali dan di kawasan Asia. Dengan demikian SDM dan lulusan SMK PGRI 1 Denpasar
KUNCI - Takao Marimoto dari PT Kawasaki Indonesia menyerahkan kunci kepada Kepala SMK PGRI 1 Denpasar IGN Wirata sebagai rintisan membuka kelas Kawasaki. mampu menguasai pasar luar negeri seperti Jepang. Kerja sama ini dalam bentuk pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang sepeda motor utamanya Kawasaki. Makanya IGN Wirata yang dikenal banyak memiliki networking dengan dunia usaha ini berjanji akan mendekati pihak Kawasaki agar siswa yang berprestasi bisa dikirim magang ke Jepang. Dia sepakat kelas Kawasaki ini adalah wujud real kerja sama SMK PGRI 1 Denpasar dengan PT Kawasaki Indonesia. Dengan demikian tak ada istilah MoU hanya di atas kertas, melainkan langsung diimplementasikan. Kelas ini, katanya, tidak berdiri sendiri melainkan salah satu mata pelajaran tambahan bagi siswa yang memilih Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif). Penguatan skill ini, katanya, akan membuat lulusannya makin berkualitas, langsung kerja dan ke depan menguasai pasar kerja luar negeri. Makanya siswa juga dipoles
kemampuan bahasa Jepang. Selain memiliki Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, SMK PGRI 1 Denpasar juga memiliki Program Keahian Teknik Pendinginan dan Tata Udara (TPTU), Program Keahlian Teknik Bangunan dan Program Keahlian Audio Video (Elektro) serta Program Keahlian Multi Media (MM). Selain itu juga membuka Program Keahlian Grafika dan Program Keahlian Animasi. SMK PGR 1 Denpasar kini makin banyak memiliki guru yang menguasai keahlian bidang teknik. Hal ini ditegaskan IGN Wirata agar lulusan SMK PGRI 1 Denpasar tak boleh ada yang menganggur. SMK PGRI 1 Denpasar di kawasan Tonja, Denpasar dikenal sekolah favorit yang sukses mengantarkan siswanya hingga bekerja. Untuk itu, IGN Wirata mengajak lulusan SMP yang ingin sebelum tamat sudah bekerja bergabunglah ke SMK PGRI 1 Denpasar. Lulusan SMK PGRI 1 Denpasar selain mendapat ijazah juga sertifikat kompetensi. (ad042)
Kongres XVI PIDHI Tahun 2018
PIDHI Berkomitmen Dukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat PERSATUAN Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) menggelar Kongres XVI Tahun 2018 dengan tema ‘’Dalam Rangka Kongres XVI PIDHI Tahun 2018 Kita Tingkatkan Peran Serta Istri Dokter Hewan dalam Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat’’ di Hotel Santika, Nusa Dua, Bali. Kongres berlangsung selama tiga hari, mulai 31 Oktober - 2 November dan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Tjok Putri Haryani Ardhana Sukowati yang merupakan istri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Artha Ardhana Sukawati, Kamis (1/11) kemarin. Kongres XVI PIDHI Tahun 2018 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PIDHI periode 2014-2018 Ita Fachriyan, perwakilan penasihat PIDHI, perwakilan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), perwakilan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Ketua Pengurus Cabang PIDHI Bali, beserta anggota, dan seluruh anggota PIDHI berbagai daerah se-Indonesia. ‘’Suatu kehormatan bagi PIDHI Cabang Bali bahwa pelaksanaan kongres dilaksanakan di Bali,’’ tandas Ketua PIDHI Cabang Bali Putri Damriyasa, Kamis kemarin. Ketua Panitia Sri Agik mengatakan, tujuan diselenggarakannya Kongres XVI PIDHI Tahun 2018 adalah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PIDHI masa bakti tahun 2014-2018, penyempurnaan AD/ ART PIDHI masa bakti tahun 2018-2022, menetapkan program kerja PIDHI untuk masa bakti tahun 2018-2022, dan memilih ketua umum PIDHI untuk masa bakti tahun 2018-2022. Sebelum kongres digelar, dikatakannya, PIDHI yang kini berusia 64 tahun telah melaksanakan bakti sosial dengan memberikan makanan tambahan berupa susu, telur, biskuit dan bingkisan berupa handuk dan peralatan mandi kepada 70 anak dan 10 pembina di
KONGRES - Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Tjokorda Putri Haryani Ardhana Sukawati (tengah) didampingi Ketua Umum PP PIDHI Ita Fachriyan (2 dari kanan) berfoto bersama seusai pembukaan Kongres XVI PIDHI Tahun 2018, Kamis (1/11) kemarin. SLB B PTN Kabupaten Badung, sekaligus dilakukan penanaman pohon di sekitar sekolah dan asrama SLB. ‘’Kita sebagai istri Dokter Hewan Indonesia merasa terpanggil untuk saling peduli, berbagi kasih dan saling menolong bagi mereka yang membutuhkan. Melalui kegiatan bakti sosial yang telah kami lakukan akan mempertajam sikap dan kepekaan sosial diri sendiri,’’ ujar Sri Agik. Ketua Umum PP PIDHI Ita Fachriyan mengatakan dalam upaya menjaga eksistensi organisasi PIDHI di era globalisasi seperti saat ini diperlukan usaha yang mempunyai nilai jual yang dapat menghasilkan dana untuk membiayai kegiatan organisasi. Oleh karena itu, saat ini PIDHI melakukan estafet kepemimpinan kepada generasi muda yang energik, kreatif dan inovatif, serta dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara pusat, daerah dan cabang. ‘’Saya berharap siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat PIDHI
OCD - Suasana siswa saat mengikuti OCD, kemarin.
Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.
untuk masa bakti 2018-2022 nanti agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang energik, kreatif dan inovatif, sehingga bisa mewujudkan visi dan misi PIDHI ke depannya,’’ pesannya. Sesuai dengan tema kongres yaitu ‘’Dalam Rangka Kongres XVI PIDHI Tahun 2018 Kita Tingkatkan Peran Serta Istri Dokter Hewan dalam Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat’’, dikatakan bahwa PIDHI dan PDHI bersama Kowani telah menyelenggarakan Diskusi Interaktif Wanita untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dengan sosialisasi dan edukasi keamanan pangan asal hewani, perilaku hidup sehat dan berolahraga. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan kuat. Terlaksananya kongres ini atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu secara moril maupun material antara lain: Animals International, UD Timbul Jaya, Unhi Denpasar, dan para dokter hewan donatur. (ad040)
Bali Post/ist
Jumat Umanis, 2 November 2018
Daerah
5
Diduga Ngantuk, Pengendara Motor Terjun ke Jurang Mangupura (Bali Post) Seorang pengendara motor yang melintas di Jalan Raya Getasan, Petang, Badung, Kamis (1/11) kemarin ditemukan warga terjun ke dalam jurang. Pria yang diketahui bernama Ardiansah (41) ini ditemukan warga di dasar jurang sekitar pukul 07.30 Wita. Diduga korban mengantuk saat mengendarai motor hingga lepas kendali. Masyarakat setempat menemukan korban dalam keadaan patah tulang kaki kiri dan luka pada wajah. Dari penuturan warga di lokasi kejadian tepatnya di sebelah timur Pura Rambut Siwi, Desa Getasan, Kecamatan Petang, korban diperkirakan jatuh dan terendam di jurang sekitar pukul 22.00 Wita, Rabu (31/10) malam. Kejadian tersebut baru diketahui besok paginya, Rabu (1/11) sekitar pukul 07.30 Wita oleh warga sekitar. Masyarakat sempat kesulitan membantu lantaran medan yang curam. Sejumlah warga pun harus menggunakan tangga kayu untuk menuju dasar jurang. ‘’Itu pun setelah mendengar suara minta tolong dari dasar jurang,’’ ujar salah seorang warga sekitar. Setelah sampai di dasar jurang, sejumlah warga bergotong royong mengangkat korban dan sepeda motornya menaiki tangga kayu. Sampai di atas jurang, korban yang sudah dalam keadaan basah kuyup langsung dinaikkan ke mobil Ambulance Siaga untuk selanjutnya dilarikan ke Puskesmas I Petang.
‘’Korban mengaku jatuh pukul 10 malam. Dia hendak pulang ke Denpasar setelah berkunjung ke rumah kerabatnya di Banjar Angantiga, Desa Petang. Katanya tidak tahu persis kejadiannya, tiba-tiba sudah di sungai. Karena gelap dan lokasinya curam, jadi tidak ada orang yang tahu,’’ terangnya. Kapolsek Petang AKP Ketut Edi Susila yang dikonfirmasi terpisah membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, saat kejadian korban menggunakan sepeda motor Supra X 125 nopol DK 3069 C. ‘’Berdasarkan identitas, korban bernama Ardiansah, kelahiran tahun 1977, alamat Jl. Merpati Gang X/27 Denpasar Barat, Banjar Manut Negara, Desa Tegal Kerta, Denpasar Barat,’’ ujarnya. Korban saat ini sudah berhasil dievakuasi dan diberikan perawatan di Puskesmas Petang dengan menggunakan mobil Ambulance Siaga Desa Getasan. ‘’Korban sudah dapat dievakuasi dan ditangani oleh Puskesmas Petang untuk penanganan lebih lanjut,’’ pungkasnya. (kmb27)
Bali Post/ist
TKD CPNS Diikuti 10.265 Peserta Denpasar (Bali Post) Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kini memasuki tahapan Tes Kompetensi Dasar (TKD) di Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kamis (1/11) kemarin. TKD akan dilakukan selama 11 hari dan diikuti 10.265 pelamar yang sebelumnya lolos seleksi administrasi. ‘’Dalam sehari kami bagi menjadi 5 sesi, satu sesi jumlah peserta yang ikut tes adalah 100 orang di gedung A dan 90 orang di gedung B,’’ ujar Widyaiswara BKN Ida Ayu Rai Sri Dewi. Hari pertama pelaksanaan TKD CPNS yang menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) ini juga dipantau langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Perwakilan dari Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, BPKB dan Ombudsman. Dewa Indra menginginkan agar tidak ada kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan CAT. ‘’Walaupun dari laporan yang saya terima bahwa sistem CAT merupakan sistem yang sangat objektif, akuntabel dan transparan, namun saya tetap ingin memastikan dan melihat langsung jalannya di lapangan, karena saya tidak ingin terjadi suatu kecurangan yang tidak sesuai dengan prosedur,’’ ujarnya didampingi Plt. Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana dan Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada. Dari pantauannya, Dewa Indra mengatakan, pelaksanaan tes dari absensi peserta sampai dengan tempat duduk di ruangan tes sudah sangat sesuai dengan prosedur dan tidak mungkin ada kecurangan. Baik itu membawa jawaban-jawaban ke dalam ruangan maupun memanfaatkan jasa joki. Mengingat pada saat proses registrasi ulang atau absensi, panitia seleksi mencocokkan wajah peserta dengan KTP. Dewa Indra menambahkan, peserta ataupun pihak keluarga yang menunggu di luar ruangan tes juga dapat langsung melihat perolehan nilai peserta. Dengan begitu, nilai yang mereka peroleh benar-benar hasil kerja sendiri dan panitia pun tidak bisa menganggu gugat nilai tersebut. (kmb32)
Bali Post/ist
JURANG - Sepeda motor Supra X 125 nopol DK 3069 C yang dikendarai Ardiansah terjun ke dasar jurang.
KETUA Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Singaraja (Ikamasa) Prof. Dr. I Gede Pitana Brahmananda yang didampingi Ketua Harian I Ketut Suryada, S.H. menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. ‘’Kami atas nama keluarga besar Alumni SMAN 1 Singaraja menyatakan belasungkawa dan dukacita yang mendalam pada korban dan keluarganya atas musibah yang terjadi ini,’’ jelas Ketum Prof. Pitana, Rabu (31/10), di Jakarta. Ditambahkannya, apalagi salah satu korban yaitu IGA Ngurah Metta Kurnia adalah alumnus SMA Negeri 1 Singaraja (Smansa) angkatan tahun 1993. Menurutnya, Metta semasa bersekolah di Smansa merupakan siswa berprestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Mulai dari OSIS, Pramuka dan kegiatan lainnya. ‘’Kepergian korban merupakan kehilangan yang sangat besar bagi kami keluarga besar alumni Smansa, apalagi saat ini Metta merupakan abdi negara yang bertugas di Kementerian Keuangan RI,’’ jelas Pitana yang kini menjabat sebagai Deputi Pemasaran Luar Negeri Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Lebih jauh pihaknya berharap keluarga korban bisa tabah dan ikhlas menghadapi musibah ini. Sementara itu, Ketua Harian Ikamasa I Ketut Suryada, S.H. mengharapkan pihak terkait agar memberikan hak-hak korban dan keluarganya dengan baik dan dipermudah. ‘’Baik pihak maskapai penerbangan, asuransi, tempat dinas korban dan pihak lainnya agar memberikan hakhak korban dan keluarganya dengan baik,’’ jelas Ketut Suryada. Termasuk dalam proses identifikasi agar diberi akses dan informasi yang jelas. Ditambahkannya, agar pihak keluarga difasilitasi sebaik mungkin dalam hal informasi dan prosedur yang diperlukan. Pihaknya siap membantu dan mendampingi keluarga korban jika dirasa perlu. Lebih jauh Suryada berharap agar peristiwa ini dijadikan momentum perbaikan dan peningkatan standar keselamatan penerbangan di
I Ketut Suryada, S.H.
Bali Post/ist
DIEVAKUASAI - Petugas mengevakuasi mayat I Gede Cahya Wijaya dari dalam kamar kosnya.
TPP Triwulan III Belum Cair, ASN Mengeluh
Mangupura (Bali Post) Pencairan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan III di lingkungan Sekretariat Puspem Badung lagi-lagi tertunda. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pun mengeluh lantaran penghasilan tambahan ini sangat ditunggu-tunggu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. ‘’Yang bulanan memang sudah cair, tapi yang tiga bulanan belum. Biasanya sih cair sebelum tanggal 1, tapi belum ada hingga sekarang,’’ keluh Made, salah seorang ASN di Puspem Badung, Kamis (1/11) kemarin.
Bali Post/ist
APEL PENGAMANAN - AKBP Ruddi Setiawan selaku Kaopspam Ops Gapura Agung VII-2018 memimpin apel pengamanan IPOC. makan SOP dalam pelaksanaan tugas. ‘’Kesuksesan melalui kebersamaan, itulah moto saya sekaligus dorongan semangat kepada rekan mau-
Denpasar (Bali Post) Penghuni kos di Jalan Ceningan Sari Gang Palemsari, Sesetan, Denpasar Selatan, Rabu (31/10) lalu heboh. Pasalnya, salah satu penghuni kos, I Gede Cahya Wijaya (26), karyawan sablon, ditemukan gantung diri. Kapolsek Densel Kompol Nyoman Wirajaya didampingi Kanitreskrim Iptu Hadimastika, Kamis (1/11) kemarin, menyampaikan kejadian ini baru diketaahui pukul 21.30 Wita. Keterangan pemilik kos, Ida Ayu Oka (61), pensiunan PNS, korban asal Karangasem ini kos di tempatnya sejak dua bulan yang lalu dan bekerja di usaha sablon di Jalan Tegal Wangi, Denpasar. Pada Rabu (31/10) pukul 21.15 Wita, dia diberi tahu penghuni kos, Caleb, jika di kamar korban ada yang aneh. Oka lalu memeriksa dari luar kamar dan menggedor pintu kamar korban. ‘’Ibu Oka melihat ada sosok bayangan orang tergantung dari balik kaca jendela. Selanjutnya Oka minta tolong Bapak Wayan, tetangganya, melapor ke kaling setempat,’’ ujarnya. Sementara bos korban, I Nengah Todya (42), mengatakan korban mulai kerja di tempat usahanya sekitar Maret 2018. Terakhir korban dilihat masuk kerja Selasa (30/10) dan kelihatan kerap bengong-bengong tetapi tidak pernah cerita ada masalah. Setelah kasus ini dilaporkan ke Polsek Densel, anggota Piket Opsnal dan Inafis Polresta Denpasar langsung ke TKP. Setelah di TKP ternyata pintu kamar korban dikunci dari dalam dan anak kunci masih nyantol. Selanjutnya petugas mencongkel pintu kamar menggunakan linggis. ‘’Posisi mayat waktu ditemukan menggunakan baju singlet putih, celana pendek jeans warna biru, dengan posisi tergantung di jendela menghadap ke utara. Tali diikat di loster. Ada juga bercak darah diduga keluar dari kelamin korban. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban,’’ ungkapnya. Usai olah TKP, mayat korban dibawa ke RSUP Sanglah menggunakan ambulans BPBD Denpasar. (kmb36)
Bali Post/ist
Indonesia. ‘’Animo masyarakat semakin meningkat seharusnya diiringi peningkatan standar keselamatan dan keamanan, termasuk juga kenyamanan,’’ tegas Suryada yang juga notaris ini. Baik operator maupun regulator (pemerinah) agar bekerja profesional berpedoman pada peraturan yang berlaku. ‘’Jangan lagi ada korban sia-sia, karena harganya sangat mahal bagi bangsa dan negara ini,’’ tandasnya. Ikamasa adalah ikatan alumni SMAN 1 Singaraja dari berbagai angkatan yang bergabung dalam paguyuban yang salah satu tujuannya untuk menjalin komunikasi antaralumni SMAN 1 Singaraja dan berpartisipasi dalam membangun almamater tercinta. (kmb)
Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diterapkan, pencairan TPP dibagi menjadi dua kategori, skema TPP 70 persen statis alias dibayar rutin tiap bulan. Sisanya 30 persen TPP dinamis dengan rincian 15 persen dibayar tiap bulan berdasarkan absensi, sedangkan 15 persen lagi dibayar per triwulan berdasarkan realisasi anggaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah). ‘’Kami sudah mengumpulkan berkas kok, enggak tahu di mana kurangnya hinga belum cair. Kami sih berharap bisa segera cair
IPOC Digelar, Polda Kerahkan Kekuatan
Mangupura (Bali Post) Event internasional berlanjut digelar di Nusa Dua, Kuta Selatan. Setelah IMF dan OOC, sejak Kamis (1/11) hingga Jumat (2/11) digelar Indonesian Palm Oil Conference (IPOC). Polda Bali mengerahkan kekuatannya untuk melakukan pengamanan. ‘’14th Indonesian Palm Oil Conference and 2019 Price Outlook dilaksanakan di The Westin Hotel,’’ ungkap Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Ruddi Setiawan selaku Kaopspam Ops Gapura Agung VII-2018, kemarin. Terkait pengamanan kegiatan tersebut, AKBP Ruddi yang sebentar lagi dilantik sebagai Kapolresta Denpasar ini menekankan kepada anggotanya yang terlibat pengamanan agar selalu menjaga keselamatan dan menguta-
Denpasar (Bali Post) Dinyatakan terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotik golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yakni berupa tujuh paket sabu-sabu dengan total berat 9,22 gram netto, terdakwa Budi Hartono alias Rajus (24), Kamis (1/11) kemarin dituntut pidana penjara selama 12 tahun. JPU I Nyoman Lovi Purnawan mengatakan terdakwa terbuki bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua. Selain tuntutan hukuman badan, terdakwa juga dituntut pidana denda sebesar Rp 800 juta subsider tiga bulan kurungan. Terhadap tuntutan jaksa, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Peradi akan mengajukan pembelaan tertulis. Dijelaskan, terdakwa ditangkap pada Rabu 13 Juni 2018 sekitar pukul 08.40 Wita di kosnya di Jalan Cargo Taman, Ubung Kaja, Denpasar Barat. Saat ditangkap petugas kepolisian menemukan 7 paket sabu-sabu dengan total berat 9,22 gram netto. Terdakwa mengaku mendapat 7 paket sabu-sabu itu dari Kadek Loco dengan cara mengambil tempelan. (kmb37)
Karyawan Sablon Gantung Diri
Ikamasa Dorong Pihak Terkait Penuhi Hak Korban Lion Air JT610
TKD - Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra (kiri) saat meninjau pelaksanaan TKD seleksi CPNS yang memakai sistem CAT
Kuasai 9,22 Gram Sabu, Dituntut 12 Tahun Penjara
pun anggota saya yang bertugas di lapangan nantinya,’’ tegasnya. Ia berharap pengamanan kegiatan tersebut berjalan
lancar sesuai rencana dan zero accident. Selain itu, menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, Polda juga mengerahkan tim Jibom dan K9 (anjing pelacak) untuk sterilisasi. Sterilisasi dilaksanakan mulai pukul 05.00 himgga 06.32 Wita dipimpin Kasatgas 6 AKP I Nyoman Supartha. Pemeriksaan dimulai dari Mangupura Hall, Ruang Pameran, Singaraja Room, lobi, Ruang Media, Orchid Room, Electricall Room, Frangivani Room, Hibiscus Room, Exhibition Gallery, Bali Room dan toilet loby. Nihil ditemukan benda yang dicurigai, termasuk bahan peledak. Ketentuan dalam melakukan sterilisasi dilakukan sesuai SOP yang ada. Tujuannya membuat suasana kondusif dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. (kmb36)
untuk memenuhi kebutuhan keluarga,’’ ungkapnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Ketut Gede Suyasa membantah perihal tersebut. Sebab, pihaknya telah mencairkan setiap permohonan yang diajukan oleh masing-masing OPD. ‘’Siapa bilang belum cair? Sudah kok karena semua berkas yang diajukan masing-masing OPD sudah kami proses. Kalaupun ada yang belum menerima, itu bukan kesalahan kami, mungkin karena OPD-nya yang be-
lum mengajukan ke kami,’’ tegasnya. Menurutnya, proses pencairan TPP tidak membutuhkan waktu lama. Bahkan, satu kali 24 jam pencairan TPP dapat dilakukan asalkan semua persyaratan yang diajukan telah dilengkapi. ‘’Enggak sampai berharihari, sehari juga cair asalkan berkasnya sudah lengkap. Pagi mengajukan sorenya sudah bisa ditransfer,’’ katanya. Seperti diketahui, kebijakan pemberian TPP dimaksudkan sejatinya guna mendorong peningkatan disiplin, peningkatan akunt-
abilitas kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja atau Casscading yang dibuat oleh masing-masing pegawai kepada atasan langsungnya. Tambahan tersebut diberikan berdasarkan beban kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Tambahan penghasilan ini untuk mendorong peningkatan kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (kmb27)
OPINI
6
Jumat Umanis, 2 November 2018
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
’’Awig-awig’’ yang Mengayomi dan Tegas DINAMIKA kehidupan bergerak cepat. Teknologi turut membuat hidup lebih praktis dan lebih dinamis. Teknologi juga membuat migrasi penduduk dan alkulturasi budaya makin cepat. Pergerakan yang dinamis dalam tata kelola kehidupan ini tentu tak bisa diatur dengan ketentuan hukum yang kaku. Hukum yang dinamis dan memiliki kekuatan mengayomi dan tegas dalam implementasinya tentu harus dirancang. Dalam konteks ini, pengaturan tentang kehidupan di tingkat desa pakraman yang cenderung homogin juga harus bergerak dinamis. Kini, banyak persoalan hidup di desa pakraman yang tak terakomodasi awig-awig. Untuk itulah para tokoh adat dan lembaga umat di Bali mesti memikirkan ini. Kesan bahwa desa pakraman masih protektif terhadap sejumlah permasalahan kependudukan tentu juga harus dibicarakan. Bagaimana memosisikan krama pendatang atau tamiu dalam kehidupan di desa pakraman juga harus jelas. Apakah krama tamiu bisa dilibatkan dalam menjaga ketertiban desa pakraman termasuk dalam menanggung beban upacara juga harus dirumuskan. Awig-awig sebagai aturan hukum di tingkat desa pakraman tentu harus jelas dan terukur implementasinya. Sanksi dalam aturan ini juga harus jelas dan dapat dieksekusi. Tentuanya eksekusi atas pelanggaran adat juga tak boleh melanggar norma hukum nasional. Inilah hal-hal yang mesti diselaraskan agar pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum atas nama awig-awig tidak berpotensi dimasalahkan dalam hukum pidana. Para pakar hukum adat di Bali juga perlu diajak bicara dan didengar pandangannya terkait dengan awigawig ke depan. Eksistensi desa pakraman juga harus tetap terjaga di tengah pesatnya pergerakan ekonomi dan teknologi informasi. Perdebatan dalam menjaga Bali dalam konteks kekinian tentu juga harus disikapi. Menjaga desa pakraman agar tetap mengajegkan tradisi yang saklek tentu juga tak mungkin diterapkan saat ini. Masalahnya tetap menjadi orang tradisional dengan berbagai ketentuan adat yang mengikat pada era modernisasi merupakan hal yang nyaris mustahil. Penduduk di tingkat desa pakraman kini juga mulai bergerak ke arah yang lebih dinamis karena tuntutan ekonomi. Realitas di lapangan khususnya di tingkat desa pakraman, kini sudah banyak tradisi yang dibuat lebih sederhana. Tujuannya untuk menyediakan waktu yang lebih banyak untuk bisa berbaur dengan tuntutan kehidupan. Akan menjadi tradisional juga jika hal-hal yang memungkinkan dibuat lebih dinamis diakomodasi dalam awig-awig. Misalnya dalam konteks hak dan kewajiban adat, perkawinan, transportasi, bisnis, serta problem sosial lainnya. Dalam konteks inilah, aparat desa dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, MUDP, bendesa adat, sampai klian adat nantinya diharapkan bisa merumuskan hal-hal yang mampu meningkatkan kesejahteraan usaha krama desa ke dalam rancangan awig-awig baru. Dengan pendekatan ini, ke depan awig-awig hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi krama setempat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Awig-awig jangan hanya mengatur ketentuan hukum bagi pengelolaan adat dan ruang. Ke depan, tentu awig-awig diharpkan mengadopsi ketentuan berusaha dan bisnis di desa pakraman. Ketentuan lainnya juga bisa terkait dengan kewajiban investor atau setidaknya penduduk pendatang jika menjadi warga baru di lingkungan desa pakraman. Terlebih nantinya ada pendatang yang melakukan kegiatan usaha di wewidangan desa pakraman. Ini tentu perlu diatur agar jebakan pungli tak membuat prajuru desa pakraman terjerat hukum.
S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Prihatin Suap dan Manipulasi KPK kembali mengumumkan tersangka suap dan gratifikasi yang melibatkan wakil rakyat. Ironisnya, wakil rakyat yang terjerat, posisinya wakil ketua di DPR-RI. Ada juga Ketua DPRD. Ini bagi saya tentu merupakan berita yang memprihatinkan sekaligus menjadi hal biasa ketika KPK makin sering menindak kejahatan gratifikasi dan suap. Jika para wakil rakyat yang tak mengelola anggaran saja bisa menerima suap sampai miliaran rupiah, bagaimana pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan anggaran? Saya menjadi khawatir, jika suap atau gratifikasi di negeri ini memang belum tertangani dengan jelas. Janganjangan selain suap dan gratifikasi, manipulasi administrasi juga terjadi. Terkait dengan suap dan gratifikasi ini, saya berharap KPK jangan pernah lelah menangkap pelakunya. Walaupun KPK keterbatasan penyidik, jika nanti memang masih ada indikasi suap, gratifikasi apalagi korupsi di kalangan birokrat dan legislatif, tangkap saja. Ternyata ketika rakyat prihatin, oknum pejabat dan wakil kita masih saja melakukan permainan buruk memperkaya diri sendiri. Jika memungkinkan, saya berharap pemerintah membuka akses pelaporan yang lebih banyak untuk melibatkan masyarakat dalam hal ini. Mari kita bantu KPK mengungkap korupsi. Ini penting dilakukan bersama-sama dengan rakyat agar ada rasa jera dan malu untuk korupsi. I Gede Surata Buleleng, Bali
Pembaruan ’’Awig-awig’’ Dalam Kebinekaan Desa adat dan atau disebut juga dalam istilah lain yaitu desa pakraman memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan. Namun, penjajahan yang dimaksud di sini adalah penjajahan secara langsung oleh orang-orang asli bangsa Indonesia yang memiliki kepentingan dalam stigma negatif.
Oleh Made Gede Arthadana, S.H., M.H.
M
engapa dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat tema pembaruan awig-awig? Karena penulis menilai dan meyakini bahwa masih terdapat beberapa desa pakraman di Bali yang awig-awig-nya hanya sebagai manifestasi dalam hal eksistensi suatu desa pakraman. Apabila ditelisik seharusnya desa pakraman dengan seluruh komponen masyarakatnya mampu secara maksimal memperbarui tatanan dari awig-awig tersebut. Tentunya desa pakraman tidak mau tergerus begitu saja oleh kemajuan teknologi yang berkembang pesat pada era globalisasi ini dan harus mampu memanfaatkan sistem digital tersebut untuk kemajuan masyarakat desa pakraman. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 amandemen ke-4 telah jelas menyebutkan bahwa “negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Perlu digarisbawahi kata-kata “sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” tersebut dengan contoh globalisasi masuk desa yaitu taxi online di setiap daerah pariwisata suatu desa pakraman masih banyak melarang munculnya kendaraan online tersebut. Padahal jika dicermati sebenarnya hal ini sangat baik untuk masyarakat yang dari gagap teknologi menjadi
melek teknologi, namun tentunya sudah pasti dalam regulasi ini yang seharusnya pemerintah perhatikan mengingat Bali adalah daerah pariwisata. Bagaimana aparat desa dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, MUDP, bendesa adat, sampai klian adat nantinya bisa merumuskan hal-hal yang mampu meningkatkan kesejahteraan usaha krama desa ke dalam rancangan awig-awig baru. Jadi, awig-awig hadir untuk memberikan kesejahteraan bagi krama setempat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Maka dari itu, dapat penulis simpulkan bahwa hendaknya tidak hanya warga kota yang harus mampu memanfaatkan teknologi namun warga sampai pelosok desa pun juga harus mampu memanfaatkan teknologi agar tidak tergerus di era globalisasi saat ini. Kemudian terkait dengan pembaruan awig-awig ini perlu juga memerhatikan dari rumusan kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, dan pembaruan awig-awig ini harus memerhatikan hak dan kewajiban masyarakat adatnya. Misalnya, dari adanya narkoba mulai masuk desa, teroris masuk desa, dll. Siapakah yang bisa mengetahui bahwa ada narkoba di desa pakraman tersebut? Apakah semua masyarakat desa pakraman sudah mengetahui bentuk dari narkoba dan sungguh luar biasa bahayanya mengonsumsi narkoba dan juga memasarkannya di masyarakat. Kejadian seperti ini yang perlu
diperbarui dalam penyusunan awig-awig untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, walau dalam kenyataannya yang berperan memberantas narkoba dan teroris adalah dari pihak kepolisian dan TNI, namun dengan adanya pengaturan di dalam awig-awig ini dapat secara maksimal membantu tugas dari pihak kepolisian dan TNI. Pembaruan awig-awig juga perlu diperhatikan khususnya dalam hal perkawinan, perceraian (mulih daha), pembagian hak waris, hak asuh anak, penyelesaian sengketa. Mengapa? Hal ini secara adat belum ada pengaturannya yang disahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu legislatif. Hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis, apabila ada yang tertulis yaitu di atas daun lontar yang masih berlaku hingga saat ini dan awigawig namun itu semua bukan termasuk hukum positif. Hakim pun dalam memberikan putusannya pada kasus-kasus adat akan selalu berpedoman pada KUHP dan UU Kehakiman, namun apabila dalam hukum positif seperti KUHP tidak ada pengaturannya, hakim dapat menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat karena disebut adalah hakim corong undang-undang yang dianggap tahu hukum. Ketika semua itu dilakukan oleh hakim dan kemudian akan memberikan putusan, dapatkah putusan hakim itu memenuhi tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dapat meminimalisasi disparitas putusan hakim suatu saat nanti.
Suatu perkawinan adat di Bali sebagai contoh saat terjadinya kasus-kasus tertentu seperti perkawinan sentana dan atau perkawinan pada gelahang yang dalam sistem kekerabatan di Bali menganut sistem patrilineal atau kewarisan dari keturunan laki-laki dan ketika dari kedua perkawinan ini dilakukan akan menjadi polemik di dalam rumah tangga tersebut. Ini dikarenakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang keduanya dari jenis perkawinan ini terutama dalam hal waris dan hak asuh anak, apalagi tentang mulih daha. Mengenai janda atau duda yang mulih daha pun juga tidak luput dalam permasalahan ini, karena dalam awig-awig belum mengatur hal yang demikian sehingga akan menjadi rancu apabila nantinya ada peneliti datang ke suatu desa pakraman tersebut untuk menanyakan hal-hal seperti ini namun desa pakraman melalui awig-awig-nya tidak mengatur dan setelah janda atau duda mulih daha ini kembali ke rumah bajang-nya dan apakah mereka berhak menjadi hak waris di rumahnya? Perlu kajian yang lebih mendalam untuk dijadikan ke dalam suatu topik penelitian. Berbekal pengetahuan akademisi yang penulis ketahui seharusnya hukum itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam hal ini tujuan untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya ketika ada kasus-kasus yang ada namun belum ada pengaturannya secara tertulis. Dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya teori paksaan (dwangs theory) yang mengatakan agar terjaga ketertiban, ketenteraman, ketenangan, dan kedamaian dalam masyarakat serta untuk melindungi hak-hak anggota masyarakat dari pelaku kejahatan, maka para pimpinan masyarakat harus bertindak tegas. Dalam hal ini, para aparatur desa pakraman atau tetua adatlah seharusnya yang menjadi pe-
Mengapa Guru Harus Meneliti?
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya mensyaratkan guru untuk melakukan publikasi ilmiah. Hal ini menyebabkan sebagian guru terhambat naik pangkatnya karena tidak mampu memenuhi unsur publikasi ilmiah yang dapat berupa publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Kegiatan meneliti nampaknya masih belum menjadi budaya di kalangan guru. Sebagian guru menganggap melakukan penelitian itu sesuatu yang sulit dan bukan tugas dari guru. Padahal, begitu guru masuk ke dalam kelas, guru sudah terlibat dalam proses penelitian. Guru mendengarkan, mengamati, membuat hipotesis dan menganalisis situasi kelas bisa menjadi bagian dari penelitian itu sendiri. Dari kegiatan pengamatan kelas ini guru mengharapkan ada perubahan dan perbaikan dalam kualitas pembelajaran di kelas dan bermuara pada peningkatan hasil belajar siswa baik pada aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan siswa. Ketika guru dan siswa melakukan semacam analisis kritis, mengajukan pertanyaan tentang cara belajar, merefleksi apa yang telah mereka pelajari, dan mampu membagikan pengalamannya itu dengan yang lain maka komunitas
Oleh I Made Nuryata, S.Pd., M.Pd. kelas berubah menjadi lingkungan belajar yang bersifat konstruktif. Dengan cara demikian, kelas berubah menjadi komunitas belajar yang tugas utamanya memproduksi pengetahuan baru, bukan sekadar mendaur ulang pengetahuan lama yang sudah tidak relevan lagi. Keengganan untuk meneliti seharusnya tidak muncul pada diri guru karena tugas pokok seorang guru adalah selain mengajar juga melakukan evaluasi. Seandainya setiap guru melakukan tindak lanjut dari evaluasi tersebut maka penelitian bukanlah momok menakutkan melainkan sesuatu yang membuat seorang guru tertantang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang tengah dialami oleh guru di kelas. Kegiatan meneliti di kalangan guru bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penelitian adalah sarana bagi pengembangan diri guru sebagai seorang pengajar. Ketika seorang guru melakukan refleksi dari hasil pembelajaran di kelas dan menemukan masalah, di situlah seorang guru mulai mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Rasa ingin tahu dari seorang guru akan mengarah pada pertanyaan penelitian dan menemukan pendekatan yang sesuai dengan materi pelajaran
di kelas. Sehingga akan timbul keinginan untuk mencoba pendekatan yang baru dalam mengajarkan materi yang sama. Ketika guru sudah melakukan semua tahapan sebagai peneliti maka pendidikan dan pembelajaran di kelas bukanlah hal yang monoton melainkan hal yang dinamis karena mengalami perubahan secara terus-menerus. Ada beberapa strategi sederhana yang bisa dilakukan guru dalam melakukan penelitian yaitu: 1) Membuat dokumentasi proses pembelajaran di dalam kelas. Dokumentasi ini bisa berupa catatan penting tentang peristiwa belajar mengajar di kelas, memotret suasana kelas serta mendokumentasikan hasil belajar siswa, 2) Dari dokumentasi data tersebut, guru dapat membuat peta permasalahan yang dihadapi siswa selama proses pembelajaran. Pokok persoalan yang muncul itu dipetakan berdasarkan pengelompokan dan relevansinya dalam proses pembelajaran, seperti sistem pengaturan kelas, baik fisik maupun sosial. Pengaturan fisik berupa penataan kelas, posisi tempat duduk siswa, dll. Apakah pengaturan seperti ini mendukung proses pembelajaran? Sedangkan pengaturan sosial berupa kesepakatan-kesepaatan bersama dalam kelas. Apakah aturan sosial ini membantu mem-
perlancar proses pembelajaran? Guru juga dapat mendokumentasikan persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pembelajaran seperti pemahaman konseptual yang dipahami siswa, keterampilan yang mesti dimiliki oleh siswa, dll. 3) Setelah langkah pengumpulan data ini, guru bisa mencoba membuat hipotesis serta mencari alternatif bagi pemecahan masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran. Solusi itu bisa berupa pembentukan tatanan komunitas baru dalam kelas, pergantian norma sosial, latihan-latihan dasar yang dibutuhkan agar siswa mampu menguasai konsep-konsep tertentu yang selama ini masih menjadi permasalahan bagi siswa, dll. 4) Mencoba menguji alternatif pemecahan masalah itu di kelas dan mencoba melihat tanggapan, reaksi, dan hasil dari berbagai macam alternatif pemecahan masalah yang telah diajukan. Jika solusi alternatif yang diberikan belum berhasil, guru dapat melakukan refleksi mengapa solusi itu belum sesuai dengan yang diharapkan dengan mengajukan pertanyaan baru yang lebih relevan, 5) Menyusun laporan hasil penelitian sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Mengembangkan diri sebagai guru peneliti lebih merupakan tindakan evaluatif yang bersifat kritis atas praksis pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas sehingga guru dapat semakin meningkatkan kompetensi pedagogisnya. Menjadi guru yang gemar melakukan penelitian
doman dalam memberikan saran kepada keluarga untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, hal ini juga didukung oleh teori kedaulatan Tuhan yang mengatakan hukum wajib ditaati karena hukum adalah perintah Tuhan. Hal ini berkaitan juga dengan teori keseimbangan kosmis di mana hukum adat memegang teguh keyakinan terhadap keseimbangan alam nyata dan tidak nyata. Untuk itu, falsafah Tri Hita Karana wajib dipegang teguh oleh subjek hukum desa pakraman dalam hal ini yaitu masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban untuk kesejahteraannya. Pandangan penulis untuk memberikan kesimpulan bahwa hukum itu sui generis yang selalu berkembang sesuai dengan pola pikir masyarakat dan perkembangannya. Akan tetapi, antara hukum yang dibuat dengan hukum yang diterapkan sering ditemukan ketidaksesuaian. Maka dari itu, inilah yang perlu dicari jalan keluar untuk penyelesaian permasalahannya. Hukum yang hidup adalah hukum yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakatnya, berdasarkan pengalaman hidup mereka, bersumber dari nilai falsafahnya, diterima, didukung, ditaati, oleh masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang berdasarkan hak asasi manusia harus dilindungi, diakui, dan dilaksanakan maka dari itu dalam pembaharuan hukum adat melalui aturan tertulis yaitu awigawig inilah diatur sesuai dengan prinsip kebinekaan Pancasila yang lebih mengerucut lagi yaitu dapat melahirkan suatu pluralisme hukum yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Penulis, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra & Legal Consultant Kantor Hukum Jagadhita Law Office merupakan aktualisasi nyata keberadaan diri guru sebagai pelaku perubahan. Penulis, guru SMKN 3 Singaraja
POJOK
Lahan Bandara Buleleng sebagian besar milik desa adat.
- Biar pernah desa adat punya bandara. *** Dinamika ekonomi tinggi, namun tetap terkendali. - Rupiah tak tambah terpuruk. *** Koster segera keluarkan instruksi tutup toko berjaringan Tiongkok. - Gebrakan satu jalur.
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Jumat Umanis, 2 November 2018
7
TABANAN
Postur RABPD 2019 Belum Sesuai Aturan Rapat Pembahasan Ditunda Tabanan (Bali Post) -
Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan terkait RAPBD 2019 yang semestinya digelar Kamis (1 /11) kemarin, ditunda. Hal ini lantaran postur RAPBD 2019 yang diajukan eksekutif, khususnya dari sisi Belanja Daerah, dinilai belum sesuai aturan yang berlaku. Sesuai jadwal dan undangan yang disebarkan, rapat kerja kemarin beragendakan pembahasan pos belanja daerah di RAPBD 2019. Jajaran eksekutif dipimpin Ketua TAPD Tabanan yang juga Sekkab I Nyoman Wirna Ariwangsa hadir di gedung dewan sesuai jadwal sekitar pukul 10.00 Wita. Sejumlah anggota Banggar DPRD Tabanan pun tampak hadir dan siap menggelar rapat kerja. Namun sekitar dua jam ditunggu-tunggu, rapat tidak juga dimulai. Padahal Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD Tabanan I Ketut Sury-
adi sudah hadir dan bertemu dengan jajaran TAPD. Lama ditunggu, Sekretaris DPRD Tabanan I Made Sugiarta menyampaikan rapat kerja ditunda. Pria berkacamata ini pun tidak banyak menjelaskan alasan penundaan rapat kerja tersebut. Menurut Sugiarta, RAPBD 2019 masih perlu perbaikan dan menyesuaikan dengan aturan baru penyusunan APBD. ‘’Harus dikonsultasikan dulu ke Kementerian Keuangan karena ada aturan baru,’’ jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Sury-
adi menjelaskan, rapat kerja terpaksa dibatalkan karena ada hal yang belum selesai terkait pos belanja yang harus disesuaikan dengan aturan baru dari Kementerian Keuangan. “Draf yang dibuat TAPD belum mengacu pada aturan baru dari Kementerian Keuangan,’’ jelasnya. Suryadi menyatakan, sesuai aturan baru, semua dana pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tidak boleh sepenuhnya digunakan untuk belanja tidak langsung di APBD, terutama untuk belanja pegawai. Ada sebagian yang harus dialoka-
sikan untuk belanja langsung. ‘’25 persen DAU harus dialokasikan untuk infrastruktur, sementara dari postur RAPBD 2019 pada sisi belanja, hal tersebut belum diterapkan sehingga kami belum bisa membahas,’’ ujarnya. Untuk itu, pria yang akrab disapa Boping ini meminta eksekutif dalam hal ini TAPD untuk mengubah postur belanja pada RAPBD 2019 agar sesuai ketentuan. Setelah hal tersebut dilakukan, barulah pihaknya akan menjadwalkan pembahasan. Sementara itu, Sekda I Nyoman Wirna Ariwangsa tak banyak berkomentar. Dia hanya mengakui memang ada format regulasi APBD yang harus dikonsultasikan kembali. ‘’Kalau dipandang perlu, bisa ke Jakarta untuk konsultasi,’’ ucapnya. (kmb28)
Bali Post/bit
RAPBD - Jajaran TAPD Tabanan satu per satu meninggalkan gedung DPRD karena rapat kerja tentang RAPBD 2019 dibatalkan.
Maksimalkan Bantuan Pemerintah
Petani Subak Pengembungan Modifikasi Alsintan Tabanan (Bali Post) Guna memudahkan petani dalam mengelola lahan, pemerintah telah memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Namun, beberapa jenis alsintan ternyata tidak cocok dengan kondisi lahan. Agar tidak mubazir, petani di Subak Pengembungan, Marga melakukan modifikasi alsintan agar mampu memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal. Pekaseh Subak Pengembungan Made Muliana, Kamis (1/11) kemarin, mengatakan subaknya mendapatkan bantuan traktor bermesin besar yang memakai singkal pada tahun 2014. Karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya, alat ini sempat menganggur. ‘’Sampai akhirnya saya menjadi pekaseh dan kemudian belajar dengan petani dari Jawa. Kebetulan ada teman yang bisa melakukan modifikasi. Sedikit demi sedikit, modifikasi dilakukan
sehingga traktor bisa digunakan,’’ ujarnya. Menurutnya, traktor yang merupakan bantuan pemerintah ini, singkalnya memang tidak bisa digunakan. ‘’Singkal dari pabrik tidak bisa digunakan. Inilah yang dimodifikasi. Biayanya mencapai Rp 2,5 sampai Rp 3 juta,’’ ujarnya. Muliana mengatakan, bantuan traktor ini memang kebanyakan traktor dengan mesin besar. Sementara petani di Tabanan sangat menyukai traktor bermesin kecil atau biasa disebut odong-odong. Traktor bermesin kecil cocok digunakan untuk lahan terasering seperti di Pupuan dan Jatiluwih. Sementara lahan pertanian yang bentuknya dataran yang luas lebih cocok dengan traktor bermesin besar. Kelebihan traktor modifikasi milik Subak Pengembungan tidak hanya pada singkal yang bisa bekerja karena sudah dimodifikasi, traktor ini juga dilengkapi selancar yang
berfungsi untuk meratakan sekaligus sebagai tempat pijakan operator saat membajak sawah hingga menghemat tenaga. ‘’Seluncuran ini selain bisa meratakan, juga bisa dinaiki saat mesin traktor bekerja. Jadi operatornya tidak perlu tenaga banyak untuk memegang mesin,’’ paparnya. Saat ini Subak Pengembungan memiliki tiga traktor yang sudah dimodifikasi yakni bantuan dari tahun 2014, bantuan dari realokasi dan satu lagi dari bantuan tahun 2018. Untuk biaya modifikasi, dipinjam dari dana subak. Dana ini kemudian bisa kembali lewat penyewaan traktor modifikasi ke petani. ‘’Untuk petani subak, biayanya penyewaan traktor dengan operator adalah Rp 22 ribu per are. Lebih murah dibandingkan menyewa diluar yang harganya Rp 25 ribu per are hingga Rp 30 ribu per are,’’ tutur Muliana. Jika petani mengopera-
sikan sendiri traktornya, maka tidak dipungut biaya. Namun untuk biaya membeli bahan bakar ditanggung oleh petani. Jika dibandingkan dengan traktor mesin kecil, mengerjakan lahan menggunakan traktor bermodifikasi ini jauh lebih cepat karena mesinnya lebih besar. Menggunakan traktor mesin kecil memakan waktu 6-7 hari untuk mengerjakan lahan seluas satu hektar. Sementara dengan traktor modifikasi memakan waktu 3,5 sampai 4 hari. Dengan catatan lahan yang dikerjakan bukan terasering. Keberhasilan Subak Pengembungan melakukan modifikasi traktor rupa-rupanya menarik petani dari subak lain untuk melakukan hal yang sama. ‘’Sudah ada beberapa subak yang menerapkan hal yang sama dan memakai traktor dengan singkal ini seperti di subak Jaka dan Subak Dukuh,’’ jelas Muliana. (kmb24)
Lomba ”Nyurat Aksara” Bali
Dewan Pendidikan Sayangkan Marga Tak Kirimkan Peserta
Tabanan (Bali Post) Upaya pelestarian bahasa, aksara dan sastra Bali oleh Dewan Pendidikan dan Klinik Pendidikan Tabanan belum direspons maksimal masyarakat. Terbukti dalam penyelenggaraan lomba nyurat aksara Bali tingkat SD se-Kabupaten Tabanan yang digelar Kamis (1/10) kemarin, masih ada satu kecamatan yang tidak mengirimkan pesertanya, yakni Kecamatan Marga. Hal ini pun sangat disayangkan jajaran Dewan Pendidikan. Pasalnya, kegiatan yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan pendidikan karakter yang diamanatkan pemerintah daerah serta Pergub 80 tahun 2018 tentang penggunaan aksara Bali. ‘’Sangat menyayangkan saja UPT Disdik Marga tidak mengirim pesertanya, dengan alasan ada kegiatan HUT kota. Padahal potensi banyak di sana, tetapi tidak dipakai. Seharusnya bisa dimanage, diatur jadwalnya,
apalagi banyak SD di sana,’’ ucap Ketua Dewan Pendidikan Tabanan I Wayan Madra Suartana. Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan ini menyasar siswa SD dengan harapan sebagai pondasi awal untuk membiasakan diri hingga ke jenjang berikutnya. Apalagi saat ini, kecenderungan siswa lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Bahkan banyak pula yang memilih les bahasa asing untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Lomba nyurat aksara Bali diikuti 110 peserta. ‘’Supaya membiasakan diri, bukan meniadakan bahasa lain tetapi bagaimana kearifan lokal bahasa ibu jangan dilupakan,’’ terangnya. Terkait pembelajaran nyurat aksara Bali di sekolah khususnya tingkat SD, lanjut Madra, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir hampir tidak ada. Selain karena memang tidak masuk dalam kurikulum, keterbatasan
Bali Post/bit
LOMBA - Suasana lomba nyurat aksara Bali tingkat SD di kantor Dewan Pendidikan Tabanan. guru bahasa Bali dan guru Agama Hindu guna mendukung pembelajaran tersebut juga masih menjadi kendala sampai saat ini. Madra berharap, dengan telah adanya Pergub 80 Tahun 2018 tentang aksara Bali, ke
depan akan ada pengimbangan ajakan untuk berbahasa Bali kepada siswa termasuk diimbangi jumlah guru yang mengajarkan bahasa Bali. ‘’Wajib berbahasa Bali tetapi guru tidak ada, sama saja mubazir,’’ ucapnya. (kmb28)
BIMTEK - Bimtek penguatan SAKIP dalam pengaplikasian sistem e-SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan.
Tekun Ikuti Bimtek E-SAKIP
Bupati Eka Pertegas Komitmen Wujudkan ”Good Governance”
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tabanan berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk mewujudkan terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai syarat terciptanya pemerintahan yang baik atau good governance, Pemkab melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kamis (1/11) kemarin melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) pendampingan penguatan SAKIP dalam pengaplikasian sistem e-SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan. Mempertegas komitmen tersebut, Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti menghadiri langsung dan mengikuti dengan tekun bimbingan teknis tersebut hingga selesai. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekda Kabupaten Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Asisten Administrasi Umum Setda Tabanan I Made Sukada dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.
Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan, berkaitan dengan asas akuntabilitas, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah karena SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. ‘’Pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel,’’ ucapnya. Perolehan WTP dan penilaian penerapan SAKIP memperoleh nilai B. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan sehingga mampu memperoleh nilai yang lebih baik. Bupati Eka menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik kema-
juan fisiknya, laporan yang benar, transparansi dan akuntabilitasnya. Diperlukan sistem yang memadai dan terintegrasi dengan baik, makanya diperlukan sistem e-SAKIP di Tabanan. ‘’Saya mendukung sepenuhnya bimbingan teknis ini dan akan mengikutinya sampai selesai,’’ tegasnya. Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi dan tata Laksana Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Suarya mengatakan, tujuan dari bimtek ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sama dan kesatuan langkah dalam implementasi sistem e-SAKIP di lingkungan Pemkab Tabanan sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai prasyarat untuk terciptanya good governance. ‘’Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama dua hari, dengan jumlah peserta 100 orang dari 40 perangkat daerah, dengan narasumber Medi Mahendra dan Rahadyan dari Pemerintah Kota Bandung,’’ kata Suarya. (ad043)
BULELENG
8
Jumat Umanis, 2 November 2018
USB Tuntaskan ’’Doble Job’’ Layani Sampah Upacara dan Pencemaran
Singaraja (Bali Post) – Setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Dinas Kesehatan (Diskes) mengoperasikan Buleleng Emergency Service (BES), sekarang giliran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meluncurkan Unit Sapu Bersih (USB). USB sesungguhnya menuntaskan doble job. Karena itu, bukan saja fokus melayani pengangkutan sampah sisa upacara agama, juga menangani pengaduan masyarakat terkait pencemaran sampah pada situasi tertentu. Formasi personal USB itu diperkuat 12 orang tenaga harian lepas (THL) di DLH Buleleng. Personel ini juga dilengkapi satu unit armada pengangkutan sampah jenis mobil pick-up. Setelah diluncurkan, USB melayani pada pagi hari dari pukul 07.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita dan sore hari pukul 13.00 Wita berakhir 17.00 Wita. Untuk tahap awal, layanan USB fokus di dalam Kota Singaraja. Kepala DLH Buleleng Putu Ariyadi Pribadi, Kamis (1/11) kemarin, mengatakan pertimbangan utama pihaknya membuka layanan USB itu karena dari pengamatan di lapangan, sering ditemukan tumpukan sampah. Terutama sampah bekas sisa upacara agama atau sampah plastik yang berserakan di kawasan tertentu yang belum tertangani dengan baik. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait pencemaran sampah, tidak memungkinkan ditangani cepat oleh armada yang sudah ada. Dari permasalahan itu, hemat Ariyadi, perlu dibentuk layanan USB. Sesuai pertimbangan teknis itu, armada USB ini secara khusus melayani pengangkutan sampah sisa upacara agama atau melayani pengaduan masyarakat yang melaporkan tumpukan sampah di tempat-tempat tertentu. Dengan layanan USB ini, pihaknya ingin mekanisme pelayanan persampahan itu bisa semakin meningkat. Sehingga target menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran sampah, bisa tercapai dengan baik. “Kalau di BPBD ada TRC dan di Diskes ada BES, dan kami karena juga pelayan publik dalam kebersihan, membuat USB. Tahap pertama, USB fokus melayani pengangkutan sampah utamanya bekas upacara agama atau kegiatan lain termasuk melayani pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah,” katanya. (kmb38)
Bali Post/kmb38
OPERASIKAN USB – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengoperasikan Unit Sapu Bersih (USB). Layanan ini untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Singaraja.
Diduga Frustrasi, Diabetes Susah Diobati
Kakek Manik Tewas Gantung Diri Singaraja (Bali Post) – Peristiwa gantung diri yang diduga karena frustrasi -- tidak bisa menerima kenyataan hidup -- masih saja marak terjadi di wilayah hukum (wilkum) Polres Buleleng. Seperti peristiwa gantung diri Kamis (1/11) kemarin yang terjadi sekitar pukul 05.00 Wita di Banjar Dinas Labak, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng. Seorang kakek, Ketut Manik (69), ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tragisnya, korban ditemukan tergantung menggunakan tali plastik. Tali itu diikatkan pada rangka atap bangunan dapur rumah korban. Kontan saja, peristiwa ini membuat suasana di Banjar Dinas Labak geger. Setelah diketahui, warga kemudian berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Warga penasaran dengan aksi nekat kakek itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kapolsek Kota Singaraja Kompol A.A. Wiranata Kusuma seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. mengatakan, korban pertama kali ditemukan tergantung di dapur oleh menantunya Ketut Wari (48). Saat itu, saksi baru saja bangun tidur dan akan memasak di dapur. Saat membuka pintu dapur, saksi terkejut setelah melihat di teras ruang dapur itu bapak mertuanya ditemukan telah tergantung. Saksi kemudian berteriak memanggil suaminya Kadek Swadarma (47). Saat keluar rumah, anak kandung korban pun tercengang setelah sang ayah sudah meningal dunia dengan cara tragis. Hal itu kemudian membuat tetangganya ramai keluar rumah. Warga langsung menurunkan jenazah korban untuk disemayamkan di rumah duka. Dari pemeriksaan tim medis dan keterangan saksi, korban meninggal dunia murni karena gantung diri. Tanda-tanda kekerasan di tubuh korban tidak ditemukan. “Saat pagi-pagi buta itu, saksi yang juga menantu korban melihat korban tergantung. Lalu dengan cepat memanggil suaminya. Warga pun kemudian beramai-ramai mendatangi lokasi untuk menurunkan jenazah dan melepaskan tali yang diikatkan di leher korban,” katanya. Dari keterangan saksi, kata Kompol Wiranata, sebelum kejadian, korban diketahui menderita penyakit kencing manis. Sejak menderita penyakit itu, korban sudah berusaha berobat. Namun, korban belum juga kunjung sembuh. Dari keterangan itu, pihaknya menduga bisa saja korban putus asa. Pasalnya, penyakitnya tidak bisa diobati. Karena beban pikiran berat, korban diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Hingga kemarin, keluarga korban tampak terpukul atas kejadian itu. Keluarga pun kemudian mengikhlaskan kematian korban, dengan cara tak wajar itu. Rencananya, jenazah akan diupacarai sesuai kebiasaan di desanya. (kmb38)
TARGET PAD NAIK – Banggar dan Eksekutif menyepakati target kenaikan PAD tahun 2019 naik menjadi Rp 450 miliar.
Bali Post/kmb38
Penagihan Piutang Daerah Dioptimalkan
PAD 2019 Disepakati Naik Jadi Rp 450 Miliar Singaraja (Bali Post) – Pemerintah daerah dan DPRD sepakat menaikkan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng tahun 2019. Ekspektasi itu diharapkan bukan jadi sekadar wacana kosong. Sebab, terbukti PAD tahun depan disepakati naik menjadi Rp 450 miliar. Otomatis, rancangan target itu naik sekitar 20 persen dari sebelumnya Rp 382 miliar. Dipastikan, kenaikan PAD itu optimis dapat dicapai. Strateginya dengan cara mengoptimalisasi penagihan piutang daerah dan menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningatkan kinerja terkait pemungutan pundi-pundi pendapatan dari pos-pos strategis. Kesepakatan kenaikan PAD tahun 2019 terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dengan pimpinan OPD penghasil PAD, Kamis (1/11) kemarin. Rapat dipimpin Wakil Ketua Dewan Ketut Susila Umbara bersama Ketut Wirsana dan anggota Banggar. Sementara dari pihak eksekutif dipimpin Sekkab Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. Wakil Ketua Dewan Ketut Susila Umbara mengatakan, keinginan dewan menaikkan targat PAD ini murni untuk kepentingan kebijakan pembangunan di daerah, dan menjawab permasalahan bagi masyarakat luas. Dari kajian internal Banggar, semangat menaikkan target PAD ini karena adanya peluang, jika tahun depan pemerintah bisa merealisasikan target PAD itu Rp 450 miliar.
“Biar Buleleng ini menggeliat. Setelah itu, kita usulkan dan sampaikan hasil kajiannya. Kemudian usulan menaikkan PAD itu diapresiasi pemerintah. kenaikan itu murni untuk kepentingan masyarakat banyak di daerah kita,” katanya. Dari kajian itu, Susila menyebutkan paling tinggi kenaikan PAD dari pendapatan yang dihasilkan Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Buleleng. Selain itu, piutang daerah juga memiliki potensi besar untuk kepentingan peningkatan target PAD. Dicontohkan, piutang daerah itu adalah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan. Tunggakan itu menjadi piutang daerah. Selama ini, banyak piutang itu mengendap. Pasalnya, pemerintah kurang optimal menagih tunggakan pajak tersebut. “Saya kira tidak sulit mere-
alisasikan kenaikan PAD itu. Paling besar sumbernya dari piutang pajak. Seperti tunggakan PBB dan juga pendapatan BLU RSUD. Hal itu bisa menambah PAD kita tahun depan naik,’’ katanya. Kinerja OPD agar Optimal Tidak hanya membebani peningkatan PAD, namun dewan juga menambah alokasi anggaran bagi OPD penyumbang PAD. Dengan tambahan anggaran itu, kinerja OPD dalam mengumpulkan pundipundi pendapatan akan lebih optimal. Tambahan anggaran ini salah satunya untuk optimalisasi penagihan tunggakan PBB perdesaan dan perkotaan dan biaya program pemutakhiran data wajib pajak (WP red). Sehingga dalam setahun nanti, sumber pendapatan dari pajak ini mampu mendongkrak PAD sesuai target yang sudah
dirancang. “Ibaratnya sebuah bisnis, untuk mendapatkan keuntungan lebih, modal itu harus ditambah. Kita lakukan di mana OPD penghasil pendapatan itu kita berikan tambahan anggaran, sehingga kinerjanya lebih optimal,’’ jelasnya. Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. mengatakan, usulan peningkatan PAD tahun 2019 sebesar Rp 450 miliar itu merupakan kesepakatan antara dewan dengan pemerintah daerah. Hal itu untuk kepentingan rakyat. Mewujudkan target itu dipastikan memerlukan tuntutan kinerja maksimal semua OPD penyumbang PAD. Pihaknya optimis, kinerja OPD dalam upaya merealisasikan target PAD akan tercapai. Apalagi, pemerintah pusat akan memberikan tunjangan kinerja (tukin - red) mulai tahun depan. “Tidak apa-apa walau sebenarnya mencapai target kenaikan PAD itu berat. Memang yang diperlukan kerja keras semua pihak. Kami yakin adanya tukin mulai tahun depan, OPD penghasil pendapatan ini bisa meningkatkan kinerjanya lebih baik,” ujarnya.
Sekkab Puspaka mengakui kalau potensi menambah PAD dari optimalisasi piutang daerah. Hal itu sangat memungkinkan karena selama ini, piutang daerah yang dapat ditagih terpaku pada kesadaran pemilik utang yang mau melunasi utangnya saja. Sedangkan, kerja keras menagih piutang hingga menggunakan cara-cara tegas, belum optimal dilakukan. Karena itu, memasuki tahun 2019, penagihan piutang daerah itu akan terus digenjot. Apalagi pemerintah daerah menyiapkan penasihat hukum (PH) dan juga ada arahan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka pihaknya yakin piutang daerah yang sudah diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) akan terkumpul sebagai PAD. “Jujur kalau sebelumnya piutang daerah yang memungkinkan ditagih hal itu pasti kita sasar. Sekarang, dengan bantuan PH dan bimbingan BPKP piutang dengan klasifikasi lancar dan kurang lancar itu akan kita maksimalkan, sehingga dapat menambah pendapatan kita,” katanya. (kmb38)
Hendak Rapat Bahas Rancangan APBD 2019
BNNK Spontan Tes Urine Dewan dan Pejabat Teras Memang tidak henti-hentinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng melancarkan tes urine. Utamanya tes urine itu menyasar instansi vertikal dan instansi di daerah. Seperti Kamis (1/11) kemarin, BNNK melancarkan tes urine di gedung DPRD Buleleng yang menyasar anggota dewan, pejabat teras eksekutif, dan TNI. Tercatat sembilan pejabat yang kebetukan sedang rapat di gedung dewan secara spontan diikutkan dalam pengambilan sampel urine. Lalu, bagaimanakah hasil tes urine para pejabat itu? TERCATAT sembilan pejabat yang dites urine di antaranya Wakil Ketua DPRD Made Adi Purna Wijaya, Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., Dandim 1609 Buleleng Putu Karuna, Nyoman Suarjaya, Nyoman Genep, Ketut Suparta Wijaya, Dewa Komang Banjar, dan pejabat lainnya.
Uniknya, pejabat ini menjalani tes urine itu ketika mengikuti rapat membahas rancangan APBD Buleleng tahun 2019. Setelah diuji, sampel urine milik sejumlah pejabat dan DPRD dinyatakan negatif mengandung zat narkoba. Kepala BNNK AKBP Gede Astawa mengatakan, tes
urine ini gencar dilakukan sejalan dengan program BNNK. Lembaganya saat ini fokus pada deteksi dini termasuk rehabilitasi pecandu narkoba. Untuk itu, tes urine dilakukan menyasar
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di instansi vertikal, maupun di instanasi pemerintah daerah. Seperti di Sekretariat DPRD Buleleng, pihaknya saat ini mengambil sampel urine sejumlah peja-
Bali Post/kmb38
PEJABAT DITES URINE - Sejumlah pejabat dan pimpinan DPRD Buleleng mengikuti tes urine, Kamis (1/11) kemarin.
bat. Action itu sesungguhnya merupakan langkah awal, guna mengetahui kemungkinan kalangan dewan, dan pejabat teras terkait apakah ada yang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Dengan sasaran para dewan dan pejabat, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran kepada para bawahannya agar mereka juga berpartisipasi aktif melakukan perang melawan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. “Kita ambil sampel urine bapak wakil rakyat dan pejabat di sini. Namun, hasilnya semua negatif. Partisipasi yang diberikan para pejabat penting itu kami harapkan bisa diikuti para pejabat lainnya, untuk menghindari narkoba yang sangat membayakan itu,” katanya. AKBP Astawa menambahkan, apakah ada kemungkinan hasil tes urine itu positif
mengandung narkoba? Jika hal itu memang ada, namun BNNK memastikan tidak akan menindaklanjuti dengan proses hukum. Pihaknya, mementingkan cara-cara efektif melalui rehabilitasi. Yang menjadi dasar penerapan regulasi seperti itu, sesungguhnya dengan anggapan, siapa pun pecandu narkoba, mereka itu dianggap selaku korban. Tujuannya, agar mereka tidak kembali menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Karena itu, solusinya mereka harus direhabilitasi. Pihaknya tidak akan terburu-buru menyimpulkan sampel urine tersebut, positif mengandung narkoba. Sebaliknya, BNNK Buleleng akan melakukan assessment lanjutan. Jika dalam penelitian lanjutan itu sampel urine itu tetap diperiksa dan mengandung narkoba, maka baru pemilik sampel urine itu
divonis positif menggunakan narkoba. “Di mana pun kita mengambil sampel urine, kalau ditemukan positif, kami pastikan kita melakukan rehabilitasi, karena sejatinya pengguna itu sebagai korban kejahatan narkoba,” jelasnya. Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. sangat mendukung upaya BNNK memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui tes urine. Pemerintah daerah juga mendukung sarana prasarana termasuk anggaran pelaksanaan program P4GN. “Kita mendukung dan komit bersama-sama, memberantas narkoba dan apa pun program BNNK itu kita dukung. Kami ajak siapa pun ASN itu mari bersama-sama jauhi narkoba itu,” pintanya. (mud)
Jumat Umanis, 2 November 2018
GIANYAR
9
Bantu Kelompok Saba Asri
PT Indonesia Power Melakukan Penangkaran Tukik
Bali Post/wan
OBJEK WISATA - Sejumlah wisatawan mancanegara mengunjungi Objek Wisata Goa Gajah. Pemkab Gianyar rencananya menaikkan harga tiket masuk ke objek wisata ini dan sejumlah objek wisata lainnya di Gianyar.
Disosialisasikan, Rencana Kenaikan Tiket Masuk ke Objek Wisata
Gianyar (Bali Post) Rencana pemerintah menaikkan tiket masuk objek wisata di wilayah Gianyar menjadi Rp 50 ribu per pengunjung, mulai disosialisasikan oleh Dinas Pariwisata Gianyar dengan instansi terkait, Rabu (31/10) lalu. Namun, sejumlah instansi masih mempertimbangkan usulan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Gianyar A.A. Bagus Ari Brahmanta mengatakan, pertemuan yang digelar Rabu (31/10) lalu melibatkan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), para bendesa adat, serta sejumlah asosiasi lainnya. ‘’Kami menyosialisasikan terkait rencana menaikkan tiket masuk objek wisata menjadi Rp 50 ribu,’’ kata Ari Brahmanta, Kamis (1/11) kemarin. Menurut Ari Brahmanta, kenaikan tiket masuk ini rencananya akan berlaku untuk tujuh objek wisa-
ta yang dikelola Pemkab Gianyar. Meski begitu, mendapat informasi terkait rencana kenaikan tiket masuk ke objek wisata ini, belum semua pihak bisa memberikan keputusan. ‘’Asita meminta space waktu untuk mempertimbangkan hal ini,’’ katanya. Ari Brahmanta menambahkan, sejumlah bendesa adat juga meminta waktu untuk memikirkan rencana tersebut. Apalagi kenaikan tiket masuk itu cukup signifikan, yakni mencapai Rp 50 ribu untuk satu orang wisatawan asing. ‘’Ya, kami berikan tenggang waktu.
Setelah itu akan dirapatkan kembali dan hasilnya akan disampaikan kepada Bupati Gianyar,’’ katanya. Ari Brahmanta menjamin dengan adanya kenaikan ini, desa adat yang memiliki objek wisata akan mendapat pemasukan lebih dari hasil kunjungan wisatawan. Misalnya objek wisata Tirta Empul diprediksi bisa menerima keuntungan hingga Rp 20 miliar setiap tahunnya. ‘’Selain itu, dengan kenaikan hingga Rp 50 ribu pengunjung rencananya tidak perlu lagi membayar sewa toilet, uang kamen dan lainnya. Semua disiapkan dan dipeli-
hara pemerintah,’’ katanya. Bendesa Pakraman Bedulu Gusti Ngurah Made Serana mengaku setuju terhadap rencana kenaikan tiket masuk hingga Rp 50 ribu tersebut, khususnya untuk kunjungan ke Objek Wisata Goa Gajah yang ada di Desa Bedulu. ‘’Kami setuju kenaikan tiket itu karena sebelumnya memang sudah pernah dibahas dan dikaji oleh stakeholder terkait,’’ katanya. Serana mengatakan, untuk selanjutnya pihaknya akan menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Bupati Gianyar Made Mahayastra. ‘’Apakah akan langsung menjadi perbup atau bagaimana, kami masih tunggu pembahasan lebih lanjut dengan Bapak Bupati,’’ tegasnya. (kmb35)
Puluhan Pemilih Pemula Belum Terdaftar Dalam DPT
Gianyar (Bali Post) Guna menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gianyar makin mengintensifkan pendataan pemilih. Selain Masyarakat umum yang sebelumnya sudah pernah menggunakan hak pilihnya, pendataan juga menyasar pemilih pemula. Ketua Banwaslu Gianyar Wayan Hartawan mengatakan, sekolah merupakan tempat berkumpulnya calon pemilih pemula yang menjadi sasaran petugas. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak pilih siswa, khususnya yang telah memiliki KTP sebagai bukti memiliki hak pilih. Hartawan mencontohkan, dalam gerakan yang dibantu dan difasilitasi oleh kepala SMA di Payangan, siswa kelas XII diwajibkan membawa identitasnya dalam bentuk foto kopi Kartu Keluarga (KK) untuk didata NIK dari masingmasin siswa beserta keluarganya dan dilakukan pengecekan melalui aplikasi
KPU. Hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mampu menampilkan apakah siswa bersangkutan sudah terdaftar atau belum dalam DPT, serta menampilkan nama lengkap dan terdaftar di nomor TPS untuk menggunakan hak pilihnya. “Dari 514 orang pemilih yang dilakukan pengecekan, Bawaslu menemukan 39 orang yang belum terdaftar dalam DPT,” katanya. Hartawan mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan temuan ini ke KPU Kabupaten Gianyar agar namanama yang tercecer tersebut dimasukkan dalam DPT. “Tujuannya agar DPT Pemilu 2019 bisa lebih sempurna dan hak pilih masyarakat juga terlindungi,” tegasnya. Serangkaian pemutakhiran data untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar juga berinovasi memberikan pelayanan ke sekolah-sekolah dan pasar
umum di Kabupaten Gianyar. “Dalam memberikan pelayanan kami tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas yang lebih kami utamakan,” ujar Kepala Disdukcapil Gianyar Gede Bayangkara. Untuk sekolah, kata Bayangkara pihaknya menyasar pendataan pemilih pemula yang berusia 17 tahun ke atas. Pendataan ke sekolah sudah dimulai sejak Agustus lalu. Sedangkan untuk pasar umum dimulai November ini. “November ini kami turun ke pasar juga,” katanya. Terkait dengan inovasi, Bayangkara juga telah melakukan pelayanan yang dikenal dengan jargon Sijebol (sistem pelayanan jemput bola). Pelayanan dilakukan dengan pelayanan mobil keliling dan kendaraan roda dua khusus. “Pelayanan mobil keliling untuk menjangkau sampai tingkat desa, dusun hingga ke banjar. Sedangkan pelayanan sepeda motor dikhususkan untuk menjangkau lokasi yang sulit dicapai dengan mobil,” tegasnya. (kmb35)
Pengedar Narkoba Serahkan Diri Gianyar (Bali Post) Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba berinisial IBNW akhirnya menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar, Rabu (30/10) malam. Pelaku berusia 33 tahun ini diketahui sebagai pemilik dari sembilan plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu (SS), hasil penggerebekkan di sebuah rumah di Lingkungan Sampiang, Kelurahan Gianyar. Kepala BNNK Gianyar Sang Gede Sukawiyasa mengatakan IBNW diantar oleh salah satu tokoh ma-
syarakat Gianyar, Ngakan Rai. Dikatakan, tokoh masyarakat ini sekaligus yang membantu membujuk IBNW agar mengikuti proses hukum dengan baik. ‘’Dengan kesadaran sendiri atas bujukan tokoh masyarat, pelaku pemilik sembilan klip SS ini akhirnya menyerahkan diri kepada petugas,’’ ujar Sukawiyasa saat jumpa pers, Kamis (1/11) kemarin. Kepada petugas, IBNW mengakui sebagai pemilik sekaligus pengedar barang haram itu. Hanya dari mana sumber barang tersebut, tersangka belum mau mengungkapkan. ‘’Ini masih
Bali Post/kmb35
TERSANGKA - Kepala BNNK Gianyar Sang Gede Sukawiyasa menunjukkan tersangka pengedar narkoba.
kami selidiki dan kembangkan, termasuk untuk mengungkap jaringannya,’’ terang Sukawiyasa. Sukawiyasa mengatakan, IBNW mengakui sembilan klip SS siap edar itu miliknya. Masing-masing paket seberat 0,08 gram neto. ‘’Total keseluruhan BB diduga narkotika jenis methampetamine/sabu itu seberat 2,43 gram bruto atau 0,72 gram neto,’’ katanya. Ketika diinterogasi, tersangka IBNW mengaku sebatas mengedarkan SS di wilayah Gianyar. Parahnya, tersangka IBNW turut mengajak istri tercintanya, DM, untuk bersama-samaa menggunakan barang haram itu. Sehingga ketika dites urine, hasilnya positif mengandung kandungan zat amphetamine. ‘’Pengakuan istrinya, pernah diajak pakai SS pada 30 September lalu. Hanya sekali,’’ ujar Sukawiyasa. Kendati demikian, hingga kemarin BNNK Gianyar menetapkan DM sebatas sebagai saksi dan selanjutnya akan direhabilitasi. Terkait status DM sebagai ibu yang sedang menyusui anak balitanya yang berusia 1 tahun 8 bulan, Sukawiyasa memastikan balita itu tidak terkontaminasi. ‘’Anaknya
tidak masalah, tidak ada kontaminasi,’’ tegasnya. Keduanya saat ini masih dalam penahanan BNNK Gianyar. Namun, DM masih diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya yang masih balita. Hanya malam hari balita tersebut harus pulang sementara ibunya menginap di Kantor BNNK Gianyar dalam pengawasan. Terhadap tersangka IBNW, dipasangkan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini berawal dari informasi masyarakat sekaligus pemetaan wilayah yang rawan peredaran gelap narkoba. Saat digeledah di rumahnya di Banjar Sampiang, Kelurahan Gianyar, Selasa (29/10) sore, tersangka IBNW tidak ada. Tim Berantas BNNK Gianyar hanya bertemu dengan istri tersangka (DM) berikut barang bukti sembilan paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar. Terpaksa sang istri digelandang ke Kantor BNNK Gianyar berikut barang bukti. (kmb35)
PT Indonesia Power sebagai salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) melakukan penangkaran tukik dan pendampingan terhadap Kelompok Saba Asri, Desa Saba, Blahbatuh. PT Indonesia Power juga melakukan pelepasan lebih dari 200 ekor tukik di Pantai Saba, Kamis (1/11) kemarin. Manager Indonesia Power UP Bali IGAN Subawa Putra mengatakan, pihaknya mempunyai kegiatan sebagai CSR pada Kelompok Saba Asri yang berdiri sejak 2014 ini. Bahkan CSR ini sudh diberikan sejak 2016. ‘’Sejak 2016 kami melakukan pendampingan di sini, dan itu akan berlanjut hingga lima tahun ke depan,’’ ujarnya. Menurut Subawa Putra, pendampingan itu dilakukan dengan harapan Kelompok Saba Asri bisa mandiri dalam melakukan penangkaran penyu. Apalagi penyu merupakan spesies langka dan dilindungi sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 serta PP Nomor 7 Tahun 1999.
‘’Penyu ini jumlahnya sudah langka dan hampir punah. Kami punya kewajiban ikut serta menjaga kelestarian penyu dan ekosistemnya di laut,’’ katanya. Selain pendampingan, PT Indonesia Power juga memberikan bantuan peralatan seperti pompa air, hingga tong sampah, termasuk juga bantuan pakan untuk tukik yang ada di penangkaran Saba Asri, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh. ‘’Kami berharap masyaraat khususnya lingkungan pendidikan dapat memahami pentingnya menjaga hewan langka ini,’’ jelasnya. Sementara itu, pengelola Saba Asri Made Kikik menyampaikan terima kasih atas berbagai bantuan PT Indonesia Power, karena telah banyak membantu konservasi penyu di Kelompok Saba Asri. ‘’Selama ini kami masih banyak kekurangan, khususnya terkait pakan penyu, namun sudah mendapat bantuan dari PT Indonesia Power,’’ katanya. Menurut Kikik, pihaknya se-
lama ini melakukan pelepasan tukik secara berkala. ‘’Biasanya dilihat pusarnya kalau sudah tertutup, sudah bisa makan, bisa berenang, dipastikan di laut bisa cari makan sendiri, paling ideal itu tukik berusia tiga bulan. Itu sudah bisa menghindari predator,’’ katanya. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air Kementerian Lingkungan Hidup Nety Widayanty memberikan apresiasi atas kepedulian PT Indonesia Power terhadap penyu. ‘’Kami apresiasi karena suda menginisiasi kegiatan ini,’’ ujarnya. Nety Widayanty mengatakan, konservasi sangat dibutuhkan, mengingat populasi penyu yang terus berkurang. Ia meminta penyebaran pemahaman lebih luas, terkait pentingnya menjaga penyu. ‘’Masyarakat dan anak-anak sekolah itu penting diimbau, sehingga masyarat umum sampai anak-anak ini paham terkait konservasi penyu,’’ tegasnya. (ad038)
BERFOTO - Jajaran PT Indonesia Power berfoto bersama seusai melakukan pelepasan tukik di Pantai Saba, Kamis (1/11) kemarin.
Telepon Penting gianyar Kantor Bupati DPRD
BPBD PMK
- 943056
Kantor Satpol PP
- 944436
- 943144
RSUD Sanjiwani
- 943020
- 7844717/7844718
- 943113
PDAM
KPA Gianyar
- 944225/943233
- 942184
JEMBRANA
10
Jumat Umanis, 2 November 2018
Buruh Temukan Tengkorak Manusia di Hutan Cekik
Isu Penculikan Anak Resahkan Warga
Petugas Satpol PP Lakukan Patroli di Sekolah
Negara (Bali Post) – Maraknya isu penculikan anak belakangan ini membuat warga di Jembrana resah. Orangtua diharapkan lebih waspada dan mesti mengawasi putra-putrinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi itu, petugas Satpol PP Jembrana mengerahkan personelnya guna melakukan patroli di sejumlah sekolah, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD). Dari pengamatan, Kamis (1/11) kemarin di sejumlah TK, petugas Satpol PP melakukan pengamanan di luar sekolah saat jam pulang. Selain ikut membantu mengatur lalu lintas, mereka juga mengawasi aktivitas para siswa di masing-masing sekolah. “Memang kami siagakan (personelred) di sana. Untuk antisipasi saja. Personel melakukan patroli naik sepeda gayung. Mereka menyambangi TK saat jam pulang,” ujar Kepala Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budi. Kehadiran petugas Satpol PP ini diharapkan memberikan rasa aman kepada para orangtua. Begitu pula memberikan pelayanan agar jalur lalu lintas tidak krodit dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi belakangan muncul isu penculikan anak yang meresahkan warga, termasuk di kalangan orangtua siswa. Menurutnya, pelayanan ini dilakukan di sejumlah sekolah PAUD di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana. Pihaknya selama ini memang menyiagakan personel yang melakukan patroli di sekitar Kota Negara dengan naik sepeda gayung. Mantan Lurah Gilimanuk ini berharap warga agar tenang dan menyikapi dengan bijak informasi di masyarakat. Pihaknya berupaya melakukan pelayanan, pengawasan di sekitar areal sekolah. Dengan harapan warga tetap merasa aman. Beberapa orangtua siswa belakangan ini sudah terlihat sangat waspada. Itu terlihat dari mereka rela menjemput anaknya saat pulang sekolah meskipun harus meninggalkan pekerjaan. Di beberapa sekolah, baik PAUD maupun SD, kini ramai orangtua untuk jemput anaknya. (kmb26)
Bali Post/olo
PATROLI – Petugas Satpol PP Jembrana melakukan patroli dengan bersepeda dayung ke sejumlah PAUD guna memberikan rasa aman kepada siswa-siswi.
Telepon Penting jembrana RSU Negara Pemkab Jembrana DPRD Jembrana KODIM 1617 Jembrana KPU Jembrana Kejari Negara Piket Kejari Negara Piket PN Negara
(0365)41006/41806 (0365) 41210 (0365) 41039 (0365) 41025 (0365) 3944 (0365) 41165 (0365) 41164 (0365) 41204
Korban Diduga Warga Dangin Tukadaya
Bali Post/kmb
JUNJUNG - Salah satu warga Desa Tukadaya, Jembrana terlihat menjunjung air usai mencarinya di sungai.
Lima Dusun di Desa Tukadaya Krisis Air Bersih
Negara (Bali Post) Sejak sebulan belakangan ini warga Desa Tukadaya, Jembrana mengalami krisis air bersih. Bahkan, tercatat ada lima dusun. Salah satunya Dusun Sarikuning. Untuk mendapatkan air, warga Tempek IV dan V pun harus rela datang ke sumber air, meski memiliki debit yang kecil. Kondisi ini membuat warga rebutan untuk mendapatkan air. Ketut Luwih, salah satu warga Tempek IV, Kamis (1/11) kemarin mengaku harus berjalan kaki ke sungai untuk mendapatkan air minum. Apalagi jaraknya begitu jauh. Tidak adanya air membuat mereka juga jarang mandi. “Kasihan menantu saya patah tulang, tapi kadang-kadang tidak mandi. Dapat air untuk masak dan minum saja sudah syukur,” katanya. Nenek ini menjelaskan sebagian warga terpaksa mencari air ke sungai. Atas kondisi ini, ia melalui cucunya sudah sempat melapor ke Perbekel Tukadaya untuk mendapat bantuan air bersih.
Namun hingga kini bantuan air bersih belum juga datang. Tak hanya itu, krisis air bersih juga dialami warga Dusun Pangkung Jajang, Desa Tukadaya. Putu Sumarti, salah seorang warga tampak menjunjung ember usai mencari air ke sungai. “Susah mendapatkan air sekarang. Untuk mandi kadang kami ke selatan (di rumah bajang). Di sana masih ada air,” katanya. Sementara Perbekel Tukadaya Made Budi Utama saat dikonfirmasi membenarkan ada lima dusun di desanya mengalami krisis air. Pihaknya sudah mengajukan
bantuan ke Pemkab Jembrana atau ke BPBD. “Sudah ada bantuan air setiap hari 2 sampai 3 tangki dan itu kami bagi-bagi. Tapi wilayah kami sangat luas jadi tidak semua bisa diatasi. Tapi kami coba membantunya,” terangnya. Di pihak lain, Kepala Pelaksana BPBD Jembrana I Ketut Eko Susila Pramana menjelaskan untuk mendapatkan bantuan air bersih harus ada surat dari perbekel setempat. Sebab surat itu jadi acuan atau dasar untuk mendapatkan air di PDAM Jembrana. “Kami kerja sama dengan PDAM,” tandasnya. (kmb)
Negara (Bali Post) – Warga di sekitar Gilimanuk, Kamis (1/11) kemarin dikejutkan dengan adanya penemuan kerangka dan tengkorak manusia di hutan Cekik, Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Kerangka dan tengkorak ini pertama kali ditemukan sejumlah buruh yang sedang memangkas semaksemak di tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan sementara, kerangka dan tengkorak manusia itu diduga warga dari Dangin Tukadaya, Jembrana bernama Ketut Sudarna (63). Namun, untuk memastikannya, pihak kepolisian dari Polres Jembrana dan Polsek Kawasan Gilimanuk masih terus melakukan pendalaman. “Dugaannya memang seperti itu. Sebab, dari barang bukti yang ditemukan di sekitar TKP, korbannya mengarah ke Ketut Sudarna. Tapi, kami masih menyelidiki lebih lanjut. Perlu waktu untuk memastikannya,” kata Kapolsek Kawasan Laut Gilimanuk Kompol Nyoman Subawa kemarin. Ia menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polres Jembrana guna mencari titik terang terkait siapa sebenarnya korban ini. Diakui memang ada warga sempat datang ke Polsek dan mengaku sebagai anak korban. Warga itu adalah Gede Widiarsana. Widiarsana mengaku setelah mendapat kabar ada penemuan kerangka dan tengkorak manusia di hutan Cekik, ia langsung mencari informasi secara detail. Apalagi, sesuai barang bukti yang ditemukan, Widiarsana semakin yakin bahwa itu adalah ayahnya. Lebih lanjut dikatakan, barang bukti yang ditemukan di TKP yakni STNK motor Honda Supra Fit DK 4699 WO atas nama Kadek Wiarmita, warga Desa Dangin Tukadaya, Jembrana, sandal warna hijau, ponsel merek Samsung dan dompet berisi kartu jaminan kesehatan. “ N a h , d a r i k a r t u j a m inan kesehatan inilah yang menguatkan kalau korban ini adalah Ketut Sudarna. “Kami menyarankan kepada keluarga korban untuk berembuk di rumah. Kalau memang nanti untuk kepastian harus tes DNA, kami persilakan,” ujarnya. Akan tetapi, pihaknya beserta jajaran Polres Jembrana saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Semua
kerangka, tengkorak dan barang buktinya sudah diamankan dan masih diidentifikasi. “Selain menyelidiki penemuan ini, kami sudah memeriksa beberapa saksi. Termasuk juga para buruh yang menemukan pertama kali,” terangnya. Sementara salah satu buruh, Made Wijana (48), mengaku saat melakukan perabasan semak-semak, dirinya terkejut setelah melihat tengkorak manusia. Awalnya, ia mengira itu tengkorak kera. Setelah dilihat secara seksama, dipastikan itu merupakan tengkorak manusia. Ia pun memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Wijana dan rekan-rekannya kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Ia kembali menemukan kerangka lainnya seperti tulang paha. Lokasi antara satu tulang dengan lainnya sekitar 50 meter. Selain itu, mereka juga menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban seperti sandal dan ponsel serta STNK sepeda motor. Penemuan ini selanjutnya dilaporan ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk. Polisi pun langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Menghilang Dua Tahun Di pihak lain, Widiarsana meyakini kerangka dan tengkorak manusia itu merupakan ayahnya. Ayahnya dikatakan menghilang sejak dua tahun lalu. Ia menceritakan saat itu usai sembahyang mereka kumpul-kumpul. Ayahnya pamitan untuk jalan-jalan. Namun sampai malam tidak kunjung kembali. Sempat dihubungi melalui ponselnya dan dijawab sedang ada di hutan, namun tidak diketahui di hutan mana. Setelah dihubungi lagi, ponselnya sudah tidak aktif hingga akhirnya sejak dua tahun belakangan ini tidak ada kabar. Keluarga sudah pernah melaporkan kehilangan orangtua ke Polres Jembrana. Setelah dilakukan pencarian saat itu, namun hasilnya nihil. “Setelah mengecek STNK, sandal, dompet dan ponsel yang ditemukan di TKP, saya yakin ini ayah saya. Tapi, kami koordinasi dulu dengan Polres Jembrana. Kami ikhlas jika itu memang ayah kami. Kami akan berembuk keluarga untuk upacara pengabenannya,” katanya. (kmb26)
Serahkan Ratusan Ekor Kambing
Bupati Artha Minta Libatkan KK Miskin SETELAH sepekan dikarantina dan telah dinyatakan sehat oleh tim kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jembrana, ratusan ekor kambing diserahkan kepada kelompok ternak yang tersebar di Kabupaten Jembrana. Ratusan kambing unggul jenis Etawa diserahkan langsung Bupati Jembrana I Putu Artha, bertempat di areal karantina hewan Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kamis(1/11) kemarin. Di hadapan penerima bantuan, Bupati Artha minta agar semua kelompok agar mengajak anggotanya yang berasal dari warga miskin. “Sasaran bantuan yang kita berikan kepada masyarakat tentu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Untuk itu, saya minta kepada semua kelompok ini
agar melibatkan anggotanya yang berasal dari warga miskin. Dengan semakin banyak dilibatkan, tentu warga miskin akan semakin berkurang,“ ujarnya. Selain itu, Bupati Artha juga minta agar kelompok penerima benar-benar menjaga dan memelihara bantuan itu dengan sebaikbaiknya. “Anggaran pemerintah yang kita gelontorkan kepada kelompok ternak kambing ini cukup besar. Hal ini disebabkan bantuan itu mulai dari pengadaan bibit, obat-obatan, termasuk pembuatan kandangnya. Untuk itu, kami harapkan kepada semua anggota kelompok agar benar-benar dapat memelihara ternaknya sehingga nantinya dapat berkembang biak dengan cepat. Jika dalam perjalanan ditemukan adanya kendala terkait masalah kesehatan segera
koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jembrana,“ tegasnya. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jembrana I Wayan Sutama mengaku bantuan kambing yang diserahkan sebayak 572 ekor. “Bantuan hewan ternak ini diserahkan kepada 13 kelompok yakni 4 kelompok di Kecamatan Pekutatan, 3 kelompok di Kecamatan Mendoyo dan masing-masing 2 kelompok lainnya di Kecamatan Jembrana, Negara dan Kecamatan Melaya. Setiap kelompok menerima 40 ekor kambing betina dan 4 ekor kambing jantan,” ujarnya. Sementara salah seorang penerima bantuan, I Wayan Sukrayasa asal Dusun Bangli, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo mengaku bangga dan berterima
kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Jembrana, “Saya sangat berterima kasih kepada Pemkab Jembrana, dalam hal ini Bapak Bupati atas bantuan yang telah diberikan,“ ucapnya. Sukarya dan yang lainnya berjanji akan merawat dan memelihara kambing yang diterimanya itu dengan baik. “Dulu sekitar tahun 1990, saya memang pernah pelihara kambing, namun saat itu harganya sangat murah. Bahkan kambing yang saya pelihara saat itu jenisnya kambing kacang. Tentu sangat tidak mendapatkan hasil, apalagi menambah pendapatan. Sekarang bibitnya bagus, jenis unggul dan harganya juga menjanjikan. Makanya saya sangat tertarik lagi untuk pelihara kambing bersama anggota kelompok,“ imbuhnya. (ad039)
Dalami Kasus Komplotan Gendam
Penyidik Libatkan Penerjemah Bahasa Mandarin Negara (Bali Post) Guna mematangkan penyidikan dalam pengembangan kasus pengungkapan pelaku gendam atau hipnotis, penyidik Satreskrim Polres Jembrana mengaku akan menghadirkan penerjemah bahasa Mandarin. Hal ini dilakukan mengingat, dari tujuh tersangka yang ditangkap, tiga di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. “Ya...nanti kita akan melibatkan penerjemah supaya lebih memudahkan dalam pemeriksaan para tersangka, terutama yang asal Tiongkok,” kata Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Yusak A Sooai, Kamis (1/11) kemarin. Ia menjelaskan pihaknya sedikit kesulitan dalam memeriksa tersangka. Sebab, mereka (tersangka asal Tiongkok) tidak begitu tahu bahasa Indonesia. AKP Yusak menerangkan hasil pemeriksaan lanjutan, diketahui kalau para tersangka ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Tiga tersangka asal Tiongkok ini mengaku warga miskin di negaranya dan bekerja sebagai buruh. Sedangkan, empat tersangka lain-
Bali Post/kmb
DIGIRING - Para tersangka penipuan dengan modus gendam atau hipnotis saat digiring ke sel tahanan Polres Jembrana. nya mengaku sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. “Jika melakukan aksi penipuan, baru mereka datang ke Indonesia,” Ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Reskrim Polres Jembrana terus mengembangkan kasus pengungkapan komplotan pelaku penipuan dengan modus gendam
atau hipnotis. Tujuh tersangka yakni MS alias Emma (39) asal Banyuwangi, DIH (38) asal Purworejo, Jawa Tengah, MU (33) asal Tanjung Pinang, TFK (27) asal Tangerang dan tiga warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yakni HP (37), CC (38) dan CA (31), telah ditahan. (kmb26/kmb)
TINJAU – Bupati Jembrana I Putu Artha saat meninjau kambing yang akan diserahkan kepada kelompok penerima, Kamis (1/11) kemarin. Kambing-kambing ini merupakan bantuan dari Pemkab Jembrana.
KARANGASEM
Jumat Umanis, 2 November 2018
11
Macet karena Tinta Habis
Dipinjami Tinta, Cetak E-KTP Normal
Amlapura (Bali Post) Pelayanan pencetakan eKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Karangsem, sempat macet akibat tinta untuk mencetak e-KTP habis. Akan tetapi, sekarang ini pencetakan mulai bisa kembali dilakukan setelah dapat meminjam tinta dari pemerintah pusat. Kepala Disdukcapil Karangasem Nyoman Sumidia, Kamis (1/11) kemarin mengungkapkan, jika sebelumnya pencetakan e-KTP, memang sempat tidak bisa dilakukan, menyusul persediaan tinta untuk mencetak e-KTP, habis. Kendati tinta habis, pihaknya tidak berani lagi meminjam tinta di kabupaten/kota. Alasannya, sudah banyak meminjam. di luar. Sebab, APBD Perubahan itu tidak disahkan, sehingga jika meminjam lagi pihaknya sulit
mengembalikan akibat tidak punya anggaran. “Memang pencetakan e-KTP itu sempat terhenti sekitar sepekan lebih akibat stok tintanya habis,” ucapnya. Sumidia menambahkan setelah pencetakan itu tidak bisa dilakukan akibat tidak ada tinta, akhirnya pihaknya mengajukan surat permohonan ke provinsi dan ke pusat. Setelah diajukan, akhirnya pusat menyetujui yang difasilitasi Provinsi Bali, yang kemudian meminjamkan tinta untuk Karangasem. “Setelah diajukan ke pusat, akhirnya pusat meminjamkan delapan buah tinta. Dan sekarang, pencetakan e-KTP itu sudah kembali normal. Dari delapan buah tinta bantuan pusat itu yang masih tersisa dua buah,’’ katanya. Pihaknya kembali mengajukan pinjaman tinta dengan
jumlah yang sama, delapan buah. Saat ini sedang diproses. “Semoga kembali dikasi lagi meminjam tinta itu,” ujarnya. Karena ketersedian tinta itu sedikit sementara ini pencetakan difokuskan di Dinas. Masing-masing tidak bisa melakukan pencetakan. Pencetakan e-KTP itu diprioritaskan kepada pemohon baru. Bagi warga yang sudah sempat memiliki e-KTP, namun hilang maupun ada perubahan, maka diberikan surat keterangan (suket) sebagai pengganti e-KTP itu. Data terakhir e-KTP yang akan dicetak untuk 2.360 orang. Dikatakan jumlah ini akan terus bergerak, karena proses perekaman e-KTP itu terus dilakukan. Sebab, pelayanan jemput bola ke desadesa maupun ke sekolahsekolah terus dilakukan oleh petugas. (kmb41)
Bali Post/kmb41
SIDAK GALIAN C - Satpol PP Karangasem dan Provinsi Bali saat melakukan sidak di salah satu usaha galian C yang tak berizin. Pemerintah meminta bagi pengusaha yang belum mengantongi izin supaya segera mengurus izin tersebut.
PAD Hilang Rp 50 Miliar Per Tahun
Pengusaha Galian C Ilegal Diminta Urus Izin
Bali Post/kmb41
CETAK E-KTP - Petugas Disdukcapil saat melakukan pencetakan e-KTP, Rabu (31/10).
Kasus Dana LPD Sega Masuk Tahap Dua
Tersangka Segera Dilimpahkan ke JPU Amlapura (Bali Post) Kasus penyalahgunaan dana LPD Sega, Kecamatan Abang tahun 2003-2010 sudah masuk tahap kedua penyidikan. Dengan demikian, itu artinya berkas, barang bukti, berikut tersangkanya atas nama Wayan Sumadiyasa, akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karangasem Nyoman Sucitrawan melalui Kasi Pidana Khusus Andri Kurniawan mengatakan pelimpahan tahap kedua sudah dilakukan Rabu (31/10) siang. Karena itu, dalam waktu dekat ini, tersangka secepatnya akan dilimpahkn ke pengadilan untuk segera men-
jalani proses pengadilan. “Kemungkinan tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan tersangka kasus penggelapan dana PNPM Rendang Wayan Murniati (47) dan Ketut Wartini,” kata Kasipidsus Andri Kurniawan, Kamis (1/11) kemarin. Kurniawan menambahkan terkait berkas tersangka, barang bukti, dan lainnya tidak ada yang kurang. Pihaknya berharap, proses lanjutan mengacu mekanisme, kemudian bisa dilanjutnya pada tahap berikutnya. Sehingga tersangka bisa segera diadili. Tersangka yang menggelapkan dana LPD itu tampak pasrah saja. Dia meminta segera
menjalani proses persidangan. Pihak kejaksaan telah menunjuk lima orang JPU terkait kasus LPD. Koordinator JPU adalah Anak Agung Ngurah Jayalentara yang akan didampingi empat orang anggota, antara lain Tripta, Nur Apriliyanto, dan Made Santiawan. “Waktu persidangan menunggu dari Pengadilan Tipikor,” imbuhnya. Pria asal Yogyakarta itu menambahkan, I Wayan Sumadiyasa yang menjabat Ketua dan Bendahara LPD ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan Agustus 2018. Mereka ditahan kejaksaan sejak Kamis (13/9) lalu. Untuk sementara statusnya sebagai tahanan titipan di Lapas Karangasem. (kmb41)
Kasus Korupsi Dana PNPM di Rendang
UPK Diminta Perketat Salurkan Pinjaman
ditemukan titik terang, akhirnya yang diduga korupsi itu dilaporkan ke pihak kepolisian. ‘’Kita juga sempat memanggil mereka untuk diberikan pembinaan. Pemanggilan itu kita lakukan setelah tim monitoring diturunkan ke masing-masing kecamatan. Setelah dapat informasi dari staf bahwa ada hal seperti itu, maka kita lakukan pemanggilan tersebut. Di sini kita berikan prmbinaan supaya yang bersangkutan bisa mengikuti kewajibannya, yakni mengembalikan bunga atau membayar kredit pinjaman itu,’’ jelasnya. Agar kasus tersebut tidak sampai terulang lagi ke depannya, pihaknya meminta supaya petugas Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) agar lebih ketat terkait proses penyaluran pinjaman. Karena di dalam UPK ada kelembagaan-kelembagaan seperti tim verifikasi, tim pemutus kredit dan badan penKEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat gawas. Mereka itu memiliki peran sebelum dan Desa (DPMD) Komang Agus Sukasena pinjaman itu diberikan kepada warga yang menjelaskan, dana itu merupakan banmengajukan pinjaman. Jadi, sebelum tuan pemerintah pusat. Sebelum tahun memberikan pinjaman itu diharapkan 2004-2009 dana itu diberikan nama ada verifikasi ketat dari kelembagaan Progran Pengembangan Kecamatan di dalamnya. Sehingga mereka dapat (PPK). Setelah tahun 2010, nama PPK mengetahui apakah seseorang atau itu berubah menjadi Program Nasional lembaga itu memang layak diberikan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pinjaman atau tidak. Pedesaan (PNPM). ‘’Jadi setiap tahun‘’UPK kini harus lebih ketat nya dana itu digelontorkan pemerdalam penyaluran pinjaman keintah pusat. Peruntukan dana itu pada warga yang mengajukan untuk infrastruktur dan juga pinjaman. Mekanisme verpemberdayaan peremifikasi kepada calon pempuan melalui simpaninjam harus lebih ketat pinjam. Jumlah angka lagi. Hal itu sebenarnya batuan yang diberikan bukan kasus pertama kabervariasi,’’ ujarnya. linya. Sebelumnya kasus Pihaknya sangat menyayangserupa pernah terjadi di kan adanya kasus korupsi antaranya di Sidemen dan dana PNPM ini. Sebelum Manggis. Namun, ke depara tersangka itu dipannya harus bisa dijadilaporkan ke pihak kekan renungan dan juga polisian, sejatinya yang pelajaran, sehingga tidak bersangkutan sempat disampai kasus seperti ini panggil Muspika setempat terjadi lagi di kecamatan terkait kasus itu. MungBali Post/kmb41 lainnya,’’ pinta Sukasena. kin, karena di sana tidak Komang Agus Sukasena (eka)
Munculnya kasus tidak pidana korupsi dana PNPM yang melibatkan dua orang di Kecamatan Rendang, sangat disayangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Komang Agus Sukasena. Guna mencegah terulangnya kasus serupa maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Rendang itu diminta agar lebih ketat penyaluran pinjamannya. Sebab, kasus seperti ini sebelumnya juga sudah sempat terjadi di kecamatan lainnya. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah efektif yang harus dikondisikan untuk mencegah kasus korupsi seperti itu?
Terbitkan Intruksi Bupati Berdasarkan LO Kejaksaan itu Bupati Karangasem menerbitkan instruksi Bupati Karangasem No. 2 Tahun 2018. Dalam rangka permohonan izin usaha galian C ke Pemprov Bali, organisasi perangkat daerah
di Karangasem itu sudah bisa menerbitkan rekomendasi atau izin, seperti izin pemanfataan ruang (IPR) atau pun izin lainnya. ‘’Nantinya kalau usaha galian C itu sudah berizin, pajaknya sudah pasti dibayar, kita harapkan PAD di Karangasem bisa meningkat,’’ kata Adnya Mulyadi. Di lain pihak, Kajari Amlapura yang diwakili Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Helmy Hidayat mengatakan, pihaknya mengkaji saat ada pengajuan permohonan LO dari pihak Pemkab Karangasem. Ternyata diketahui PAD Karangasem, itu terendah di Bali. Ada ekspolitasi alam berupa galian C. Kemudian jika tanpa izin, tentunya tanpa kendali. Hal itu jelas tidak bisa dikendalikan pemerintah. “Jika usaha penggalian itu tidak dikendalikan pemerintah, akhirnya alam rusak. Tentunya
yang rugi juga masyarakat. Karena itu, antara eksplorasi dan eksploitasi harus berjalan seimbang, dan nantinya PAD bisa meningkat di Karangasem, sehingga ujung ujungnya pembangunan bisa lebih dinamis,” ujarnya. Pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral Pemprov Bali Wiratma mengatakan, pengajuan izin, itu hendaknya disertai laporan kegiatan sebelumnya. Misalnya, mengajukan izin penggalian empat hektar, kondisi terkini petanya itu sedang dibuat, jadi luasnya masih seberapa. Terkait potensi galian C itu juga bagaimana. Salah seorang pengusaha galian C, Gusti Lanang Taman, bertanya kepada Kepala DPMPTSP Laba Erawan apakah permohonan izin miliknya yang sudah disidangkan April lalu dan permohonannya yang sudah lewat enam bulan. Jadi, apakah hal itu bisa dilanjutkan, ataukah harus memproses kembali izin baru? Laba Erawan mengatakan, berkas permohonan izin yang masih ada, itu akan dicek lagi. Namun, yang sudah lewat itu hendaknya agar diperbaiki. Kemudian yang masih berlaku, bisa langsung dilampirkan sebagai dasar pengajuan izin baru. (kmb41)
Kepala Instalasi Humas RSUD Karangasem Gedy Dedy Artho mengungkapkan hal itu, Kamis (1/11) kemarin. Menurutnya, sampai saat ini pihak rumah sakit memang masih kekurangan sejumlah dokter spesialis. Rumah sakit baru punya dokter spesialis penyakit dalam, bedah umum, kulit kelamin, saraf, THT, obstetri dan gynekologi (SpOG), jiwa, anak, rehabilitasi medik, radiologi, forensik, patologi anatomi, patologi klinik, bedah ortopedi dan dokter spesialis mata. ‘’Kita masih kekurangan dokter spesialis bedah mu-
lut. Untuk subspesialis yang masih kurang seperti bedah digestive, bedah saraf, bedah urologi dan sub lainnya,’’ ucapnya. Karena kekurangan dokter spesialis itu, kata Dedy Arto, sementara memaksimalkan dokter spesialis yang ada. Tetapi, jika memang pasien yang berobat itu memerlukan penanganan lebih intensif atau lanjut, maka pihaknya akan merujuk pasien ke RS yang mempunyai dokter spesialis yang dibutuhkan. ‘’Artinya rujukannya berjenjang dari RS tipe C ke Tipe B. Dari tipe B ke A,’’ katanya. Saat ini RSUD Karan-
gasem masih termasuk tipe C. Hal itu disebabkan pihak rumah sakit belum memiliki beberapa dokter spesialis, sehingga belum bisa naik ke tipe B. Memang ada rencana naik ke tipe B, namun belum bisa. Pihak rumah sakit juga masih memikirkan matang jika ingin naik kelas. Masih banyak diperlukan SDM. ‘’Jadi kekurangan dokter spesialis itulah yang menghambat kita naik ke tipe B,’’ jelas Dedy Artho. Apakah tidak ada rencana merekrut dokter spesialis yang masih kurang? Sejauh ini, kata Dedy Artho, belum ada dokter yang berminat. (kmb41)
Amlapura (Bali Post) Usaha galian C ilegal alias tidak memiliki izin di Karangasem dinilai relatif banyak. Akibat tidak memiliki izin, pemerintah daerah tidak bisa memungut pajak kepada pengusaha yang punya usaha galian C itu. Akibatnya, sekitar Rp 50 miliar setahun pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem itu hilang. Atas kondisi itu pemerintah meminta supaya para pengusaha galian C yang belum mengantongi izin agar segera mengurus izin tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karangasem I Wayan Putu Laba Erawan, Kamis (1/11) kemarin, saat sosialisasi pengajuan izin usaha pertambangan batuan bukan logal (galian C) di Karangasem. Kepala DPMTSP itu mengungkapkan, pihaknya mempersilakan para pengusaha galian C yang selama ini tidak bisa mengajukan izin akibat terkendala batas ketinggian maksimal 500 meter, di atas permukaan laut, dipersilakan segera mengurus alias mengajukan izin. “Silakan mengurus izin. Bagi yang belum memiliki izin, sehingga usaha itu sudah jadi legal,” pintanya. Sekda Karangasem Gede Adnya Mulyadi menyampaikan, jika sehari sekitar 1.500 truk galian C tidak bisa dipungut pajaknya. Selama ini pajak galian C, itu ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Rp 75 ribu per meter kubik. Penyebab, galian C itu tidak bisa dipungut pajaknya dari transaksi galian C yang tak berizin. Sebab pernah ada temuan, sehingga pemkab tidak bisa memungut pajak dari tran-
saksi usaha yang tak berizin itu. Akhirnya sekitar dua tahun, pihak Pemkab Karangasem tak berani memungut pajak usaha galian C yang tak berizin itu. Keadaan itu kata Sekda, tidak boleh dibiarkan lebih lama lagi. Bupati Karangasem memohon legal opinion (LO) kepada Kejari Karangasem. Pertimbangan dibuatkan LO Kajari, sebab sesuai UU tentang Pengelolaan Batuan dan Logam sampai turunannya Perda RTRW Pemprov Bali sudah tidak mencantumkan batas ketinggian terkait penggalian tambang galian C itu.
Amlapura (Bali Post) RSUD Karangasem memang masih kekurangan dokter spesialis, sehingga diyakini ketika memberikan pelayanan kepada pasien masih kurang optimal, khususnya kepada warga yang sakitnya relatif berat. Sejumlah dokter spesialis kenyataannya masih kurang. Karena itu, jika ada pasien yang perlu penanganan dokter spesialis, tetapi belum ada di RSUD, maka pihak rumah sakit terpaksa merujuk pasein itu ke rumah sakit yang punya dokter spesialis yang memang dibutuhkan pasien itu.
RSUD Kurang Dokter Spesialis
KLUNGKUNG
12
Jumat Umanis, 2 November 2018
Ruang LPSE Diskominfo Tak Layak
TUNJUKAN - Wayan Parna saat menunjukkan alat server di ruang LPSE Kantor Diskominfo.
Uji Coba Berakhir, Rujukan ”Online” akan Dievaluasi Semarapura (Bali Post) Proses uji coba rujukan online telah tuntas pada 31 Oktober lalu. Selama proses uji coba lebih dari dua bulan, rujukan online dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menuai banyak kritik. Oleh karena itu, sistem rujukan online ini akan dievaluasi secara menyeluruh. Setelah BPJS Kesehatan menerima banyak masukan dari fasilitas kesehatan, pemerintah, peserta maupun pemangku kepentingan lainnya. Demikian disampaikan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Klungkung Endang Triana Simanjuntak, Kamis (1/11) kemarin. Banyak dampak dan peristiwa sepanjang masa uji coba sejak 15 Agustus hingga 31 Oktober 2018 ini. Hasil uji coba juga tidak menutup ada sejumlah hal yang harus dibenahi bersama. Misalnya, terjadi penumpukkan antrean pada beberapa rumah sakit kelas C dan D akibat masih ada rumah sakit yang tidak sesuai dalam meng-input jadwal praktik dan kapasitas. Selain itu, masih ada ketidaksesuaian mapping fasilitas kesehatan. “Keluhan peserta pun muncul karena harus berpindah rumah sakit,” kata Endang. Menyikapi persoalan itu, Endang menegas-
kan akan dilakukan evaluasi nasional uji coba rujukan online. Evaluasi melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Kesehatan, ADINKES, PERSI, ARSADA, ARSSI, ASKLIN, PB IDI, YLKI dan pihak lainnya di awal November ini. Sistem rujukan online ini dikatakan memasuki fase transisi dan evaluasi yang direncanakan selama sebulan. Dalam masa transisi dan evaluasi, BPJS Kesehatan bersama lembaga terkait akan mengawal perbaikan sistem rujukan online. Implementasi sistem rujukan online mengacu pada regulasi Permenkes 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang dalam waktu dekat akan dilakukan perubahan oleh Kementerian Kesehatan. Prioritas perbaikan sistem rujukan online meliputi pembenahan kapasitas dan mapping faskes. PB IDI dikatakan akan mendukung perbaikan kapasitas dalam hal penetapan waktu layanan pasien serta melengkapi kriteria kompetensi dokter spesialis/ subspesialis pada data HFIS. Mapping faskes akan didukung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, melalui koordinasi optimal antara BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan
setempat. Selama masa transisi dan evaluasi ini, proses rujukan tetap dilakukan secara online. Menggunakan aplikasi Pcare, Vclaim dan HFIS yang terkoneksi secara online. Peserta masih dimungkinkan untuk dirujuk ke rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi. “Diharapkan dalam fase transisi dan evaluasi ini penerapan rujukan online bisa disempurnakan agar semakin kuat,” tegasnya. Di luar dari kekurangan tersebut, Endang menambahkan sistem rujukan online ini sudah mampu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk disiplin menggunakan aplikasi PCare. Selain itu teredukasinya Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) untuk senantiasa melengkapi dan meng-update data kompetensi dan sarana. FKTP juga semakin mudah dalam menentukan tujuan rujukan karena Informasi jadwal praktik dokter spesialis/subspesialis yang lebih up to date serta terdapat tanggal pilihan berkunjung ke FKRTL. Hasil lain yang cukup memberikan dampak adalah terjadi pergeseran proporsi pelayanan yang biasanya menumpuk di rumah sakit kelas A dan kelas B, kini bergeser ke rumah sakit kelas C dan kelas D. (kmb31)
Kasus Penipuan Perekrutan CPNS
Bali Post/gik
Semarapura (Bali Post) Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klungkung nampak belum layak. Sebab, melihat fungsinya yang vital, ruangannya hanya disediakan di sudut sempit kantor tersebut, hanya memuat mesin server saja. Pihak Diskominfo menyampaikan untuk saat ini tak punya alternatif ruangan lain agar ruang LPSE bisa memenuhi 17 standar pusat. Kepala Diskominfo Klungkung Wayan Parna, Kamis (1/11) kemarin mengatakan, 17 standar tersebut, antara lain kebijakan layanan, pengorganisasian layanan, sumber daya manusia dan anggaran layanan. Ini sebagai standar dasar. Memasuki standar menengah, antara lain pengelolaan aset layanan, risiko layanan, pengelolaan layanan helpdesk, pengelolaan perubahan dan pengelolaan
kapasitas. Sementara untuk standar atas LPSE harus memenuhi standar pengelolaan kelangsungan layanan, pendukung layanan dan hubungan dengan pengguna layanan. Saat ini, LPSE setempat belum bisa memenuhi standar penuh. Untuk standar penuh ini, LPSE harus memenuhi standar pengelolaan keamanan perangkat, keamanan operasional layanan, keamanan server dan jaringan, pengelolaan kepatuhan dan standar penilaian internal. “Yang kelima ini (standar penuh), perlu verifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebab, melihat fungsi LPSE sebagai penyedia barang dan jasa secara elektronik,” kata Parna. Saat ini, Parna mengaku masih mengupayakan menyediakan ruangan yang lebih luas. Kemudian melakukan pemenuhan standar itu secara bertahap. Saat
ini, ruang LPSE itu hanya ruangan kecil yang bisa memuat mesin server saja. Belum ada pengamanan, dan standar lainnya. Padahal, server itu memegang kunci vital dalam memerankan fungsi LPSE. Penyiapan layanan LPSE ini, juga sebagai persiapan awal Diskominfo, untuk menyikapi kebijakan pemerintah daerah untuk mendirikan MPP (Mall Pelayanan Publik), supaya memenuhi 17 standar di atas. Terkait kebijakan itu, Diskominfo mendapatkan tugas untuk mempersiapkan seluruh perangkat IT-nya. Termasuk bandwith jaringan internet. Sebab, nantinya seluruh pelayanan publik akan dipusatkan di MPP ini, baik yang menyangkut Disdukcapil, perizinan, kejaksaan, polisi, pajak, layanan bank, SIM hingga PDAM dan layanan publik lainnya. “Rencananya, sesuai instruksi bupati, tahun depan MPP itu dirancang sudah ada. (kmb31)
Kunjungan ke RSUD Anjlok
Antisipasi Dokter ”Bolos”, Bupati Suwirta Keluarkan Instruksi Semarapura (Bali Post) Gara-gara sistem rujukan berjenjang secara online, pelayanan kesehatan menjadi gaduh. Kini, imbas lainnya adalah jumlah kunjungan pasien anjlok hingga 30 persen. Situasi ini membuat dokter dan paramedis dikhawatirkan memiliki opsi lain untuk bekerja di tempat swasta lainnya saat jam kerja. Mengantisipasi hal tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengeluarkan surat instruksi kepada Direktur RSUD Klungkung untuk terus melakukan monitoring tenaga dokter dan paramedis, khususnya yang berstatus ASN. Direktur RSUD Klungkung dr. Nyoman Kesuma, Kamis (1/11) kemarin, mengaku sudah menerima surat instruksi tersebut. Sebagaimana isi surat tersebut, dia mengaku diminta Bupati Suwirta untuk mengawasi dokter atau paramedis berstatus ASN agar tidak mengambil praktik di RS/Klinik lain saat jam kerja. Sebab, selain akan mengganggu kinerja rumah sakit, perilaku demikian juga melanggar disiplin pegawai. Kesuma mengakui sebelumnya biasanya dokter itu praktik penuh di RSUD Klungkung hingga jam kerja usai. Tetapi dengan situasi sekarang, petugas medis cukup memiliki waktu lenggang. Ini bisa dilihat dari aktivitas beberapa klinik di rumah sakit. Rata-rata sekitar pukul 11.00 Wita, sudah sepi pasien. Bahkan, Klinik Penyakit Dalam yang biasanya ramai pasien hingga berakhirnya
layanan pukul 15.00 Wita, sekarang sudah sepi lebih awal. “Sekarang malah sebaliknya, sistem rujukan berjenjang secara online itu, membuat rumah sakit tipe C yang semua berstatus swasta menjadi padat pasien,” katanya. Inilah yang mengundang kekhawatiran, adanya potensi tenaga medis dan paramedis, terutama dokter spesialis di RSUD Klungkung yang berstatus ASN melakukan praktik di RS/klinik lain saat jam kerja efektif pegawai. “Sekali lagi, saya tekankan, ini hanya untuk jam efektif saja. Hari Senin sampai Jumat pukul 07.30 Wita hingga 15.00 Wita dan hari Sabtu pukul 07.30 Wita sampai pukul 13.00 Wita. Sementara di luar jam itu, kami tentu tidak bisa membatasi dokter untuk membuka praktik atau bertugas di rumah sakit swasta/klinik swasta lainnya,” tegasnya.
Saat ini jumlah dokter spesialis di RSUD Klungkung yang berstatus ASN berjumlah 36 orang dan dokter umum berjumlah 22 orang. Sementara petugas paramedis seperti perawat/bidan mencapai sekitar 300 orang. Jumlah dokter spesialis tersebut saat ini sudah kekurangan banyak. Sebab, di RSUD Klungkung sebagai rumah sakit tipe B, idealnya ada 62 dokter spesialis. Dia mengakui cukup sulit memenuhi kekurangan 26 dokter spesialis lagi, karena dokter spesialis pada umumnya lebih memilih bertugas di kota-kota besar, seperti di Kota Denpasar. Dimana, selain ada rumah sakit pemerintah, di sana juga ada banyak rumah sakit swasta. Sementara, sebelumnya Bupati Suwirta pernah menyampaikan kalau surat instruksi akan segera diedarkan. Ini berawal dari fakta yang ditemukan sendiri oleh Bu-
pati Suwirta, kalau ada oknum dokter yang “keluyuran” ke rumah sakit lain saat jam kerja dinasnya. Kalau ditemukan lagi ada sengaja berperilaku demikian, pihaknya tak segan akan mengeluarkan surat peringatan langsung pada oknum dokternya. “Ini demi kebaikan layanan kita. Jangan sampai ketika ada rujukan ke tipe C, dia (dokter) lari ke sana. Nanti ada rujukan ke tipe B dia lari ke sini. Nanti bersamaan rujukan, tidak ada dokter. Kami yang kena, ibu juga kena. Ini yang saya tidak mau terjadi, karena fakta di lapangan saat itu, demikian yang saya temukan,” katanya. (kmb31)
Bali Post/gik
dr. Nyoman Kesuma
Tiga Proyek Bermasalah di Nusa Penida
Putusan Hakim Dinilai Tak Adil, Rekanan Tak Boleh Garap Proyek Dua Tahun Kejari Banding Semarapura (Bali Post) Setelah Pengadilan Negeri (PN) Semarapura memvonis terdakwa I Wayan Kicen Adnyana dengan hukuman setahun penjara, Kejari Klungkung akhirnya melakukan upaya banding. Sikap tersebut ditegaskan Kasi Pidana Umum (Pidum) Ahmad Fattahilla, Kamis (1/11) kemarin. Langkah hukum itu ditempuh setelah pihaknya menilai putusan hakim tidak adil. Memori banding sudah disiapkan untuk selanjutnya diajukan kembali ke PN Semarapura, sebelum persidangan tingkat banding dilakukan di Pengadilan Tinggi Denpasar. Pihaknya memastikan tidak ada penambahan saksi dalam persidangan atau novum yang lebih menguatkan posisi Kejari Klungkung. “Kami ambil keputusan banding karena putusan majelis hakim belum ada rasa keadilan. Putusan pengadilan kurang dari dua per tiga dari tuntutan kami,” tegas Fattahilla yang sebelumnya bertugas sebagai jaksa fungsional di Jakarta Barat ini. Sebelumnya, Kicen Adnyana yang merupakan mantan anggota DPRD Klungkung ini divonis setahun penjara oleh Majelis Hakim PN Semarapura dalam sidang, Rabu (24/10) lalu atas kasus penipuan perekrutan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014. Vonis tersebut disampaikan ketua majelis hakim I Putu Gede Astawa. Terdakwa dinyatakan sah melakukan tindak pidana penipuan sesuai pasal 378 KUHP. Perbuatannya dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Hukuman yang menjeratnya itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Klungkung, selama dua tahun. Hakim berpendapat ada sejumlah hal yang meringankan, yakni selama mengikuti per-
sidangan terdakwa bersikap sopan, telah mengembalikan uang kepada korban, I Wayan Suda, warga Banjar Tambahan, Desa Jehem, Tembuku, Bangli sebesar Rp 100 juta dan tidak menikmati uang yang didapatkan sendirian. Sebelumnya, hakim membacakan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan terdakwa. Mulai dari awal komunikasi terdakwa dengan korban, penyerahan uang kepada mantan pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Muhammad Aknan Rahmadi dan Suntoro Hari Wibowo yang disebut-sebut sebagai kontraktor bisa meloloskan seleksi CPNS hingga pelatihan simulasi Computer assisted Test (CAT) untuk puluhan peserta di kediaman terdakwa Banjar Anjingan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan. Sementara Kicen Adnyana menyatakan menerima. Usai persidangan, mantan politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan laporan ke Polda Bali terhadap Suntoro Hari Wibowo dan Muhammad Aknan Rahmadi yang disebut turut menerima uang yang diserahkan pelamar CPNS. “Sudah setahun lebih laporannya. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Saya minta segera orang pusat itu diusut. Karena uang yang masih dibawa Rp 1,7 miliar. Saya merasa sangat kecewa,” imbuhnya didampingi penasihat hukumnya, Anak Agung Gede Parwata. Dalam kasus tersebut, untuk meloloskan anak I Wayan Suda sebagai CPNS di Provinsi Bali, Kicen Adnyana meminta supaya menyerahkan uang Rp 275 juta. Namun hal
tersebut tidak diikuti dengan bukti. Menyikapi itu, korban sempat meminta uangnya dikembalikan, namun tidak didapatkan seratus persen. Atas hal itu, langsung dilaporkan ke polisi pada 2017 dan kasusnya terus bergulir sampai ke meja hijau. Selain anak Suda, masih banyak peserta yang sempat menyetorkan uang yang jumlah keseluruhan mencapai miliaran rupiah. Untuk diketahui, Kicen Adnyana masih mendekam di penjara atas kasus korupsi dana hibah pembangunan merajan di kampungnya sendiri, sebesar Rp 200 juta. (kmb31)
Ahmad Fattahilla
Bali Post/gik
Semarapura (Bali Post) Pemkab Klungkung bersikap tegas atas pelaksana proyek jalan di Nusa Penida yang dinilai bekerja tidak profesional. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, para pelaksana proyek akhirnya dijatuhi sanksi. Selain di-blacklist juga dilakukan pemutusan hubungan kontrak. Pihak rekanan dipastikan tak diperbolehkan garap proyek seIndonesia selama dua tahun. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nyoman Susanta, Kamis (1/11) kemarin, menyampaikan persoalan ini sudah sempat dibahas dalam rapat Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), pekan lalu. Pertemuan melibatkan Bupati, Sekda, unsur Kejaksaan, Polres dan lainnya di ruang rapat bupati. Dari ULP juga hadir waktu
itu, sebelum DPRD Klungkung turun ke Nusa Penida, belum lama ini. Susanta menegaskan, dalam pertemuan tersebut, konsekuensi dari blacklist adalah pelaksana proyek tidak boleh mengambil pekerjaan selama dua tahun secara nasional. Ini sesuai dengan isi Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Barang dan Jasa. Karena daftar hitam itu akan diumumkan di portal nasional pemerintah pusat. Tidak hanya itu, konsekuensi lain dari sanksi blacklist adalah jaminan uang muka dari proyek tersebut juga harus dicairkan. Kalau proyeknya di atas Rp 2,5 miliar, maka uang mukanya sebesar 20 persen harus dikembalikan pihak bank penjamin rekanan tersebut. Pihak rekanan juga dikenakan denda. Sebab, setelah pemerintah daerah memberikan masa perpanjangan, pihak rekanan juga tak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum
menjatuhkan sanksi, Dinas PU sudah melakukan berbagai upaya. Misalnya, melakukan peringatan melalui rapat Show Cause Meetting (SCM). Di sana Dinas PU memberikan target penyelesaian untuk membuktikan kemampuan kontraktor tersebut. Mengenai nasib proyek tersebut, menurut Susanta, pekerjaan tiga akses jalan tersebut bisa dilanjutkan dengan menunjuk
langsung rekanannya atau memberikan kesempatan kepada rekanan cadangan yang sebelumnya sudah melakukan penawaran. Ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dengan melihat sisa waktu pengerjaan berikutnya. Pihaknya mengaku belum memutuskan itu. Sebab, langkah selanjutnya ini harus tetap dikaji lagi, dengan melihat sisa waktu sudah cukup mepet ini. (kmb31)
Jumat Umanis, 2 November 2018
BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS
13
IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS
Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris
: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post
LOWONGAN !Admin, SMA - S1, CV: hrdgatsu27@gmail.com
B.BP.001.10.18.0001301
Dicari PRT untuk Batubulan Vila Pribadi Gusti 08123806901
B.BP.001.11.18.0000037
Dcr: FO,HK,Bs.Shift Malam.Puri Asih Htl, Jl.Pantai Kuta 40,Kuta
B.BP.001.10.18.0001234
Baru Lulus D3/S1 No Job? Job Ausi Gj30Jt HubWA:085238262427
B.BP.001.10.18.0001171
Cari staff S1 Ekonomi wanita CV ke:tgindraputra@yahoo.com
B.BP.001.11.18.0000019
Cr Sales,Supir, Helper.Gaji Tinggi H.081558096445/235062
B.BP.001.10.18.0001250
Dbthkn Sgra,Audit Intern unt Bank S1 Akuntansi,Krm Lmrn ke BPR Adiartha,Jl.Raya Sempidi No.45X,Telp.422387, 428348
B.BP.001.11.18.0000011
Dcr Pengawas Listrik&Sipil(STM /Sdrjt) Staf QS/Admin RAB Sipil (D/S1)085103810555 Ariyana G
B.BP.166.11.18.0000035
Dcr SPG min SMP Gj mulai 1,7jt /bl+bonus Hub.Wanda Pet Shop Jl.Gatsu T.239981/085738037365
Dcr Sopir, Min SMA, Pglm 2Thn Dcr OB Ktr, Pglm, 085829145389
Dicr Asisten Tukang Potong utk Garmen.Hub:087783275758
Dicari pengepul jahitan Hub.085237891623
Dcr TmtSTMMesin,SMKBangunan SMK Akuntansi,Mekannik,Sopir. 08113975654 PTAdiMurti Plawa37
Krywan/ti,SD,SMP,SMA,Adm,Sopir max.25th blm nikah: 081999251555
Staf Produksi(Tabanan),llsan Listrik/Mesin/kimia/Pertanian /Tata Boga,pengalaman.Lamaran ke: info@tsbali.com)
B.BP.004.10.18.0001248
B.BP.001.10.18.0001216
Dcr Tng utk Tkg Potong Ayam + Sopir Serius Hub.085338422666
B.BP.001.10.18.0001263
Dibutuhkan Karyawati u/Gudang Supplier Dg.Babi. 082144114911
B.BP.001.11.18.0000014
Dicari 1 Asisten Apoteker & 1 Karyawan Gudang Pria/Wanita, Tidak merokok,Max 25th.Lam ke PT.BKS Jl.Bung Tomo V/14 Dps
B.BP.001.11.18.0000001
Dicari Admin, Waiter/waitris Engginer Resto Krobokan. Hp:0811399130 Kirim CV : www.mutiatrattoria@hotmal.com
B.BP.001.10.18.0000731
Dicari SPG,Wnt Max28Th Min SMU Penampilan Menarik.Penempatan Bali Collection Nusa Dua & Discovery Mall Kuta. Gaji 2,5Juta.Hub.Lusi (082144355655)
B.BP.001.10.18.0000900
Dcr Sgr Therapist Spa Wnt di Canggu,Pengalmn/Tdk,Gaji+Bonus Mnrik,081239621123 Massaji Spa
Ayo kerja tidak tamat sekolah: sebagai Waiter, Tukang Masak, CS, dibidang kuliner. Lamaran ke Warung 63 Arowana Food Street Jl.Veteran 66 Denpasar Hub:0818621818
Dcr Sopir SIM B1 Hub.PT.JumboAngsoka Cargo Dps-03619064980
Dicari tenaga Wnt,Tdr Dlm,SIM C,Bisa Baca Hub:087760368207
B.BP.001.11.18.0000030
B.BP.001.10.18.0000905
B.BP.001.10.18.0000787
G.04
B.BP.001.11.18.0000012
La Monde 2, need cook/cook helper, waitress, DW bartender Send CV direct to La Monde Resto Jln.Padma Utara No.34 (depan Camakila Hotel)
B.BP.001.10.18.0001273
G.02
Produksi Manager(Garment Factory).Hub WA:085100050706 buddhawear.hrd@gmail.com
B.BP.004.11.18.0000026
Sekuriti (Tabanan) Pengalaman, Hub.Mita 085792655090
B.BP.004.10.18.0001285
Sgr Staff Acct/Resv u/Travel Bhs Ing,Exp 1Th T.082144136320 Emil:ptworldsurfaris@gmail.com
B.BP.001.10.18.000116
Marketing Public Relation S1, D3, mahasiswa bekerja sambil kuliah. Lamaran ke Bag. Marcom BP, Jl.Kepundung 67A Denpasar G.05
SERVICE
DIJUAL RUMAH
BIRO JASA
Dcr SMK Teknik Elektro, Diploma Teknik untuk bekerja sebagai tenaga Produksi, kameramen, Transmiter. Lamaran ke Bali TV Jl. Kebo Iwa 63 A Denpasar
B.BP.004.11.18.0000022
DIJUAL RUMAH
RUPA-RUPA
G.01
Pelaksn Bang Sipil&Akunt D3/S1 Admin.E:made_darna@yahoo.co.id
DIJUAL RUMAH
BIRO JASA
Dcr Tenaga Min. SMP mau belajar berkerja keras dan jujur untuk menjadi tenaga handal, Cleaning Service, Tehnik AC, Operator Air kemasan,Satpam, Tukang kebun Hydroponik , ikuti pelatihan sambil bekerja ikuti working space Bali Coffee Jl.Veteran 66 Denpasar sebelah Pasar BurungSatriaHub:0818621818
Nike Villas Sanur urgently need 1 security staff. Please send CV to us in Jalan Bumi Ayu No.19 Sanur,or email to info-b@nikevillas.com For more information please dial to 0361 286911 / 286912
B.BP.001.11.18.0000004
DIJUAL MOBIL
B.BP.031.11.18.0000025
B.BP.154.11.18.0000018
Welder/Tukang Las(Tabanan) Pengalaman Hub. Dewi 081236222509
B.BP.004.10.18.00012869
Dicari Tukang Kebun Brpengalaman Gaji UMK,Gallery 101 Kerobokan,085333516555
B.BP.004.10.18.0001238
� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id
HONDA
B.BP.154.11.18.0000020
B.BP.001.10.18.0001190
Informasi pasang iklan Telepon
Bekerja sebagai Presenter, Jurnalis, Produser program Bali TV ayo bergabung ikuti pelatihan kerja dan magang kerja tamatan Diploma sampai Sarjana berbagai jurusan. Lamaran ke Bali TV Jl. Kebo Iwa No. 63 A Denpasar
*Accord VTi AT Th’07 Istimewa* ***Hub:081 353 696 360***
PENGUMUMAN
B.BP.141.11.18.0000036 ISUZU
Panther LS’02 As DK+Jazz’05 As DK Merah KM 79 Rb 081236009045 B.BP.001.11.18.0000007
DIJUAL RUMAH Rmh 5unt S.huni&Tnh Dalung Permai 081933091064,08123831288 B.BP.166.11.18.0000034
DIJUAL TANAH Djl Tanah 2 Are,3A Buduk, 2 Are Dalung Hub.082147454248 B.BP.164.11.18.0000032
Tnh Kvl Di Mengwi 130jt/A & 60jt/A Bs Kredit 087862450004 B.BP.001.11.18.0000016
20 Are SHM Pengosekan,Across Arma Art Museum,Ubud Bali CP+6281318685007,no Brokerage B.BP.004.11.18.0000024
T.10A SHM dkt Jln Utama&Pantai Soka Tbn Strategis085257539923
KEHILANGAN BPKB No.L09820911-O DK 8831 OG An.Nanda Puspitasari B.BP.001.11.18.0000002
BIRO JASA Bntu Lpor/Byar Pajak SPT Thnan Bulanan,SIUP,NPWP,087887729409 B.BP.001.11.18.0000008
Jasa Internal Auditor & Nysn Lap.Pjk. H.082144571048 B.BP.004.11.18.0000023
PENGUMUMAN
DAIHATSU
RUPA-RUPA
Feroza Th’94 Ban 33 Hijau met Tibu Beneng 55jt, 081236878463
B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172
Pmberitahuan Kpd Para Kreditur PT Good Food Guys bhw RUPS-LB yg dislenggarakn di Kab.Badung Senin 29-10-2018 memutuskan Pengurangan Modal Dasar &Setor Perseroan dr 10.001.000.000,(Sepuluh Milyar Satu Juta Rp.) Mjd Rp.2.500.000.000(DuaMilyar Lima Ratus Juta Rupiah) Badung Direksi PT.Good Food Guys
B.BP.001.10.18.0001151
B.BP.001.11.18.0000029
G.03
B.BP.167.10.18.0001282
Tanah Kvl Di Mengwi 130Jt/A & 40Jt/A,Bs Kredit,087862450004 B.BP.001.10.18.0001135
DIJUAL MOBIL
B.BP.164.11.18.0000033
BANGLI
14
Jumat Umanis, 2 November 2018
KPU Bagikan APK ke Peserta Pemilu Bangli (Bali Post) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, Kamis (1/11) kemarin, mulai membagikan alat peraga kampanye (APK) ke parpol peserta Pemilu 2019. Dari 16 parpol peserta pemilu di Bangli, baru 11 parpol yang kebagian APK. Sementara 5 parpol lainnya, akan dibagikan menyusul. Pembagian APK dilakukan di kantor KPU Bangli. APK yang dibagikan untuk masing-masing parpol berupa 16 buah spanduk dan 10 buah baliho. Sebelum diserahkan, masing-masing perwakilan parpol diminta mengecek kondisi APK. Secara umum tidak ada ditemukan APK yang rusak, hanya ada yang sedikit mengelupas. Meski demikian, parpol yang menerima tidak mempermasalahkannya. Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan mengatakan, penyerahan APK untuk 5 parpol lainnya yang terlambat menyerahkan desain akan dilakukan menyusul pada tahap berikutnya atau bersamaan dengan penyerahan APK untuk DPD. Lima parpol dimaksud yakni PKB, PAN, PKS, PPP dan PBB. Sesuai kesepakatan, pema-
sangan APK dilakukan secara bersamaan mulai 11 November. Pemasangan akan dimulai di dapil Bangli 1 dan dilanjutkan ke dapil-dapil lainnya. Lokasi pemasangan disesuaikan dengan titik yang diundi. Di masing-masing dapil, jumlah baliho yang dipasang sebanyak 2 buah, sementara spanduk 3 buah. Khusus dapil Bangli 4 (Kintamani Timur) jumlah spanduk yang dipasang 4 buah per parpol. ‘’Masing-masing dapil disepakati pemasangannya 3 hari. Tahap pemasangan APK akan dilakukan sampai tanggal 25 November,’’ terangnya. Ditambahkan Pujawan, sesuai kesepakatan, parpol diharapkan tidak mencetak APK di luar yang telah difasilitasi KPU meskipun secara aturan parpol peserta pemilu dibolehkan mencetak sendiri. ‘’Karena ruang terbuka yang menjadi lokasi pemasang APK di Bangli terbatas, sehingga kami harapkan kepada seluruh parpol untuk tetap menjaga kesepakatan dengan tidak mencetak dan memasang APK selain yang sudah difasilitasi KPU,’’ jelasnya. (kmb40)
Masyarakat Berharap Program Simantri Berlanjut
Bangli (Bali Post) –
Program Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang digelontorkan Pemprov Bali di Kabupaten Bangli saat era kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, sampai sekarang masih tetap berjalan. Hanya, nasib kelanjutan program ini ke depan belum jelas. Meski kepemimpinan gubernur saat ini sudah berganti, peternak yang tergabung dalam kelompok Simantri tetap mengharapkan program tersebut bisa terus berlanjut. Ketua Simantri 269 Banjar Tanggahan Tengah Desa Demulih Ni Putu Iis Suryati saat ditemui, Kamis (1/11) kemarin, mengaku tidak tahu bagaimana nasib program Simantri ke depan. Pihaknya sampai saat ini belum sempat diajak berembuk oleh Pemprov Bali untuk membahas program ini. ‘’Belum ada kabarnya, apakah berlanjut atau tidak,’’ jelasnya. Dia menilai, program Simantri sangat bagus. Program yang berupa pemberian bantuan beberapa ekor bibit sapi lengkap dengan sarana berupa kandang dan alat pengolahan biogas tersebut diakuinya telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tergabung dalam kelompok
Simantri. Dicontohkan Iis, ada enam orang dari rumah tangga miskin (RTM) yang tergabung dalam kelompoknya. Sejak mengelola Simantri 2012 lalu, taraf hidup mereka kini sudah meningkat. Itu terbukti dari keberhasilan mereka memperbaiki rumah serta menyekolahkan anak. Karena itu, dia pun berharap program ini bisa terus berlanjut, meski kepemimpinan gubernur saat ini sudah berganti. Bahkan dia berharap Pemprov Bali bisa menggelontorkan bantuan teknologi tepat guna kepada kelompok Simantri, di samping melakukan pembinaan secara rutin. ‘’Karena bagi kami programnya sangat bagus,
kami harapkan ini bisa terus dilanjutkan,’’ katanya. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli I Wayan Sukartana juga mengakui, Simantri sangat bagus terutama dalam mendukung program Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting (Upsus Siwab). Di Kabupaten Bangli, program ini diakuinya sudah berjalan baik meskipun ada beberapa unit yang tidak maksimal. Ditanya mengenai kelanjutan program Simantri, Sukartana pun mengaku belum tahu. Dia belum mendapatkan informasi dari Pemprov. ‘’Belum rapat. Mungkin nanti akan dirapatkan,’’ ujarnya. Meski demikian, pihaknya
Bali Post/ina
APK - Perwakilan parpol sedang mengecek kondisi APK yang dibagikan KPU Bangli.
sejauh ini tetap mengawal pelaksanaan program itu. Pihaknya rutin turun ke lapangan untuk memberikan pembinaan kepada peternak yang tergabung dalam kelompok Simantri. Karena program ini dinilai bagus, dia pun berharap Pemprov Bali melanjutkannya. Bahkan diharapkan Bangli bisa digelontorkan tambahan bantuan. Dengan potensi yang ada di Bangli, kata Sukartana, masih kekurangan sekitar 25 kelompok Simantri khususnya di daerah pertanian kering. Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan I Ketut Gede Wiradana menambahkan, jumlah kelompok Simantri yang ada di Kabupaten Bangli saat ini sebanyak 91 unit. Jumlah itu bertambah bertahap sejak 2009 lalu. Secara umum, kondisi Simantri di Bangli berjalan baik. Pihaknya sampai saat masih melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok Simantri yang ada. (kmb40)
DPRD Kini Berhak Pilih Kepala Daerah Bangli (Bali Post) – Peraturan dewan tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Bangli direvisi, menyesuaikan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Penetapan Ranperda tentang Tatib dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (31/10) lalu. Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan lebih kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah. PP No. 12 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara pengisian, kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan. DPRD kini berhak memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Di samping itu, diatur tentang tugas dan wewenang, tata cara pemilihan, persyaratan calon dan
penyampaian kelengkapan dokumen, jadwal dan tahapan pemilihan, hak anggota DPRD dalam pemilihan, penyampaian visi dan misi para calon kepala daerah, tata cara pengusulan dan tata tertib saksi. Selain itu, diatur pula penetapan calon terpilih dan sanksi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon. ‘’Lebih jauh kami sampaikan bahwa PP Nomor 12 Tahun 2018 dibuat untuk menyempurnakan peraturan yang sebelumnya dan lebih mempermudah tupoksi dari DPRD dalam upaya mewujudkan kinerja lebih baik,’’ kata Kutha Parwata. (kmb40)
Bali Post/ina
SIDANG PARIPURNA - Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata didampingi saat memimpin sidang paripurna, Rabu (31/10) lalu.
UMK Disepakati Naik Rp 170 Ribu
Bali Post/ina
ZEBRA - Operasi Zebra Agung 2018 yang digelar Polres Bangli sejak Selasa (30/10) lalu telah berhasil menjaring 87 pelanggar. Sebanyak 80 pelanggar ditilang dan 7 lainnya diberikan teguran simpatik. Jenis pelanggaran paling banyak adalah pengendara motor tanpa helm. Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, demi keselamatan bersama di jalan raya.
Hanura Targetkan Satu Kursi Per Dapil Bangli (Bali Post) Masing-masing parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bangli telah memasang target. Seperti halnya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang menargetkan perolehan satu kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bangli I Nengah Sugiman belum lama ini mengungkapkan, Pileg 2019 menjadi ajang partainya untuk bangkit. Pihaknya menargetkan Hanura mem-
peroleh satu kursi di masingmasing dapil. Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Bangli saat ini ada lima dapil yang telah ditetapkan KPU. Jumlahnya bertambah satu dari sebelumnya yang hanya empat dapil saat Pileg 2014. Sugiman mengaku sangat optimis partainya bisa meraih target itu. Masa kampanye ini dimanfaatkan Hanura untuk terus bergerak ke masyarakat. Calon-calon yang maju dari Partai Hanura saat ini, diklaim Sugiman tidak sembarangan.
Selain berasal dari kalangan tokoh masyarakat, sebagian besar caleg Hanura adalah kader-kader muda yang memiliki kapasitas. Dalam menyajikan caleg, Hanura lebih menekankan kualitas dari pada kuantitas. ‘’Kita optimis bisa raih satu kursi di masing-masing dapil,’’ ujarnya. Dia menyebutkan, untuk di dapil Bangli, jumlah caleg dari Hanura yang ikut bertarung saat Pileg nanti sebanyak 6 orang. Sementara di dapil Tembuku sebanyak
5 orang, Kintamani Barat 6 orang, Susut 6 orang, dan Kintamani Timur 7 orang. Dari keseluruhan, 11 di antaranya merupakan perempuan. Pria yang akrab disapa Pak De ini mengatakan, saat ini Hanura memiliki dua kursi di DPRD Bangli. Selain dirinya, kader Hanura yang kini duduk di kursi DPRD Bangli, yakni Wayan Nekayasa. Dia berhasil lolos dalam Pileg 2014 lalu di Dapil Kintamani Timur. (kmb40)
Bangli (Bali Post) – Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangli tahun 2019 mendatang dirancang mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil rapat yang telah digelar Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli bersama Dewan Pengupahan Bangli, Kamis (1/11) kemarin, kenaikannya sebesar Rp 170 ribu lebih. Kepala Seksi Hubungan Industrial Diskop UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli Cok Gede Agung Panji mengatakan, tahun ini UMK Bangli Rp 2.128.253. Sesuai hasil rapat yang dilaksanakannya bersama Dewan Pengupahan, disepakati UMK tahun 2019 mendatang naik Rp 170.899, menjadi Rp 2.299.152. ‘’Kenaikannya dirancang sekitar 8 persen,’’ terangnya. Dijelaskan Cok Panji, penentuan besaran UMK dilakukan dengan mengacu pada PP No. 78 tahun 2015. Dengan formula penghitungan yakni nilai inflasi ditambah nilai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional yang kemudian dikalikan dengan UMK berjalan. Sesuai data yang bersumber dari BPS, inflasi nasional saat ini sebesar 2,88 persen, sementara pertumbuhan PDB sebesar 5,15 persen. Dikatakan Cok Panji, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan UMK saat ini tidak lagi menggunakan hasil sur-
vei kebutuhan hidup layak karena dianggap sudah tidak akurat. ‘’Jadi, survei kebutuhan hidup layak itu sudah tidak terpakai lagi. Yang jadi perhitungan adalah inflasi dan pertumbuhan PDB yang datanya dari data BPS,’’ jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, setelah kenaikan UMK disepakati, tahap selanjutnya yang akan dilakukan pihaknya adalah membuatkan surat rekomendasi usulan penetapan UMK 2019 untuk kemudian ditandatangani Bupati. Selanjutnya, diusulkan ke Gubernur untuk dibuatkan SK penetapan. ‘’Setelah itu baru dilakukan sosialisasi ke pengusahapengusaha,’’ kata Cok Panji. Disinggung mengenai penerapan UMK di Bangli
selama ini, diakui Cok Panji, belum sepenuhnya diterapkan perusahaan. Sesuai data yang dimilikinya, dari 350 perusahaan formal yang ada di Kabupaten Bangli, hanya 127 di antaranya yang sudah membayar upah kepada pekerjanya sesuai UMK. Sementara sisanya masih melakukan penyesuaian. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan standar UMK dikarenakan ada yang mempekerjakan karyawannya kurang dari 8 jam per hari. Meski ada beberapa sanksi yang sejatinya bisa dijatuhkan kepada pengusaha yang tidak membayar gaji pekerjanya sesuai UMK, seperti sanksi administrasi dan pemberhentian sebagian produksi, namun pihaknya tidak melakukannya karena memahami kondisi pengusaha dan pekerja. ‘’Selama tidak ada keluhan, ya kami anggap tidak ada masalah,’’ imbuhnya. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap seluruh perusahaan nantinya bisa menerapkan ketentuan standar pemberian upah yang telah ditetapkan. (kmb40) Cok Gede Agung Panji
15
Jumat Umanis, 2 November 2018
Bandara Buleleng Sepakat Dibangun di Darat
Sebagian Besar Lahan Milik Desa Adat
Bali Post/ist
KUNKER - Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR-RI. Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bandara Buleleng akan dibangun di darat. Pembangunan di darat bahkan sudah disepakati oleh Menteri Perhubungan. Izin penetapan lokasi (penlok) hanya tinggal menunggu kepastian lahan. Sebab, lahan milik desa adat yang akan dipakai membangun masih dikontrakkan kepada pihak ketiga. ‘’Harus diselesaikan dulu ini, supaya tidak timbul masalah. Diselesaikan baik-baik dengan cara kekeluargaanlah. Memang setelah dikontrak, tidak diapaapain itu lahannya, tidak ada usaha yang dilakukan di situ,’’ ujarnya saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR-RI di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (1/11) kemarin. Menurut Koster, pembangunan bandara di darat membutuhkan lahan seluas 600 hektar. Mayoritas merupakan lahan milik desa adat, masingmasing 370 hektar lahan milik Desa Adat Kubutambahan dan
50 hektar lahan milik Desa Adat Sanih. Sisanya merupakan tanah milik masyarakat di Desa Kubutambahan, Bulian, Depeha dan lainnya. Yang menarik, Koster tidak mengizinkan lahan-lahan itu dijual untuk keperluan bandara. ‘’Itu tidak akan dijual, tapi dijadikan sebagai penyertaan dari desa adat. Kalau dijual nanti habis lahannya, kasihan. Jadi lahan itu tetap milik desa adat. Tidak lama lagi selesai ini. Targetnya kalau bisa 2019, penlok sudah dikeluarkan,’’ jelasnya. Koster pun meminta dukungan dari Komisi V DPR-RI untuk bisa merealisasikan bandara di Buleleng. Di samping penyelesaian infrastruktur lain seperti 10 titik shortcut di ruas jalan Mengwitani-Singaraja. Untuk lahan, studi kelayakan dan detail engineering design (DED), Pemprov Bali sudah siap mendanai. Namun pembangunannya butuh kucuran dana APBN lantaran APBD Provinsi Bali yang terbatas. ‘’Pembangunan konstruk-
sinya itu supaya penuh didanai dari APBN. Itu kami minta dukungan dari Komisi V. Kemudian, dukungan untuk infrastruktur berupa shortcut Denpasar-Gilimanuk, itu juga sangat mendesak karena sangat padat lalu lintas di sana,’’ imbuhnya. Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI Lasarus mengatakan, Komisi V memetakan terlebih dulu kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak di Bali. Saat ini pulau dewata memang sudah mulai macet, sehingga jalan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pihaknya perlu mengetahui skema jaringan jalan yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR. ‘’Tentu kami akan tindak lanjuti bentuk penganggarannya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk shortcut (Mengwitani-Singaraja - red) sudah ada anggarannya. Kami minta ini supaya direalisasikan di APBN 2019,’’ ujarnya. (kmb32)
Spesialis Saraf
Tetapi formasi dari pusat yang turun hanya delapan. Antara lain untuk kuota dokter spesialis paru-paru, saraf, orthopedi, penyakit dalam, jantung, patologi anatomi dan spesialis gigi. Namun yang mengajukan lamaran hanya tiga orang, untuk spesialis penyakit dalam, orthopedi dan spesialis gigi. ‘’Awalnya
ada lima, tetapi dua pelamar lainnya tidak bisa ikut seleksi karena umurnya sudah kelewatan, jadi tidak memenuhi syarat,’’ kata dr. Kesuma. Di Tabanan juga terjadi hal yang sama. Kekurangan dokter spesialis terjadi di RS Nyitdah. Sementara untuk dokter spesialis di BRSU Tabanan yang merupakan RS tipe B sudah mencukupi. Kekurangan dokter spesialis ini, terutama untuk RS tipe C, dikarenakan
PEDULI palu Gempa dan tsunami telah mengguncang Palu, Donggala dan kabupaten lain di Sulawesi Tengah. Banyak korban luka-luka. Mereka memerlukan uluran tangan. Bali Post dan Bali TV menerima titipan sumbangan untuk saudarasaudara kita di daerah itu. Titipan bisa langsung dibawa ke Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer malalui DOMPET SIMPATI ANDA BALI POST BCA CABANG DENPASAR NO: 040-3555000. BEM Universitas Dwijendra SMPN 3 Rendang, Karangasem Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp Rp
2.519.000 1.159.000
Rp Rp Rp $
3.678.000 549.653.570 553.331.570 2.500
SUMBANGAN BEM UNDWI - Sumbangan untuk korban gempa dan tsunami di Palu dari BEM Universitas Dwijendra (Undwi) sebesar Rp 2.519.000 dititipkan di Bali Post, Kamis (1/11) kemarin. Sumbangan diserahkan Wakil Rektor III Universitas Dwijendra Ida Bagus Rai dan Ketua BEM Universitas Dwijendra Priode 2018/2019 Adrianus Ahas.
tidak banyak dokter spesialis yang melamar ke Kabupaten Tabanan meski sebenarnya lowongan itu terbuka. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Tabanan I Wayan Triana, Rabu (31/10) kemarin, mengatakan kekurangan ini tidak hanya untuk RS tipe C milik pemerintah juga RS swasta tipe C. ‘’Untuk bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis ini, RS swasta masih memakai dokter spesialis dari RS pemerintah. Rumah Sakit Nyitdah juga masih meminjam dokter spesialis penyakit dalam dari BRSU,’’ ujarnya. Belum terpenuhinya dokter spesialis di di Tabanan, karena kebanyakan mereka terfokus di Denpasar dan Badung. ‘’Meski sudah membuka lamaran, tetapi jumlah yang melamar ke Tabanan kurang. Kebanyakan ke Denpasar dan Badung Selatan,’’ jelas Triana. Sementara di RSU Bangli jumlah dokter spesialis sudah mencukupi. Direktur RSU Bangli dr. I Wayan Sudiana, Selasa (30/10) menjelaskan, jumlah dokter obgyn sebanyak 6 orang, spesialis anak (7), spesialis bedah (3) dan spesialis interna 4 orang. Untuk empat spesialis penunjang yakni patologi klinik (PK), RSU Bangli mempunyai 1 orang, demikian juga patologi anatomi 1 orang, radiologi 1 orang, rehab medik 1 orang kerja sama dengan RS Sanglah. Untuk delapan spesialis lainnya yakni THT, RSU Bangli saat ini memiliki 3 orang tenaga dokter spesialis, spesialis neurologi 3 orang, spesialis mata 1 orang, spesialis kulit 1 orang, spesialis jiwa 1 orang, spesialis jantung 1 orang, spesialis ortopedi 2 orang, spesialis anastesi 3 orang, dan forensik 1 orang yang juga dikerjasamakan dengan RS Sanglah. (tim BP)
Dinamika Ekonomi Tetap Terkendali Jakarta (Bali Post) – Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati melaporkan dinamika perekonomian masih cukup tinggi hingga kuartal III 2018, namun masih terkendali karena indikator fundamental ekonomi domestik cukup terjaga. Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/11) kemarin, mengatakan KSSK tetap mencermati potensi-potensi risiko bagi ekonomi domestik, yakni dari melebarnya defisit transaksi berjalan, tekanan nilai rupiah, dan juga ketergantungan pada komoditas ekspor tertentu. Pemerintah dan Bank Indonesia ingin menjaga defisit transaksi berjalan di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini. ‘’Periode kuartal III 2018, stabilitas sistem keuangan relatif terjaga atau aman. KSSK memandang dinamika perekonomian masih cukup tinggi. Dinamika fundamental perekonomian pada kondisi terkendali,’’ kata
Sri dalam jumpa pers hasil rapat KSSK bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, dan Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan. Indikator fundamental yang menopang stabiltas sistem keuangan, kata Sri, yaitu pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di atas lima persen,
inflasi rendah pada level yang sehat, kondisi cadangan devisa memadai dan volatilitas rupiah terjaga. ‘’Defisit APBN mengecil, bahkan keseimbangan primer lebih baik dari periode-periode sebelumnya,’’ kata Sri Mulyani. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan beberapa upaya telah dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonoian. Dalam ranah moneter, kebijakan itu antara lain, penerapan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar mata uang berjangka domestik untuk mengurangi tekanan nilai tukar rupiah dan mempebanyak fasilitas lindung nilai mata uang. Perry mengakui nilai tukar rupiah memang masih dibayangi tekanan ekonomi global. Sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2018 ini, kata Perry, ni-
lai tukar rupiah sudah terdepresiasi 10 persen (year to date). ‘’Kami fokus bagaimana untuk melakukan langkah stabilitas dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,’’ ujarnya. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan, salah satu masalah yang mencuat dalam rapat KSSK adalah tantangan pengetatan likudiitas perbankan. Rasio kredit terhadap simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) perbankan sudah 93 persen. Angka itu jika dicermati, melebih batas maksimum ketentuan kehati-hatian LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yakni di 78-92 persen. ‘’Kami lihat kondisi likudiitas yang mengetat, namun buffer (cadangan) terjaga. Namun, dengan koordinasi dengan BI, kami yakin momentum ekonomi ini masih terjaga,’’ ujar Heru. (ant)
WARUNG GLOBAL
Menata Ulang Bali Jangan Hanya Wacana Pertumbuhan pariwisata Bali meningkat. Namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan, ditata atau dibenahi. Di antaranya persoalan tarif pariwisata murah dan toko berjaringan Tiongkok. Kedunya menimbulkan kekecewaan terhadap pelaku pariwisata lokal. Sepertinya mereka tidak menghargai jerih payah masyarakat Bali dalam merawat kebudayaan sebagai pendukung pariwisata utama. Atas hal tersebut dewan pun merekomendasikan agar pariwisata Bali ditata ulang. Mayoritas Kawan Global berpendapat rekomendasi dewan ini jangan hanya wacana, mari kita bersama-sama mulai menata ulang pariwisata Bali ini menuju lebih baik. Demikian harapan Kawan Global yang menyampaikan opini dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Kamis (1/11) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya. Menurut Abymanyu di Bangli, seberapa persen masyarakat Bali hidup dari pariwisata dan sejak kapan pariwisata di Bali ada kok baru mau ditata? Dewan jangan membuat pernyataan manis, pelanggaran tata ruang sudah terjadi sejak dulu. Gumi Bali bagaikan cucian diperas dan kita hanya dapat sampah plastik, demikian menurutnya. Sementara Becik di Tuban menyarankan agar para pemimpin melangkah pelanpelan. Tidak perlu grasa-grusu. Sebab, di situasi ekonomi yang serba sulit, kalau aturan dipersulit wisatawan bisa lari terbirit-birit. Dunia pariwisata dengan wisatawan ibarat dua sisi mata
uang saling melengkapi, saling membutuhkan/simbiosis mutualisme. Sabar ini ujian. Mengalah untuk menang itu mungkin solusi yang pas di saat situasi ekonomi global yang sedang dilanda kelesuan atau mengalami perlambatan ini. Fera di Tabanan merasa heran, katanya sudah terjadi 2-3 tahun lalu masuk ke meja dewan, tetapi kenapa baru mau menata ulang? Meskipun terlambat, ia berharap rekomendasi ini membuahkan hasil. Sangging di Gianyar menyampaikan bahwa pariwisata Bali sepertinya telah ‘’dijebak’’ oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia berharap pemerintah dan pihak berwenang mengambil langkah
tegas. Apa pun itu lakukan yang terbaik, untuk Bali dan krama Bali. Demikian Made Bimasena di Gianyar. Pariwisata murah sangat merugikan kita, bila perlu yang melanggar aturan dihukum berat saja. Tidak bisa dimungkiri bahwa saat ini memang telah terjadi kompetisi yang tidak sehat di sektor pariwisata, demikian Nyoman Mastra di Gianyar. Ia sangat yakin berbekal pengalaman sebagai Ketua PHRI, Cok Ace, Wakil Guberbur, mampu mengatasi hal ini. Soal perang tarif itu wajar, yang wajib dilakukan oleh krama Bali adalah bagaimana agar budaya yang menyokong pariwisata ini tetap eksis.
Laik Terbang
Ia juga telah memerintahkan untuk memeriksa kelaikan (ramp check) seluruh pesawat
Boeing-737 Max 8, yakni 10 milik Lion Air Group dan satu milik Garuda Indonesia. Ia
Made Suardana di Tabanan menambahkan, keamanan Bali juga menjadi faktor utama mendukung pariwisata. Kalau urusan menata, memperbaiki, Werdha di Gianyar sangat setuju. Mari kita mulai, mulai dari sekarang, jangan hanya menjadi wacana rekomendasi dewan ini. Siapa lagi yang harus menjaga/mengawal/menata kalau bukan kita. Ia juga berharap aturan dan sanksi diberlakukan untuk siapa saja, meskipun Tiongkok merupakan negara yang banyak mendatangkan wisatawan ke Bali, jangan sampai pemerintah Bali ewuh pakewuh menegakkan aturan. Ayu di Petang sepakat dengan Werdha. (sikha) mengatakan hasilnya laik terbang dan bisa dioperasikan kembali.(ant)
balipost (166rb Like) http://facebook.com/balipost
Jumat Umanis, 2 November 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com
Piala Liga Inggris
Arsenal Lawan Spurs di Perempatfinal London – Arsenal akan bentrok dengan tim sekota Tottenham Hotspur pada babak perempatfinal Piala Liga Inggris. Sementara Chelsea ditantang Bournemouth, Middlesbrough bertemu Burton Albion dan Leicester City/Southampton melawan Manchester City/Fulham. Demikian hasil pengundian, Kamis (1/11) kemarin. Arsenal mencapai babak delapan besar setelah menang 2-1 atas tamunya Blackpool yang berada di divisi III melalui gol Stephan Lichsteiner dan Emile Smith Rowe. Tottenham Hotspur (Spurs) bergabung dengan tim sekotanya itu setelah Son Heung Min mengemas dua gol dan Fernando Llorente menyumbang satu gol saat menang 3-1 atas West Ham United. Chelsea melaju berkat dua gol bunuh diri saat menang 3-2 atas tim divisi II Derby County yang diasuh Frank Lampard. Gol kemenangan The Blues dihasilkan Cesc Fabregas empat menit sebelum turun minum. Derby dua kali menyamakan kedudukan setelah kemasukan akibat blunder yang dilakukan pemainnya. Bek Fikayo Tomori membawa Chelsea memimpin pada menit ke-5 yang dibalas oleh Jack Marriott memanfaatkan terpelesetnya bek Gary Cahill. Tim tamu kembali tertinggal ketika Richard Keogh membelokkan umpan silang Davide Zappacosta yang mampu disamakan oleh Martyn Waghorn. Real Madrid Santiago Solari membuat start positif sebagai pelatih sementara Real Madrid. Tim asuhannya menundukkan tuan rumah Melilla dengan skor 4-0 dalam pertandingan Piala Raja Spanyol. Sementara juara bertahan Barcelona menang 1-0 di kandang tim strata ketiga Cultural Leonesa. Pada laga pertama Madrid sejak Julen Lopetegui dipecat, pasukan Solari tidak menemui kesulitan saat berhadapan dengan Melilla. Solari menyimpan Gareth Bale, Luka Modric dan Toni Kroos serta tidak mengawali pertandingan dengan diperkuat kapten Sergio Ramos dan penyerang Karim Benzema. Benzema yang belum menemukan permainan
terbaiknya musim ini, memecah kebuntuan dari jarak dekat setelah diberi umpan oleh Alvaro Odriozola, sedangkan Vinicius Jr. memberi umpan untuk Marco Asensio untuk mengemas gol kedua. Vinicius mendapat peluang yang membentur mistar gawang saat mencari gol ketiga. Bola pantulnya kemudian dapat dimaksimalkan oleh Odriozola. Cristo Gonzalez menambahi gol keempat menjelang laga usai. Barcelona sempat ditekan saat berhadapan dengan Cultural Leonesa yang memaksa Jasper Cillessen harus melakukan beberapa penyelamatan cerdik. Pasukan Ernesto Valverde unggul berkat tandukan telat Clement Lenglet meneruskan bola tendangan bebas Ousmane Dembele menjelang pertandingan usai. Borussia Dortmund memerlukan penalti Marco Reus pada tambahan waktu untuk menaklukkan tim divisi II Union Berlin 3-2 guna mengamankan tiket ke putaran ketiga Piala Jerman. Christian Pulisic mencetak gol pertama, mengkreasi gol kedua yang dihasilkan Maximilian Philipp dan membuat timnya mendapat hadiah penalti yang sukses dikonversi oleh Reus. Kemenangan ini menjaga laju tidak terkalahkan Dortmund di semua kompetisi. Bek AC Milan Alessio Romagnoli mencetak gol bunuh diri dan kemudian mengemas gol menjelang pertandingan usai untuk membawa timnya menang dramatis 2-1 atas Genoa dalam pertandingan Liga Italia. Kemenangan kandang kedua Milan dalam rentang waktu empat hari ini memberi rasa lega bagi pelatih Gennaro Gattuso, sebab mendongkrak timnya ke peringkat keempat klasemen dengan koleksi 18 poin dari 11 pertandingan. (ant/rtr/kmb)
Kejurnas Tembak
Tim Bali Memimpin
Kadek Diana Putra
Bali Post/ist
Denpasar (Bali Post) Atlet tembak Bali memimpin perolehan medali sementara pada Kejurnas Tembak Piala Gubernur Kalsel di Lapangan Tembak Batara, Banjarmasin, Kamis (1/11) kemarin. Tim tembak Bali mengoleksi 3 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Tambahan satu emas dipersembahkan Kadek Dwi Putri di nomor tiga posisi, kemudian perak diperoleh Talitha (air pistol perorangan) dan Kadek Rico Vergian Dinatha/ Lily Setiawati (nomor campuran) serta Lily Setiawati meraih per-
unggu di nomor free pistol. Sebelumnya petembak Bali menyabet dua emas yang disumbangkan Kadek Rico Vergian Dinatha di nomor air pistol senior dan Luh Gede Rismayanti/Lily Setiawati/Sherly (air pistol), serta perak di nomor air pistol beregu yang dihasilkan Kadek Rico/Kadek Diana Putra/Dwi Wahyono. Pelatih Made Sugiantara yang dikontak dari Denpasar menuturkan, posisi Bali dibayangi Jawa Timur. Tim Bali masih berpeluang menambah medali emas di nomor free pistol melalui perjuangan petembak Kadek Rico, Kadek Diana dan Dwi Wahyono yang bertanding pada Jumat (2/11) ini. (022)
Daud Yordan Targetkan Menang KO di Inggris
Kendari (Bali Post) – Petinju nasional pemegang dua gelar sekaligus IBO Intercontinental dan WBA Asia, Daud Yordan, Kamis (1/11) sore kemarin bertolak ke Inggris untuk menghadapi petinju tuan rumah Anthony Crolla pada pertarungan bertitel Eliminator for WBA Super World Lightwight Championship. Daud Yordan yang memiliki rekor bertarung 38 kali menang (26 KO) dan tiga kali kalah, bakal melawan Anthony Crolla di Manchaster Arena, Sabtu (10/11) mendatang. ‘’Kamis sore pukul 18.00 WIB, saya dan pelatih (Pino Bahari) berangkat ke Inggris dari Jakarta,’’ kata Daud Yordan ketika dihubungi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menargetkan memukul KO lawannya. ‘’Saya memang memasang target memukul KO lawan saya. Tetapi sampai ronde ke berapa, belum bisa diprediksi. Yang jelas target saya menang KO,’’ tegasnya. Daud Yordan dan pelatihnya sudah mempelajari gaya bertarung lawan melalui rekaman video pertarungannya. Ia akan menerapkan strategi langsung menekan sejak ronde-ronde awal karena lawannya bergaya ortodox, artinya sehabis memukul terus lari atau istilahnya jual-beli pukulan. Dalam beberapa hari terakhir ini ia berada di Jakarta untuk persiapan keberangkatan ke Inggris setelah sebelumnya menjalani latihan di Bali selama hampir dua bulan. Daud Yordan tidak membawa sparring partner selama di Inggris. Petinju Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat ini menyatakan program latihan dengan sparring sudah selesai. ‘’Sekarang ini dan selama di Inggris menjelang pertarungan saya tinggal menjaga kondisi tubuh dan pemantapan strategi,’’ jelas petinju kelahiran 10 Juni 1987 ini. Daud Yordan menjalani pertarungan terakhir pada 23 April 2018 saat mengalahkan petinju tuan rumah Pavel Malikov dengan KO pada ronde kedelapan di DIVS Ekaterinburg, Rusia. Ia kini menempati peringkat kedua penantang kelas ringan (61,2 kg) WBA, sedangkan lawannya di posisi keempat. Crolla memiliki rekor bertarung 33 kali menang (13 KO), enam kali kalah dan tiga kali seri. (ant)
Bali Post/afp
LEPAS – Pemain Derby County (kanan) lepas dari kawalan gelandang Chelsea Cesc Fabregas dalam pertandingan Piala Liga Inggris, Kamis (1/11) kemarin.
Tiga Negara Marakkan Sirnas Bali Denpasar (Bali Post) Pebulu tangkis asal tiga negara yakni Jepang, Denmark dan Bangladesh dipastikan menyemarakkan Sirkuit Nasional (Sirnas) Bali di GOR Ngurah Rai dan GOR Lila Bhuana, Denpasar, 5-10 November nanti. Sirnas diikuti 515 pemain termasuk sekitar 150 atlet Bali yang bertanding di kategori remaja (U17), taruna (U-19) dan dewasa (bebas). Sekum Pengprov PBSI Bali Made Darmiyasa menjelaskan, tiap kategori mempertandinkan tunggal putra-putri dan ganda putra-putri serta ganda campuran. ‘’Peserta dari Indonesia, Bali dan atlet Bali yang berlatih di klub luar daerah berlaga mengusung bendera klubnya masing-masing. Pendaftaran klub di Bali melalui Sistem Informasi (SI) PBSI Bali,’’ tuturnya di Denpasar, Kamis (1/11) kemarin. Sirnas menyedot banyak peserta meskipun
hanya mempertandingkan tiga kategori. Oleh karena itu panitia harus memanfaatkan dua GOR yang berkapasitas tujuh lapangan agar pertandingan selesai sesuai jadwal. GOR Lila Bhuana berisi empat lapangan, sedangkan GOR Ngurah Rai untuk tiga lapangan. Ia mengapresiasi keikutsertaan pemain bulu tangkis dari kota dan kabupaten di Bali. Sirnas bisa dipakai sebagai ajang pembuktian setelah sekian lama ditempa dalam latihan. Atlet Pulau Dewata juga bisa menambah jam terbang saat meladeni pebulu tangkis luar. Sementara para pelatih dapat mengevaluasi penampilan asuhannya terkait materi pelatihan yang diberikan selama ini. ‘’Pengkab dan Pengkot PBSI juga menjadikan sirnas sebagai persiapan menjelang Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan. Kami berharap tiap tahun Bali ditunjuk menjadi tuan rumah sirnas,’’ terang Darmiyasa. (022)
PS Badung Berpeluang Promosi ke Liga 2
Mangupura (Bali Post) Tim PS Badung yang melaju ke babak 32 besar putaran nasional kompetisi sepak bola Liga 3 Indonesia berpeluang promosi ke Liga 2 musim depan. Sebab, tiket promosi diberikan kepada enam kesebelasan yang melenggang ke babak delapan besar. Babak delapan besar dihelat 16-22 Desember. Timtim peserta dibagi menjadi dua grup. Peringkat pertama sampai ketiga di setiap pul otomatis merebut tiket promosi. ‘’Sementara dua tim juara grup akan duel di laga final guna memperebutkan gelar juara pada 24 Desem-
ber,’’ ujar Pelatih Kepala PS Badung AAK Bramastra di Kuta, Kamis (1/11) kemarin. Sebelumnya atau babak 16 besar menerapkan sistem gugur. Kontestan dipecah ke dalam empat grup. Juara serta runner-up pul berhak melaju ke babak delapan besar. Kompetisi diawali babak 32 besar digulirkan mulai 26 November sampai 2 Desember di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Agung Bramastra mengharapkan dukungan dari semua pihak guna memuluskan langkah PS Badung naik ke Liga 2. Ia berobsesi menggeliatkan kembali sepak
bola di Kabupaten Badung dan memiliki tim yang ikut berkompetisi di kancah nasional. ‘’Saya inginnya Badung punya tim yang berkompetisi di nasional dan sepak bolanya mendulang emas pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan,’’ terangnya Pemain PS Badung berlatih di Stadion Samudra, Kuta. Oleh karena lapangan dipakai turnamen Bupati Badung Cup (BBC), latihan digelar pagi hari. Pesepak bola yang merumput di turnamen BBC bisa diproyeksikan memperkuat PS Badung berlaga di kancah kompetisi level nasional. (022)
Bali Post/kmb
32 BESAR - Pemain PS Badung (biru) akan berlaga di babak 32 besar putaran nasional kompetis Liga 3 Indonesia.
Piala Bupati Badung
Devayana Menangkan Susila Putra
Mangupura (Bali Post) – Susila Putra Sibangkaja memetik hasil gemilang mengawali penampilannya dalam kejuaraan sepak bola Piala Bupati Badung III/2018. Bermain di kandang sendiri, Susila Putra sukses mengatasi Perssib Blahkiuh dengan skor 3-1 (2-0) pada laga perdana Grup G di Lapangan Ngurah Rai, Sibangkaja, Abiansemal, Kamis (1/11) sore kemarin. Ketiga gol kemenangan Susila Putra diborong penyerang yang juga kapten tim Yoga Devayana. Pemain bernomor punggung 7 ini mengoyak gawang Perssib yang dikawal Diva Raditya masing-masing pada menit ke-10, 27 dan 67. Sementara gol tunggal balasan Perssib ke jala Susila Putra yang dijaga Putra Arimbawa dihasilkan Ade Mahendra pada menit ke-71. Poin penuh yang dibukukan Susila Putra ini cukup mengejutkan mengingat pemain Perssib lebih berpengalaman serta sering mengikuti kompetisi dan kejuaraan. Susila Putra yang diperkuat sejumlah pemain muda bermain gigih di depan pendukungnya dan di lapangan yang sudah diakrabinya. Terlebih lagi tim asuhan pelatih Galung Setyadi ini dimotivasi langsung oleh Perbekel dan Bendesa Adat Sibangkaja. Hal ini membuat pemain Perssib kesulitan mengembangkan permainan. Akibatnya, gawang klub yang dilatih I Putu Dian Ananta ini kebobolan ketika laga baru berlangsung 10 menit. Hasil ini disambut gembira oleh pemain dan ofisial Susila Putra. Menurut manaje r tim I.B. Purnaya, kemenangan ini baru langkah awal. Perjuangan Susila Putra masih panjang karena lawan lain sudah menunggu yaitu PS Munggu dan Mengwitani. Keempat tim yang bergabung di Grup G mempunyai peluang yang sama untuk lolos ke babak berikutnya. (kmb)
Sriwijaya FC Tak Bisa Pinjam Pemain Timnas
Palembang (Bali Post) – Pengurus Pusat PSSI menolak permintaan Sriwijaya FC untuk meminjam dua pemainnya yang mengikuti pemusatan latihan nasional Piala AFF Suzuki Cup 2018, Alberto Goncalves dan Zulfiandi. Sekretaris PT Sriwijaya Optimis Mandiri Faisal Mursyid mengatakan, berdasarkan surat PSSI yang diterima klub, Rabu (31/10), disebutkan pelarangan untuk meninggalkan pemusatan latihan nasional karena timnas senior akan menjalani pertandingan kandang dan tandang pada 9-25 November 2018. ‘’Artinya, Sriwijaya FC tidak akan diperkuat dua pemain ini dalam empat pertandingan. Jelas ini sangat menyulitkan kami karena sedang berjuang menghindari zona degradasi,’’ ujarnya di Palembang, Kamis (1/11) kemarin. Dalam periode 9-25 November, Sriwijaya FC akan melakoni empat pertandingan yakni melawan Persela Lamongan (2/11), Barito Putera (12/11), PS Tira (17/11) dan Persija Jakarta (24/10). Praktis, Laskar Wong Kito baru akan diperkuat Alberto Goncalves dan Zulfiandi pada dua laga sisa yakni saat meladeni Mitra Kukar (30/11) dan Arema FC (7/12). Untuk dua laga ini juga belum bisa dipastikan mengingat jika timnas terus melaju ke babak berikutnya maka otomatis Beto-Zul akan dipanggil lagi Desember 2018. Kondisi ini tak dibantah pelatih Sriwijaya FC Alfredo Vera sangat menyulitkan dirinya dalam meramu taktik dan strategi mengingat sedang berjuang membawa tim ini menjauhi zona degradasi. Laskar Wong Kito saat ini berada di peringkat 15 klasemen sementara Liga 1 2018 dengan meraih 33 poin. Tiga tim di bawahnya selisih poinnya sangat tipis dengan Sriwijaya FC. ‘’Saya datang keadaan tim sudah begini. Ada pemain dipanggil timnas, dan pemain tersisa yang menjadi pengganti semuanya pemain junior atau pemain yang kurang jam terbang. Kita lihat saja, apa yang bisa saya perbuat di tim ini,’’ sebut Alfredo. Mantan pelatih Persebaya ini mulai menukangi Sriwijaya FC pada dua laga terakhir dengan rekor satu kali kalah saat menghadapi PSIS 0-1 (tandang) dan sekali menang atas Perseru Serui 4-0 (kandang). Meski demikian, Alfredo mengamati bahwa tim ini sejatinya memiliki peluang untuk tidak terdegradasi musim ini. Selain itu, adanya asupan gelandang Timnas U-19 Syarian Abimanyu yang sudah dikembalikan ke klub dipandang sebagai suatu vitamin tambahan. (ant)