20 HALAMAN
NOMOR 76 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
SENIN KLIWON,
balipost (85rb Like) http://facebook.com/balipost
2 noVember 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
SAFE AND HEALTHY YOGA
Menyelamatkan Manusia dan Lingkungan SERIBU lebih peserta mengikuti kegiatan ‘’Safe and Healthy Yoga 2015 Bersama Anjasmara’’ yang berlangsung di sebelah timur Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi, Denpasar, Minggu (1/11) kemarin. Acara ini dilaksanakan serangkaian ucapan terima kasih kepada semua pemirsa setia Bali TV. Acara ini merupakan kerja sama Safe Care, Bali TV dan Bali Post. Pemandu yoga Anjasmara mengucapkan banyak terima kasih kepada Safe Care dan Bali TV yang sudah menggelar kegiatan yoga tersebut. Dia berharap kegiatan yoga
yang dilaksanakan ini bermanfaat. “Saya berharap ke depannya Bali TV bisa kembali menggelar kegiatan yoga seperti ini lagi. Apalagi sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat menggeluti yoga. Dengan beryoga seseorang merasakan kenyamanan hidup dan bisa memberikan kebaikan kepada seseorang,” papar Anjasamara. Yoga memang dapat menyelamatkan dan menyehatkan umat manusia juga berimbas pada lingkungan. Bali TV dalam programnya sejak 13 tahun lalu telah memasyarakatkan yoga sebagai gaya hidup sehat. (kmb41) Bali Post/eka
YOGA - Ribuan peserta mengikuti kegiatan yoga bersama Anjasmara di Lapangan Timur Bajra Sandhi, Denpasar, Minggu (1/11) kemarin. Kegiatan yoga massal ini merupakan kerja sama Safe Care, Bali TV dan Bali Post.
Tetapkan Sawah Abadi
Bali Sangat Lambat
Silatnas Golkar
Pastikan Rekonsiliasi
Jakarta (Bali Post) Partai Golkar menggelar silaturahmi nasional (silatnas) di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Minggu (1/11) malam. Silaturahmi dihadiri dua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Para petinggi Partai Golkar hadir dalam upaya rekonsiliasi dua kubu. Mereka yang hadir mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua umum Partai Golkar, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjadi Menko Polhukam, Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, dan Sekjennya Idrus Marham, Ketua Umum hasil Munas Ancol, Jakarta, Agung Laksono, serta pengurus dua kubu. Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan silatnas merupakan bagian dari upaya perdamaian dua kubu yang selama ini telah membuat partai terbagi dua. Agung menegaskan, silatnas menjadi ajang untuk memastikan jalannya rekonsiliasi. “Rekonsiliasi jalan,” katanya di sela-sela acara silatnas. Hal. 19 Hadapi Pilkada
MotoGP
Marquez Juga Ajukan Gugatan
Madrid Saat pembalap Italia Valentino Rossi mengajukan banding pada Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) atas keputusan Race Director Sepang yang merugikan dirinya, rivalnya Marc Marquez juga mengajukan gugatan ke pengadilan Barcelona. Juara dunia MotoGP musim lalu, Marquez, mengajukan gugatan resmi setelah ia dan keluarganya diduga dihina dan diserang secara fisik di rumah mereka di Cervera, dekat Barcelona. Perwakilan dari pembalap Honda itu meluncurkan pernyataan di media Spanyol, Minggu (1/11) kemarin yang mengatakan bahwa ‘’sekelompok orang’’ membuat keributan di kediaman Marquez pada Jumat lalu. Hal. 19 Melakukan Pelecehan
Bali Post/ap
Marc Marquez
Denpasar (Bali Post) -
Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali harus memosisikan pertanian sebagai prioritas. Reorientasi dan revitalisasi pengelolaan sektor pertanian harus mulai dilakukan dengan menata kebijakan di sektor pertanian, termasuk segera menetapkan zona sawah abadi. Pandangan ini dilontarkan pengamat pertanian Unud Prof. I Wayan Windia dan pemerhati Bali Prof. Sutjaja, Minggu (1/11) kemarin. Prof. Windia meyakini dampak dari lambatnya Bali membentuk zona pertanian abadi akan mempercepat kehancuran Bali. Indikasinya bisa dilihat dari makin tingginya ketergantungan Bali terhadap produk pangan. Laju penduduk yang tak terkendali membuat alam Bali terdesak oleh kepentingan-kepentingan personal yang tak ramah terhadap sektor pertanian. Kacaunya pengelolaan pertanian Bali terlihat dari tidak ada data yang valid terkait alih fungsi lahan. Perbedaan data ini mencerminkan tidak adanya sinkronisasi kebijakan dalam mengawal pertanian Bali. Ia menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali dengan Dinas Pertanian selisihnya sangat jauh. BPS mencatat alih fungsi lahan di Bali mencapai 750 hektar per tahun, sedangkan Dinas Pertanian Bali merujuk angka hanya sekitar 400 hektar per tahun. Ini mencerminkan tak ada sinkronisasi dalam menata pertanian Bali. Ia mengatakan kuatnya cengkeraman konglomerasi di Bali akan berdampak pada tingginya kebutuhan permukiman untuk menampung tenaga kerja yang digandeng
’’Lambatnya pembentukan zona pertanian abadi akan menjadi salah satu pintu kehancuran Bali. Kelambatan ini akan membuat penduduk Bali berada dalam posisi ketergantungan bahan pangan, sehingga tak bisa mandiri.’’ Prof. Sutjaja pemilik modal ke Bali. Kondisi ini akan menyuburkan bisnis pengembang perumahan. ‘’Ironisnya, batasan terhadap sepak terjang pengembang dalam mengkapling lahan pertanian tak dibatasi aturan. Ini bentuk pengabaian terhadap pertanian Bali,’’ ujarnya. Ia mendesak agar Bali segera menetapkan zona pertanian abadi. Langkah ini mendesak dilakukan jika Bali tak ingin kehilangan organisasi subak. Selama ini, katanya, keberadaan subak sangat mendukung ajegnya Bali. ‘’Stop kebijakan pragmatis dengan dalih peningkatan ekonomi rakyat dengan mengorbankan lahan pertanian,’’ ujarnya. Di lain pihak, Prof. Sutjaja mengaku sangat prihatin dengan kebijakan publik terkait pengelolaan pertanian. Ia memprediksi ketergantungan Bali terhadap produk pangan akan menjadi salah satu sumber keterpurukan manusia Bali. ‘’Lambatnya pembentukan zona pertanian abadi akan menjadi salah satu pintu kehancuran Bali.
Kelambatan ini akan membuat penduduk Bali berada dalam posisi ketergantungan bahan pangan, sehingga tak bisa mandiri,’’ ujarnya. Prof. Sutjaja mengingatkan pengambil kebijakan di Bali agar melihat kembali peradaban manusia Bali. Ia mengatakan manusia Bali sejak lahir sudah akrab dengan pertanian. ‘’Kalau diterjemahkan, manusia Bali ini memiliki bakat kuat dalam mengelola pertanian. Untuk itu, jangan biarkan lahan pertanian mereka dikuasai pemilik modal tanpa ada pengawasan dan batasan,’’ sarannya. Ia mengatakan keahlian manusia Bali dalam bertanilah yang mengantarkn transmigran Bali sukses di daerah lain. Undang-undang terkait sawah abadi sudah ditetapkan pemerintah pusat sejak 2009 lalu. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal. 19 Waktu Lama
Di Bangli
Padi Bali Punah ERA 1980 hingga 1990an, varietas padi Bali masih banyak ditanam. Pohonnya yang tinggi disertai dengan buahnya yang lebat, terasa berirama saat diempas angin. Serangan hama juga jarang melanda padi ini. Kualitas yang dimilikinya pun sangat bagus. Selain untuk konsumsi, padi Bali ini juga digunakan pada upacara agama. Saat Galungan tiba, masyarakat pasti menggunakan padi yang memiliki ciri khas tangkai panjang ini untuk hiasan penjor. Sayangnya, tingginya kebutuhan pangan menyebabkan kebutuhan pangan cenderung mengalami peningkatan. Sejumlah kebijakan pemerintah pun bermunculan untuk mengatasi pemenuhan pangan ini. Salah satunya mengajak petani untuk menanam varietas padi yang intensitas waktu panennya lebih banyak. Tanpa disadari, hal ini menyebabkan nasib padi Bali kian terancam. Bahkan,
di Kabupaten Bangli padi ini sudah punah. Desa Demulih, Kecamatan Susut dulu merupakan sentra pengembangan padi ini. Namun, sejak beberapa tahun yang lalu tak pernah lagi ditemukan. Seluruh sawah dipadati dengan varietas padi baru. ‘’Pengembangan padi Bali sejak 20 tahun yang lalu tak pernah lagi dilakukan petani. Bisa dikatakan padi itu sudah punah,’’ jelas Kepala Desa D e m u l i h I N y o m a n Wi jana. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan (P3) Bangli AAN Shamba membenarkan varietas padi Bali ini tak lagi dikembangkan di Bangli. Salah satu alasannya karena adanya tuntutan peningkatan indeks produksi yang awalnya dua kali dalam setahun menjadi tiga kali. Ini tidak terlepas dari kebutuhan pangan dari masyarakat yang cenderung meningkat. (sos)
JAJAK PENDAPAT
Rakyat Bali Harus Kawal Revisi Perda RTRWP KEPUTUSAN DPRD Bali untuk merevisi Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali sejatinya bukan agenda baru. Keputusan ini pun direspons beragam masyarakat Bali. DPRD Bali pun diingatkan agar bekerja untuk rakyat Bali, bukan memihak kepentingan investasi yang berpotensi merusak Bali. Masyarakat Bali pun diminta ikut mengawal arah revisi perda ini. Tak hanya itu, masyarakat Bali harus berani mengambil langkah politik dan hukum jika DPRD Bali mengabaikan aspirasi krama Bali. Sikap responden ini merupakan akumulasi dari hasil pengolahan data terkait jajak
pendapat tentang revisi Perda RTRWP Bali yang dilakukan Pusat Data Bali Post. Jajak Pendapat dilakukan di seluruh Bali dengan mengajukan
kuesioner dan wawancara via telepon. Berdasarkan tabulasi atas jawaban responden, 66,49 persen responden meyakini
revisi perda ini bukan untuk kepentingan penyelamatan tata ruang Bali. Responden berkeyakinan revisi hanya untuk mengakomodasi keinginan investor. DPRD Bali berlindung pada Perpres No. 51 Tahun 2014. Padahal di Bali, perpres ini menyulut pro-kontra. Bahkan, responden meyakini revisi ini hanya untuk mempercepat proses perizinan agenda reklamasi Teluk Benoa. Mestinya, kata responden, DPRD Bali mengabaikan kepentingankepentingan pragmatis jika ingin kinerjanya diapresiasi masyarakat Bali. Responden berharap ada langkah politik bagi politisi yang mengabai-
kan aspirasi publik dalam mengelola penjabaran revisi Perda RTRWP Bali. Sementara itu, 31,72 persen responden mengaku mendukung revisi. Terlebih sesuai aturan setiap lima tahun sekali perda bisa direvisi. Responden juga mengaku tidak mau berprasangka buruk terhadap kinerja DPRD Bali. Responden mengatakan akan menunggu bentuk revisi perda yang akan dilakukan DPRD Bali. Responden kelompok ini mengatakan revisi harus dikawal masyarakat Bali. Revisi jangan menjadi kewengan mutlak anggota DPRD Bali. Hal. 19 Zona Pertanian