Edisi Rabu 2 Oktober 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 47 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

rabu kliwon, 2 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Sejak Lima Tahun Bebas Rabies

Prosesi Pedang Pora

Stok Air di Embung Datah Habis

Denpasar sudah bebas rabies sejak lima tahun lalu. Kendati demikian, warga diminta tetap waspada dan selalu melakukan langkah-langkah antisipasi.

Pergantian Kapolres Jembrana dilakukan Selasa kemarin. AKBP Budi P. Saragih digantikan AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa. Serah terima jabatan ditandai dengan prosesi pedang pora.

Keberadaan air di Embung Datah Satu dan Dua di Banjar Kedampal, Desa Datah, Kecamatan Abang selama ini memang sangat dibutuhkan. Sayangnya, air di Embung Datah Satu ini kini habis.

JEMBRANA | HAL. 10

DENPASAR | HAL. 2

Berebut Kursi Ketua MPR

Jakarta (Bali Post) Berbeda dengan pimpinan DPR, pemilihan ketua MPR berjalan alot. Masing-masing pihak, baik parpol maupun kalangan DPD, merasa berhak menjadi ketua. Padahal komposisi unsur pimpinan MPR berdasarkan UU MD3 yang baru telah ditambah menjadi 10 orang, di mana 1 orang ketua dan 9 orang wakil.

Posisi ketua nampaknya dianggap memiliki nilai prestisius.

Anggaran Penataan Kawasan Besakih Dibahas Denpasar (Bali Post) Wacana pemangkasan anggaran hibah yang difasilitasi pimpinan dan anggota DPRD Bali kembali mencuat. Jika sebelumnya dana hibah masing-masing anggota dewan Rp 4 miliar, akan dipangkas menjadi sekitar Rp 3 miliar. Namun jika nanti mendekati pemilu, dana hibah besarannya akan dikembalikan seperti semula. Pemotongan direncanakan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. ‘’Kita butuh infrastruktur, kita akan melaksanakan program perlindungan kawasan suci Besakih yang membutuhkan lahan dan pembangunan di atasnya. Begitu juga Pusat Kebudayaan Bali,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pimpinan DPRD Bali definitif di gedung dewan, Selasa (1/10) kemarin.

Oleh karena itu, Koster memohon agar pimpinan dan anggota dewan bersedia alokasi anggaran hibahnya dikurangi pada APBD 2020. Dari sekarang sekitar Rp 4 miliar untuk masing-masing dewan akan dipangkas untuk kebutuhan yang lebih mendesak tersebut. Kalau sudah mendekati pemilu, besaran hibah yang difasilitasi dewan akan dialokasikan lagi seperti sebelum dipangkas. ‘’Kira-kira sekarang kan Rp 4 miliar, nanti kita hitunglah berapa, yang jelas turun.

Ya… (menjadi) Rp 3 miliar-lah kira-kira,’’ jelasnya saat dikonfirmasi lagi usai pelantikan.

Koster meyakini pemangkasan hibah yang difasilitasi DPRD Bali tidak akan sampai mengganggu kinerja dewan. Apalagi, hibah yang dipangkas itu sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Sekalipun di dalamnya tidak ada alokasi untuk penambahan gedung baru DPRD Bali.

Hal. 15 Efisiensi Anggaran

Harian Bisnis Bali Ancaman Biaya Mahal

Teknologi finansial atau fintech kini jumlahnya mencapai ratusan memudahkan akses keuangan. Namun ada biaya mahal yang mengancam debitur bila salah memilih fintech. Apa sebabnya?

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

www.bisnisbali.com

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan bahwa tradisinya posisi Ketua MPR diserahkan kepada partai yang menjadi penyeimbang dari koalisi pemerintah. ‘’Karena itu sejak awal, teman-teman partai dan fraksi mendorong saya untuk menjadi calon ketua MPR bila teman-teman MPR lainnya memberi dukungan,’’ kata Muzani di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10) kemarin.

Dia mengatakan dalam waktu singkat, Gerindra akan menyampaikan pandangan dan sikap tersebut dalam pembicaraan awal saat penentuan pimpinan MPR. Muzani mengatakan Gerindra sudah mengomunikasikan kepada semua partai yang ada di MPR dan sebagian kelompok DPR sudah diinformasikan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Yandri Susanto mengatakan tiga partai politik yakni Gerindra, Golkar dan PKB masih memiliki niat untuk menduduki jabatan ketua MPR. ‘’(Ketua MPR) cukup alot karena Gerindra mau, Golkar juga mau, (dan) PKB juga mau,’’ kata Yandri kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Yandri, dinamika pemilihan sosok ketua MPR masih akan terus terjadi setiap waktu hingga waktu pemilihan nanti. Termasuk, dari perwakilan DPD yang masih perlu dilakukan lobi atau pendekatan oleh partai politik di DPR. ‘’Dari jam per jam, menit ke menit ada dinamika yang terjadi antara partaipartai yang memang punya pimpinan,’’ katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta Jimmly Asshiddiqie mengusulkan agar perwakilan DPD bisa dipilih sebagai ketua MPR karena DPD merupakan fraksi terbesar. ‘’DPD itu adalah simbol persatuan bangsa. Karena dia berasal dari 34 provinsi di tengah hubungan antar-etnis, antar-agama yang sedang retak pasca-pilpres dan itu tercermin di mana-mana termasuk di Papua. Jadi, DPD itu cermin dari persatuan Indonesia,’’ kata Jimmly seusai pelantikan.

Anggota DPR termuda Hillary Brigitta Lasut menyampaikan bahwa rapat paripurna untuk menetapkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) digelar pada Rabu (2/10) ini pukul 10.00 WIB. ‘’Tadi kami baru melakukan rapat konsultasi saja untuk rancangan tentatif. Jadi akan disahkan besok di rapat paripurna untuk pemilihan pimpinan MPR dan strukturstruktur yang ada di fraksi,’’ kata Hillary usai memimpin rapat konsultasi pimpinan sementara MPR di Jakarta. (ant/kmb14)

KARANGASEM | HAL. 11

Puan, Perempuan Pertama Ketua DPR Jakarta (Bali Post) – Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, akan mencatatkan namanya dalam sejarah Indonesia sebagai perempuan pertama yang duduk sebagai Ketua DPR-RI. Sejak Indonesia merdeka, ketua lembaga legislatif setingkat DPR selalu lakilaki.

Puan dipastikan duduk di kursi ketua karena PDI-P sebagai parpol peraih kursi terbanyak di DPR menunjuk wanita yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini sebagai Ketua DPR. Sistem penentuan pimpinan DPR menurut UU terbaru adalah dari parpol peraih kursi terbanyak.

Hasil pemilu April 2019 lalu, PDI-P merupakan parpol peraih kursi tebanyak pertama, disusul Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB. Dengan demikian PDI-P berhak atas kursi ketua, sementara Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB masing-masing wakil ketua. Pelantikan Puan sebagai Ketua DPR dilakukan dalam sidang paripurna, Selasa (1/10) kemarin. Sebagai wakil ketua masing-masing Azis Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rahmat Gobel (NasDem) dan Muhaimin Iskandar (PKB) Puan merupakan putri Megawati hasil pernikahannya dengan Taufik Kiemas (alm). Sebagai trah Soekarno, istri dari Hapsoro ini selalu dekat dengan kehidupan politik.

Kehidupan politik penuh represi yang dialami sang ibu ketika rezim Soeharto berkuasa membentuk kemampuan politik wanita kelahiran 1973 ini.

Meski banyak yang nyinyir mengatakan posisi politik tidak lebih hanya karena nama besar kakek dan ibunya, Puan harus diakui telah melalui perjalanan di dunia

politik yang memadai. Di tahun 2006, Puan telah menunjukkan keaktifannya dengan terlibat di DPP KNPI. Selalu mengikuti perjalanan politik Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P, Puan kemudian ditunjuk menjadi salah satu ketua DPP di PDI-P. Dunia politik riil dimulai ketika Puan meraup suara banyak dari salah satu dapil di Jateng pada Pemilu 2009 dan mengantarkannya menjadi ke Senayan.

K e t u a Fraksi P D I - P lalu dipercayakan kepadanya menggantikan Tjahjo Kumolo.

Pada Pemilu 2014, Puan kembali meraup suara besar dan berhak kembali ke DPR. Namun, Jokowi kemudian menunjuknya sebagai Menko PMK. Kekuatan politik Puan tak terbendung di Pemilu 2019 di mana perolehan suaranya menjadi yang terbesar di dapilnya.

Setelah dilantik, kini Puan menjadi nakhoda lembaga yang fungsinya dalam sistem ketatanegaraan semakin penting. (kmb4/kmb14)

Sukses Rebut Opini WTP Lima Kali

Kemenkeu-RI Berikan Penghargaan kepada Bupati PAS

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan lima kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Kesuksesan merebut prestasi pemuncak itu membuat pemerintah pusat memberi apresiasi positif kepada Pemkab Buleleng.

Ini dibuktikan dengan penyerahan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu-RI). Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) di kantornya, Selasa (1/10) kemarin.

Tri Budhianto mengatakan, merebut WTP dalam pelaksa-

naan keuangan daerah tidak mudah, karena perlu kerja keras di semua lini pemerintahan yang ada. Meski demikian, pihaknya memuji Buleleng di bawah kendali duet Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. (PAS-Sutjidra). Kerja keras itu membuahkan hasil manis yang dibuktikan dengan lima kali berturut-turut mencatatkan diri sebagai pemkab yang meraih WTP. Bukan itu saja, yang paling penting dari raihan prestasi ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah terbukti akuntabilitasnya. Untuk itu, atas nama pemerintah pusat, Kemenkeu perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Buleleng.

Hal. 15 Dana Insentif Daerah

PENGHARGAAN WTP – Kemenkeu-RI menyerahkan penghargaan atas raihan prestasi Pemkab Buleleng yang telah merebut lima kali WTP berturut-turut.

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Terbaik Kedua, Gubernur Koster Harap Demokrasi di Bali Makin Berkualitas MAMPU meraih penghargaan Indeks Demokrasi Tertinggi terbaik kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, belum dirasa cukup oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Maka ia pun meminta agar kualitas demokrasi pada pilkada serentak 2020 di Bali mesti meningkat.

Hal itu terungkap saat Gubernur Koster menghadiri acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2020 oleh enam bupati/wali kota se-Bali dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota masing-masing di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (1/10) kemarin. Ikut pula mendampingi Gubernur Koster, Wakil Gubernur (Wagub) Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengharapkan agar penggunaan dana anggaran pelaksanaan pilkada serentak 2020 dapat disinergi-

kan dan dikoordinasikan secara efektif sehingga pemanfaatannya akan mampu lebih efisien.

“Kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama sebagai bentuk spirit kebersamaan dalam membangun Bali. Semoga ke depan kehidupan demokrasi di Bali lebih berkualitas,” katanya.

Kemudian terkait penandatanganan NPHD merupakan salah satu dari sekian tahapan yang harus dilalui serangkaian pelaksanaan pilakada serentak di enam kabupaten/kota se-Bali pada tahun 2020 depan. Pelaksanaan kegiatan ini, menurut Gubernur Koster, merupakan satu bentuk komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak di Bali. “Dengan dilaksanakannya penandatanganan NPHD tadi, merupakan satu bentuk keseriusan dan kepastian akan penyelenggaraan pilkada serentak yang didukung oleh aparat TNI/ Polri sesuai yang diputuskan pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD kabupaten/ kota. Dengan harapan pelak-

sanaan pilkada berjalan aman, damai dan sukses,” ujarnya.

Tak lupa pula Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini berharap agar kualitas pelaksanaan pilkada serentak pada tahun depan mampu lebih baik dari sebelumnya. Hal itu dikatakannya sebagai tantangan yang mesti mampu dijawab, khususnya oleh penyelenggara pemilu. Apalagi mengingat pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya di Bali dari segi administrasi maupun tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dibarengi dengan stabilitas yang kondusif. “Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak sebelumnya mencapai 82 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Dan untuk pilkada berikutnya (2020 - red), saya berharap lebih meningkat.

Karena indikator sebuah kemajuan demokrasi adalah tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini.

Bahkan, lanjut Gubernur, Bali beberapa waktu lalu

meraih penghargaan Indeks Demokrasi Tertinggi terbaik kedua secara nasional setelah DKI Jakarta Sementara itu, Sekda Dewa Made Indra pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang baik. Sebab, di provinsi lain penandatanganan NPHD ditandatangani di masing-masing kabupaten/ kota. Sedangkan di Bali mampu disepakati dilaksanakan secara berbarengan di tingkat provinsi. Hal ini, menurutnya, adalah sebagai wujud kesepakatan membangun Bali melalui pola Satu Pulau, Satu Tata Kelola.

Selanjutnya, ia berharap pilkada serentak bisa terlaksana dengan aman dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Penandatanganan NPAD antara enam bupati/wali kota dengan KPU dan Bawaslu kabupaten/kota masing-masing dimulai dari Kabupaten Badung, dilanjutkan Bangli, Denpasar, Jembrana, Karangasem, dan diakhiri Tabanan. (kmb)

NPHD - Gubernur Koster saat menghadiri acara penandatanganan NPHD Pilkada Serentak 2020 oleh enam bupati/wali kota se-Bali dengan Ketua KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota masing-masing, Selasa (1/10) kemarin.

Pajak Rumah Kos Terkendala Regulasi Denpasar (Bali Post) –

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), jajaran anggota DPRD Kota Denpasar mendorong instansi terkait untuk melakukan inovasi. Salah satunya yakni munculnya rumah kos elite yang memiliki potensi pajak yang cukup besar. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar diminta untuk melakukan terobosan dalam menjaring wajib pajak baru.

Bali Post/wan

APEL PERSADA - Upacara palebon Ida Pedanda Nabe Gede Putra Telabah dirangkaikan dengan apel persada yang digelar anggota gerakan Pramuka, Selasa (1/10) kemarin.

”Palebon” Ida Pedanda Nabe Gede Putra Telabah Diiringi Apel Persada

UPACARA palebon Ida Pedanda Nabe Gede Putra Telabah (alm) dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila di Setra Agung Badung, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Selasa (1/10) kemarin. Pelaksanaan upacara yang dimulai dari rumah duka di Jalan Thamrin menuju Setra Badung ini diiringi sejumlah pelayat dari kalangan Pramuka dan civitas akademika Universitas Udayana, tokoh puri dan geria serta warga Banjar Pemedilan, Kelurahan Pemecutan.

Upacara palebon tokoh perintis lirik Hymne Udayana ini juga dirangkaikan dengan apel persada yang digelar anggota Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka). Pada apel persada tersebut dibacakan sambutan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Drs. Budi Waseso yang diwakili Julius SJ. sebagai Wakil Ketua Kwarnas sekaligus menyerahkan penghargaan tertinggi gerakan

Pramuka yakni Lencana Melati kepada almarhum Ida Pedanda Nabe Gede Putra Telabah. Di samping itu, Ketua Kwarda Bali Dewa Made Indra dalam kesempatan tersebut juga memberikan sambutan untuk mengajak seluruh anggota gerakan Pramuka melanjutkan perjuangan dan cita-cita almarhum di gerakan Pramuka.

Sementara itu, jenazah Ida Pedanda yang ditempatkan pada sarana upacara pembakaran jenazah yakni Lembu dipasangi bendera Merah Putih membentang. Bendera tersebut dari Pandu Werda Gerakan Pramuka Provinsi Bali, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga almarhum yang diterima putra ketiga almarhum, Ida Bagus Ugrasena Narendra.

Sementara itu, Ida Bagus Ugrasena Narendra mengatakan, almarhum menjadi sosok panutan dengan kesederhanaan dalam kehidupan yang dijalankannya seharihari. “Beliau memiliki prin-

sip yang tidak banyak orang miliki. Bahkan, saya, kakak, adik sulit karena beliau tidak bisa bernegosiasi. Prinsip dan kesederhanaan almarhum menjadi kebanggaan bagi keluarga dan panutan sebagai generasi penerus almarhum,” ujarnya.

Semasa hidupnya, kata Ugrasena Narendra, al marhum sering meminta anak-anaknya membacakan Dharma Sunia. Pada masamasa kritis pun membacakan Dharma Sunia yang terdapat pada lontar. Lontar yang berusia 500 tahun tersebut, menurut putra ketiga almarhum ini, untuk mengatasi kesulitan di tiga dunia. Dituntun untuk melampaui tiga guna sehingga menjadi pencapaian sunia.

“Kami melakukan suatu dharma melampaui tiga Tri Guna.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud pencapaian sunia (keabadian - red), tidak ada lagi duka, tidak ada lagi bahagia untuk selamanya,” ujarnya. (wan)

Denpasar (Bali Post) Pemilik puluhan paket narkotika jenis sabu-sabu (SS) seberat 53,47 gram bruto, terdakwa Rizky Alamsyah (23) divonis bersalah dan dihukum selama 13 tahun, Selasa (1/10) kemarin. Vonis itu lebih rendah karena jaksa sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama 18 tahun.

Atas putusan majelis hakim pimpinan I Made Pasek tersebut, terdakwa langsung menerimanya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa yang bekerja sebagai karyawan toko ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotik golon-

gan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram.

Sebagaimana dakwaan kedua, Rizky dijerat Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain hukuman fisik, ia juga didenda Rp 1 miliar subsider empat bulan penjara.

Kasus ini bermula Jumat, 15 Maret 2019 yang lalu.

Saat itu terdakwa menerima telepon dari Pak Sabar (DPO) dan mengatakan ada anak buahnya yang akan menyerahkan narkotika kepada terdakwa. Pak Sabar sendiri merupakan bos dari terdakwa. Tiga jam kemudian, terdakwa mendapat pesan singkat dari Samsul Arifin alias Boy (terdakwa berkas terpisah). Samsul

mengatakan akan menyerahkan narkotika atas perintah Pak Sabar di satu tempat yang telah disepakati.

Yakni di depan pertokoan Gelogor Carik Denpasar.

Selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut.

Setibanya di sana, saksi Samsul menyerahkan sebuah tas kain warna cokelat kepada terdakwa. Di dalam tas itu terdapat sebuah kotak handphone yang berisi 36 paket sabu-sabu. Dengan rincian, satu paket seberat 25 gram, dua paket dengan total berat 5 gram, dan 33 paket yang beratnya bervariasi. Usai menerima paket narkotika itu, terdakwa pulang dan menyimpan puluhan paket SS itu di kamar kosnya di Gang Indah, Gelogor Carik, Pemogan, Denpasar Selatan.

Tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa menerima telepon dari Pak Sabar, memerintahkan terdakwa untuk memecah sabu-sabu yang beratnya 5 gram menjadi empat paket. Setelah dipecah, terdakwa membawa dan menempel di alamat sesuai perintah Pak Sabar, sehingga sisa SS yang tersimpan pada terdakwa sebanyak 35 paket. (kmb37)

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Bapenda Dewa Nyoman Semadi mengakui pajak untuk rumah kos, khususnya di bawah 10 kamar, belum terakomodir dalam regulasi. Perda yang menyangkut masalah pajak rumah kos ditentukan di atas 10 kamar. Regulasi tersebut yang menyebabkan pihaknya tidak bisa memperoleh pendapatan secara maksimal dari pajak rumah kos. ‘’Kami

juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengecek perizinan mereka. Namun kendala untuk mewajibkan dikenai pajak kembali pada regulasi yang tidak memperbolehkan mengenai pajak di bawah 10 kamar,’’ ujar Semadi, Selasa (1/10) kemarin.

Seperti diketahui, DPRD Kota Denpasar beberapa

waktu lalu sudah menyetujui ranperda tentang rumah kos untuk disetujui menjadi perda. Namun dalam perda tersebut, rumah kos yang terkena pajak memiliki kamar di atas 10 unit. Di bawah itu masih bebas dari pajak.

Semadi menambahkan, di antara sembilan jenis pajak, pajak PBB yang paling diutamakan karena potensinya besar. Upaya yang dilaku-

Denpasar (Bali Post) Setelah melalui proses pembahasan yang alot, akhirnya anggaran pilkada serentak di enam kabu paten/kota di Bali disetujui, Selasa (1/10) kemarin. Dari enam KPU kabupaten/kota yang mengajukan usulan anggaran ke setiap pemerintah daerah, tiga KPU pengusulan anggarannya dilakukan pengurangan.

Seperti Kota Denpasar, dari pengusulan sebesar Rp 31 miliar, yang disetujui senilai Rp 25 miliar. Kabupaten Karangasem pengajuan sebesar Rp 35 miliar, yang disetujui sebesar Rp 31 miliar.

Sementara Kabupaten Tabanan, pengajuan sebesar Rp

46 miliar, disetujui sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan kabupaten lainnya, jumlah dana yang disetujui sesuai jumlah pengusulan. Di antaranya Kabupaten Badung sebesar Rp 29,2 miliar, Kabupaten Bangli sebesar Rp 21,4 miliar, dan Kabupaten Jembrana sebesar Rp 18,5 miliar.

Ketua KPU Kota Denp asar Wayan Arsa Jaya mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya pengurangan jumlah nilai anggaran dari yang diusulkan. Nantinya ada bagian tertentu yang akan dilakukan penyesuaian sebagaimana dengan SK Petunjuk Teknis Kebutuhan Rancangan Pemenuhan Bi-

aya. Seperti halnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) nantinya bisa dilakukan addendum terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk dana Rp 25 miliar merupakan jumlah keseluruhan yang dicairkan tahun 2019 melalui APBD Perubahan sebesar Rp 253 juta, sisanya di APBD Induk 2020.

Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan mengatakan, masalah anggaran ini antara bupati dengan KPU telah bersepakat bahwa pemilu itu harus murah.

Soal ada perbedaan nilai anggaran antara kabupaten, hal ini tergantung kondisi wilayahnya. Anggaran ter-

endah ada di Kabupaten Jembrana, karena desanya lebih sedikit dari Kabupten Bangli. ‘’Ini dilihat dari komposisinya,’’ katanya.

Anggota komisioner KPU Bali Gde Jhon Darmawan menambahkan, perihal adanya persetujuan yang nilainya lebih kecil dari yang diusulkan, nantinya bisa dilakukan penyesuaian lagi. Hal ini sebagaimana isi dari kesepakatan dalam NPHD. ‘’Apabila nanti terjadi kekurangan, bisa dilakukan addendum menyesuaikan kebutuhan. Intinya anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan pilkada serentak telah terakomodir,’’ katanya. (kmb16)

Denpasar (Bali Post) – Secara umum di Bali kasus rabies masih menjadi ancaman. Namun, Denpasar sudah mampu menekan kasus ini sejak lima tahun lalu. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan beberapa OPD terkait hingga para relawan. Kendati demikian, upaya untuk menghindari munculnya kembali kasus rabies di kota ini, warga diminta tetap waspada dan selalu melakukan langkahlangkah antisipasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes. mengatakan, Denpasar sudah bisa menekan kasus rabies.

Bahkan untuk kasus pada manusia, Denpasar sudah mampu bebas sejak lima tahun lalu. ‘’Ini tidak didapat begitu saja. Ada tim yang selalu bergerak untuk memberikan penanganan cepat bila ada gigitan hewan penyebar rabies (HPR) pada orang,’’ ujar Sri Armini, Selasa (1/10) kemarin.

Sri Armini menambahkan, langkah ini dilakukan dengan cara bersinergi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk di pemerintah, pihaknya memiliki tim yang melibatkan OPD lain, seperti Dinas Pertanian, termasuk keterlibatan Ju-

mantik. Peran jumantik ini bukan saja memantau jentik nyamuk, juga melaporkan bila ada kasus gigitan HPR di masyarakat.

Sri Armini menegaskan, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama yang memelihara HPR. Vaksin terhadap HPR tidak cukup sekali. Ada tahapannya.

Sedangkan untuk vaksin manusia tersedia cukup.

Bahkan di Denpasar ada tiga sentra rabies, dua yang 24 jam di RSUD Wangaya dan RS Sanglah, serta Puskesmas II Denpasar Selatan yang buka pada jam kerja. ‘’Bagi masyarakat yang digigit anjing, segera datang ke puskesmas untuk mendapat penanganan, seperti vaksin. Ini didapat dengan gratis,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar I Gede Ambara Putra mengatakan, kasus rabies di Denpasar sudah berhasil ditangani dengan baik. Buktinya, sejak empat tahun lalu kasus rabies pada hewan sudah bisa ditangani. ‘’Upaya ini terus kami lakukan dengan memberikan vaksin serta kegiatan lainnya untuk meminimalkan kasus rabies,’’ ujarnya. (kmb12)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Usulan Anggaran Pilkada Tiga KPU Dikurangi

Pemilik Puluhan Paket SS Dibui 13 Tahun

Topik : GUBERNUR BERENCANA

PANGKAS DANA HIBAH

kan dengan memanfaatkan teknologi untuk melakukan pendataan kembali bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada. ‘’Tahun lalu kami bekerja sama dengan UGM memperbarui peta yang terbarukan sekarang sangat jelas pada bidang tanah. Juga bekerja sama dengan BPN untuk pendataan bidang tanah, sehingga database-nya sudah jelas,’’ ujar mantan Asisten III Setda Kota Denpasar ini. (kmb12)

VAKSIN - Seorang warga Kota Denpasar memegang ajing peliharaannya untuk memudahkan pemberian vaksin rabies.

Sejak Lima Tahun Denpasar Nihil Kasus Rabies

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Wabup Suiasa Harapkan Terwujudnya Pabrik Kopi di Badung KEDUA kalinya Kabupaten Badung memperingati Hari Kopi Sedunia. Peringatan kali ini diisi berbagai kegiatan, salah satunya mendemokan seduh Cascara (teh dari kulit kopi) yang dilakukan langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (1/10) kemarin, di parkir selatan lapangan Puspem Badung. Suiasa juga ikut melukis dengan kopi bersama siswa yang meraih juara I dalam lomba melukis dengan kopi pada Festival Budaya Pertanian 2019 yang digelar Juli lalu.

Dengan kualitas dan produksi kopi Badung Utara yang sangat menjanjikan, Suiasa berharap ke depan dapat terwujud pabrik kopi di Badung. Selain itu, pada November mendatang akan dilakukan penanaman bibit kopi unggul sebanyak 11.200 pohon di lahan 15 hektar yang dua tahun sudah menghasilkan. Penanaman ini untuk mendukung sektor pertanian dan terwujudnya Badung Agro Tekhno Park di Badung Utara.

Dalam peringatan tersebut, ada sharing dari petani kopi I Wayan Selamat dari Banjar Bon, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang yang telah mengemas kopinya dengan nama ‘’Bon Belok Kopi’’. Kopi ini sudah menembus pasar internasional dan diekspor ke Jepang melalui pemasaran dengan The Koop Coffee di Seminyak, Kuta. Kopi Bon juga menjalin kemitraan dalam pemasaran kopi dengan Roastery Nira Bali Coffee. Kapasitas produksi yang mampu disediakan oleh Bon Belok Kopi untuk kedua mitra kerja ini kurang lebih mencapai 2,5 ton per tahun.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kontrak bisnis antara Kelompok Tani Bon Belok dengan Roastery Nira Bali Coffee. Juga ada pembagian 1.000 cup kopi yang disajikan pelaku industri kopi, di antaranya Bombak Coffee & Bistro, Nira Bali Coffee, The Koop Coffee, Koperasi Kopi Mertha Buana, UUP Mekar Sari (Kopi Ser) dan UUP Catur Paramita.

Menurut Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Ketut Sudarsana, peringatan Hari Kopi Sedunia merupakan sebuah gagasan yang muncul mengingat tren kopi saat ini semakin mendunia. Peringatan ini telah dimulai sejak 2015 dan ditetapkan setiap tanggal 1 Oktober.

Menurut data Internasional Coffee Organization (ICO) tahun 2014, Indonesia negara ke-4 sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Selain produksinya besar, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki varietas kopi beragam yang tiap varietasnya memiliki keunikan masing-masing. ‘’Hari Kopi Sedunia diharapkan menjadi wadah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kopi.

Kopi tidak sekadar minuman, namun di dalamnya ada profesi dan karya seni,’’ imbuhnya.

Wabup Suiasa mengatakan, secara umum Hari Kopi Sedunia merupakan momen yang ditunggu pencinta kopi. Peringatan ini sebagai ajang mempromosikan produk-produk kopi spesial dan media temu wi-

rasa antara pelaku usaha kopi dengan para penikmat kopi. ‘’Peringatan Hari Kopi Sedunia (International Coffee Day) bertujuan merayakan gerakan meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi nusantara, serta mempromosikan peningkatan konsumsi kopi nusantara,’’ jelasnya.

Suiasa mengharapkan pelaku industri agar senantiasa menjaga kemitraan dengan petani kopi, mengingat produk kopi Badung telah mampu menembus pasar ekspor, seperti Korea, Belgia, Dubai, Jerman dan Jepang.

Berbicara tentang kopi, tidak hanya sebatas pada cita rasa dan aroma, namun lebih luas bahwa komoditi ini memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya anak-anak muda yang memiliki talenta untuk berinovasi dalam perkopian. ‘’Saya menyambut gembira dengan diperkenalkannya teh Cascara dari kulit kopi yang telah memiliki pangsa pasar cukup bagus untuk ekspor terutama ke Jepang,’’ jelasnya.

SEDUH CASCARA - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata mempraktikkan menyeduh Cascara serta menikmati kopi saat peringatan Hari Kopi Sedunia, Selasa (1/10) kemarin, di parkir selatan lapangan Puspem Badung.

Untuk itu, Suiasa juga mengapresiasi dan mendukung peringatan Hari Kopi Sedunia ini sebagai wadah mempromosikan kopi Badung, memberi

ruang untuk tukar informasi di antara petani kopi, meningkatkan produksi dan produktivitas kopi, memperluas konsumen kopi Badung serta senantia-

DLHK Tegaskan Kebakaran Bukan di TPST Kapal

Mangupura (Bali Post) -

Kasus kebakaran sampah yang terjadi di tempat pembuangan sampah di Desa Kapal ternyata bukan bagian dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Desa Adat Kapal, Mengwi. Kebakaran yang terjadi Kamis (26/9) lalu di luar area TPST 3R. Parahnya, tumpukan sampah yang terbakar di dasar jurang tersebut bersumber dari TPST tersebut.

PERUBAHAN RPJMD - Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat menerima dokumen Rancangan Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2016-2021 yang diserahkan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Selasa (1/10) kemarin di ruang Ketua DPRD Badung.

Rancangan Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2016-2021

Dewan Harapkan Pembahasan Lebih Cermat agar Perubahan Tak Berulang Kali

DPRD Badung, Selasa (1/10) kemarin menerima Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, yang diserahkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa. Hadir dalam penyerahan rancangan tersebut Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua II Made Sunarta, Ketua Komisi I Wayan Regep, Ketua Komisi IV Made Sumerta serta anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Badan Kehormatan (BK) Nyoman Dirgayusa.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, pihaknya menerima rancangan tersebut dan akan segera dilakukan pembahasan. ‘’Kita sepakat pemerintahan di Badung adalah eksekutif dan legislatif dan ada sejumlah hal yang perlu diselaraskan. Mudah-mudahan dalam perubahan kedua RPJMD ini sudah sesuai dan selaras. Nantinya di APBD 2020 dan pokok-pokok pikiran dewan tetap menjadi pijakan dalam penyusunan ini,’’ ujarnya sembari mengatakan, pihaknya berharap asumsi Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai Rp 6 triliun di tahun 2020.

Ketua BK DPRD Badung Nyoman Dirgayusa mengatakan, pihaknya berharap dalam pembahasan perubahan RPJMD kedua ini mekanismenya tidak boleh digampangkan begitu saja. ‘’Hal ini perlu dibahas secara detail karena kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa ke masyarakat atas visi dan misi pemerintah ke depan. Kami harapkan Ketua dan Sekda memberikan bahan-bahan lebih awal se-

hingga kami tidak kelabakan untuk membahas RPJMD ini,’’ paparnya.

Kritikan pedas disampaikan Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Regep, terkait perubahan kedua RPJMD Kabupaten Badung. Politisi asal Desa Kuwung ini mengatakan, perubahan ini berawal dari perencanaan yang kurang cermat. Pihaknya pun meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan perencanaan sehingga tidak lagi ada perubahan-perubahan RPJMD. ‘’Kami ingin mengingatkan semua pihak, kalau kita melakukan kekeliruan perencanaan anggaran akan bisa berdampak ke emam kabupaten di Bali. Saya harapkan tidak ada kesewenang-wenangan melakukan amputasi anggaran sehingga tidak ada persepsi nantinya kita memberikan, malah kita di-bully di masyarakat,’’ ujarnya.

Regep juga mencontohkan desa saat ini. Dengan kacaunya perencanaan anggaran, desa bingung mana yang mesti dieksekusi lebih dahulu programnya. Semua desa pun menjadi galau. ‘’Saya minta eksekutif melakukan penataan kembali sehingga tahun 2020 tidak lagi terjadi seperti ini,’’ terangnya.

Regep juga mengatakan, pihaknya mewakili dewan yang lain juga merasa kecewa dengan pengelolaan anggaran dengan adanya sejumlah rasionalisasi. ‘’Kemarin kita kan sudah melakukan kajian dan rapat-rapat sehingga ada kesepakatan untuk menjalankan program tersebut. Dan kami harapkan kembali tidak ada perubahan RPJMD lagi nantinya dan ini yang terakhir, meski aturan membolehkan dilakukan perubahan RPJMD tersebut,’’ tegasnya, sembari

mengharapkan ada pembahasan pra-APBD atau bedah APBD agar nanti tidak lagi ada perubahan-perubahan seperti ini.

Ketua Komisi IV Made Sumerta mengatakan, dengan perubahan RPJMD kedua kalinya ini pihaknya berharap jangan sampai ada persepsi nantinya pemerintah kurang cermat dalam merancang program. ‘’Kami harapkan pembahasan RPJMD ini harus hati-hati dan lebih cermat lagi sehingga tidak terus diubahubah sampai berkali-kali,’’ terangnya.

Politisi asal Desa Pecatu ini juga mengemukakan sejumlah permasalahan krisis air di Kuta Selatan. ‘’Sudah bertahuntahun terus menyuarakan masalah krisis air agar tuntas ditanggulangi. Namun faktanya hingga saat ini masalah krisis air di Kuta Selatan belum juga bisa diatasi. Ini menjadi masalah yang belum tuntas dan mohon bisa menjadi prioritas nantinya dalam pembahasan APBD 2020,’’ tegasnya.

Menyikapi masukan dewan tersebut, Sekda Badung yang juga Ketua TAPD Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, saat ini dunia dalam keadaan krisis dan hal ini juga terasa di Badung. ‘’Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, namun kita mengakui ekspektasi belanja kita terlalu optimis. Dengan kebersamaan DPRD ini, kita setuju sekali dengan melakukan ekstensifikasi pendapatan sehingga nanti tidak terlalu menonjol lagi untuk mengeruk pajak dan retribusi karena pendapatan pajak dalam industri pariwisata tidak bisa diprediksi. Kita perlu diskusikan lagi lebih mendalam terkait ekstensifikasi pendapatan ini,’’ ungkapnya. (ad28)

Mangupura (Bali Post) Jalan setapak menuju Pantai Nyangnyang, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, belum bisa dilalui karena masih terlalu terjal.

Hal itu membuat wisatawan kesulitan mengunjungi pantai tersebut. Penataan kawasan pun dinilai mendesak dilakukan, mengingat Pantai Nyangnyang sangat potensial menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Badung.

Menurut Bendesa Adat Pecatu Made Sumerta, Selasa (1/10) kemarin, penataan Pantai Nyangnyang akan dijadikan salah satu usulan prioritas pada Musrenbang RKPD tahun 2020. Penataan yang diusulkan tersebut berupa pengaspalan jalan dan penataan akses menuju pantai. ‘’Melihat pantai tersebut berpotensi menjadi destinasi baru di Kabupaten Badung,

penataan sudah selayaknya dilakukan. Dengan demikian, hal itu akan membuat PAD Kabupaten Badung ke depan semakin meningkat dan tentunya masyarakat bisa diberdayakan di sana. Apalagi penataan akses jalan tersebut juga akan memfasilitasi warga yang hendak bersembahyang di Pura Goa Dalem Batu Metandal yang lokasinya ada di Pantai Nyangnyang,’’ katanya. (kmb23)

Penataan Jalan Menuju Pantai Nyangnyang

sa melakukan peningkatan kualitas mutu kopi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Badung. (ad29)

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung Putu Eka Merthawan saat meninjau lokasi kebakaran, Selasa (1/10) kemarin. Birokrat asal Sempidi, Mengwi ini mengaku kecewa melihat kondisi tersebut. Sebab, pelanggaran dilakukan oleh pengelola TPST yang notabene tahu SOP. ‘’Kami terus terang kecewa. Setelah kami cek ke lapangan ternyata itu yang

terbakar kami tegaskan bukan TPST 3R. Tapi kecewanya lagi, sampah yang terbakar itu milik TPST yang dibuang begitu saja di sana, jadi sama saja seperti TPST liar,’’ ungkapnya.

Menurutnya, sampah yang diambil dari masyarakat tidak diolah di TPST melainkan dibuang ke dalam jurang yang berada dekat dengan TPST Kapal. Perilaku buruk ini telah berlangsung hampir delapan tahun sehingga tum-

pukan sampah mencapai 10 meter. ‘’Saya yakin pemadam tidak akan mampu mengatasi masalah ini karena sampahnya tebal 10 meter berada di jurang lagi. Solusinya ya… harus ditimbun tanah,’’ tegas Eka Merthawan.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung ini mengaku telah memperingatkan pihak pengelola agar menjalankan prosedur pengolahan, seperti mengurangi (reduce), menggunakan

kembali (reuse) dan mendaur ulang sampah (recycle). ‘’Kami pertegas itu yang terbakar bukan TPST 3R. Ini adalah pembuangan liar. Tidak ada TPST 3R yang diperkenankan menumpuk sampah seperti itu.

Kalau TPST 3R itu di atasnya dan logikanya sampah dicacah, tapi yang kami temukan di lapangan semuanya tidak dicacah, sama saja dengan TPST liar,’’ terangnya.

Pihaknya menyarankan pengelola untuk menimbun sampah yang terbakar dengan tanah. Ini telah dikaji oleh Dinas PUPR terutama mengenai kebutuhan tanah dan tenaga pengangkut mengigat sampah yang terbakar berada di jurang. (kmb27)

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Road To 60th Diamond Years Jubileum Mahendradatta University 2023

LPPM Universitas Mahendradatta Luncurkan Buku ’’Tampaksiring Simbul-Simbul dan Jejak-Jejak Raja Udayana’’ UNIVERSITAS Mahendradatta (Unmar) Sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Bali dan Nusa Tenggara memiliki komitmen utama yakni bagaimana selalu dapat berkontribusi semaksimal mungkin terhadap upaya pembangunan bBangsa dan negara. Unmar memiliki inisiatif untuk dapat mengadakan penelitian ilmiah terhadap keberadaan desa-desa tua yang terletak di Pulau Bali. Diawali pada tahun 2014 di Kabupaten Buleleng. Adapun desa tua yang telah berhasil diteliti adalah Desa Sidatapa, Cempaga, Tigawasa dan Pedawa atau lazim disebut dengan istilah SCTP atau Catur Desa. Selain itu sejumlah desa tua yang sudah diteliti dan dibuatkan buku di antaranya adalah Desa Terunyan, Desa Tenganan, Lembongan, Pancasari, Munduk serta Pinggan.

Ke depannya Unmar akan terus berusaha menggali sejarah yang belum tersurat sehingga sejarah desa-desa tua di Bali dapat diwariskan kepada generasi mendatang dengan diterbitkan dalam sebuah buku. Demikian dikatakan Wakil Rektor III Universitas Mahendradatta Drs. Abdul Samad Asaf, M.M. saat membuka acara Peluncuran Buku ‘’Tampaksiring SimbulSimbul dan Jejak-Jejak Raja Udayana’’ di Kantor Perbekel Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Buku ‘’Tampaksiring Simbul-Simbul dan Jejak-Jejak Raja Udayana’’, menurut Ketua Panitia Peluncuran Kadek Dedy Suryana, S.H., M.H., merupakan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah dosen dari berbagai fakultas yang ada di lingkungan Unmar. Buku ini disusun hampir satu tahun dengan menghadirkan narasumber dari sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tampaksiring.

Sementara itu, Camat Tampaksiring Drs. I Kadek Alit Wirawan, M.AP. menyatakan sangat menyambut baik dengan adanya buku ini. Ini merupakan kehormatan bagi masyarakat Tampaksiring karena dijadikan tempat penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Universitas Mahendradatta sampai menghasilkan buku yang sangat penting ini. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat mem-

BERSAMA - Pejabat struktural Universitas Mahendradatta bersama camat, kades serta tokoh-tokoh masyarakat di Desa Manukaya, Tampaksiring, Gianyar. berikan gambaran yang komprehensif bagi generasi muda dalam memahami sejarah serta mempertahankan budaya adiluhung yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Buku ini akan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat Tampaksiring khususnya dan juga masyarakat secara umum yang ingin mengetahui tentang sejarah dan budaya Tampaksiring.

Alit Wirawan juga berharap agar buku-buku tentang Tampaksiring terus ditambah oleh penulis-penulis lainnya hingga informasi tentang Tampaksiring akan menjadi semakin lengkap dan sempurna.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mahendradatta Dr. A.A. Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, S.T., M.Si. pada kesempatan tersebut menyampikan ucapan terima kasih kepada panglingsir dan tokohtokoh serta seluruh masyarakat Tampaksiring karena telah banyak membantu sehingga buku ini bisa terselesaikan sesuai jadwal. Dalam pemaparannya, Ketua LPPM Unmar ini memberikan gambaran singkat tentang isi buku yang diluncurkan kali ini, di antaranya penjelasan tentang Sejarah Tampaksiring, Keberadaan Pura Gunung Kawi sebagai simbol eksistensi Dinasti Warmadewa di Bali serta Tampaksiring setelah Indonesia merdeka.

Selain dihadiri oleh tokohtokoh masyarakat, Bendesa Adat serta Perbekel se-Kecamatan Tampaksiring, acara ini juga dihadiri oleh Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, S.E.(M.tru)., M.Si. Anggota Komite I DPD-RI Bidang Hukum yang membidangi pendidikan dan kebudayaan ini

memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para peneliti Unmar yang telah berhasil menyusun buku Sejarah Tampaksiring. Kecamatan Tampaksiring merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berdasarkan kepentingan sosial budaya dan ekonomi, karena beragam objek wisata berupa Situs Cagar Budaya dan Kepurbakalaan, Pura Dang Kahyangan, serta kawasan konservasi budaya khusunya di sepanjang kawasan DAS Tukad Pakerisan.

Hal inilah yang menyebabkan kawasan DAS Tukad Pakerisan mendapat pengakuan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD). Hal lain yang menjadi daya tarik adalah keberadaan Istana Kepresidenan Tampaksiring yang dibangun setelah Indonesia merdeka.

Melalui buku ini Senator Gusti Wedakarna berharap agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang keberadaan Sejarah daerah mereka serta dapat menjaga dan mempertahankan tradisi-tradisi serta adat istiadat masyarakat Bali Kuno, khusunya masyarakat di Kecamatan Tampaksiring. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif lebih luas tentang keberadaan jejak sejarah Prabu Udayana dan Ratu Mahendradatta di Bali khususnya di wilayah Tampaksiring. Kepada masyarakat intelektual Indonesia khususnya Bali diharapkan terus melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa, negara dan sebagai bagian dari swadharma perjuangan untuk Bali berdaulat di bidang budaya sesuai cita-cita Bung Karno. (ad31)

Mendapat Dukungan Positif, Produk Tembakau Alternatif Selaras dengan Visi Pemerintah Bali

KEHADIRAN produk tembakau alternatif yang memiliki manfaat bagi kesehatan publik dan dinilai lebih ramah lingkungan selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Wayan Koster – Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati terbuka terhadap perkembangan inovasi dan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dukungan positif ini harus dilanjutkan dengan mendorong penelitian atau kajian ilmiah dan regulasi terhadap produk yang merupakan hasil pengembangan inovasi serta teknologi dari industri tembakau.

Pengamat Kebijakan Publik dan Pakar Humaniora Adi Sastra Wijaya menyatakan sikap terbuka dengan hadirnya produk tembakau alternatif layak diapresiasi. ‘’Saya mendukung sikap terbuka yang merespons positif hadirnya produk tembakau alternatif di Bali.

Pemerintah Bali pasti mempunyai penilaian bahwa produk hasil inovasi dan pengembangan teknologi dari industri tembakau ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait kesehatan publik dan lingkungan,’’ katanya dalam keterangan resminya, Selasa (1/10) kemarin.

Bali saat ini sedang berjuang menyelesaikan permasalahan kualitas udara yang disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor dan asap rokok. Terkait isu kesehatan publik, Pemerintah Provinsi Bali berupaya menurunkan permasalahan angka perokok. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov Bali, angka perokok remaja dari tahun 2016 yang berjumlah 11,2 persen, naik menjadi 14,1 persen di tahun 2017. Sementara itu, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Provinsi Bali, perokok dewasa mencapai 18 persen. ‘’Berdasarkan sejumlah hasil penelitian, produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, menghasilkan uap bukan asap sehingga dapat mengurangi polusi udara. Produk ini juga minim risiko kesehatan sehingga dianggap tepat jika digunakan

Adi Sastra Wijaya (kiri) dan dr. Kadek Dian Lestari. untuk membantu perokok untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko,’’ jelas Adi. Dengan fakta tersebut, menurut Adi, perlu dilakukan penelitian dan kajian ilmiah. Kajian ini untuk meluruskan opini negatif terhadap produk tembakau alternatif yang dinilai sama berbahayanya dengan rokok bagi kesehatan. ‘’Bali dapat belajar dari Korea Selatan yang sudah lebih dulu melakukan kajian ilmiah untuk membuktikan kebenaran bahwa produk tembakau alternatif minim risiko kesehatan. Setelah terbukti, Korea Selatan mendorong penggunaan produk ini sebagai solusi bagi perokok,’’ katanya.

Untuk mengawasi produk tembakau alternatif agar tidak disalahgunakan, Korea Selatan memperkuatnya dengan regulasi. Adanya regulasi ini memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha. ‘’Bali dapat menjadi pionir dengan mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur secara rinci terhadap produk tembakau alternatif. Sampai saat ini belum ada regulasi yang spesifik mengatur produk ini, sehingga rawan penyalahgunaan,’’ kata Adi. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Kadek Dian Lestari menegaskan pihaknya siap mendukung hadirnya kajian ilmiah dan menyosialisasikan

manfaat dari produk tembakau alternatif. Partisipasi dari pemerhati kesehatan masyarakat, dr. Kadek percaya akan menciptakan opini positif bagi produk tersebut. Dengan demikian akan membantu meningkatkan tingkat kesehatan publik di Bali. ‘’Bali dapat menjadi pionir sebagai provinsi yang melakukan kajian ilmiah mendalam tentang produk tembakau alternatif.

Dengan demikian, para perokok dewasa dapat memperoleh informasi yang akurat tentang profil risiko yang dimiliki oleh produk tembakau alternatif,’’ kata dr.

Kadek.

Dokter Kadek juga akan membantu untuk menyebarkan informasi mengenai produk tembakau alternatif. Masyarakat Bali, terutama perokok dewasa, berhak mendapat informasi yang jelas mengenai produk tembakau yang memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ‘’Kami akan selalu berusaha untuk meluruskan informasi yang salah mengenai produk tembakau alternatif. Kami ingin para perokok jangan sampai melewatkan produk yang justru akan membantu mereka untuk beralih ke yang risikonya lebih rendah, apalagi bisa mengurangi dampak negatif kepada lingkungan sekitar,’’ tutup dr.

Kadek. (kmb)

Dihadiri 1.700 Delegasi, Konferensi IFEAT di Bali Jadi Event Terbesar di Dunia UNTUK kali kedua, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Konferensi International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT). Untuk pelaksanaan tahun ini bertempat di Hotel Mulia Nusa Dua, 29 September hingga 3 Oktober 2019. Konferensi ke-41 ini dihadiri sebanyak 1.700 delegasi dari 73 negara termasuk Indonesia.

Seperti yang disampaikan Presiden IFEAT Alastair Hitchen, konferensi ini menjadi event terbesar di dunia untuk industri atsiri karena diikuti 1.700 delegasi. Dipaparkannya, federasi ini bergerak dalam industri minyak natural esensial ekstrak. Dikatakannya, IFEAT rutin menggelar konferensi setiap tahun untuk memfasilitasi pertemuan antara buyer dan seller. ‘’Kami mengadakan acara ini setiap tahun.

Sehingga setiap orang bisa bertatap muka, bertemu dengan supplier, customer, petani, pengedar, pengepul dan pemroses,’’ ujarnya.

Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara terpenting dalam industri minyak esensial ini. Karena, Indonesia sudah sejak lama menjadi produsen minyak ini di dunia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu produsen minyak terbaik di dunia. Di Indonesia, katanya, memiliki banyak jenis minyak seperti ginger oil, kunyit sebagai bahan baku yang terbaik di dunia.

Dalam hal ini, beberapa negara selalu berkompetisi seperti India dan Tiongkok. Namun Indonesia menjadi negara yang paling penting dalam industri ini. ‘’Indonesia menjadi sangat penting dibandingkan negara lain untuk industri minyak atsiri,’’ katanya saat ditemui di sela kegiatan.

Sementara itu, Ketua Dewan Atsiri Indonesia Robby Gunawan

KONFERENSI - Sejumlah buyer dan seller industri atsiri dari sejumlah negara melakukan pertemuan pada Konferensi International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT), Selasa (1/10) kemarin di Nusa Dua. yang juga selaku Presiden Direktur Indesso mengatakan, event ini menjadi event terbesar di dunia.

Ini, katanya, menjadi kehormatan bagi industri di indonesia untuk bisa hadir. ‘’Kita lihat minyak atsiri banyak dipakai di berbagai produk, baik perisa, parfum dan makanan.

Dengan konferensi IFEAT akan berpeluang bagi produsen Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan pembeli dan pelaku. Bukan hanya transasksi bisnis juga belajar knowladge baru,’’ katanyanya.

Dikatakannya, potensi minyak atsiri dari Indonesia sekitar 90 persen untuk ekspor dan 10 persen untuk konsumsi dalam negeri. Dalam setahun, ekspor untuk minyak atsiri jumlahnya cukup besar. Dengan rincian untuk minyak cengkeh kurang lebih 4-5 ribu ton per tahun.

Minyak nilam sekitar 1.500 ton per tahun, minyak sereh wangi sekitar 1.000 ton per tahun. Minyak pala 500 ton per tahun dan masoi sekitar 20 ton per tahun. Dengan potensi ekspor atsiri Indonesia mencapai

kira-kira sebesar 600 juta dolar AS setiap tahun. ‘’Ini memang tidak sebesar potensi tambang dan sawit, namun sangat potensial,’’ pungkasnya.

Konferensi IFEAT di Bali ditangani oleh PT Melali Mice selaku Professional Conference Organizer yang ditunjuk oleh kantor pusat IFEAT di London, Inggris. Menurut Ketut Jaman selaku Dirut PT Melali Mice, pada area pameran, ada sebanyak 30 booth dari industri minyak atsiri di dunia yang berpartisipasi. Yang mana sebanyak 6 booth diisi oleh perusahaan dari Indonesia. Di antaranya Haldin, Indesso, Natura Aromatik, Van Aroma dan Golden Grove, Aroma Atsiri, CV Ratu Aroma.

Dikatakannya, kegiatan konferensi ini tidak hanya berdampak pada perkembangan industri minyak atsiri Indonesia, namun juga akan memberikan dampak positif kepada seniman lokal yang terlibat.

Mengingat ratusan seniman juga terlibat pada kegiatan ini. (ad25)

Beachwalk Shopping Center Let’s Feast–October 2019 HOLIDAY Starts Here! Beachwalk Shopping Center membawakan tema ‘’Let’s Feast’’ di bulan Oktober dengan sorotan momen liburan sebagai tema utama dari Holiday Starts Here! Beachwalk Shopping Center menghadirkan kejutan dan promo menarik untuk memeriahkan momen Halloween di Bali dengan ‘’Halloween & Beer Experience’’ dimulai tanggal 28 – 31 Oktober 2019 di Fountain Stage level 1. Terdapat berbagai macam aktivitas menarik; Festival Bir & Film, Halloween Experience, pertunjukan Halloween special (Flash Mob, Trick or Treat, etc).

Jangan sampai melewatkan momen Halloween untuk berfoto dengan instalasi Halloween kami yang akan berada di Deck Stage level 1 dan bagikan di Instagram, untuk memenangkan 1 malam menginap di Best Western Kuta Beach. Hanya dengan berfoto di spot manapun dengan dekorasi Halloween sekitar Beachwalk Shopping Center, bagikan gambar pada Instagram, tandai @beachwalk_bali & @bestwesternkutabeach dan tambahkan hashtag #beachwalkhalloween #beachwalkxbestwesternkutabeach. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 November 2019 (*T&C apply).

Spesial di bulan Oktober, dalam rangka merayakan The Feast of October pengunjung dapat menikmati bazaar makanan pada tanggal 20 – 25 Oktober 2019 dan 27 – 31 Oktober 2019 di Fountain Stage level 1. Pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai pertunjukan.

Setiap hari Rabu sepanjang bulan September, pengunjung bisa mendapatkan voucher Sour Sally dengan berbelanja minimum Rp 1.000.000 maksimal 2 struk (*s&k berlaku dan selama persediaan masih ada). Dan spesial bagi pengunjung laki-laki, Beachwalk kembali memberikan kejutan Instant reward lewat program Gentleman’s Day Out kepada pengunjung pria yang melakukan pembelanjaan

minimum Rp 500.000 (di dalam satu struk) pada hari Senin-Kamis (*s&k berlaku dan selama persediaan masih ada).

Your Rewards, Your Way! diluncurkannya program membership ‘’Corner’s Card’’ pada Oktober 2017 membuat Beachwalk Shopping Center semakin memanjakan pelanggan setianya dengan berbagai macam program dan promo menarik. Melalui program loyalitas ini pengunjung dapat mengumpulkan dan menukarkan poin dengan berbagai macam hadiah serta voucher menarik. Cara mendapatkan ‘’Corner’s Card’’ sangatlah mudah, hanya dengan melakukan minimum transaksi senilai Rp 50.000 dalam satu struk di hari yang sama di seluruh Tenant Beachwalk Shopping Center dan menukarkannya ke Customer Service di lantai 1. Pemegang ‘’Corner’s Card’’ ini akan mendapatkan benefit keanggotaan tidak hanya di Bbeachwalk Shopping Center namun di semua mall dalam naungan Management Cornerstone lainnya yakni FX Sudirman Jakarta dan 23Paskal Bandung. Keistimewaan lainnya, Pemegang kartu ‘’Corner’s Card’’ juga berkesempatan untuk memenangkan lucky draw voucher menginap semalam di Adiwana Jembawan, Arya Villas, Arkara Villa & Suite, Dara Ayu - Bali (*T&C apply).

Happy 25th! Payday Celebration!

Setiap tanggal 25 – 27 di setiap bulannya, Beachwalk memberikan tambahan 25 points spesial bagi member Corner’s Card. Hanya dengan berbelanja minimal Rp 500.000 (maksimal 2 struk), pengunjung mendapatkan promo spesial ini dalam rangka Payday Celebration di setiap bulannya. Selain itu Beachwalk juga memberikan kejutan Instant Rewards.

Beachwalk juga baru saja meluncurkan program “Tourist Wallet“, yang hanya bisa dinikmati oleh wisatawan mancanegara yang menawarkan 2 hak istimewa sebagai member program ini di Beachwalk

Shopping Center. Instant Reward akan diberikan dengan pembelanjaan minimal IDR 300.000 dan Jasa Penitipan Koper Gratis akan diberikan dengan pembelanjaan minimal IDR 500.000 di tenanttenant Beachwalk Shopping Center. Pendaftaran untuk menjadi member program Tourist Wallet ini bisa dilakukan di meja Customer Service, lantai 1 hanya dengan menunjukkan paspor yang masih berlaku.

Beachwalk baru saja meluncurkan area baru yang bernama “Sunset Deck” di level 3 untuk memberikan pengalaman dan suasana baru bagi pengunjung. Dikelilingi oleh varian tenant-tenant makanan dan minuman sembari menikmati hiburan menarik pilihan seperti; Bali Cultural Experience, pertunjukan Band Terfavorit, Sunset Yoga, dll. yang tersusun dalam program “Beachwalk Sunsetion” setiap hari mulai pukul 17.30 – 18.00. Sunset Deck Beachwalk Shopping Center menjanjikan pengalaman menikmati matahari terbenam yang paling unik dan tidak terlupakan.

Bali Starts Here. Setiap hari Selasa dan Rabu di Sunset Deck level 3 pukul 17.30 Wita - 18.00 Wita, berbagai kegiatan budaya yang otentik diadakan secara reguler untuk dinikmati oleh pengunjung, seperti belajar tari Bali tradisional atau hanya menikmati berbagai pertunjukan menarik lainnya seperti pertunjukan tari kontenporer, tari Kecak, tari Barong, dan masih banyak lagi lainnya. Beachwalk juga menampilkan pertunjukan reguler “Acoustic Eve” setiap Rabu - Senin pukul 18.00 – 20.00 Wita di area Fountain Stage Level 1 untuk menghidupkan suasana.

Pengunjung juga dapat melakukan selfie dengan Costume Play yang tersebar di beberapa area fotogenik sepanjang hari, sungguh suatu pengalaman yang tidak bisa dilewatkan begitu saja di Beachwalk Shopping Center. (ad30)

Menkum HAM Dijabat Tjahjo Kumolo Menko PMK Darmin Nasution Jakarta (Bali Post) – Dua menteri Kabinet Kerja yakni Puan Maharani dan Yasonna Laoly memilih mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR. Presiden Jokowi pun telah menunjuk pengganti sementara. Namun karena pelantikan presiden akan dilaksanakan dalam 20 hari ke depan, dipastikan tidak akan ada penunjukan pengganti tetap.

Sebenarnya, ada tiga kementerian akan dipimpin oleh menteri ad interim hingga berakhirnya pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 pada 20 Oktober 2019, karena kekosongan jabatan menteri. ‘’Karena sisa 20 hari lagi, maka ad interim. Tinggal 20 hari untuk mengangkat menteri (baru) juga nanggung.

Jadi tunggu 20 hari saja,’’ kata

Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (1/10) kemarin.

Tiga posisi menteri yang saat ini kosong yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Puan Maharani (Menko PMK) dan Yasonna Laoly (Menkum HAM) telah mundur dari jabatan menteri karena dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 di Jakarta, Selasa kemarin. Sementara Imam Nahrawi mundur dari jabatan Menpora karena terjerat kasus korupsi.

Wapres mengatakan jabatan Menko PMK akan diisi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkum HAM

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

akan dijabat Mendagri Tjahjo Kumolo. ‘’Ya… pasti akan ada bedanya. Dan menteri itu kan hanya tanda tangan, yang kerja kan ada dirjen-dirjen dan sekjennya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya telah mendapat Surat Keputusan Presiden RI Nomor 99/P/Tahun 2019 tertanggal 30 September, yang menyatakan dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menkum HAM. ‘’Saya sebagai pembantu Presiden siap melaksanakan tugas sebagaimana keputusan Presiden tersebut dengan penuh tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab sebagai Plt. Menkum HAM Kabinet Kerja I sampai berakhirnya masa jabatan kabinet,’’ kata Tjahjo. (ant)

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Pelantikan Presiden Tidak Boleh Ada Hambatan

Denpasar (Bali Post) Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden dan KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI tinggal menghitung hari.

Pelaksanaan pelantikan tersebut tidak boleh ada hambatan dan aparat khususnya TNI siap menjaganya. ‘’Kami sebagai aparat harus amankan kegiatan tersebut.

Tidak boleh ada hambatan,’’ tegas Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Selasa (1/10) kemarin, usai melepas atlet Run For Bali yang akan keliling Pulau Dewata Serka Dewa Gede Astawa di depan Makodam, Denpasar.

Aparat negara harus loyal kepada institusi. Seandainya ada gangguan, sudah ada upaya anitisipsi dan tindakan yang akan dilakukan. Prosedur yang dikedepankan adalah tindakan persuasif. Tapi kalau masyarakat tidak mau diajak persuasif, ada undang-undangnya mengatur terkait hal itu semua. ‘’Apalagi masyarakat Bali saya yakin paham betul aman dan stabilitas daerah menjadi jaminan kesejahteraan rakyat Bali,’’ ujarnya.

Ada indikasi gangguan? ‘’Untuk di wilayah saya (Bali, NTB dan NTT) masih aman dan kondusif. Semua itu ditopang pemahaman dewasa masyarakat untuk berdemokrasi,’’ ujarnya.

Pangdam mengungkapkan bahwa belum ada perintah dan permintaan anggotanya untuk BKO ke Jakarta dan Papua. ‘’Untuk TNI standby di wilayahnya masing-masing. Untuk di Wamena, yang ke sana baru cadangan pusat, ada Kostrad dan lainnya. Mari kita doakan agar Wamena cepat aman dan kondusif,’’ tandas jenderal bintang dua ini. (kmb36)

Jelang HUT TNI, Puluhan Pamen Kodam Naik Pangkat Denpasar (Bali Post) Menjelang peringatan HUT ke-74 TNI yang jatuh pada 5 Oktober mendatang, 66 perwira menengah (pamen) Kodam IX/Udayana naik pangkat. Upacara kenaikan pangkat tersebut dipimpin Pangdam IX/ Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP. di Makodam, Denpasar, Selasa (1/10) kemarin.

Pangdam dalam sambutannya mengatakan, kenaikan pangkat bukan merupakan hak, tetapi bentuk kehormatan dan kepercayaan yang diberikan negara. Kepercayaan dan kehormatan tersebut diberikan setelah melalui sistem penilaian yang terukur kepada prajurit yang memiliki kapabilitas, prestasi kerja, dedikasi, integritas moral dan konduite yang baik serta loyalitas pengabdian yang tinggi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. ‘’Selamat kepada para pamen yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Semoga dengan kenaikan pangkat ini, bisa membawa inspirasi dan semangat baru dalam rangka melaksanakan tugas satuan ke depan yang

kiranya lebih berat dan kompleks,’’ ujar Pangdam Benny Susianto.

Konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab tersebut harus menjadi motivasi untuk mempersembahkan karya dan pengabdian yang lebih berkualitas disertai loyalitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas. Selain itu, pangkat dan jabatan merupakan suatu amanah serta anugerah yang patut disyukuri serta setiap saat akan dimintai pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, laksanakan amanah ini dengan sebaikbaiknya dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki agar senantiasa dapat mempersembahkan kinerja yang terbaik, selaras dengan pangkat dan jabatan demi kemajuan Kodam IX/ Udayana khususnya.

Keberhasilan dalam memperoleh kenaikan pangkat tidak terlepas dari peran, dukungan dan kerja sama atasan, sesama teman, anak buah serta yang tidak kalah pentingnya adalah peran dan doa dari keluarga.

Rincian pamen naik pangkat tersebut, yaitu dari letnan kolonel ke kolonel sebanyak 6 orang, mayor ke letnan kolonel 19 orang dan kapten ke mayor 41 orang. (kmb36)

Bali Post/ist

NAIK PANGKAT - Upacara kenaikan pangkat pamen dilaksanakan di Aula Makodam, Denpasar.

DILANTIK - Suasana pelantikan pimpinan DPRD Bali, Selasa (1/10) kemarin.

Dewan Siap Studi Banding Denpasar (Bali Post) Pimpinan DPRD Bali definitif akhirnya dilantik di gedung dewan, Selasa (1/10) kemarin. Komposisinya, politisi PDI-P asal Tabanan I Nyoman Adi Wiryatama sebagai Ketua DPRD, politisi Golkar I Nyoman Sugawa Korry sebagai Wakil Ketua I, politisi Gerindra I Nyoman Suyasa sebagai Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III dijabat politisi Demokrat Tjok Gde Asmara Putra Sukawati.

Selain itu, alat kelengkapan dewan (AKD) juga sudah resmi diketok palu.

Di antaranya Ketua Komisi

I dijabat I Nyoman Adnyana (PDI-P), Ketua Komisi II IGK Kresna Budi (Golkar), Ketua Komisi III I Kadek Diana (PDI-P) dan Ketua Komisi IV I Gusti Putu Budiarta (PDI-P). Untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah dipegang langsung oleh pimpinan dewan. Sedangkan Ketua Badan Pembentukan Perda yang dulunya bernama Badan Legislasi dijabat oleh I Ketut Tama Tenaya (PDI-P) dan Ketua Badan Kehormatan dijabat Ketut ‘’Boping’’ Suryadi (PDI-P).

Setelah dilakukan pelantikan pimpinan definitif dan

pembentukan AKD maka dewan sudah mulai bekerja secara resmi. Tugas pertamanya, dewan siap melakukan studi banding untuk merampungkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) serta Kode Etik dan Tata Beracara. ‘’Tadi kita sudah bentuk gabungan dua komisi untuk melakukan koordinasi karena ada dua program kita, yakni Kode Etik dan Tata Beracara serta Tatib harus segera selesai. Itu dasar aturan yang kita pakai pijakan untuk bekerja,’’ ujar Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.

Menurutnya, pembahasan

Istri dan Adik Sudikerta Bersaksi di Pengadilan Denpasar (Bali Post) Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (1/10) kemarin kembali ramai dikunjungi.

Istri mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini, dan adik Sudikerta, I Wayan Suwandi, bersaksi di pengadilan. Mereka bersaksi untuk terdakwa Gunawan Priambodo, yang didudukkan di kursi pesakitan atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah.

Yang memberikan keterangan pertama di depan majelis hakim pimpinan I Dewa Budi Watsara adalah Dayu Sudikerta alias Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini. Di depan persidangan, dia lebih banyak mengaku tidak tahu sehingga majelis hakim penasaran dan geregetan. Dalam peran ini, saksi tercatat sebagai wali dari anaknya, Putu Ayu Winda Widiasari, yang menjabat sebagai presiden komisaris PT Bangsing Permai. Anak Sudikerta menjadi presiden komisaris karena menjadi salah satu pemegang saham.

Pemegang saham lainnya adalah I Wayan Suwandi, adik Sudikerta. Sementara terdakwa Gunawan bertindak sebagai Presiden Direktur PT Bangsing Permai.

Dayu Sudikerta mengaku menjadi wali karena tahun 2012, saat PT Bangsing Permai didirikan, anaknya yang menjadi presiden direktur baru berumur 15 tahun atau kelas II SMA. Dan yang membuat hakim geleng kepala, saat ditanya

PT Bangsing Permai itu bergerak di bidang apa? Saksi Dayu mengatakan tidak tahu.

Bahkan saat ditanya di mana kantor perusahaan itu, Dayu juga mengaku tidak tahu.

Hakim pun semakin jengkel. ‘’Percuma dong, jadi wali presiden komisaris kalau tidak tahu apa-apa. Anda jangan main-main. Anda sudah disumpah. Anda sudah bersumpah pada Tuhan,’’ tegur hakim.

Nah hakim kembali menanyakan soal apakah Dayu ada menerima aliran uang dari terdakwa? Dayu kembali mengatakan tidak tahu.

Sedangkan terdakwa Priambodo menyebut semua uang yang didapat sebesar Rp 2,4 miliar disetor ke rekening Dayu. Priambodo memiliki bukti transfer tersebut. Dalam kesempatan itu, karena jawaban banyak tidak tahu, majelis hakim menyindir istri mantan Wakil Gubernur Bali itu. ‘’Ini dah, kalau terlalu banyak punya uang. Sampai lupa mengecek. Enggak apa-apa, kan orang kaya raya. Anda ini luar biasa. Ada uang Rp 2,4 miliar tidak tahu. Berarti kekayaan anda triliunan,’’ sindir hakim.

Tak mau kalah dengan jawaban tidak tahu, hakim meminta jaksa menunjukkan barang bukti. Dan akhirnya saksi Dayu mengaku bahwa selama ini kalau ada penjualan tanah dirinya tidak dilibatkan.

Dayu berdalih direksinya lebih dari satu orang. Terdakwa juga tidak pernah meminta

izin saat menjual tanah. ‘’PT Bangsing Permai didirikan waktu Bapak (Sudikerta) masih Wabup Badung, sekitar 2012,’’ imbuh Dayu.

Hakim anggota I, I Gde Ginarsa, yang sedari tadi penasaran dengan jawaban Dayu ikut menelisik. Ginarsa mengejar apa alasan mencantumkan anak Sudikerta yang masih di bawah umur menjadi presiden komisaris. ‘’Waktu itu saya program bayi tabung.

Selain itu, saya juga pegang perusahaan lain yang juga bergerak di bidang properti,’’ katanya. ‘’Ada izin tidak dari suami?’’ cecar hakim Ginarsa. Dayu menjawab tanpa sepengetahuan suami. ‘’Wah, bagaimana anaknya jadi presiden komisaris, kok bapaknya tidak tahu.

Bagaimana ini, sengaja tidak tahu atau ada yang disembunyikan. Buat apa bikin perusahaan tapi gelap,’’ sentil Ginarsa. ‘’Apa karena waktu itu Pak Sudikerta menjabat?’’ kejar hakim Ginarsa. Dayu menggelengkan kepala. Hakim mengejar ke mana saja larinya uang yang sudah ditransfer oleh terdakwa, Dayu lagi-lagi menjawab tidak tahu karena tidak pernah mengecek uang ke rekening. ‘’Ini sudah ada keganjilan.

Lalu, apa fungsi wali, kalau semua tidak tahu?’’ desak hakim Ginarsa. Dayu kembali terdiam. Hakim menyatakan kembali akan memangil Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini jika nanti keterangannya masih dibutuhkan. (kmb37)

sebelumnya memang sudah dilakukan oleh dewan yang terbagi dalam dua kelompok kerja pembahasan. Akan tetapi, hasil pembahasan tersebut masih harus disempurnakan lewat studi banding agar tidak terjadi overlapping atau menyalahi aturan diatasnya. ‘’Kita juga nanti cocokkan dengan DPRD-DPRD yang lain dan yang penting kita harus ke Kemendagri juga agar tidak overlapping dengan aturan di atasnya.

Walaupun sudah ada guideline-nya,’’ jelasnya seraya menargetkan Tatib serta Kode

Etik dan Tata Beracara sudah bisa rampung minggu depan.

Pasalnya setelah itu, dewan harus membahas sedikitnya empat rancangan perda seperti yang sebelumnya ditargetkan gubernur. ‘’Kita coba dalam dua bulan. Tapi memang ini waktunya agak mepet, takutnya nanti tidak sempurna. Kita lihat nanti di lapangan karena ini produk perda, jangan nanti grasa-grusu, setelah terbentuk nanti banyak yang komplain. Jadi jangan juga dipaksakan kalau produk itu tidak matang betul,’’ pungkasnya. (kmb32)

Kurir Sabu Dituntut 18 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Eko Wahyu Prasetyo (26), pria yang mengaku lahir dan besar di Desa Anotaurei, Kecamatan Kepulauan Yapen, Papua, S e l a s a ( 1 / 1 0 ) ke m a r i n dituntut pidana penjara selama 18 tahun. JPU I Katut Yasa di hadapan majelis hakim pimpinan Ida Ayu Adnya Dewi menjelaskan terdakwa dalam kasus ini berperan sebagai perantara jualbeli narkotika jenis sabusabu sebanyak 203,24 gram. Dalam sidang yang terbuka untuk umum di PN Denpasar, Selasa kemarin, terdakwa disebut melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana yang terkuak di persidangan, Eko Wahyu Prasetyo diduga mengambil dua paket berupa plastik klip yang di dalamnya masingmasing berisi sabu seberat 101,57 gram netto, dan 101,67 gram netto di Hotel Suris, kamar nomor 214 atas suruhan seseorang yang disebutnya bernama BDW (DPO).

Selain dituntut selama 18 tahun, juga didenda Rp 3 miliar subsider satu tahun kurungan. Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi penasihat

hukum dari PBH Peradi Denpasar akan mengajukan pembelaan atau pledoi tertulis.

Sebelumnya terdakwa ditangkap polisi Selasa (21/5) lalu sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di depan areal parkir Toko Kartika Elektronik Store, Jalan Raya Kuta, Badung. Berdasarkan percakapan di ponsel milik terdakwa, awalnya terdakwa mendapat pesan singkat via whatsapp dari seseorang bernama BDW (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menginstal aplikasi BBM agar bisa berkomunikasi dengan Queen.

Setelah berhasil berkomunikasi dengan Queen, terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu di Hotel Suris kamar nomor 214. Kamar tersebut atas nama Ardy Riky (DPO).

Lalu, terdakwa yang diboncengi Herdi Patandung (saksi) mendatangi hotel tersebut untuk mengambil paket sabu sesuai peritah Queen.

Dalam perjalanan pulang dari hotel itu, petugas kepolisian mencegat terdakwa yang disertai dengan pengeledahan.

Ditemukan total keseluruhan barang bukti 203,24 gram netto. (kmb37)

Mengenal Peripartum Kardiomiopati, Ancaman Kelainan Jantung bagi Calon Ibu KEHAMILAN merupakan salah satu hal yang paling dinantikan oleh mayoritas pasangan baru menikah.

Berbagai persiapan fisik dan mental serta pengetahuan mengenai nutrisi dan tumbuh kembang bayi sangatlah penting bagi ibu karena dapat memengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang bayi. Pengetahuan mengenai kondisi kesehatan ibu sendiri serta apa yang dapat diharapkan dari kehamilan juga tidak kalah pentingnya. Berbagai macam permasalahan dapat mengganggu proses kehamilan dan mengancam kesehatan ibu dan janin. Salah satu yang akan dibahas kali ini yakni penyakit otot jantung pada ibu hamil. Berikut ulasan singkatnya.

Peripartum kardiomiopati atau penyakit otot jantung pada ibu hamil merupakan suatu kelainan serius pada jantung yang dapat dialami oleh ibu pada saat kehamilan hingga lima bulan setelah

melahirkan. Kelainan ini tergolong jarang ditemukan dan penyebab pastinya hingga saat ini belum diketahui dan diduga multifaktorial. Berbagai faktor risiko meliputi umur ibu di atas 30 tahun, riwayat hipertensi lama atau hipertensi dalam kehamilan, faktor ras (kulit hitam), genetik, riwayat penyakit jantung, riwayat merokok dan konsumsi alkohol serta kehamilan kembar diduga turut memberikan andil pada timbulnya penyakit ini.

Pada penyakit ini akan didapatkan pembengkakan pada jantung ibu disertai cedera dan melemahnya otot-otot jantung. Hal ini menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, yakni memompa darah ke seluruh tubuh.

Hal ini akan menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh termasuk ke dalam rahim sehingga sangat membahayakan ibu dan janin.

Berbagai mekanisme kompleks diduga memainkan peranan dalam timbulnya kondisi ini. Hal ini dipercaya ada kaitan dengan meningkatnya stres oksidatif yang memengaruhi kinerja hormon saat trimester akhir kehamilan pada individu yang rentan. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor risiko yang telah disebutkan di atas.

Hipotesis lain yang masih menjadi perdebatan yakni proses autoimun.

Penderita peripartum kardiomiopati biasanya menunjukkan gejala berupa sesak saat beraktivitas hingga saat berbaring bergantung tingkat keparahan penyakit, batuk lama, mudah lelah, berdebar, bengkak pada kaki hingga nyeri dada.

Diagnosis peripartum kardiomiopati didapatkan berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang yang sesuai.

Dokter akan melakukan pemeriksaan apakah ada

tanda-tanda pembengkakan jantung, abnormalitas bunyi jantung dan tandatanda kelebihan cairan pada jantung dan paru. Untuk diagnosis pasti didapatkan melalui pemeriksaan ekokardiografi. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan dimensi jantung yang membesar dan gangguan fungsi pompa pada jantung.

Pemeriksaan penunjang lain mungkin diperlukan untuk mendukung diagnosis serta terapi yang akan diberikan.

Terapi pada peripartum kardiomiopati bertujuan untuk mencegah progresi penyakit, mengurangi gejala, mencegah komplikasi yang mungkin terjadi serta mengembalikan fungsi jantung seperti sediakala apabila masih memungkinkan.

Terapi yakni dengan pengobatan suportif yang meliputi pembatasan konsumsi garam dan cairan serta obat-obatan yang dapat di-

Pembesaran jantung pada Peripartum Kardiomiopati. gunakan seperti pada pasien gagal jantung. Pada beberapa kasus lanjut, tindakan pemasangan alat suport mekanis pada jantung di ruang intensif mungkin diperlukan.

Kebanyakan dari pasien dengan peripartum kardio-

miopati sembuh secara parsial maupun total, 2 hingga 6 bulan setelah melahirkan.

Meskipun demikian tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini tidak bisa dibilang sedikit, yakni 0 hingga 19%. Angka kematian cenderung dikaitkan dengan

semakin tua usia ibu, riwayat kehamilan hidup lebih dari satu, keparahan otot jantung yang terkena dampaknya, riwayat penyakit jantung sebelumnya serta keterlambatan dalam diagnosis penyakit.

Ibu yang pernah mengidap peripartum kardiomiopati memiliki risiko yang buruk pada kehamilan selanjutnya bagi ibu dan janin meskipun kondisi lalu telah pulih sepenuhnya. Konsultasi dengan dokter mengenai rencana kehamilan selanjutnya sangatlah diperlukan.

Pencegahan peripartum kardiomiopati dapat dilakukan dengan membiasakan diri hidup sehat, olahraga teratur, pantang konsumsi alkohol dan merokok saat sedang mengandung serta tidak lupa untuk konsultasi kesehatan yang rutin dengan dokter untuk memantau kesehatan ibu dan janin. l dr. Gede Wikananda, S.Ked.

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Bukan dengan Larangan

DEWASA ini, kita sangat sulit menemukan pemimpin yang benar-benar jujur, bersih dari korupsi. Padahal, budaya korupsi sudah ada sejak manusia ini ada di bumi ini, hanya kadar intensitas kesalahannya yang berbeda.

Keluarga adalah menjadi pusat pendidikan antikorupsi yang utama dan pertama. Dikatakan demikian, nilai-nilai pendidikan yang normatif yakni membawa pada perubahan diri yang lebih baik diterima pertama di keluarga. Bahkan di keluarga, anak-anak mendapat sentuhan segala hal yang utama seperti lewat kasih sayang dan pendidikan antikorupsi lewat kearifan lokal.

Lihat saja orangtua krama Bali (baca umat Hindu) mengajarkan anaknya tiap hari sebelum makan ngaturang banten nasi atau persembahan. Hal ini selain bermanfaat menanamkan pendidikan spiritual juga untuk terbiasa menghadapkan diri bahwa apa pun yang kita makan dan nikmati adalah hasil dari pekerjaan yang halal.

Keluarga juga membiasakan anaknya berbelanja dan ikhlas mengembalikan uang kembalian sekecil apa pun. Ini juga bagus dalam penanaman pendidikan antikorupsi bahwa kalau bukan kita yang punya jangan diambil, atau dicuri. Namun, pendidikan penuh makna itu pada era penuh perubahan kali ini banyak tergerus. Namun, bukan berarti kita menyerah begitu saja. Pendidikan karakter harus tetap ditanamkan, baik lewat keluarga, sekolah dan masyarakat.

Di sekolah, jajaran sekolah sangat hatihati membelanjakan barang dan jasa. Caranya bekerja mengikuti regulasi, berintegritas demi kepentingan negara. Kedua, jujur dalam menggunakan uang milik sekolah yang diambil dari para orangtua siswa. Guru pun mesti jujur dalam menjual buku mata pelajaran, tanpa ada unsur menguntungkan diri sendiri. Jika ini dilakukan semua komponen sekolah, bukan tidak mungkin kita akan menjadi bangsa yang besar di kemudian hari.

Imbas pendidikan keluarga dan pendidikan formal saling mengisi. Jangan sampai di sekolah, kita mengajarkan anak-anak jangan korupsi, sementara di rumah terjadi proses pembiaran. Kata para ahli, kuncinya adalah tak ada niat mencuri atau korupsi. Niat inilah yang sering menjerat sejumlah pejabat negara yang kaya mendadak namun secara mendadak dipenjara karena kasus korupsi.

Perlu diingat bahwa pendidikan korupsi tak efektif dengan cara memberi larangan kepada siswa dan anak di rumah. Yang paling bagus adalah memberi pemahaman akan dampak dari sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk itu diperlukan komitmen dan integritas.

Apalagi masyarakat Bali mengenal ajaran Catur Marga dan Catur Purusuartha.

Filosofi Catur Purusuartha yang mengajarkan umat Hindu untuk hidup kaya berdasarkan dharma dan ketentuan yang benar. Kayalah engkau sekaya-kayanya, senanglah engkau sesenang-senangnya, dengan syarat kepantasan dan kewajaran untuk mencapai mokshartham jagaditha, yakni kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ajaran ini mengajak semua orang meraih kekayaan dengan cara kerja, bukan lewat korupsi.

Juga bisa dengan menjalankan ajaran Catur Marga. Bhakti Marga adalah ketulusan menerima diri sendiri. Kriya Marga dengan jalan bekerja keras. Jnana Marga dengan berusaha meningkatkan kualitas diri untuk menjalankan Yoga Marga yakni fokus dan profesional.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Selamat HUT TNI Mari Jaga Nasionalisme Secara khusus, saya ingin menyampikan rasa terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah dengan setia mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rasa nasionalisme yang dibangun selama ini telah membuat NKRI tetap aman dari berbagai tantangan. Rasa syukur dan dukungan terhadap TNI ini saya sampaikan semoga pada Hari TNI 5 Oktober mendatang, kita semakin sadar dalam situasi saat ini.

Rasa nasionalisme menjadi hal strategis yang harus kita jaga.

Saya juga menyampaikan semoga jajaran TNI mendapat keselamatan dan lindungan Yang Mahakuasa sehingga tetap teguh mengawal NKRI. Mudah-mudahan semangat nasionalisme dan kebersamaan yang dibangun jajaran TNI bisa mengayomi kita bersama.

Untuk semua pihak, mari kita jaga martabat bangsa kita dan jaga stabilitas dengan kesadaran penuh agar kita tetap bisa bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Mudahmudahan kita bisa hidup damai dan harmonis di negeri kita.

I Wayan Arsana Gianyar, Bali

Membangun Sistem Pendidikan Antikorupsi Sampai kini, korupsi menjadi sisi gelap bangsa Indonesia yang bagaikan laut tak bertepi. Sampai kini belum juga ada konsepsi mengantisipasi tren korupsi itu. Banyak sudah dilakukan upaya, tetapi belum punya daya kuat membaja hingga bisa menanggulangi korupsi. KPK pun cenderung cuma berbuat tangkap-menangkap koruptor (OTT). UU tentang KPK pun bolak-balik mau direvisi.

J

Oleh Hendrizal, S.IP., M.Pd.

ika terus-menerus begitu, bangsa kita akan capek, karena kehabisan energi politik untuk mengatasi korupsi. Meski demikian, manusia tak boleh putus asa mengatasi masalah, termasuk korupsi. Sikap berputus asa juga dilarang agama. Di sini mungkin kita tak perlu mimpi berbuat yang hebat-hebat agar korupsi habis tuntas dalam waktu singkat.

Sebab, memberantas korupsi memang membutuhkan waktu beberapa generasi. Itu pun kalau ada program yang dilakukan konsisten.

Menghentikan kebiasaan merokok saja tidak gampang, apalagi korupsi. Tetapi, meski kita berbuat kecil-kecilan, ia bisa bagaikan kerikil yang dapat menggelincirkan perilaku korupsi. Sebagai perbandingan, gajah pun bisa mati oleh semut yang kecil. Namun untuk itu, mereka perlu searah dan kompak.

Semua semut juga harus memiliki persepsi, visi dan misi yang sama membunuh gajah.

Maka, memberantas korupsi di Indonesia sebaiknya jangan dulu berharap yang muluk-muluk.

Lakukanlah hal-hal kecil terlebih dulu, suatu saat akan ketemu langkah besar bagaikan semut mematikan gajah.

Salah satu langkah kecil tetapi nantinya berdampak besar adalah menangani korupsi melalui sistem pendidikan.

Bangunlah sistem pendidikan sebagai proses perlawanan korupsi. Apalagi mengingat korupsi telah membudaya dari level atas hingga bawah (merambat zona kultural) – ini juga akibat proses pendidikan yang karut-marut di Indonesia.

Sebagian besar koruptor di negeri ini juga diyakini saat duduk di bangku pendidikan termasuk peserta didik pandai.

Bahkan, nilai pelajarannya terbilang tinggi di atas rata-rata ke-

mampuan peserta didik lainnya.

Kalau tak pandai, bagaimana mungkin mereka bisa meraih jabatan di eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya! Namun, bagaimana mungkin peserta didik yang cerdas itu, begitu lulus sekolah menjadi koruptor?

Apakah ada yang salah dalam sistem pendidikan di negeri ini?

Pertanyaan itu pernah terlontar dari mulut pakar pendidikan dan mantan Rektor UNY Prof.

Suyanto di hadapan peserta workshop ‘‘Koalisi Antarumat Beragama Antikorupsi’’ di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Itu untuk memancing jawaban atas pertanyaan bisakah memberantas korupsi dari sekolah?

Pertanyaan itu kini juga lagi hangat didiskusikan di tengah masyarakat, terutama karena adanya usulan agar dimasukkan mata pelajaran khusus antikorupsi (dan kolusi, nepotisme/ KKN) di pendidikan formal, yang diyakini akan memberantas praktik korupsi.

Ke depan penting dipikirkan bahwa jika membangun sistem pendidikan berbasis antikorupsi, kita akan dapat membangun kesadaran positif peserta didik atas korupsi, dan akhirnya diharapkan bisa memberikan pencerahan dan menanamkan nilai-nilai positif. Sistem pendidikan berbasis antikorupsi itu memiliki kerangka pikir berikut: makna korupsi, korupsi sebagai sistem, makna perilaku penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan, teori-teori penyimpangan, jenisjenis perilaku penyimpangan, proses korupsi, ruang lingkup korupsi, sifat-sifat korupsi, akibat korupsi, cara pengendalian, langkah penanganan, dan evaluasi.

Semua itu untuk menandaskan korupsi menurut UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang telah dipilah-pilah sesuai perbuatan yang dilakukannya. Mengingat itu, dalam penyusunan pendi-

dikan antikorupsi dalam buku pelajaran nantinya, perlu melibatkan beberapa pakar. Baik ahli dalam bidang pendidikan seperti ahli kurikulum, ahli substansi mata pelajaran, ahli pendidikan antikorupsi, ahli bahasa, maupun ahli lainnya semisal ahli hukum, ahli sosiologi, ahli psikologi, ahli agama, ahli etika dan moral. Ahli korupsi? Entahlah.

Pelaksanaan strategi belajar mengajar berdasarkan pendidikan berbasis antikorupsi itu mengacu pada penguasaan informasi dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pendidikan. Yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam mengembangkan antikorupsi yang sejalan pengembangan mata pelajaran yang relevan seperti agama, PPKn, sejarah, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, bahasa daerah dan semacamnya.

Selain pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan kesenian, sebagai anggota masyarakat, dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya, juga dibutuhkan contoh keteladanan. Karenanya, agar pendidikan berbasis antikorupsi berjalan efektif, semestinya diciptakan keadaan menggembirakan, ungkapan dengan benar, berpikir kreatifkonseptual, analisis dan reflektif, mengekspresikan dengan tegas.

Ubahlah peserta didik menjadi ‘guru’, sehingga bisa mencapai tujuan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.

Ke depan, yang perlu dikembangkan dalam pendidikan berbasis antikorupsi itu meliputi tiga nilai atau kewajiban fundamental: (1) Nilai kejujuran, yaitu sikap orang yang berani menunjukkan siapa dia, serta mengatakan apa yang dimaksudnya.

Kejujuran ialah keterikatan hati pada kebenaran. (2) Nilai keadi-

lan. Adil artinya memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya dan memenuhi semua kewajiban yang mengikat kita.

(3) Nilai tanggung jawab, yaitu keterkaitan berunsur pelaksanaan tugas dari yang berwenang dan menyelesaikan tugas serta bertanggung jawab.

Adapun pengembangan metode pendidikan berbasis antikorupsi yang efektif meliputi metode antikorupsi berikut: Pertama, menerapkan ajaran agama yang benar dan fungsional serta membangun sinergi fungsi pikiran, hasil dan tindakan yang bisa dipakai menolak terjadinya korupsi dan memperkuat pribadi.

Kedua, pemahaman akan hak, menghargai atau menghormati hak orang lain, jangan mengganggu hak orang lain, puas dan mensyukuri hak diri sendiri, dan tidak merasa terganggu kalau haknya direbut orang. Pendidikan antikorupsi bisa dikondisikan dengan membiasakan peserta didik untuk meletakkan tanggung jawab pribadi terhadap hak-hak orang atau badan lain, misalnya lewat perpustakaan terbuka, toko swalayan. Intinya, usahakan tidak memberikan peluang seseorang berbuat menyimpang sehingga seseorang itu kehilangan keyakinannya.

Ketiga, membentuk pribadi yang kuat lewat kebiasaan menghadapi masalah dan tak menghindari masalah. Lewat cara ini bisa mendorong tumbuhnya Adversity Quotient (AQ) anak. Juga, perlu adanya ketegasan hukum yang bisa digunakan menekan seseorang dalam melakukan korupsi. Di sini perlu pembinaan pendidikan hukum praktis yang bisa digunakan sebagai strategi pendidikan antikorupsi, sehingga mereka paham mana aktivitas yang berada dalam jalur hukum dan melanggar hukum. Ini penting ditumbuhkan bersamaan pendidikan kebangsaan, pendidikan kepemimpinan, yang semuanya bisa bermakna menyiapkan manusia yang memiliki pribadi bersih, cerdas, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur.

Jadi, dalam pendidikan berbasis antikorupsi penting adanya proses penyadaran yang menanamkan nilai-nilai moral dan agama, atau menumbuhkan sikap antipraktik korupsi. Selayaknya, dalam melawan korupsi lewat jalur pendidikan, kita membutuh-

Warung Global

Air Bukan Hanya Urusan Pemerintah SEJUMLAH PDAM berencana menaikkan tarif.

Namun, di sisi lain, pelanggan masih mengeluhkan pasokan airnya yang tidak lancar. Hal itu pulalah yang menjadi topik bahasan pada Warung Global, Selasa kemarin.

Arka di Tabanan mengatakan, untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air dari PDAM sebaiknya dilakukan dengan cara pemanfaatan sumber daya air alternatif dengan memanfaatkan air laut melalui proses desalinasi dengan bantuan teknologi untuk pemurnian air dengan mengubah air laut menjadi air tawar hingga siap diminum.

Latra di Gianyar menambahkan, defisit air bersih terjadi karena beberapa faktor sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pada manusia dan lingkungan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah atau PDAM sehingga tidak tergerak untuk mengatasi masalah air secara bersama. Oleh karena itu,

dibutuhkan upaya penanganan penghematan air dari diri sendiri, masyarakat, dan penerapan regulasi pemerintah.

Sugi di Abiansemal menegaskan, kebutuhan air akan terus meningkat. Jika tidak dilakukan upaya alternatif penyediaan sumber air baku, nantinya akan kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini semakin lengkap dengan masih lemahnya proteksi sumber air baku, tingginya kepadatan penduduk serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Pembabatan hutan dan penebangan pohon yang mengurangi daya resap tanah terhadap air turut serta pula dalam menambah berkurangnya asupan air.

Widana di Tabanan menyatakan, bertambahnya jumlah penduduk otomatis kebutuhan air makin meningkat.

Perlu upaya yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi hal ini. Perlu peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan, penghijauan, pengelolaan DAS, pembangunan waduk, serta konservasi tanah dan air.

Vera di Tabanan menyatakan, PDAM harus melakukan inovasi atau suatu gebrakan demi meningkatkan pelayanan, baik pelayanan administrasi maupun pendistribusian air. Terlebih air merupakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Ia pun mengakui air dari PDAM sering tidak lancar. (dika)

kan ideologi pendidikan. Dengan begini, pembelajaran di sekolah diharapkan dapat menangkal perbuatan yang mengarah pada kejahatan korupsi dari sistem yang bobrok menjadi sistem sosial yang betul-betul manusiawi.

Selanjutnya, pendidik perlu memosisikan diri sebagai fasilitator informasi dan sarana yang diperlukan peserta didik untuk belajar efektif, berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah secara individual ataupun kelompok melalui emperis dan perkembangan rasional. Di sini, pendidik harus memandang peserta didik sebagai manusia yang mulia dan terhormat dan memberi pengalaman berpikir kompleks, rasional, berani dan jujur, serta bertanggung jawab secara individu maupun kelompok pada aktivitas belajarmengajar.

Maka, idealnya, pendidikan berbasis antikorupsi dalam pembelajarannya perlu menggunakan metode integrated curriculum yang pelaksanaannya disusun komprehensif untuk membahas satu pokok problem tertentu.

Pembahasan itu bisa dengan cara menggunakan topik yang ditentukan secara demokratis antara peserta didik dengan pendidik.

Dengan cara itu diharapkan pada hasil belajarnya, peserta didik bisa mendapatkan dan tertanam nilai-nilai moral dan religiusitas, baik menyangkut kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kebenaran yang bisa dipakai dalam pencerahan kehidupan yang berkepribadian. Dengan beginilah, perilaku korupsi dapat dicegah pada generasi penerus bangsa. Pada merekalah sandaran harapan kita.

Penulis, dosen PGSD FKIP Universitas Bung Hatta Padang; kandidat Doktor UNP

POJOK PAD Tabanan stagnan, dewan segera bentuk pansus pendapatan.

- PAD untuk rakyat. ***

Demi pembangunan infrastruktur, Gubernur Koster berencana pangkas dana hibah anggota dewan.

- Infrastruktur untuk rakyat. ***

Puan Maharani, perempuan pertama jabat Ketua DPR. - Pertama jadi harapan rakyat Indonesia.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Hindari Tabrakan ’’Pick-Up’’ Terperosok ke Selokan

Bali Post/ist

TERPEROSOK - Mobil pick-up yang terperosok ke selokan.

Tabanan (Bali Post) – Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal terjadi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Pangkung Kuning, Desa Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat, Selasa (1/10) kemarin. Gara-gara menghindari tabrakan, mobil pick-up bermuatan jagung masuk ke dalam selokan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, lakalantas terjadi sekitar pukul 03.00 Wita. Saat itu mobil pick-up nopol P 8486 VC tersebut datang dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Mobil dikemudikan Ahmad Saifudin (34) asal Dusun Cepit, Desa Kalubondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Awalnya kendaraan melaju seperti biasa.

Hanya saat tiba di lokasi kejadian yang merupakan tikungan ke kanan, dari arah berlawanan datang truk yang menyalip kendaraan lain di depannya sampai melewati as jalan. Hal itu membuat sopir pick-up kaget dan langsung banting setir ke kiri guna menghindari tabrakan.

Kapolsek Selemadeg Barat AKP Wayan Sugita mengatakan, karena sopir terlalu keras membanting setir ke kiri, mobil akhirnya ke luar badan jalan dan terperosok ke selokan sedalam satu meter. Kendaraan mengalami kerusakan dan sebagian muatan berserakan. (kmb28)

PAD Stagnan, Dewan Segera Bentuk Pansus Pendapatan Tabanan (Bali Post) -

Harapan DPRD Tabanan agar pendapatan daerah meningkat, dinilai tidak berbanding lurus dengan tekad dan kinerja eksekutif dalam mewujudkannya.

Berbagai persoalan menyelimuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga menyebabkan tidak terealisasinya pendapatan daerah. Untuk mencari akar persoalan, dewan berencana membentuk Pansus Pendapatan. Diharapkan dari rapat-rapat pansus nanti akan ditemukan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi OPD penghasil.

Dalam Rapat Kerja (raker) gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Tabanan dengan OPD penghasil Selasa (1/10) kemarin, dewan menilai belum ada keseriusan jajaran OPD penghasil dalam mengoptimalkan pendapatan. Inovasi juga nihil sehingga realisasi pendapatan daerah stagnan.

Sorotan tajam juga diarahkan pada tidak sinkronnya OPD penghasil PAD. Ketua Komisi III DPRD Tabanan A.A. Nyoman Dharma Putra menilai banyak aset daerah yang bisa dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dengan catatan,

ada keseriusan OPD terkait dalam menciptakan sistem atau inovasi. Selain itu, dia juga menyoroti rendahnya realisasi BPHTB. ‘’BPHTB tidak terealisasi sesuai dengan target. Kami harap ada evaluasi kinerja pada perangkat daerah penghasil,’’ ucapnya.

Hal senada dilontarkan Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan Gusti Nyoman Omardani. Politisi yang dikenal tenang dalam tiap penyampaian pendapatnya itu, kali ini lebih tegas dan lantang mendesak eksekutif untuk meningkatkan PAD dalam waktu singkat. ‘’Jangan terpaku

pada potensi yang ada, tetapi coba gali potensi lain yang belum digali dan memungkinkan menambah PAD. Harus ada terobosan baik,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Putu Eka Nurcahyadi mengatakan, peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas pada regulasi.

Maka dari itu diperlukan regulasi terstruktur. Namun dia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas kinerja OPD. ‘’Diperlukan SDM yang kompeten di perangkat daerah agar inovasi dan terobosan baru bisa diwujudkan dalam membangun dan memaksimalkan

pendapatan daerah,’’ ucapnya.

Terkait SDM, anggota Komisi I Gede Purnawan juga menyoroti banyak penempatan pegawai yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Terkait hasil raker gabungan tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga mengatakan, koordinasi dewan melalui komisi yang membidangi dengan jajaran eksekutif akan terus dilakukan. Dirga melihat selama ini belum ada terbosan kreatif dari OPD terkait.

Untuk melihat sejauh apa persoalan yang dihadapi pemerintah dalam menggali potensi PAD, dewan mengusulkan pembentukan Pansus Pendapatan. ‘’Pansus Pendapatan inilah nantinya yang akan mengorek permasalahan apa sebenarnya yang membuat realisasi pendapatan belum optimal

Bali Post/bit

RAKER - Raker gabungan dewan yang membahas optimalisasi pendapatan daerah. dan mencari solusi yang pas untuk persoalan tersebut,’’ ucap Dirga.

Sementara itu, Asisten III Setda Tabanan I Made Agus Harthawiguna menga-

Dituding Tak Punya Inovasi Bakeuda Beberkan Sistem Terintegrasi

Tabanan (Bali Post) Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan selalu menjadi sasaran tembak atas kegagalan Pemkab dalam meningkatkan pendapatan daerah. Seperti pada rapat kerja gabungan Komisi I dan III bersama eksekutif, Selasa (1/10) kemarin, Bakeuda dinilai tidak memiliki inovasi atau terbosan baru untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Terkait tudingan tersebut, Kepala Bakeuda Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti menyatakan pihaknya telah bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target pendapatan yang menjadi tanggung jawab Bakeuda. Namun, dia menegaskan, Bakeuda bukanlah satu satunya lembaga penghasil di Kabupaten Tabanan. ‘’Kami bukan diam di tempat.

Bahkan tiap hari tim sudah turun mendata wajib pajak baru. Data tahun 2018 yang sebelumnya hanya 375 wajib pajak, kini ada peningkatan sampai 450 wajib pajak,’’ ucapnya.

Diakuinya, dari sembilan pa-

jak dan retribusi yang menjadi ranah Bakeuda, hanya PBB yang belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak bagi perusahaan yang nilainya Rp 2 juta sampai dengan Rp 15 juta ke atas terkadang memerlukan regulasi dan persetujuan dari Pemerintah Pusat. ‘’Untuk membayar PBB, perusahaan biasanya mengoptimalkan uangnya untuk operasionalnya terlebih dahulu, dan PBB dibayar di akhir tahun seperti bulan November dan Desember. Kami yakin akhir tahun terpenuhi untuk realisasi target pendapatan PBB,’’ tegas Sri Budiarti.

Terkait tudingan Bakeuda tidak berinovasi, dia menegaskan pihaknya sudah merancang sistem untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak.

Data pajak daerah nantinya akan terintegrasi dan terpadu. Untuk sistem ini, Pemkab Tabanan telah menandatangani MoU dengan sejumlah pihak, seperti perbankan,

Badan Pertanahan Negara dan Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem terintegrasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan data.

Misalnya, ketika akan melakukan pensertifikatan wajib data lunas PBB, jika belum lunas tidak akan diproses. Begitu pula untuk perpanjangan izin usaha, juga harus lunas PBB. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan memberikan surat edaran ke para perbekel di Kabu-

paten Tabanan untuk membantu mendapatkan data objek dan wajib pajak. ‘’Para perbekel ini yang tahu wilayah mereka. Tentunya dengan menggandeng mereka untuk ikut serta dalam mendapatkan data wajib pajak baru, kami yakin bisa membantu meningkatkan realisasi pendapatan di sektor pajak,’’ ucapnya. (kmb28)

Dewa Ayu Sri Budiarti

presiasi usulan dewan mengenai pembentukan Pansus Pendapatan. Menurutnya, hal ini akan memudahkan eksekutif memetakan potensi PAD sehingga program

dan inovasi yang disusun akan lebih tepat sasaran. ‘’’Semangat pansus tentu saja akan menjadi semangat baru pula bagi kami,’’ jelasnya. (kmb28)

Penelepon Gelap Tawarkan Promosi Jabatan Tabanan (Bali Post) Para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Tabanan diharapkan meningkatkan kewaspadaan. Sebab, jelang mutasi ada saja oknum yang mencoba memanfaatkan momen tersebut. Modusnya menjanjikan promosi jabatan mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan. Hal ini diungkapkan Kepala BKPSDM Tabanan I Wayan Sugatra, Selasa (1/10) kemarin.

Dikatakannya, sejak beberapa hari ini ia mendapatkan laporan mengenai sejumlah ASN yang mendapat telepon gelap dari oknum yang mengaku dari BKPSDM. Oknum tersebut menawarkan jasa memfasilitasi PNS untuk mendapatkan posisi yang diinginkan.

Bahkan oknum tersebut mengimingimingi kenaikan jabatan. ‘’Sudah banyak yang ditelepon dan mengatasnamakan BKPSDM, bahkan jabatan saya,’’’ terangnya.

Agar hal ini tidak berlanjut, Sugatra pun langsung menginformasikan kepada seluruh pegawai dan masyarakat melalui media sosial

bahwa hal itu tidak benar. ASN diimbau mengabaikan jika ada penelepon mengatasnamakan BKPSDM memberikan iming-iming promosi jabatan.

Ditegaskannya, segala bentuk informasi mengenai kepegawaian pasti akan diinformasikan atau dipublikasikan melalui telepon resmi BKPSDM dan website Pemkab Tabanan. ‘’Jadi itu tidak benar. Itu hoax dan sudah termasuk penipuan. Jika memang ada informasi kepegawaian pasti kami akan secara resmi mengumumkannya,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dia berharap semua masyarakat dan pegawai tetap waspada dan jangan pernah percaya imingiming oknum tak bertanggung jawab. ‘’Jika muncul penawaran serupa, saya memastikan bahwa hal itu adalah upaya penipuan. Saya ingatkan lagi, bahwa hal-hal yang ditawarkan untuk sesuatu jabatan itu tidak benar,’’ tegasnya.

Terkait mutasi dan promosi, Sugrata menyatakan, hal itu merupakan cerminan dari kemampuan dan kompetensi pribadi ASN. Prosesnya pun diatur dalam undang-undang. (kmb28)

Konsultasi Publik Revisi Perda RTRW

Penetapan LP2B Dapat Perhatian Khusus

Bali Post/bit

KONSULTASI PUBLIK - Suasana konsultasi publik revisi Perda RTRW Tabanan.

Tabanan (Bali Post) Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan mulai digodok Pemkab Tabanan dengan menggelar konsultasi publik, Selasa (1/10) kemarin. Pada kegiatan tersebut ada sejumlah poin yang menjadi perhatian untuk bisa lebih dimatangkan dan mendapatkan masukan publik agar penerapan perda tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Persoalan dimaksud seperti tapal batas desa, luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B), serta keberadaan Pura Dang Khayangan.

Asisten I Setda Tabanan I Wayan Miarsana menjelaskan mengenai LP2B. Menurutnya, akan ditetapkan luas LP2B dan ketentuan terkait. Misalnya ketika disepakati luas LP2B adalah 16 ribu hektar, maka jika kemudian hari lahan tersebut ada yang dialih fungsikan, harus disiapkan lahan pengganti yang luasnya sama dengan yang dialihfungsikan. ‘’Sehingga sekarang kita harus sepakati berapa total luasan lahan.

Jangan sampai LP2B ini

sampai tergeser atau sampai dialihfungsikan. Nanti setelah disepakati tidak ada lagi boleh dialihfungsikan,’’ jelasnya.

Dijelaskannya, hasil diskusi publik ini akan menjadi bahan untuk penyempurnaan revisi perda. Setelah itu, dilakukan dengan pembahasan di DPRD Tabanan. ‘’Ini baru konsep, rancangan dan akan dibahas di DPRD. Setelah itu baru diajukan ke pusat untuk mendapat persetujuan. Kalau untuk target penyelesaian, belum bisa diketahui karena mekanismenya cu-

kup panjang. Apalagi sebelum menjadi perda harus meminta persetujuan ke pusat,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Miarsana menjelaskan, ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga proses revisi Perda RTRW sejak tahun 2012 ini tak kunjung selesai.

Kendala dimaksud seperti dokumen yang sudah diterbitkan berdasarkan hasil konsultasi atau bentuk rancangan awal, harus dikonsultasikan ke pusat sebelum dibahas dewan. ‘’Jadi itu yang memerlukan waktu lama,’’ katanya. (kmb28)

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

14.000 Peserta JKN-KIS Tak Masuk BDT Dinsos Siapkan 5.000 Kuota

Singaraja (Bali Post) – Pemerintah pusat menonaktifkan 14.000 jiwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), karena data kepersertaan penduduk bersangkutan tidak masuk Base Data Terpadu (BDT).

Menyusul hal itu, Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng harus meng-cover ribuan jiwa penduduk itu agar ditanggung sebagai peserta JKN-KIS dengan Penerima Besaran Iuran (PBI) Daerah (APBD - red). Agar penduduk yang datanya telah dinonaktifkan itu, difasilitasi, kemudian diverifikasi Dinsos dengan solusi menyiapkan kuota JKN-KIS PBI Daerah untuk 5.000 jiwa.

Kepala Dinsos Gede Sandhiyasa, Selasa (1/10) kemarin mengatakan, pascapengumuman peserta JKN-KIS non-aktif dari PBI pusat, pihaknya sudah mensosialisasikan hal itu ke masing-masing kecamatan, desa dan kelurahan. Dinsos juga sudah meminta agar perbekel desa atau lurah melakukan verifikasi kembali data tersebut. Untuk mendapatkan data penduduk miskin yang akan

Bali Post/kmb38

Gede Sandhiyasa

diusulkan kepesertaan pada JIKN-KIS PBI Daerah. Sedangkan, penduduk yang secara ekonomi dikategorikan mampu, maka diarahkan menjadi peserta JKNKIS dengan PBI mandiri.

“Setelah kami sosialisasikan namun belum ada desa atau kelurahan yang menyetorkan hasil verifikasinya. Ini harusnya disikapi serius, sehingga berapa penduduk yang bisa di-cover PBI Daerah itu bisa kita proses melalui sistem komputerisasi,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) Buleleng itu menambahkan, pemerintah daerah menyiapkan kuota 5.000 jiwa untuk peserta JKN-KIS PBI Daerah. Selain itu, kuota sebanyak itu juga untuk menanggung penduduk yang tercecer alias belum terdaftar sebagai pemegang JKN-KIS. Ini karena sampai sekarang, di daerahnya masih ada 31.997 jiwa atau 3,90 persen penduduk yang kesehatannya wajib dijamin pemerintah. Penduduk sebanyak itu tidak seluruhnya harus ditanggung PBI Daerah (APBD - red). Tetapi, akan diverifikasi kembali untuk diarahkan masuk PBI mandiri atau diusulkan menjadi tanggungan PBI Pusat (APBN).

“Universal Health Coverage (UHC) kita sudah mencapai 96,10 persen. Masih ada sisa penduduk yang belum di-cover, sehingga kuota yang ada itu kita siapkan juga menanggung penduduk yang belum terdaftar dalam JKN-KIS. Apakah mereka nanti masuk PBI Daerah atau masuk Base Data Terpadu (BDT) PBI Pusat,” jelasnya. (kmb38)

SDN 3 Banjar Jawa Ikuti LSS Nasional Singaraja (Bali Post) – Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Berkarakter tahun ini kembali digelar.

Pada perhelatan tersebut, SDN 3 Banjar Jawa menjadi duta Provinsi Bali untuk berlaga dengan SD dari provinsi lain di Indonesia.

Mengawali “perjuangan” di tingkat nasional itu, Selasa (1/10) kemarin tim verifikasi LSS dan Berkarakter 2019 melakukan penilaian ke sekolah setempat. Penilaian ini dihadiri Wakil Bupati dr.

Nyoman Sutjidra, Sp.OG. Ketua tim verifikasi Abdul Rahman mengatakan, verifikasi itu merupakan tindak lanjut Lomba Seko-

lah Sehat yang telah dilaksanakan Agustus 2019 lalu.

Verifikasi itu menyasar SD di sembilan provinsi di Indonesia. Salah satunya delegasi Provinsi Bali yang diwakili SDN 3 Banjar Jawa, Singaraja. Beberapa kategori penilaian yang dilakukan antara lain terdiri dari karakter dasar. “Kami melihat sekolah yang akan kami verifikasi. Seperti apakah data-data yang diperlukan sudah rampung,” jelasnya.

Nyoman Sutjidra mengatakan, prestasi SDN 3 Banjar Jawa menunjukkan dunia pendidikan di Buleleng berkembang. Banyak sekolah mampu bersaing di

kancah nasional. Torehan prestasi ini perlu diikuti sekolah lainnya, sehinggga lebih banyak lagi sekolah yang mampu mencatatkan prestasinya demi kemajuan dunia pendidikan di Bali Utara. LSS itu merupakan program sangat bersinergi dengan program lainnya.

Seperti kabupaten sehat.

Kegiatan ini memiliki tujuan yang sama yakni menjaga lingkungan dari bahaya sampah utamanya sampah plastik. “Bagaimana nanti anak-anak itu bisa menggetoktularkan kepada keluarganya, lingkungannya terkait perilaku hidup sehat,” katanya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

DUTA PROVINSI BALI – SDN 3 Banjar Jawa menjadi duta Provinsi Bali dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Berkarakter Nasional 2019. Tim verifikasi tampak melakukan penilaian di sekolah setempat, Selasa (1/10) kemarin.

Bali Post/kmb38

EMPAT DITANGKAP – Empat tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap. Satu di antaranya menjadi pengedar narkoba.

Empat Penyalah Guna Narkoba Ditangkap

Seorang Sopir Truk Nyambi Edarkan Sabu-sabu

Singaraja (Bali Post) –

Empat tersangka penyalahgunaan narkoba ditangkap jajaran Satuan Narkoba Polres Buleleng. Keempatnya ditangkap setelah menguasai sabu-sabu. Dari tersangka itu seorang di antaranya sehari-hari menjadi sopir truk pengangkut material yang nyambi mengedarkan barang haram narkoba itu. Tangkapan ini merupakan hasil penyelidikan, juga karena jadwal Operasi Antik 2019 beberapa waktu lalu.

Tersangka pengedar sabu-sabu yang ditangkap itu adalah Wayan Sukrayasa alias Procot (27) berasal Desa pengelatan, Kecamatan Buleleng. Dia ditangkap 20 September 2019 di rumahnya sekitar pukul 12.30 wita. Polisi menemukan barang bukti (BB) seberat 0,28 gram bruto atau 0,20 gram neto. Diduga, sabu-sabu itu dikonsumsi sendiri, yang bersangkutan juga mengedarkan narkoba kepada pelanggannya.

Tersangka berikutnya ditangkap adalah Wayan Darmayasa alias Kingkong (34) juga asal Desa Pengelatan.

Seorang yang ditangkap 16 September 2019 lalu itu, polisi mendapatkan barang bukti sabu-sabu 0,06 gram bruto atau 0,05 gram neto.

Tanggal 24 September 2019, polisi membekuk tersangka lainnya yakni, Made Wijaksana Arta alias Dek Wi (36) dari Kelurahan Banyuning. Saat ditangkap dari tangannya, polisi menemukan barang bukti 0,17 gram

bruto atau 0,10 gram neto.

Tersangka terakhir yang berhasil digelandang adalah Luh Mas alias SGK (32) asal Kelurahan Kaliuntu. Perempuan yang sudah pernah jadi tersangka kasus serupa itu ditangkap 27 September 2019 lalu dengan barang bukti seberat 0,70 gram bruto atau 0,57 gram neto.

Kasat Narkoba AKP Made Derawi didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng, Senin (30/9) mengatakan, selama melaksanakan 14 hari Operasi Antik pada bulan September 2019 lalu, pihaknya berhasil mencapai target menangkap tiga tersangka yang sebelumnya menjadi target operasi (TO) kepolisian. Bahkan, selama Operasi Antik, pihaknya berhasil membekuk tersangka yang sebetulnya bukan TO. Namun karena penyelidikan dan pengembangan, sehingga tersangka non-TO itu berhasil ditangkap menjalani proses lebih lanjut.

“Ditangkapnya di lokasi berbeda dan ada hasil penyelidikan dan pengembangan di lapangan serta dari pengungkapan ini tiga TO yang ditargetkan bisa kita capai.

Satu non-TO juga kita bekuk untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

Mantan Kapolsek Sawan ini menambahkan, tersangka Wayan Sukrayasa alias Procot selain sebagai pemakai, juga menjadi pengedar sabu-sabu. Hanya, yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis gelapnya itu menggunakan lebih dari satu jaringan. Karena itu, Made Derawi menyebut pihaknya akan mengembangkan kasus itu untuk melacak siapa jaringan tersangka Sukrayasa alias Procot itu. Selain itu, jajaran Satnarkoba berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng, agar tersangka pemakai itu diikutkan program rehabilitasi. “Yang bersangkutan itu mengedarkan. Terbukti dari paket sabu-sabu yang

dibawanya itu merupakan barang haram siap edar.

Kami masih dalami untuk melacak jaringannya. Sepertinya, jaringannya tidak berbeda dengan jaringan tiga tersangka yang kami tangkap,” katanya.

Tersangka Sukrayasa alias Procot di hadapan polisi mengakui perbuatannya telah menyimpan sabu-sabu itu. Pria yang kesehariannya menjadi sopir truk pengangkut material itu mengaku menggunakan narkoba untuk menambah tenaga agar kuat begadang saat bekerja hingga malam hari. Dia pun harus menyisihkan uang jerih payahnya Rp 300 ribu untuk membeli sabu-sabu per paketnya. Tetapi, dalam situasi tertentu, stok sabusabu yang tidak dipakai itu dijual kembali kepada rekannya sendiri. “Saya dibawakan sabu-sabu itu langsung ke rumah. Biasanya kalau akan nyetir sampai malam pakai narkoba itu biar kuat begadang,” katanya.

Sementara salah satu tersangka perempuan, Luh Mas alias SGK memilih mendundukkan kepala di hadapan penyidik. Perempuan ini menolak memberikan keterangan kepada petugas. (kmb38)

Tidak Ditanggung JKN-KIS

Dewan Usul Alokasi Dana Operasional Ambulans dari APBD Operasional ambulans di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng masih menyisakan masalah serius. Pasalnya, khusus untuk operasional mobil ambulans jenazah dan ambulans pasien setelah menjalani perawatan itu tidak masuk klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tidak ingin masalah ini terus memberatkan keuangan di rumah sakit, DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk operasional ambulans. Selain soal alokasi dana ambulans dari APBD soal apa juga yang perlu diperjuangkan RSUD terkait memberikan atensi optimal kepada pasien miskin itu?

USULAN operasional ambulans melalui alokasi dana dari APBD itu dibedah pada rapat Komisi IV DPRD Buleleng ketika berkoordinasi dengan jajaran Direksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, Selasa (1/10) kemarin. Koordinasi itu selain perkenalan komposisi komisi, juga persiapan mendapatkan data terkait pembahasan Rancangan APBD Tahun 2020. Rapat koordinasi ini dipimpin Ketua Komisi IV Luh Hesti Ranitasari. Sementara dari pihak direksi dihadiri Direktur Utama (Dirut) RSUD dr.

Gede Wiartana, M.Kes. dan jajarannya.

Hesti Ranitasari mengatakan, pihaknya mendapat penjelasan dari manajemen rumah sakit, bagaimana mekanisme biaya operasional mobil ambulans. Sesuai regu-

lasi, BPJS katanya hanya menanggung biaya mobil ambulans ketika pasien itu memerlukan perawatan lebih lanjut. Seperti pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit lainnya. Sedangkan, kalau ada pasien yang sudah diperbolehkan pulang dan bagi pasien yang gagal disembuhkan alias meninggal dunia, maka pihak keluarga pasien itu yang harus menyiapkan ongkos ambulans tersebut.

Diperparah lagi, pasien itu kebanyakan kelas tiga (miskin -red), sehingga rumah sakitlah terpaksa menanggung biaya ambulans itu.

“Jujur, kami sendiri sering menemukan keluhan pasien kurang mampu ketika mereka harus membayar ambulans. Mereka tahunya gratis saja. Biaya ambulans itu memang tidak ditanggung BPJS. Karena itu, pihak rumah

sakit jadi terpaksa menanggung biaya itu,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat asal Desa Tamblang, Kecamatan Tejakula ini menambahkan, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Sebab, jasa ambulans itu sangat vital untuk membantu pasien. Untuk itu, salah satu cara agar rumah sakit itu mendapatkan biaya operasional ambulans, adalah pemerintah daerah mangalokasikan anggaran melalui APBD. “Hasil diskusi ini kami tindak lanjuti melalui rapat dan koordinasi dengan eksekutif. Kami kira pemerintah perlu mengalokasikan anggaran operasional ambulans di APBD, sehingga tidak lagi membebani masyarakat miskin,” katanya.

Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Gede Wiartana, M.Kes. mengakui permasalahan itu. Menurutnya, RSUD sejauh ini telah mengoperasikan dua ambulans jenazah plus empat unit mobil ambulans untuk pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah.

Armada ini dinilai sudah cukup. Hanya, persoalannya biaya operasional ambulans jenazah dan ambulans pengantar pasien keluar rumah sakit itu tidak masuk klaim BPJS. Pasien sendiri sering mengeluh kesulitan ongkos ambulans. Atas situasi ini,

pihaknya terpaksa menanggung biaya ambulans itu menggunakan uang BBM kendaraan dinas di rumah sakit. “Sering, pasien itu mengeluh karena mereka jauh seperti di Gerokgak atau Tejakula. Selama ini, kami yang tanggung. Tetapi memang kalau terus-menerus rumah sakit yang menanggung biaya itu, ya pastinya jadi kewalahan. Solusinya perlu diperjuangkan oleh anggota dewan. Bagus dan diharapkan dana itu bisa dialokasikan dari APBD,’’ katanya.

Selain masalah biaya ambulans, dr. Wiartana me nyebut perlu memerhatikan kondisi pengunjung pasien di kelas III itu. Pihaknya harus menunggu keluarganya lebih dari tiga hari di rumah sakit.

Berharap juga kepada dewan agar memfasilitasi persoalan itu. Misalnya, ada program membantu meringankan biaya penunggu pasien miskin di rumah sakit itu. “Dulu, pernah kami usulkan membantu penunggu pasien kelas III dengan rata-rata Rp 50.000 sampai Rp 100.000. Namun, kondisi keuangan daerah belum cukup untuk mewujudkan program itu, karena itu ditunda. Kami harap, dewan mendorong pemerintah agar berkomitmen membantu warga miskin. (mud)

Bali Post/kmb38

KOORDINASI – Komisi IV DPRD Buleleng melakukan koordinasi ke BLUD RSUD Buleleng, Selasa (1/10) kemarin. Dari koordinasi ini, dewan mengusulkan perlu mengalokasikan anggaran untuk operasional ambulans di rumah sakit.

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Dua Jabatan Eselon II Di-Plt-kan Gianyar (Bali Post) Dua pejabat eselon II, yakni Sekretaris DPRD Gianyar Wayan Arthana dan Kepala BKSDM Gianyar Ketut Artawa sudah pensiun, Senin (30/9) lalu. Pemkab Gianyar pun sudah menunjuk dua pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi dua jabatan yang kosong tersebut. Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan hal itu, Selasa (1/10) kemarin.

Menurut Mahayastra, sejumlah posisi eselon II kosong per 1 Oktober 2019. Dikatakan, pihaknya sudah menunjuk Plt. Sebagai contoh, untuk posisi Plt. Sekretaris DPRD Gianyar pihaknya sudah menunjuk Dewa Made Suardana. Pejabat yang juga merupakan Bendesa Adat Gianyar tersebut, saat ini definitif sebagai Kabag Umum DPRD Gianyar. “Untuk Sekwan sudah ditunjuk Bapak Dewa Suardana,” ujarnya.

Sementara untuk posisi Plt. BKDSDM Gianyar kini dijabat I Wayan Sudamia. Pejabat asal Kelurahan Beng ini kini definitif sebagai Asisten II Setda Kabupaten Gianyar. “Bapak Sudamia itu Plt kepala BKDSDM,” katanya.

Mahayastra menambahkan, pengisian pejabat definitif untuk dua posisi yang lowong itu akan diselenggarakan lelang jabatan eselon II. “Kalau untuk eselon II harus ada lelang jabatan dalam pengisiannya,” tegasnya.

Mahayastra yang juga Ketua DPC PDI-P Gianyar ini memperkirakan lelang jabatan tersebut baru bisa dilakukan awal 2020. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena sebelum akhir tahun ini akan ada lagi pejabat yang pensiun. “Makanya nanti awal tahun depan saja lelangnya,” jelasnya.

Menurut Mahayastra, mutasi yang diperkirakan akan berlangsung awal 2020 itu juga akan termasuk pengisian posisi sejumlah camat yang saat ini lowong dan mutasi sejumlah pejabat eselon III. (kmb35)

I Made Mahayastra

Bali Post/dok

Bali Post/nik

KOLAM - Seorang wisatawan sedang memberi makan ribuan ikan koi yang hidup di kolam di areal Pura Tirta Empul, Selasa (1/10) kemarin.

Kolam Ikan di Pura Tirta Empul

Bekas Tempat Latihan Tentara PURA Tirta Empul di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring memang terkenal dengan patirtaan sebagai tempat untuk malukat. Tidak hanya itu, di areal pura tersebut juga terdapat kolam ikan koi. Ternyata, kolam yang setiap harinya menarik perhatian wisatawan itu dibangun bersamaan dengan Istana Negara Tampaksiring.

Bahkan dulunya menjadi tempat latihan tentara.

Menurut Penyarikan Desa Adat Manukaya Let. I Made Kuntung, kolam ikan itu dulunya adalah kolam renang

Luncurkan ”Single” Satya

Pelajar SMK Rambah Dunia Musik Bali SISWA kelas IX SMKN 1 Gianyar Ida Ayu Valya mencoba peruntungannya di dunia musik Bali. Bersama Band Roxellina, remaja berusia 16 tahun yang akrab disapa Gek Valya ini meluncurkan single berjudul “Satya”. Single perdana yang baru rampung beberapa bulan lalu ini sudah diunggah di YouTube.

Iik Yuliarti, ibu kandung Dayu Valya, mengatakan bakat menyanyi putri pertamanya ini sudah terlihat sejak kecil. Bahkan sejak di bangku SMP sudah mahir bermain gitar. “Dayu belajar nyanyi secara otodidak, tidak les kepada orang lain.

Kebetulan ayahnya I.B. Dananjaya dulunya seorang penyanyi salah satu grup musik,” katanya.

Hingga kini Dayu Valya masih gemar menyanyi.

Dipastikan kegemaran ini tidak mengganggu proses belajar di sekolah. “Dayu memang suka menyanyi, termasuk makidung. Namun, hobi ini tidak sampai mengganggu proses belajar.

Beberapa pelajaran nilainya tetap standar, ada juga yang bagus,” katanya.

Melihat bakat sang anak, perempuan asal Jawa ini akhirnya berupaya menyalurkan bakat anaknya dengan memperkenalkan ke sejumlah musisi. Sampai bertemu dengan grup Band Roxellina yang memang sedang mencari seorang vokalis. “Saat pertama anak saya di tes vokal, mereka langsung tertarik,” katanya.

R o x e llina terdiri atas Made Wiz Arkanioze (keyboard), Jarmin (bas) dan Wayan Remi (drum). Grup ini langsung memberikan lirik lagu ‘‘Satya’’ ke Dayu Valya. “Saat dites menyanyikan lirik lagu ini, menurut mereka memang cocok dengan vokal yang dimiliki anak saya,” katanya.

Akhirnya proses rekaman pun berlangsung, langsung diikuti dengan pembuatan video klip. Selanjutnya single perdana itu diunggah ke YouTube, akhir Septemb e r lalu. “Beberapa hari setelah diunggah di YouTube, video klip lagu ‘Satya’ sudah ditonton ratusan orang,” tegasnya. (nik)

GITAR - Dayu Valya menunjukkan kebolehan bermain gitar, Selasa (1/10) kemarin.

yang dibangun sekitar tahun 1957. Pembangunan kolam itu bersamaan dengan berdirinya Istana Tampaksiring di era Presiden Ir. Soekarno.

“Sebelum dibangun kolam renang, di sini dulunya hanya ilalang. Bersamaan dengan pembangunan Istana Tampaksiring, dibuatlah kolam renang ini,” ujar Kuntung, Selasa (1/10) kemarin.

Kuntung mengatakan, kolam renang itu dibuat dengan ukuran panjang 24 meter, lebar 12 meter dan kedalaman 2,5 meter. Saat itu kolam tersebut lebih sering diman-

faatkan untuk tempat latihan tentara. Termasuk juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. “Lebih sering untuk latihan tentara, karena bersebelahan dengan Istana Negara Tampaksiring,” katanya.

Kolam renang itu, kata Kuntung juga banyak dimanfaatkan oleh warga setempat dan pengunjung. Meski kala itu sudah dikelola, namun pengunjung tidak dikenakan biaya masuk. Memasuki tahun 2000-an, warga setempat menilai tidak etis ada kolam renang di areal kawasan

suci. “Jadi, waktu itu krama sepakat untuk menguatkan kawasan Pura Tirta Empul sebagai areal suci, sehingga keberadaan kolam renang diganti menjadi kolam ikan,” ujarnya.

Proses perbaikan ini dilakukan sekitar tahun 2003.

Ukuran kolam diperkecil yakni panjang 20 meter, lebar 12 meter dan kedalaman 1,5 meter. Di kolam ini juga ditebar ikan koi yang hingga kini jumlahnya sekitar tiga ribu lebih dan sudah berukuran besar. “Kami perkecil kolamnya dan diuruk lagi satu

meter,” kata Kuntung.

Meskipun saat ini menjadi kolam ikan, kata Kuntung, namun kolam tersebut nampaknya sangat menarik perhatian pengunjung, baik wisatawan maupun pamedek yang selesai malukat. Tidak jarang mereka datang ke kolam itu hanya sekadar untuk berfoto, sembari memberi ikan makan yang sudah disediakan oleh petugas. “Kolam yang berisi ribuan ikan koi itu menjadi salah satu tempat favorit para pengunjung untuk beristirahat di kawasan Pura Tirta Empul,” tegasnya. (nik)

Pascaturunnya Putusan MA

Belum Ada Tanda-tanda Eksekusi di Pakudui

Gianyar (Bali Post) -

Sengketa lahan di Desa Adat Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang sudah jelas tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA), beberapa bulan lalu.

Namun hingga awal Oktober 2019 ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan eksekusi di areal tersebut.

Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, pemerintah sudah berupaya maksimal dalam menangani permasalahan tersebut. Proses mediasi pun sudah berulang kali dilakukan oleh Pemkab Gianyar guna mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan.

“Kami sudah maksimal memback up itu. Kan sudah juga dimediasi,” kata Mahayastra, Selasa (1/10) kemarin.

Menurut Mahayastra, pemerintah sudah mempertemukan kedua belah pihak, baik

perwakilan Pakudui Kawan dan perwakilan Pakudui Kangin. Pertemuan di halaman belakang Kantor Bupati Gianyar dibalut dengan acara makan siang bersama. “Kan sudah setuju mereka. Apalagi yang ditunggu-tunggu. Tidak

mengerti saya,” jelasnya.

Politisi PDI-P Gianyar ini menegaskan, terkait ekskusi lahan di Desa Adat Pakudui, pihaknya juga masih menunggu upaya dari Pengadilan Negeri (PN) Gianyar. “Itu masih menunggu pengadilan. Bola sekarang ada di pengadilan (PN Gianyar-red),” ujarnya.

Disinggung terkait adanya kendala dalam proses ini, Mahayastra mengaku tidak tahu menahu. Kini pihaknya

mengembalikan masalah tersebut ke pengadilan. “Waktu itu kan sudah menerima.

Tidak tahu dimana kendalanya,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Gianyar Wawan Edi Prastyo belum bisa memberikan penjelasan terkait penyebab belum terlaksananya eksekusi lahan di Desa Adat Pakudui. “Saya belum ada info,” ujarnya singkat. (kmb35)

Polres Kumpulkan Mahasiswa Gianyar (Bali Post) Polres Gianyar mengumpulkan puluhan mahasiswa di Aula Mapolres Gianyar, Selasa (1/10) kemarin. Kegiatan ini dilakukan terkait maraknya aksi demo menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilakukan oleh mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Para mahasiswa ini merupakan perwakilan empat kampus yang ada di Kabupaten Gianyar.

Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menerangkan, dikumpulkannya mahasiswa tersebut sebagai bentuk kepedulian pihak Forum

Koord i n a s i Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gianyar. Tatap muka itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemkab Gianyar, DPRD, Kodim Gianyar, dan Polres Gianyar.

“Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menjembattani adik-adik mahasiswa jika ada hal yang memang akan disampaikan. Kita juga undang mereka hanya perwakilan supaya mereka bisa menyampaikan

ke teman-teman lainnya,” jelasnya.

Priyanto Priyo Hutomo mengingatkan, ketika aksi yang menyebabkan kemacetan dan menutup jalan itu sering digelar akan berdampak pada pariwisata yang ada. “Ketika jalan ditutup, akses kemana-mana sulit. Pasti wisatawan yang datang kesal, sehingga sangat berdampak sekali dengan bidang pariwsata. Makanya di Gianyar kita ajak para mahasiswa ini silahturahmi, tatap muka, dan berbincang-bincang santai,” paparnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan mahasiswa masing-masing kampus sebanyak 15 orang. Mereka yang datang sebagian besar dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan memiliki peran besar dalam m e m b e r i k a n informasi kepada rekanrekannya, maupun lingkungan kampusnya. Kegiatan itu menghasilkan kesepakatan dari empat kampus yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar tidak akan menggelar aksi turun ke jalan.

Namun, mereka tetap menyampaikan aspirasi yang diwakili oleh BEM mereka masing-masing.

Sementara itu, Bupati Gianyar Made Mahayastra

mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk mewadahi aspirasi oleh mahasiswa yang ada.

Bahkan, langkah itu dilaku-

kan oleh forkopimda Gianyar.

“Kita bersyukur memiliki mahasiswa atau pemuda yang selalu tanggap dengan situasi yang ada. Namun, kita juga

harus jeli dengan situasi yang ada. Jangan sampai menjadi tunggangan politik dan kepentingan lainnya,” katanya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

TATAP MUKA - Suasana tatap muka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gianyar dengan perwakilan mahasiswa di Aula Mapolres Gianyar, Selasa (1/10) kemarin.

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Prosesi Pedang Pora Iringi Kapolres Baru

Bali Post/olo

PEDANG PORA - Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa didampingi Ny. Eka Adi Wibawa berjalan menyusuri pedang pora disusul AKBP Budi P. Saragih yang menjabat Kapolres Pematang Siantar, Polda Sumut.

Negara (Bali Post) – Pergantian Kapolres Jembrana dilaksanakan Selasa (1/10) kemarin. AKBP Budi P. Saragih yang menjabat Kapolres Jembrana sejak 1 Mei 2018 lalu, diganti AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa. Serah terima jabatan (sertijab) di Polres Jembrana ditandai dengan pedang pora yang dilakukan jajaran perwira di Polres Jembrana.

Tradisi pedang pora ini dilakukan dalam setiap pergantian Kapolres. Sebelum digelar di Mapolres Jembrana, tongkat komando jabatan Kapolres Jembrana diserahterimakan oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Senin (30/9)

lalu. Dalam pedang pora yang melibatkan perwira pertama Ipda dan Iptu ini dipimpin Iptu I Komang Renta.

Saat pedang diangkat, AKBP Budi P. Saragih didampingi Ny. Shanti Saragih dilepas dari Polres Jembrana.

Disusul kemudian Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Jembrana yang baru Ny. Eka Adi Wibawa berjalan di bawah deretan pedang tersebut.

Kasubag Humas Polres Jembrana Iptu Buana Alit mengatakan, pedang pora berasal dari kata Pedang Pura atau Gapura Pedang, memang menjadi tradisi pada acara penyambutan atau

selamat datang kepada pejabat baru seperti kapolres, bermakna agar para perwira lainnya senantiasa setia untuk memayungi dan mengawal pimpinan barunya selama pelaksanaan tugas.

“Demikian juga tradisi pedang pora pada pelepasan pimpinan lama dengan bentuk yang sama seperti penyambutan, dengan makna memayungi dan mengawal pimpinan lama telah berakhir,” ujarnya Usai memasuki gerbang pora, Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa didampingi AKBP Budi P. Saragih disambut Waka Polres Jembrana Kompol Supriadi Rahman, S.IK. ber-

sama para kepala Bagian (Kabag), para Kepala Satuan Fungsi (Kasat Fung) dan para Kapolsek jajaran beserta bhayangkarinya dan seluruh personel Polres Jembrana.

Seusai prosesi ini digelar laporan kesatuan (lapsat) dan apel kesatuan. AKBP Budi P. Saragih kini menjabat sebagai Kapolres Pematang Siantar Polda Sumut. Sedangkan penggantinya, AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa, sebelumnya menjabat Komandan Batalyon D Pelopor satuan Brimob Polda Metrojaya.

AKBP Budi P. Saragih selama satu tahun tiga bulan lebih menjabat Kapolres Jembrana, terhitung sejak 1 Mei 2018 lalu. (kmb26)

Mayat Warga Jember Mengambang di Perairan Pengambengan Negara (Bali Post) – Nelayan yang sedang melaut di Pengambengan, Kecamatan Negara, Selasa (1/10) pagi menemukan mayat laki-laki mengambang di perairan Pengambengan. Mayat yang masih berbalut pakaian lengkap itu terlihat sudah membusuk dan beberapa bagian tubuh hancur. Termasuk muka mayat ini hancur hingga nyaris terlihat tengkorak.

Dari informasi, jasad mayat ini ditemukan oleh nelayan sekitar pukul 06.00 Wita di tengah laut Pengambengan. Mendapati itu, nelayan tersebut menghubungi kerabat di Ketapang Lampu, Desa Pengambengan untuk meminta bantuan evakuasi. Tim dari SAR Pos Jembrana bersama Satpol Air Polres Jembrana tak berselang lama turun menggunakan rubber boat dan mencari ke titik lokasi ditemukannya mayat tersebut. Mayat yang sudah membusuk itu selanjutnya dievakuasi di pantai Ketapang Lampu, Pengambengan, lanjut dibawa ke RSU Negara. Dari hasil investigasi unit Inafis Polres Jembrana diketahui identitas atasnama Moh, Zainudin (28), asal Dusun Krajan Selatan RT 002 RW 005 Desa Gadingrejo Kec. Umbulsari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Zainudin juga sejak beberapa hari terakhir dilaporkan menghilang. Dari hasil otopsi Dokter Ady Prastama, kondisi mayat sudah dalam keadaan rusak akibat tenggelam.

Korban mengenakan celana panjang jeans, baju kaos serta kaos kaki warna hitam. Selain itu korban juga diketahui mengenakan tali pengikat perut warna hitam. Tim Inafis juga mendapati di bagian saku celana kiri bagian depan berisi dompet kulit warna cokelat berisi KTP, SIM C dan uang tunai Rp 450.000.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban ini. Belum diketahui pasti penyebab korban tenggelam.

Petugas juga telah menghubungi pihak keluarga yang sebelumnya juga sempat mengunggah di media sosial terkait orang hilang. “Jenazah sudah diambil pihak keluarga dan memang benar identitas asal Jember itu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan,” ujar Kasat Reskrim AKP Yogi Pramagita.

Dari keterangan keluarga, korban yang merupakan buruh bangunan ini sebelum menghilang sempat pamit ke keluarga bekerja ke Bali. Korban diketahui hilang pada Jumat (27/9) lalu. (kmb26)

Bali Post/olo

Perbaikan – Perbaikan senderan Sungai Yehsumbul di Banjar Tegakgede, Desa Yehembang Kangin mulai dikerjakan. Akibat tergerus banjir bandang akhir tahun 2018 lalu, akses jalan antardesa nyaris terputus sekitar 100 meter.

Dampak Banjir

Perbaikan Infrastruktur di Yehembang Kangin Dikerjakan Negara (Bali Post) –

Perbaikan infrastruktur untuk umum yang rusak akibat banjir bandang Desember 2018 lalu mulai diperbaiki. Terutama di alur-alur sungai yang diterjang banjir bandang. Perbaikan selain dari kabupaten juga dari Pusat berupa pemeliharaan senderan sungai. Seperti perbaikan jembatan di Desa Penyaringan dan penguatan jembatan Tukad Biluk Poh, Penyaringan.

Bali Post/olo

Evakuasi – Evakuasi mayat yang ditemukan di perairan Pengambengan Selasa pagi. Mayat ini diketahui warga Jember yang hilang saat perjalanan ke Bali.

Teranyar perbaikan juga dilakukan pada senderan di alur sungai Yeh Sumbul di Banjar Tibu Sambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo. Pengerjaan pemeliharaan dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida ini memperbaiki senderan sungai yang tergerus akibat banjir. Akibat senderan jebol tersebut, jalur jalan antardesa yang menghubungkan Banjar Tegakgede

Yehembang Kangin dan Banjar Kaleran, Desa Yehembang nyaris putus. Pasalnya, jalan hotmik yang berada di bantaran sungai ini tergerus. Kini perbaikan dilakukan sudah sepekan terakhir. “Sudah lebih seminggu ini pengerjaan, kami apresiasi upaya cepat penanganan ini. Karena jalan ini akses penting dari Yehembang ke Yehembang Kangin,” ujar Kepala Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Yehembang Kangin, I Gusti Ketut Saharta, Selasa (1/10) kemarin.

Disebutkan Saharta, sebelumnya jalan ini sempat tergerus hingga mencapai 120 meter. Dari kerusakan itu, Desa mengajukan permohonan perbaikan dikarenakan jalan tersebut merupakan akses penting penghubung antardesa. Belum set a hun, p erb aika n

sudah dilakukan dari Balai.

Pengerjaan pemeliharaan pinggiran Sungai ini selain menggunakan batu bronjong juga senderan. Total sepanjang 111 meter untuk senderan dan 48 meter batu bronjong.

Dari pengamatan kemarin, pengerjaan sudah dilakukan dan baru sekitar 20 persen. Diharapkan sebelum akhir tahun ini akses jalan yang sempat terputus itu bisa kembali digunakan oleh warga.

Jalan yang nyaris putus ini merupakan salah satu infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir bandang

Desember 2018 lalu. Selain memutuskan jembatan penghubung Kelurahan Tegalcangkring-Desa Penyaringan, banjir juga mengakibatkan ruas jalan di Yehembang Kangin terputus.

Untuk jembatan putus di Penyaringan sudah dibangun kembali dari APBD Kabupaten Jembrana tahun 2019 ini. Proyek prioritas dari APBD 2019 dengan nilai pagu Rp 4.000.000.000 ini dimenangkan CV Pelita Utama dengan harga Rp 3.459.868.760. Pada tahun ini jembatan penghubung Banjar Sembung dan Banjar Penyaringan ini diharapkan bisa selesai. (kmb26)

Dermaga LCM Alami Pendangkalan Belasan Kapal Tak Bisa Sandar Negara (Bali Post) – Arus penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk sejak Senin (30/9) malam sempat tersendat. Hal tersebut berdampak pada antrean kendaraan khususnya kendaraan barang hingga di luar Pelabuhan Gilimanuk. Penyebabnya, dari tujuh dermaga di Pelabuhan Gilimanuk, beberapa dermaga tidak bisa disandari kapal, khususnya di dermaga LCM karena alami pendangkalan. Sehingga ketika air surut kapal-kapal yang biasanya langsung menurunkan ram door di plengsengan dermaga tidak bisa sandar.

Dari pengamatan, penyeberangan sempat terganggu sejak dua hari lalu. Kondisi air surut terutama saat puncak bulan mati (Tilem). Air surut di bawah 6 cm, sehingga mengganggu kapal-kapal

yang ram door-nya pendek.

Praktis kapal harus menunggu antrean bongkar muat di dermaga Moving Bridge (MB).

Kapal menunggu di perairan untuk bisa sandar sehingga menambah waktu di tengah laut.

Kondisi ini praktis berdampak pada arus kendaraan barang yang hendak menyeberang ke Banyuwangi.

Apalagi di awal pekan, hari Minggu malam dan Senin malam kendaraan barang khususnya truk-truk biasanya mengalami penumpukan.

Selain masalah air surut, di dermaga MB II saat ini juga sedang mengalami perbaikan.

Sehingga dari tujuh dermaga yang biasa beroperasi, hanya tiga dermaga yang bisa digunakan normal. Yakni dua dermaga MB dan satu ponton.

Hingga Senin (30/9) malam terjadi antrean panjang kend-

araan khususnya angkutan barang. Truk-truk besar yang biasanya diarahkan ke dermaga LCM hingga tengah malam mengular hingga lebih dari 1 kilometer dari loket pelabuhan. Kondisi ini bisa berangsur pulih setelah air laut pasang dan kapal-kapal di dermaga LCM bisa sandar dan bongkar muatan. Selasa (1/10) kemarin air laut kembali surut dan kembali terjadi antrean.

Kendati dermaga MB II yang sempat mengalami perbaikan sudah bisa digunakan tetapi tidak bisa dilintasi kendaraan barang dengan tonase berat. Sehingga untuk antisipasi, akhirnya truk-truk tersebut menunggu hingga air laut pasang.

Manajer Operasional ASDP Gilimanuk, Agus Supriyatno, membenarkan adanya kendala di dermaga

LCM akibat pendangkalan yang terjadi di dermaga dan air surut. Saat terjadi air surut, dari belasan kapal yang beroperasi di dermaga LCM hanya dua unit kapal yang memiliki ram door panjang. Sehingga hanya dua kapal itu yang bisa melayani bongkar muat. Di sisi lain, jumlah kendaraan barang yang akan menyeberang melalui dermaga LCM banyak.

Pengelola pelabuhan sudah berkoordinasi dengan direksi untuk dilakukan pengerukan di dermaga LCM. Sehingga aktivitas bongkar muat tetap bisa dilaksanakan ketika kondisi air laut surut.

Sementara untuk dermaga MB II yang sebelumnya sempat perbaikan sudah bisa dioperasikan kembali. Tetapi tetap tidak bisa dilalui khususnya untuk kendaraan bermuatan berat. (kmb26)

Bali Post/dok

Dermaga LCM - Aktivitas bongkar muat di dermaga LCM di Pelabuhan Gilimanuk.

Sejak dua hari belakangan terutama saat puncak tilem (air laut surut) mengalami kendala untuk mengangkut kendaraan berat lantaran kapal tidak bisa bersandar.

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

SOSOK Kembangkan Nilai-nilai Pancasila SEJATINYA, seluruh masyarakat wajib menggelar upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019.

Namun di Karangasem, segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga non-ASN di lingkungan pemkab terlibat pada perayaan Kesaktian Pancasila, di Lapangan Tanah Aron, Selasa (1/10) kemarin. Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengungkapkan, salah satu fenomena pada era globalisasi ini adalah terjadinya lintas batas nilainilai antarkomunitas atau kelompok-kelompok masyarakat lebih kecil yakni radikalisme. Paham radikal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebinekaan. “Kita harus terus memperkuat Pancasila ini. Sebab, Pancasila telah menunjukkan dan memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh toleransi dengan siapa saja yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat dalam bingkai NKRI. Kita juga harus mengikis habis benih dan tumbuhnya nilai atau paham radikal,” ujarnya. Artha Dipa menambahkan, seluruh lapisan masyarakat pasti ingin membangun bangsa berperadaban unggul. Suatu bangsa yang mampu menunjukkan karakter dan jati dirinya. Bangsa yang tanpa harus kehilangan kesempatan dan kemampuan berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya. Negara berdaulat, mampu mengaktualisasikan makna yang dikandungnya sesuai perkembangan zaman. “Kita harus menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila kepada semua generasi, terutama para generasi penerus bangsa Indonesia untuk dapat membangun bangsa y a n g kuat,” katanya.

Untuk membangun generasi kuat itu perlu transformasi pendidikan yang diyakini merupakan sebuah sistem secara efektif. Melalui pendidikan penggalian, penanaman, pengembangan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dapat dilakukan secara sistematik. Di Karangasem, hal itu diimplementasikan melalui Muatan Lokal Kurikulum 2013 sesuai Perbup nomor 36. ‘’Pemkab telah melaksanakan penguatan mata pelajaran muatan lokal ke arah penguatan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,’’ ujar Wabup. (nan)

Bali Post/kmb41

CARI AIR - Warga di Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur harus berjalan kaki dua kilometer untuk mencari air di sumber mata air Yeh Anakan.

301 KK di Seraya Timur Krisis Air Bersih

Cari Air Harus Jalan Kaki Dua Kilometer

Amlapura (Bali Post) -

Warga Karangasem pada musim kemarau ini memang sudah mulai mengalami krisis air bersih. Seperti 301 KK warga di Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur saat ini, benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih itu. Untuk memperoleh air bersih itu, warga harus rela mencari air ke sumber mata air yang ada di wilayah tersebut. Bahkan, tidak tanggung-tanggung masyarakat Seraya Banjar Tanah Barak itu harus berjalan kaki dengan menempuh jarak ke tempat mata air sejauh dua kilometer.

harus mengantre cukup lama.

Selain karena banyak warga yang mencari air bersih untuk keperluan sehari-hari, juga mengandalkan air yang ditampung dari rembesan air di sana. “Bahkan, warga sudah harus bangun pagipagi mencari air mulai pukul 05.00 - 10.00 Wita. Mereka antre nunggu giliran demi memperoleh satu ember air.

Sedangkan sore hari, warga mencari air mulai pukul 16.00 - 19.00 Wita.

Kepala Dusun Tanah

Barak, Made Putra, menjelaskan, warga memang rutin mencari air ke sumber mata air tersebut. Air itu merupakan salah satu kebutuhan yang mesti dipenuhi masyarakat. Atas kondisi ini, pihak pemerintah diharapkan bisa memberikan bantuan air bersih ke Banjar Tanah Barak itu. “Warga yang kesulitan dapat air bersih itu sebanyak 301 KK. Setiap musim kemarau, warga selalu kesulitan memperoleh air bersih itu,” tegasnya. (kmb41)

Warga Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Ni Ketut Mastri, Selasa (1/10) kemarin mengungkapkan, dirinya hampir setiap hari berjalan kaki sejauh dua kilometer untuk mencari air

bersih di sumber mata air Yeh Anakan di Tanah Barak.

“Setiap hari, mencari ke sini.

(Yeh Anakan - red). Jalannya naik di perbukitan. Ke mata air ini memang harus jalan kaki. Kita hanya bertumpu

melalui rembesan air ini saja,” ucapnya.

Mastri menambahkan, selain jalan kaki dengan jarak dua kilometer, untuk mendapatkan air bersih itu tidak mudah. Pasalnya, Warga

objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata itu mampu menarik wisatawan datang berkunjung,” katanya.

Capaian prestasi itu diakuinya tak membuatnya harus berpuas diri. Bahkan, prestasi itu merupakan awal perjuangan dirinya agar terus bisa meraih prestasiprestasi ke depannya pada setiap lomba yang diikuti.

Sementara itu, guru pembina I Wayan Gede Artawa menjelaskan, pihaknya sangat bangga atas pestasi yang diraih anak didiknya itu. Pihaknya berharap, anak didiknya itu mampu terus mengukir prestasi lainnya. “Saya harap prestasi ini bisa berlanjut. Semoga ke depannya terus bisa berprestasi mulai

dari kabupaten, provinsi, bahkan hingga nasional,” harapnya.

Kepala SMK PGRI Amlapura I Ketut Sutarsa menjelaskan, prestasi yang diraih anak didiknya itu merupakan suatu kebanggaan buat sekolahnya. Pihaknya berharap apa yang diraih itu bisa terus menjadi motivasi buat yang bersangkutan termasuk teman-teman sekelas, kakak kelasnya agar mereka bisa juga mengukir prestasi buat sekolah tempatnya menuntut ilmu pengetahuan itu. “Kita akan terus tingkatkan pembinaan kepada siswa-siswa yang memiliki bakat-bakat potensial. Sehingga prestasi itu bisa terus ditorehkan anakanak kita,” harap Ketut Sutarsa. (ad27)

JUARA - Siswa SMK PGRI Amlapura I Made Diva Adhi Wiguna juara pertama Lomba Video Promotion Contest, saat berfoto bersama guru pembina I Wayan Gede Artawa dan Kepala SMK PGRI Amlapura I Ketut Sutarsa.

Siswa SMK PGRI Amlapura Sabet Juara Pertama Lomba Video Promotion Contest Siswa SMK PGRI Amlapura terus mengukir prestasi gemilang di tingkat provinsi maupun nasional.

Kali ini, siswa SMK PGRI Amlapura atas nama I Made Diva Adhi Wiguna, siswa kelas X jurusan Multimedia, kembali mampu menyabet juara pertama dalam lomba Video Promotion Contest yang dilaksanakan Politeknik Negeri Denpasar, belum lama ini. Selain itu, siswa kelas XII atas nama I Nengah Arta Dana juga meraih juara tiga kategori pelajar Denpasar Documentary Film Festival 2019.

I Made Diva Adhi Wiguna menjelaskan, dirinya mengaku bangga atas prestasi yang diraihnya. Terlebih, lomba itu baru pertama kali diikutinya, dan lang-

sung bisa mendapatkan juara pertama. “Sangat senang bisa menjadi yang terbaik. Benar-benar tidak menyangka, meraih juara pertama itu. Namun, nyatanya berkat kerja keras itu akhirnya bisa juara pertama,” ucapnya.

Adi Wiguna menjelaskan, sebelum menuai hasil maksimal itu, berbagai persiapan sejak dua pekan dilakukan dibimbing langsung oleh guru pembinanya.

Mulai proses pembuatan video, materi presentasi, syuting, mengambil gambar, editing, serta membuat narasi yang dipaparkan.

“Temanya menggunakan Taman Soekasada Ujung. Dipilihnya Objek Wisata Taman Soekasada Ujung itu karena objek wisata itu merupakan

Bali Post/kmb41

Stok Air di Embung Datah Satu Habis Di Datah Dua Tinggal Sedikit

Keberadaan air di Embung Datah Satu dan Dua di Banjar Kedampal, Desa Datah, Kecamatan Abang selama ini memang sangat dibutuhkan warga sekitarnya. Terlebih ketika memasuki musim kemarau yang cukup panjang seperti saat ini. Sayangnya, kondisi air saat ini di Embung Datah Satu sudah habis. Sedangkan di Embung Datah Dua, airnya tinggal sedikit lagi dan nyaris habis. Lalu, dengan cara bagaimanakah warga mendapatkan air?

Bali Post/kmb41

AIR EMBUNG - Air di Embung Datah dua nyaris habis. Diperkirakan sekitar sepekan, air akan habis.

PENJAGA embung Datah Dua, I Wayan Ardika, Selasa (1/10) kemarin mengungkapkan, stok air di embung Datah Dua semakin hari semakin menurun saja. Padahal, air itu dimanfaatkan warga setempat dalam pemenuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. “Air di embung Datah dua itu dimanfaatkan oleh 96 kepala keluarga,” jelasnya.

Ardika menambahkan, saat ini, air di embung itu

stoknya sedikit sekali. Menurutnya, air yang ada saat ini hanya bisa memenuhi warga sekitarnya hingga sepekan ke depan saja,’’ ujarnya.

Sebelumnya, warga menggunakan air dari stok cubang milik warga di rumahnya masing-masing. Stoknya memang masih ada tersisa sedikit saja.

Tetapi, sebagian besar air yang ditampung itu sudah habis.

Karena itu, warga mencari air ke embung umum untuk kegiatan sehari-hari.

”Air sudah mulai menipis sekitar satu bulan lebih. Sekarang, warga pagi sore ramai ke embung untuk mengambil air menggunakan jeriken.

Paginya, mereka mengambil air sebelum masuk jam kerja,’’ ujarnya.

Kalau air habis, warga terpaksa membeli air lewat mobil tangki. Sejauh ini, masing-masing warga, banyak yang membeli air secara mandiri. Sedangkan stok air di embung satu itu malah lebih dulu habis. Air itu habis akibat ada kebocoran. Warga yang memanfaatkan air itu mencapai ratusan KK. Masalahnya, warga memang lebih banyak memanfaatkan air yang ada di embung Datah Satu daripada embung di Datah Dua. Disinggung kapan embung itu dibersihkan kerak-kerak kotornya, Ardika

menegaskan, embung baru akan dibersihkan ketika air sudah benar-benar habis.

“Embung belum bisa dibersihkan sekarang ini. Kalau airnya sudah habis, baru embung itu kita akan bersihkan,” jelasnya.

Warga setempat, I Nyoman Suparta, menjelaskan air yang ada di embung ini dimanfaatkan untuk memenuhi air bersih warganya ketika musim kemarau.

Pasalnya, di sini tidak ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan warga. “Di sini, desa ini sama sekali tidak ada sumber mata airnya. Di wilayah lainnya baru ada.

Makanya, air embung itu berperan besar buat warga di sekitar sini,” tegasnya sembari menambahkan, pada musim kemarau ini sudah banyak warga yang membeli air. (nan)

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

SOSOK Bingkisan untuk Veteran Keberadaan para veteran menjadi saksi bagaimana perjuangan yang telah dilalui dulu, hingga bisa terwujud seperti sekarang. Perjuangan mereka harus terus diteladani sebagai motivasi hidup saat ini untuk terus berbuat lebih baik bagi kehidupan sekitar. Ini penting di tengah upaya kelompok tertentu, yang tidak henti-hentinya untuk menggoyahkan NKRI. Dandim 1610/Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon selalu mengingatkan keberadaan veteran ini.

Menurutnya, dedikasi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia pun secara khusus mendatangi sejumlah veteran bersama Ketua Persit KCK Cabang XXXIII Kodim 1610/Klungkung Dian Risky Novita Sinaga. Dia turun ke kediaman para veteran pejuang Kemerdekaan RI di Desa Pangi dan Desa Pikat Kecamatan Dawan, di wilayah Koramil 1610-03/Dawan, belum lama ini.

Dandim mendatangi rumah veteran Wayan Misi dan Nyoman Sutama. Selain anjangsana menghargai perjuangan mereka, Dandim juga menyerahkan bingkisan tali kasih kepada para veteran, serangkaian HUT ke-74 TNI, sekaligus memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. “Kami ingin mengapresiasi perjuangan mereka dalam menjaga NKRI, sekaligus memberikan semangat kepada para veteran ini, mendoakan agar selalu diberikan keselamatan dan kesehatan,” kata dandim. Sedangkan, bagi para veteran yang sudah gugur, agar mendapatkan jalan yang terbaik di sisiNya. Dandim menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap veteran pejuang RI yang telah berjasa kepada negara dan bangsa ini. (gik)

Sejumlah Fraksi Minta Bupati Evaluasi OPD Semarapura (Bali Post) Tuntutan masyarakat yang begitu tinggi terhadap program pemerintah daerah, membuat peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sangat vital. OPD yang bekerja tidak maksimal, akan sangat terlihat, karena berdampak terhadap pelayanan. Terlebih, cara kerja Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, yang mengedepankan inovasi, harus diikuti dengan pimpinan OPD dan jajarannya yang mampu menerjemahkan inovasi itu dengan cepat. Situasi ini menjadi sorotan sejumlah fraksi, sehingga diminta segera dilakukan evaluasi terhadap OPD agar semakin selaras dengan ruang gerap kepala daerah.

Sebagaimana disampaikan Fraksi Golkar melalui I Kadek Widya Sumardika, gagasan dan inovasi cerdas dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, harus mampu diterjemahkan dengan cepat, melalui program yang efektif dan efisien. Sehingga, mampu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Terkait pelayanan, Fraksi Golkar juga memberi catatan dalam pengelolaan Pasar Umum Galiran, agar dilakukan penataan, dalam bongkar muat di sebelah barat pasar, sehingga bisa lebih tertib.

Fraksi NasDem juga meminta Bupati Suwirta untuk meningkatkan evaluasi serta memberikan acuan yang jelas. Ida Ayu Made Gayatri saat rapat paripurna, Senin (30/9) lalu menegaskan, agar setiap OPD dapat membuat opsi maupun terobosan baru yang inovatif. Sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Beda dengan Fraksi PDIP, yang khusus menyoroti masalah pengelolaan keuangan daerah. PDI-P meminta Bupati Suwirta mulai menerapkan pola money follows sebagai bentuk pola kemitraan.

Politisi PDI-P I Wayan Misna menyampaikan agar eksekutif harus memberi prioritas terhadap apa yang dikerjakan, jangan semuan-

ya. Jadi, khusus evaluasi terhadap OPD adalah belanja tidak boleh lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi. Nomenklatur proyek harus jelas yang berorientasi pada prioritas manfaat bagi masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. “Tinggalkan pola money fokus function, dimana belanja dibagi secara merata di setiap tugas dan fungsi. Sehingga, pencapaian sasaran prioritas, terpusat pada pokok permasalahan,” tegas Misna saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, terkait Ranperda Perubahan APBD TA 2019.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta juga sempat mengutarakan keinginannya untuk melakukan evaluasi total terhadap semua OPD. Sebab, dalam periode kedua kepemimpinannya ini, dia ingin setiap program dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah. Ini sangat erat kaitannya dengan upaya lobi-lobi ke pusat, yang membutuhkan pimpinan OPD dengan pemikiran visioner, untuk menarik berbagai program pusat ke daerah. “Sejauh ini saya memilih bergerak sendiri.

Dalam sehari kalau ke luar daerah, bisa masuk sejumlah kementerian. Kalau tidak begitu, susah mendapatkan hasil yang bisa dibawa ke daerah,” tegasnya.

Akhirnya, Bupati Suwirta menegaskan kepada pimpinan OPD dan jajarannya, bahwa bagi yang tidak siap kerja dengan sistem seperti ini, dipersilakan segera mengambil sikap.

Bupati Suwirta mempersilakan untuk mengundurkan diri, atau mengajukan diri jadi staf biasa. Khususnya para pejabat yang sudah mendekati pensiun. “Kalau ada rekan pejabat yang takut kerja, tidak berani ambil resiko, sebaiknya memang mengundurkan diri saja. Tidak hanya tua, yang muda juga bisa. Agar, tidak menghambat apa yang sudah direncanakan untuk membangun daerah,” tegasnya. (kmb31)

Bali Post/gik

RAPAT PARIPURNA - Anggota fraksi saat mengikuti rapat paripurna di Ruang Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung.

Bali Post/gik

Lokasi sumber mata air Guyangan.

Bupati Enggan Respons Usulan Kenaikan Tarif PDAM Semarapura (Bali Post) -

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, masih belum merespons usulan kenaikan tarif PDAM. Padahal, wacana ini sudah mencuat dalam setahun terakhir. Usulan kenaikan ini dikarenakan keuangan PDAM mulai terganggu karena belum ada penyesuaian tarif. Rupanya Bupati Suwirta memiliki alasan tersendiri. Sebab PDAM Tirta Mahottama Klungkung belum juga menyampaikan business plan, yang sejak awal diinginkan Bupati Suwirta, sebagai rencana jangka panjang PDAM secara menyeluruh.

Bupati Suwirta, Selasa (1/10) kemarin, menyinggung bahwa PDAM sesungguhnya tidak cukup hanya bermodalkan spam (Sistem Perencanaan Air Minum). Tetapi, harus disadari bahwa PDAM selain membawa misi sosial, juga ada aspek bisnis. Sehingga, harus dipikirkan bagaimana PDAM Klungkung merancang itu. Jadi, ada rencana-rencana jangka panjang yang harus dilakukan, untuk membuat PDAM itu maju dan mapan. Sehingga, dalam perjalanannya pun pasti ada tantangan. “Jadi, saya tetap tidak akan izinkan kenaikan tarif dulu, sebelum PDAM menyampaikan business plan kepada saya. Jiwa entrepreneur PDAM dan jajarannya harus diperkuat lagi,” kata Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta mengaku masih kesulitan mengakses bantuan ke pusat untuk PDAM. Alasannya, karena masih terjadi dualisme pengelolaan sumber mata air. Salah satunya, sumber mata air Guyangan Nusa Penida, yang masih di bawah UPT Pengelolaan Air Minum Provinsi Bali. Pihaknya mengaku sudah menginstruksikan PDAM untuk mengambil alih pengelolaan sumber air Guyangan.

Tetapi, PDAM belum berani, karena pengelolaan sumber mata air ini memerlukan biaya operasional yang tinggi. (kmb31)

Kerugian Tak Bisa Dihindarkan PDAM Klungkung sempat mengutarakan akan melakukan penyesuaian tarif tahun ini. Sebab, terakhir kali penyesuaian tarif dilakukan tahun 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, PDAM wajib melakukan penyesuaian tarif tiap tahun. Apabila penyesuian tarif ditolak pemerintah, maka pemerintah wajib memberikan subsidi. Itu diatur pada Permendagri 70/2016 tentang Subsidi.

Jika bertahan dengan tarif sekarang, kondisi keuangan perusahaan daerah itu bakal semakin terganggu. Kerugian tak bisa dihindarkan. Direktur PDAM Klungkung Nyoman Renin Suyasa sebelumnya mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2017, harga jual air PDAM sudah berada di bawah harga produksi. Disebutkan, harga jual air PDAM Klungkung Rp 3.221 per meter kubik, sedangkan harga pokok produksi Rp 3.827 per

meter kubik.

Belum lagi persoalan biaya listrik yang meningkat sejak 2017 lalu. PDAM Klungkung yang dulunya membayar listrik rata-rata Rp 400 juta per bulan, kini naik menjadi rata-rata Rp 700 juta per bulan. Kenaikan itu karena ada perubahan sistem. Air yang dulunya menggunakan sistem gravitasi berubah ke sistem perpompaan. Itu pascaerupsi Gunung Agung, Karangasem 2017.

Sumber air di Rendang, Karangasem yang menggunakan sistem gravitasi rusak karena berada jalur lahar. Sehingga harus beralih ke sistem perpompaan.

Kenaikan biaya listrik semakin membuat PDAM harus melakukan efisiensi dan pintar mengatur keuangan, dengan tidak mengabaikan pelayanan.

Pihaknya berusaha agar pelayanan air terhadap 3.500 pelanggan masih tetap optimal. “Mengenai itu (rencana kenaikan tarif), kami masih meminta pendampingan penyusunan di BPKP,” tegas Renin, Selasa kemarin. (kmb31)

Monev Pokdarwis, Kasta Sorot Desa Tanpa BUMDes Semarapura (Bali Post) Geliat pariwisata membuat desa berlomba-lomba menggali potensi desanya.

Ini cukup positif, di tengah tuntutan masyarakat akan adanya objek wisata baru. Desa pun membentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk mengelolanya. Namun, meski sudah terbentuk Pokdarwis, tetapi lokasinya belum memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ini menjadi salah satu sorotan Wakil Bupati Klungkung Made Kasta saat monev sejumlah Pokdarwis di Kecamatan Banjarangkan, Selasa (1/10) kemarin.

Wabup Made Kasta turun bersama sejumlah pejabat lainnya, seperti Asisten Administrasi Umum Wayan Sumarta, Kabid Sumber Daya Pariwisata Tjokorda Gde Romy Tanaya. Rupanya Wabup Kasta penasaran, sudah sejauh mana peran Pokdarwis dalam mengembangkan dan mengelola desa wisata masing-masing desa.

Ia khawatir, jangan sampai desa berlomba membentuk desa wisata dan Pokdarwis sebagai pengurus pelaksananya, tetapi baru beberapa bulan dibentuk ternyata tidak jalan.

Di lokasi pertama yakni Desa Wisata Kubu Bakas.

Ketua Pokdarwis Kadek Widiasa Perdes, menyampaikan kegiatan wisata telah ber-

jalan di desanya. Program wisata yang ditawarkan, yakni Balinese traditional Cooking Class atau kelas memasak khas Bali, Home Stay, Agriculture Tracking dan wisata lainnya yang tengah dikembangkan. Di tengah geliat pariwisata, Desa Bakas ternyata belum membentuk BUMDes selaku pengelola usaha di desa. Hal ini menyebabkan Pokdarwis Bakas tidak berani melakukan pungutan tiket. Sehingga untuk pembayarannya masih dalam bentuk donasi.

Kepada seluruh Tim Monev, Ketua Pokdarwis Kadek Widiasa berharap bantuan permodalan pengembangan atraksi objek wisata serta dukungan regulasi.

Sehingga Pokdarwis bisa menarik iuran atau retribusi kepada wisatawan.

Di lokasi kedua, di Lembah Wenare Desa Wisata Timuhun, rombongan monev disambut pengelola spot selvi, Nengah Lugra, dan sejumlah Perangkat Desa Timuhun. Nengah Lugra menyampaikan, selama ini pengelola objek wisata di Timuhun berjalan sendirisendiri. Hal ini disebabkan oleh vakumnya Pokdarwis di desanya semenjak meninggalnya Ketua Pokdarwis sekitar setahun lebih. Desa Timuhun memiliki potensi wisata pemandangan dari atas perbukitan, serta Pura Yeh Embang yang dilengkapi

Bali Post/gik

WISATAWAN BELANDA- Wabup Kasta saat melihat program wisata Balinese Traditional Cooking Class yang diikuti oleh sejumlah wisatawan asal Belanda di home stay di Desa Bakas. dengan permandian. Menurut Nengah Lugra, pura ini cocok dikembangkan sebagai wisata spiritual.

Selain berbincang dengan anggota Pokdarwis, para pengelola dan perangkat desa setempat, Wabup Made Kasta juga menyempatkan melihat program wisata Balinese Traditional Cooking Class atau kelas memasak khas Bali yang diikuti oleh sejum-

lah wisatawan asal Belanda di salah satu home stay di Desa Bakas. Para wisatawan tampak antusias mengikuti program ini, karena mengaku menyukai masakan dan bumbu khas Bali.

Menanggapi sejumlah permasalahan di lapangan, Wabup Kasta menginstruksikan kepada desa yang ingin menciptakan desa wisata, supaya benar-benar meny-

iapkan objek wisatanya serta akomodasi pendukung. Sehingga sebuah paket wisata dapat berjalan dengan baik.

“Poin penting dalam monev kali ini adalah pentingnya BUMDes. Desa harus membentuk BUMDes sebagai wadah tempat bernaung Pokdarwis dalam menggerakan usaha pariwisata di desa atau desa wisata,” katanya. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Sekolah di Jimbaran cari: Kepala Sekolah (S2), Receptionist (bisa Bhs.Inggris) Sent:schoolhrdbali@hotmail.com B.BP.004.10.19.0000019

Dicr Sgr PRT, Tinggal Dalam.

Rajin&bisa masak.Gaji awal 1,7 bersih. Makan ditanggung.

Lok.kerja: Jl.Subur, Minat Hub/WA : 085838399110 B.BP.004.10.19.0000023

!!!Dicari PRT Max30Th Cew Tdr Dlm, Gaji 2,5 Jt H:081237850879

Divine Diva Garmen Manufaktur Cr cpt Mngr Produksi,mengawasi kinerja operasi,ketepatan wktu cek patrun, sample & quality control. Ph:0361-732393. Kirim CV: divinediva_189@hotmail.com

B.BP.001.09.19.0000985

B.BP.001.10.19.0000022

DIJUAL RUMAH

RUPA-RUPA

BENGKEL LAS

DIJUAL MOBIL

Admin Wnt Min SMU/K Max 22 Thn Sopan,Rajin,Sehat 085238203818 B.BP.004.10.19.0000013

Cr Marketing (Bs Bhs Inggris), Cleaning Service,Telp.723637, 081246400852/081529427339 B.BP.001.09.19.0001015

Dcr Pelaksana Lapangan min.SMK pglmn 4th Bw.Lam.ke Jl.Akasia XVI/130X Dps(dpn Gg.Leci Ruko Lt.2.Gaymal Mart)0361-4743672 B.BP.001.09.19.0000969

Job Vacancy,The Griya Villas & Spa in Amed,look for rest Spv send CV to : info@thegriya.com B.BP.012.09.19.0000917

Dcr Pemborong Bgn u/Pryk Prmhn Hub:081337995188/08123894908 B.BP.001.10.19.0000021

SERVICE

Dcr Peg.Lulusan SMA,D1,S1 Bisa Hp:081238900234/082144605940

B.BP.001.09.19.0001019

Dcr Tkg kebun/Jaga Malm/mngrti Listrik U/Villa, Sopan & Jujur diutmakn.Gaji 2,5Jt/Bln bersih (tmpt tinggal&mkn 087861931898

B.BP.001.09.19.0001017

Dcr:FO,B.Boy,HK,Driver,Laundry Engineering, Scurity, Garden: newarenahotelkutabali@gmail.com B.BP.164.10.19.0000010

Dicari Pembantu Rumah Tangga tinggal dalam Hp.081237651088

Job Vacancy, Santai hotel in Amed. Look for operation Mgr. Send CV:info@santaibali.com

B.BP.012.09.19.0000920

SMK Akreditasi A Bth: Staf CS, Adm & Humas. Syarat Team Work, Bisa Komp,Penampilan Menarik Hub:tugasbali@yahoo.com B.BP.001.09.19.0001039

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

B.BP.001.10.19.0000024

Dcr Sopir pribadi u/di Kesiman Gaji 2,2jt Hub.085338570088 B.BP.101.09.19.0000033

Sales Marketing, Admin Finance Welder Las Pipa : 085103167222 B.BP.001.09.19.0000906

FOTO COPY

SERVICE

DIJUAL MOBIL DAIHATSU

Taft GTS 91 Putih,Cat Ori,Siap Pakai Hub.087861225255

B.BP.001.10.19.0000009

BIRO JASA

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DIJUAL MOBIL

KEHILANGAN

ISUZU

Hlg BPKB No:M08159320-O an: Ida Bagus Suarta,SP,Karangasem

Panther LS’05 DK+Innova’05 As. DK+LGX Diesel’01,087862547783

B.BP.001.10.19.0000016

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Djl Rmh LT178m2 cash-kredit SibangGedeBadungH082340011333 B.BP.001.09.19.0000983

KEHILANGAN Hilang BPKB SpM Beat Nopol B 3981 USM an Jusniwati B.BP.031.10.19.0000020

Hlg BPKB No.499741 U DK1111LG An.Dewa Gede Eka Putra,Gianyar B.BP.001.10.19.0000002

B.BP.012.10.19.0000017

Hlg BPKB:I 05095000-O A/N I Ketut Darmawan, 081338384709 B.BP.001.10.19.0000014

Hlg Sertifikat Tnh HM 01781 Penatih an I Wayan Gede Sumida Jln.Siulan III/43 Lk.Bekul Dps B.BP.001.09.19.0000802

RUPA-RUPA B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172 B.BP.001.09.19.0000967

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

Pimpin Apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Bupati Made Gianyar Serukan Pancasila sebagai Alat Pemersatu Bangsa

APEL - Bupati Bangli I Made Gianyar saat memimpin apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Kapten Mudita, Selasa (1/10) kemarin.

DI tengah banyak cobaan dan gencarnya rongrongan terhadap kebinekaan dan persatuan bangsa Indonesia, Bupati Bangli I Made Gianyar menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan selalu mengamalkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan, untuk tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bupati Made Gianyar menyampaikan hal itu usai pelaksanaan apel Kesaktian Pancasila, di Lapangan Kapten Mudita Bangli, Selasa (1/10) kemarin.

Lebih lanjut disampaikan Made Gianyar, Pancasila merupakan resep manjur

bagi eksistensi dan persatuan bangsa Indonesia. Karena sejak ditetapkan lahir tanggal 1 Juni 1945, Pancasila telah mengalami pasangsurut serta melewati berbagai macam gangguan dan cobaan yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G-30-S/PKI, hingga akhirnya tanggal 1 Oktober 1965 ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Karenanya melalui momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Made Gianyar mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menghadapi berbagai tantangan dan rongrongan, baik dari dalam maupun dari luar. Ia

juga mengajak semua pihak untuk semakin memahami dan mengamalkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, melalui kerja nyata demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ayo kita hayati, pahami dan amalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui kerja nyata dan ikhlas, dengan begitu yakinlah tidak akan ada konflik, teroris dan disintegrasi terhadap bangsa Indonesia,” katanya.

Apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemarin dihadiri Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua DPRD Bangli I Wayan Diar, Wakil Ketua DPRD Bangli I Komang Carles dan I Nyoman Budiada, Kapolres Bangli AKBP Agus Tri

Waluyo, Dandim 1626/Bangli Letkol Inf. Himawan Teddy Laksono, perwakilan Kejari Bangli, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli.

Apel diikuti seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangli, unsur TNI/Polri serta perwakilan siswa dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMA/SMK. Bupati Made Gianyar pada kesempatan itu juga menyisipkan pesan khusus kepada generasi muda Bangli agar tidak larut dalam euforia kekinian. Tetapi harus terus membumikan nilai-nilai dan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Melalui semangat kebersamaan dan persatuan, kita yakin apapun tantangan ke depan, pasti bisa dilewati bersama,” imbuhnya. (ad26)

Tak Ingin APBD 2020 Kacau

Dewan Usulkan Dana PHR Dipasang di Anggaran Perubahan Bangli (Bali Post) –

Tak ingin APBD Bangli Tahun 2020 kacau seperti APBD Bangli 2018 dan 2019, Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles mengusulkan bantuan dana bagi hasil pajak hotel dan restoran (PHR) dari Kabupaten Badung diposting pada anggaran perubahan. Agar seluruh kegiatan yang pembiayaannya dirancang bersumber dari dana PHR Badung bisa terlaksana tepat waktu, pihaknya juga mengusulkan penetapan APBD Perubahan dimajukan.

Kepada Bali Post, Selasa (1/10) kemarin, Carles mengatakan dalam dua tahun terakhir APBD Bangli kacau akibat adanya ketidaksesuaian antara janji dan realisasi bantuan dana PHR dari Kabupaten Badung.

Dijelaskannya, pada tahun 2018, Badung menjanjikan memberi dana PHR untuk Bangli sebesar Rp 50 miliar ditambah Rp 30 miliar dana untuk masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, Badung hanya merealisasikan Rp 47 miliar dengan rincian Rp 30 miliar untuk masyarakat dan Rp 17 miliar masuk ke APBD.

Kemudian pada tahun 2019, dari Rp 50 miliar dana PHR Badung yang sudah dipasang di APBD Bangli, ternyata realisasinya hanya Rp 8,9 miliar.

Ditambah Rp 32 miliar untuk menutupi kekurangan transfer di tahun 2018 dan Rp 12 miliar untuk bedah rumah. “Di satu sisi kita sangat berterima kasih kepada Badung yang sudah memberikan dana PHR untuk Bangli.

Tapi persoalannya dana yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” terangnya.

Adanya ketidaksesuaian antara janji dengan realisasi terse-

but, kata Carles, berdampak pada kacaunya APBD Bangli. Tak ingin APBD Bangli tahun 2020 mendatang kacau lagi seperti APBD yang sedang berjalan sekarang, politisi Demokrat ini pun mengusulkan agar dana yang bersumber dari PHR Badung dipasang seminimal mungkin dalam APBD. Apakah Rp 10 miliar atau berapa sesuai kemampuan Badung. “Jadi target minimal akan kita pasang.

Kalau gini terus, tahun 2020 nanti lebih baik kita sementara tidak pasang dulu PHR Badung sebagai sumber pendapatan. Kita akan tunggu di APBD Peruba-

han saja. Kalau memang dalam perjalanan ada realisasi dana PHR Badung kita akan pasang di anggaran perubahan sehingga jelas. Berapa dikasi Badung sesuai suratnya, segitu kita pasang.

Sehingga tidak melenceng seperti sekarang,” jelasnya.

Agar nantinya kegiatan yang dirancang dalam APBD Perubahan bisa terlaksana tepat waktu, Carles mengatakan, penetapan APBD Perubahan harus dimajukan. Penetapan APBD jangan menggunakan pola maksimal, ketok palu pada 30 September. “Kalau dimajukan awal September, kan ada sisa waktu empat bulan. Sebulan digunakan untuk tender, tiga bulan untuk pengerjaan,” ujarnya.

Sementara dimintai tanggapan terkait keinginan Bupati Bangli agar pola pembagian PHR dikembalikan lagi melalui

Pemprov, Carles menyerahkan hal itu ke Bupati. Sebab, menurutnya, pola itu dulunya disepakati kepala daerah, tanpa minta persetujuan ke DPRD. Hanya, kalau berbicara pengalaman, diakuinya, memang lebih baik dana PHR dibagikan provinsi. “Dulu waktu dikelola provinsi, kita diberi kebebasan sepenuhnya untuk kelola anggaran tersebut. Kita bahas dengan sebaik-baiknya. Kita tentukan ke mana pembangunan prioritas.

Nilai yang diberikan pun sesuai,” pungkasnya. (kmb40)

Jadi target minimal akan kita pasang. Kalau gini terus, tahun 2020 nanti lebih baik kita sementara tidak pasang dulu PHR Badung sebagai sumber pendapatan. Kita akan tunggu di APBD Perubahan saja.

Komang Carles

Disetujui, Usulan Anggaran Pilkada Bangli (Bali Post) – Anggaran yang diusulkan KPU Bangli untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangli tahun 2020 disetujui penuh oleh Pemkab Bangli. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilaksanakan secara serentak bersama enam kabupaten/kota lainnya di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Selasa (1/10) kemarin.

Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan mengatakan, rancangan kebutuhan biaya yang diajukan untuk penyelenggaraan Pilkada Rp 21,4 miliar. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal ini Bupati dan DPRD telah menyetujui sepenuhnya pembiayaan yang diajukan, tanpa koreksi. “Ini menjadi Bali Post/kmb40

LAHAN PERTANIAN - Minat petani ikut program AUTP masih minim. Hingga September tercatat hanya 111,68 hektar lahan pertanian yang diasuransikan. Dalam gambar tampak lahan pertanian di Kabupaten Bangli.

Minim, Minat Petani Ikut AUTP Bangli (Bali Post) Minat petani di Bangli ikut program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih minim.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli hingga September tercatat hanya 111,68 hektar lahan pertanian yang diasuransikan. Tak hanya AUTP, Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) juga kurang diminati para peternak.

Sekretaris Dinas PKP Kabupaten Bangli I Wayan Sarma, Selasa (1/10) kemarin, menjelaskan AUTP dan AUTS merupakan program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada petani dan peternak sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013. Dengan mengasuransikan lahan pertanian dan ternaknya, petani dan peternak bisa meminimalisir kerugian jika mengalami gagal panen, dan kerusakan akibat masalah lainnya.

Adapun besaran premi untuk AUTP, yakni Rp 180 ribu per hektar per masa tanam.

Namun, petani hanya diwajibkan membayar premi Rp 36 ribu karena sisanya disubsidi

APBN. Apabila terjadi gagal panen atau kerusakan pada tanaman yang diasuransikan, petani dapat mengajukan klaim. Pihak asuransi akan memberikan ganti rugi Rp 6 juta per hektar. “AUTS nilai preminya Rp 200 ribu per ekor, Rp 160 ribu disubsidi pemerintah. Peternak hanya bayar Rp 40 ribu. Kalau ajukan klaim, peternak dapat Rp 10 juta per ekor,” jelasnya.

Lanjut dikatakannya, petani bisa mengansurasikan padinya minimal dua pekan setelah proses tanam padi.

Kerugian yang bisa diklaim petani, yakni jika tanamannya rusak karena serangan organisme pengganggu tanaman atau karena dampak cuaca. Sementara untuk AUTS, klaim bisa diajukan jika terjadi kematian, kehilangan atau kecelakaan pada hewan ternak sapi.

Meski cukup membantu, minat petani maupun peternak ikut AUTP atau AUTS masih sedikit. Sarma menyebutkan luas lahan yang telah diasuransikan AUTP hingga September, baru 111,68 hektar. Paling Banyak di Desa Bangbang, Tembuku. Sementara untuk AUTS, jumlah sapi

yang diasuransikan peternak baru 53 ekor. “Masih sedikit sekali,” ujarnya.

Menurut Sarma, minimnya minat petani ikut program AUTP karena persyaratan yang sulit. Pengajuan klaim bisa dilakukan jika kerusakan di atas 75 persen dari total luas lahan yang diasuransikan. Faktor lain, karena rata-rata yang menggarap lahan adalah panyakap. Selain itu adanya persyaratan harus mendapat rekomendasi dari petugas pengamat organisme pengganggu tanaman terkait luas lahan yang rusak dan bisa diajukan klaim, juga membuat petani masih enggan ikut asuransi. “Kalau soal masih minimnya sosialisasi, tidak. Karena kami sudah melakukan sosialisasi secara masif sekali melalui petugas penyuluh lapangan (PPL) di masing-masing desa,” kata pejabat asal Desa Tembuku itu.

Untuk meningkatkan minat petani termasuk peternak ikut program asuransi, pihaknya mengaku telah mengusulkan ke perusahaan penyedia asuransi agar mempermudah syarat pengajuan klaim. (kmb40)

satu buah kepercayaan yang diberikan daerah kepada kami bahwa program nasional dalam rancangan yang diajukan sesuai standar kebutuhan ditetapkan KPU RI, seluruhnya telah dipenuhi,” ungkapnya saat dihubungi siang kemarin.

Lanjut dikatakan Pujawan, dari total Rp 21,4 miliar dana yang dihibahkan untuk penyelenggaraan Pilkada, Rp 1,7 miliar akan diberikan di APBD Perubahan 2019.

Sisanya akan diberikan pada APBD induk 2020. Adapun tahapan/kegiatan yang paling banyak menyedot anggaran yakni honorarium adhock. Pihaknya memastikan, seluruh anggaran yang diberikan akan dikelola sesuai aturan yang ada dan prinsip pengelolaan anggaran efektif, efisien dan

Bali Post/ist

NPHD - Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di kantor Gubernur Bali, Selasa (1/10) kemarin. akuntabel. Selain KPU, Pemkab Bangli juga memenuhi secara penuh usulan dana untuk kegiatan pengawasan pemilu yang diajukan Bawaslu Bangli. Ketua Bawaslu Bangli Nengah Purna menyebutkan besaran usulan dana yang

diajukan Bawaslu, yakni Rp 6.946.351.000. Pada tahap awal Bawaslu akan diberikan dana Rp 1.713.819.000 untuk membiayai kegiatan hingga bulan Maret 2020. Sisanya akan diberikan setelahnya. (kmb40)

OLAHRAGA

Rabu Kliwon, 2 Oktober 2019

15

Wagub Lepas Atlet Run For Bali 374 Km Bali Post/ist

PEMUSATAN - Kenshi Pra-PON Bali menjalani pemusatan latihan di Dojo PLN Denpasar ditangani pelatih Jumhana Sidik (kanan) dari PB Perkemi.

Kenshi Pra-PON Bali Dipoles Pelatih Pusat Denpasar (Bali Post) Sebanyak 17 kenshi Bali yang terdiri atas 10 atlet putri dan 7 atlet putra masuk skuad tim Pra-PON. Menjelang bertarung pada ajang Pra-PON di Banjarmasin, Kalsel, 13-16 November mendatang, mereka dipoles Jumhana Sidik (VII DAN) dari Pengurus Besar (PB) Perkemi selama tiga hari di Dojo PLN Denpasar.

Menurut Ketua Harian Pengprov Perkemi Bali Fredrik Billy, meskipun pelatih pusat Jumhana Sidik hanya membagi ilmunya selama tiga hari, para kenshi diharapkan mampu menyerap teknik dan teori yang diberikan guna meraih tiket PON di ajang Pra-PON. Skuad Pra-PON ini dijaring dari sederet ajang ditambah hasil Porprov Bali 2019 di Tabanan. ‘’Tidak semua juara Porprov otomatis masuk tim Pra-PON, sebab kami pantau prestasinya sejak kejuaraan sebelumnya,’’ katanya di Denpasar, Selasa (1/10) kemarin.

Atlet kempo Bali itu sudah berlatih di masing-masing Pengkot dan Pengkab Perkemi utamanya menghadapi Porprov 2019. Selanjutnya mereka dipanggil masuk tim Pra-PON ditangani kuartet pelatih Made Dendy Mandiyasa, Sriyanto, Made Indrawan, dan Nyoman Sudarmawan. ‘’Kenshi Pra-PON ini menjalani pemusatan latihan di Dojo PLN tiap Senin, Rabu dan Minggu,’’ ujarnya.

Kenshi Pulau Dewata akan turun pada 17 nomor yang dipertandingkan di Pra-PON. Mereka diharapkan lolos ke PON minimal pada 10 nomor. Tiket PON diberikan kepada peringkat lima besar nomor embu dan delapan besar nomor randori. ‘’Kami ingin kenshi Bali lolos PON dan membawa pulang medali dari Pra-PON,’’ tambah Billy. (022)

Liga 3 Rayon Bali

Undiksha Kalahkan PSAD Udayana Denpasar (Bali Post) Kesebelasan Undiksha Singaraja mengalahkan PSAD Udayana dengan skor 2-1 (0-0) dalam pertandingan Grup B lanjutan Kompetisi Liga 3 Rayon Bali di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Selasa (1/10) kemarin. Kemenangan ini membawa Undiksha meraup poin 9, sedangkan PSAD Udayana mengemas poin 6.

PSAD Udayana sempat unggul lebih dulu setelah gocekan M. Fahrizal pada menit ke-51 memperdaya kiper Undiksha Ahmad Fauzi. Undiksha membalas melalui gol Kadek Sentana dari titik putih pada menit ke-55. Penalti diberikan wasit karena pemain belakang PSAD Udayana handball di areal terlarang. Tendangan Kadek Sentana membobol gawang PSAD Udayana yang dikawal kiper M. Fikri Andika. Skor imbang 1-1 membuat permainan makin seru. Gol penentu kemenangan Undiksha dilesakkan Gung Mas Galih Angkasa pada menit ke-72.

Pelatih Undiksha Ketut Chandra mengaku menginstruksikan asuhannya untuk tampil habis-habisan sepanjang laga untuk merebut poin penuh. Ia bersyukur timnya bisa menjalankan strategi itu sehingga mampu memenangkan pertandingan.

Menurut Pelatih PSAD Udayana yang juga Dan Sub Denpom IX/3-2 Jembrana Kapten CPM Doni Kristian, kekalahan ini karena lengahnya pemain belakang, ditambah absennya gelandang Afrizal. PSAD Udayana meladeni Sulut Bali pada Kamis (3/10) besok. ‘’Kami optimis bisa memenangkan laga sekaligus melaju ke semifinal,’’ ujar Doni. Laga lainnya yang juga sangat menentukan yang menampilkan Undiksha melawan Perseden.

Hasil pertandingan lainnya di Grup B, Putra Pegok unggul tipis 2-1 atas Sulut Bali. Dua gol kemenangan Putra Pegok dibuat Eka Pradana pada menit ke-34 dan 65. Satusatunya gol balasan Sulut Bali FC dihasilkan Iqbal Firdaus pada menit ke-8. (022)

Bali Post/022

KALAH - Pemain PSAD Udayana jelang bertanding melawan Undiksha Singaraja di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Selasa (1/10) kemarin. PSAD kalah 1-2.

Bali Post/kmb36

DILEPAS - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto melepas atlet Run For Bali yang akan keliling Pulau Dewata, Serka Dewa Gede Astawa.

Denpasar (Bali Post) Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto melepas atlet Run For Bali yang akan keliling Pulau Dewata, Serka Dewa Gede Astawa, di depan Makodam, Denpasar, Selasa (1/10) kemarin. Lari menempuh jarak 374 kilometer tersebut berlangsung selama lima hari hingga 5 Oktober mendatang dengan finis di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar Timur, bertepatan dengan HUT ke-74 TNI. Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang akrab dipanggil Cok Ace menyatakan melihat ajang ini dari berbagai perspektif. ‘’Pertama, saya mengapresiasi apa yang dilakukan Kodam IX/Udayana menyelenggarakan Run For Bali menempuh jarak 374 kilometer. Tentu kita ingin memasyarakatkan kembali olahraga serta menjadikan lari dan jalan sebagai budaya hidup masyarakat Bali,’’ ujarnya.

Kedua, lari jarak 374 kilo-

11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Atma Wedana (2) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Ocydia Home Shooping 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Bali TV Shop 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Mengembangkan Trigona di Halaman Rumah 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Ocydia Home Shooping 16:30 Wita Nangun Yadnya Karya Pitra Yadnya, Ngaben Nglanus,Sawa Wedana Utamaning Prenawa

nyampaikan event ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI. ‘’Rasa syukur kami panjatkan dan bentuk tanggung jawab kami kepada bangsa Indonesia bahwa TNI profesional.

Salah satu nasionalisme TNI kita tunjukkan dalam lari ini,’’ tegasnya.

Kemampuan lebih yang dimiliki Serka Dewa Astawa, lanjut Benny Susianto, menjadi kebanggaan personel Kodam.

Kemampuan Babinsa Desa

keselamatan. Tiap etape didampingi pelari pendamping 10 orang.

Serka Dewa Gede Astawa berdinas sebagai Babinsa Koramil 1626-04/Kintamani Kodim 1626/Bangli. Di tengah kesibukannya, pria yang dikaruniai dua anak ini selalu menyempatkan diri latihan lari baik di wilayah binaannya maupun selepas dari dinas sejauh 15-20 kilometer setiap latihan dengan medan bervariasi. Prestasi yang telah diraihnya, juara II Tontangkas AD tahun 2001, juara III lomba lari HUT Divif 2 Kostrad tahun 2004, juara II lomba lari Banyuwangi Ijen Green Run 15-K tahun 2017, juara I Banyuwangi Ijen Green Run tahun 2018, dan juara I Riau Ultra Merdeka Run 74-K tahun 2019. (kmb36)

I Nyoman Sugawa Korry mengaku sepakat hibah dikurangi untuk kepentingan prioritas. Seperti sebelumnya, hibah dewan dipangkas untuk pembebasan lahan shortcut Mengwitani-Singaraja.

Kemudian sekarang untuk rencana penataan Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali.

Hanya, pemangkasan tidak bisa dilakukan secara drastis. ‘’Tetapi disesuaikan,

didengarkan juga aspirasi para anggota karena biar bagaimanapun para anggota itu juga dia berhubungan, kemudian berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat. Ingat, fasilitasi ini sejatinya juga banyak membantu masyarakat yang tidak tersentuh oleh Musrenbang yang dilaksanakan secara formal,’’ ujar politisi Golkar ini. (kmb32)

Desa. ‘’Kita diskusikan apa yang terjadi dan bagaimana dinamikanya serta apa ya bisa kita lakukan untuk mengakselerasi pembangunan melalui dana transfer daerah,’’ jelasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa usai mengikuti FGD mengatakan, ke depan opini WTP

diharapkan bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik. Dengan kaitan itu, FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. ‘’Juga sebagai evaluasi dan referensi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di OPD yang mengelola dana APBN,’’ katanya. (ad32)

Efisiensi Anggaran Di sisi lain, pihaknya juga melakukan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang sifatnya rutinitas dan kurang produktif. Efisiensi bahkan sudah dilakukan sejak penyusunan APBD Perubahan 2019 hingga Rp 60 miliar.

Dalam Rancangan APBD 2020, efisiensi bisa dilakukan

hingga Rp 106 miliar.

Terkait wacana pemangkasan hibah, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, baik hibah yang difasilitasi dewan maupun program prioritas Gubernur sebetulnya sama-sama untuk masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap duduk bersama dengan eksekutif untuk membicarakan wacana tersebut.

Dewan pun belum tentu akan

menolak hibahnya dipangkas untuk program prioritas Gubernur. ‘’Tetapi kita belum ngomong, Gubernur kan baru menyampaikan, ayo kerja sama dengan baik, koordinasi dengan baik. Kalau disampaikan dengan baik, saya kira dewan bisa mengerti. Tapi jangan dihabisin begitu, biar samasama bisa jalan,’’ katanya.

Wakil Ketua DPRD Bali

Dana Insentif Daerah ‘’Kerjanya belum selesai, kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan,’’ katanya.

Budhianto menambahkan, prestasi ini sejatinya menjadi ‘’modal’’ dalam mendapatan reward salah satunya adalah kucuran Dana Insentif Daerah (DID). Ada satu mekanisme transfer DID. Untuk mendapatkan DID itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Salah satunya adalah pencapaian opini WTP. Namun, ada kriteria lainnya juga yang harus dipenuhi. ‘’Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut, jumlahnya bervariasi bisa sampai Rp 50 miliar tergantung capaiannya,’’ katanya.

Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana (PAS) mengatakan penghargaan ini sangat penting. Terutama untuk bisa ditingkatkan di internal bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan. Banyak manfaat juga diterima dari penghargaan ini. Salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya. ‘’Baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) ke depan untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita,’’ katanya.

Rabu, 2 Oktober 2019

05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Atma Wedana (1) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Inovator 09:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 10:05 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Lejel Homeshopping 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali Channel Tourist TV

meter akan melewati sawah sehingga menjadi kesan tersendiri. Selain itu, Bali sangat solid dan bersatu karena Serka Dewa Astawa lari sambil mengibarkan bendera Merah Putih sehingga akan menggugah dan meningkatkan kembali rasa nasionalisme. ‘’Ketiga, Bali tidak lepas dari dunia pariwisata sehingga kami harapkan event ini dibesarkan beritanya,’’ ungkap mantan Bupati Gianyar ini.

Sementara itu, Pangdam Mayjen Benny Susianto me-

Kintamani ini menjadi suntikan motivasi bagi personel lainnya, sehingga diharapkan seluruh prajurit memiliki kemampuan sama dengan Dewa Astawa. ‘’Ajang ini dibuat paling tidak memberikan sumbangsih sedikit untuk masyarakat Bali.

Membudayakan lari sebagai gaya hidup sehingga mampu membuat masyarakat Bali sehat. Sehat itu tidak mahal kalau kita mengerti cara menjaga kesehatan. Tapi kalau sakit maka sehat itu jadi mahal,’’ papar jenderal bintang dua di pundak ini.

Start di depan Makodam, peserta menuju Kabupaten Karangasem – Buleleng – Jembrana – Tabanan - dan Denpasar. Waktu yang dipilih sore sampai pagi, sebab kalau siang panas dan membahayakan

MGPSSR Pasek Gelgel Pegatepan Desa Adat Tianyar 17:00 Wita Dialog Putra SBA 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Dialog Interaktif Ambarasram 21:00 Wita Wirasa Peduli Sesama 21:30 Wita Mahadewi Peran Ganda Guru SLB 22:05 Wita Solusi Alternatif Proaktif Bentraf 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shooping 23:30 Wita Bali Channel

Menurut mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini, seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai keseimbangan Utara, Selatan, Timur, dan Barat sudah benar-benar terlaksana. Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja. ‘’Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan,’’

jelasnya.

Focus Group Discussion Penyampaian penghargaan dari Kemenkeu ini juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng.

Tri Budhianto mengatakan, FGD untuk koordinasi pelaksanaan APBN di Buleleng. Ini termasuk transfer daerah yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Seperti DAK fisik dan juga Dana

BUDAYA PENDIDIKAN RABU KLIWON, 2 OKTOber 2019

Trio Kirani ’’Mewali’’

SENIMAN

Bali Post/eka

ASPARAGUS - Seorang petani tengah merawat tanaman asparagus di Pelaga, Badung.

Petani Didorong Hasilkan Asparagus Berkualitas DESA Pelaga, Petang, Badung merupakan kawasan agrowisata yang terkenal sebagai penghasil asparagus.

Petani asparagus di desa tersebut telah memperoleh manfaat dari sektor pariwisata. Kendati demikian, sejumlah petani belum mampu menghasilkan asparagus yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan masih lemahnya pengetahuan tentang teknik budi daya pertanian, pascapanen, pengolahan hasil panen dan manajemen usaha tani asparagus dalam mitra.

Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa (LPM Unwar) Dr. Ir. I Ketut Irianto, M.Si. mengatakan, petani belum mampu memproduksi asparagus berkelanjutan karena masalah persiapan benih, perbanyakan bibit dan pengendalian hama penyakit tanaman, serta masalah manajemen yang terkait dengan penguatan kelompok dan pemasaran asparagus. ‘’Kami berikan solusi untuk mengatasi permasalahan kelompok tani dengan program kemitraan masyarakat lewat pendampingan petani, penyuluhan, pelatihan, transfer teknologi, teknik perbanyakan tanaman as-

paragus, dan pembuatan biofertilizer berupa kompos dan biourine, serta memperkuat kelembagaan kelompok dan p em a sa ran,’’ ujar dosen Fakultas Pertanian Unwar itu, Selasa (1/10) kemarin.

Dikatakan, kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Tani Mertanadi, Desa Pelaga selama ini belum mampu memperbanyak dan memproduksi bibit sendiri. Selama ini petani memperoleh bibit asparagus dengan cara membeli di kebun bibit yang harganya relatif mahal, yaitu sekitar Rp 3.000-5.000 per bibit.

Selain itu, permasalahan serangan penyakit, seperti jamur Fusarium Sp. sering muncul sehingga dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas asparagus. Jamur ini dapat tumbuh bila kelembaban tanah tinggi, yaitu ketika musim hujan lebat. Biasanya petani akan membuat tudung untuk melindungi tanaman asparagus, namun tidak semua petani dapat membuat tudung atau sungkup karena keterbatasan biaya.

Oleh karena itu, kelompok tani di sana dibekali dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil kebun asparagus. Dengan

metode tersebut diharapkan bisa mencapai pengelolaan kebun asparagus yang terintegrasi, termasuk dengan otoritas wisata Desa Pelaga. ‘’Respons kelompok tani sangat antusias terutama saat praktik paket teknologi budi daya, pembuatan pupuk organik kompos dan biourine, pascapanen asparagus, karena ini merupakan solusi bagi persoalan yang mereka hadapi,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, petani sangat berkeinginan mendapatkan produk asparagus yang seminimal mungkin menggunakan bahan kimia, seperti pestisida dalam mengendalikan hama penyakit maupun pupuk kimia dalam budi daya asparagus. ‘’Untuk itu kami berikan teknologi memproduksi pestisida organik atau biopestisida dengan menggunakan bahan-bahan tanaman yang ada di sekitar pertanian mereka dan memproduksi pupuk organik atau biofertilizer berupa kompos dan biourine dari limbah kotoran, baik kotoran sapi, ayam, kambing, dan lain-lain,’’ pungkasnya. (win)

EMPAT tahun lamanya, Trio Kirani tidak berkarya di belantika musik pop Bali. Tentu para penggemarnya sangat merindukan kehadiran mereka. Di tengah kerinduan tersebut, Trio Kirani yang diperkuat tiga biduanita cantik, Putri Bulan, Irene Visitra dan Gek Triana, ini akhirnya memutuskan untuk ‘’menghidupkan’’ kembali grup yang terbentuk sejak 2006 ini.

Karya kali ini bertemakan tentang cinta yang berjudul ‘’Mewali’’. Bahkan, single ini telah dilengkapi dengan video klip yang siap di-launching dalam waktu dekat. ‘’Sebenarnya vakum yang benarbenar total gak ketemu atau gak nyanyi bareng enggak, cuma vakum gak ngeluarin single aja kurang lebih sekitar empat tahun, karena terakhir Trio Kirani feat. Tison merilis album OMG di tahun 2015,’’ ujar Putri Bulan, Selasa (1/10) kemarin.

Dikatakan, kemunculan Trio Kirani ke publik atas inisiasi dari masing-masing personel. Selain itu, p a r a penggem a r T r i o Kirani j u g a ‘’mengompori’’ Trio yang

beken dengan lagu ‘’Kebogbogin’’ dan ‘’Ratu Sejagat’’ ini untuk mengeluarkan karya baru berupa single agar dapat mengobati kangen para penggemar Trio Kirani.

Meski tidak ada istilah vakum, namun ada sedikit perubahan yang terjadi, di mana saat ini style mereka cenderung lebih ke elegan glamor, ketimbang dulu yang menggunakan gaya cute. Namun, soal karakter dan pemikiran mereka sering menemukan kesamaan. ‘’Bisa dibilang masing-masing personel Trio Kirani memiliki sifat perfectionist, oleh karena itu kami selalu total dalam berkarya,’’ ucapnya.

Kemunculan mereka dengan single baru ini akan dijadikan pemantik untuk karya-karya selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan, mereka juga berencana akan meng-cover lagu-lagu mereka yang dulu. ‘’Untuk yang lebih kami utamakan adalah membuat karya-karya baru.

Karena kami sering sekali mendapatkan pertanyaan dari penggemar, kapan akan membuat lagu baru lagi? Jadi semangat dari fans itulah yang juga membuat T r i o Kirani semangat untuk membuat karya-karya baru ke depan-

nya,’’ ungkap Putri Bulan.

Untuk menghadapi tantangan digital, Trio Kirani mengaku mengoptimalkan promosi lewat media sosial, termasuk di akun youtube masing-masing personel. Termasuk promosi radio, televisi, media massa, dan offair. Apalagi, single ‘’Mewali’’ ini menceritakan tentang cinta seorang wanita yang menginginkan sang kekasih untuk kembali. Wanita tersebut menyesal telah meninggalkan kekasihnya. Tema lagu ini sangat cocok bagi anak-anak remaja, terutama yang mengharapkan kekasihnya kembali.

Lewat single ini, Tria Kirani berpesan untuk menghargai orang-orang yang mencintai dengan tulus. ‘’Jangan menyakiti orang-orang yang selalu setia berada di sisi kita. Karena kita tidak tahu kapan mereka akan meninggalkan kita. Pada saat mereka pergi, hanya perasaan menyesal yang akan kita rasakan,’’ tandas Putri Bulan.

T r i o Kirani sendiri terbentuk tahun 2006 melalui audisi di Studio Recording Januadi Record milik Tut Asmara dan Yuli, produser mereka sekarang. Trio Kirani berhasil menelurkan sejumlah tembang hits dalam album ‘’Galak’’, ‘’Ratu Sejagat’’, ‘’Kode Alam’’, ‘’Layah Tanpa Tulang’’ dan ‘’OMG’’. (win)

Penyehat Tradisional Wajib STPT

dr. Ketut Suarjaya

Bali Post/san

PENGOBATAN tradisional tidak lepas dalam kehidupan masyarakat. Pengobatan secara tradisional sudah ada sejak lama dan turun-temurun. Guna mengatur pelayanan kesehatan berbasis tradisional serta memberikan legalitas, penyehat tradisional atau klinik yang memberikan layanan kesehatan tradisional diwajibkan memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

Namun, untuk di Bali jumlah penyehat tradisional yang

BUMDA Kutuh Salurkan Hasil Pertanian ke Hotel

PEMERINTAH berharap dana desa digunakan untuk kegiatan produktif atau mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Itulah yang benar–benar diterapkan Desa Adat Kutuh hingga mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi. Desa Adat Kutuh menggunakan dana desa untuk mengembangkan Baga Utsaha Manunggal Desa Adat (BUMDA) yang memiliki sembilan unit usaha. Salah satunya adalah unit usaha barang dan jasa.

Manager Unit Usaha Barang dan Jasa BUMDA Desa Adat Kutuh I Ketut Suwita menuturkan, produk yang didistribusikan di antaranya hasil pertanian seperti sayur, buah, telur, susu, air mineral dan makanan kemasan. Produk tersebut didistribusikan kepada masyarakat di Desa Adat Kutuh dan juga hotel serta toko modern yang ada di lingkungan Desa Adat Kutuh maupun di luar desa.

Produk–produk pertanian itu dipasok dari peternak dan petani lokal yang ada di Bali maupun di luar Bali. Sesekali ia juga mendistribusikan produk impor jika ketersediaannya tidak ada di Bali seperti lemon, jeruk sunkis, dan sebagainya.

Produk–produk pertanian diutamakan berasal dari Bali karena kesegarannya terjaga, mengingat jarak tempuh juga pendek jika produk tersebut berasal dari Bali.

Konsumen baik hotel, restoran dan toko

modern juga lebih suka menggunakan produk pertanian lokal karena lebih segar. ‘’Telur kami langsung disuplai dari peternak. Sayur juga sudah ada yang membawakan, kita tinggal menyuplai ke hotel,’’ ujarnya, belum lama ini.

Produk pertanian yang disuplai ke hotel cukup besar selain menyuplai untuk kebutuhan masyarakat desa. Seperti permintaan kelapa yang sudah dikupas berkisar 50–200 butir per hari. Jika ada event tertentu, permintaannya bisa meningkat signifikan, per hari bisa mencapai 400–700 butir. ‘’Kalau low season, kurang lebih permintaannya 150 butir,’’ imbuhnya.

Sementara permintaan akan sayur rata–rata per hari 5 kg seperti pokcoy, cauliflower, dan daun-daunan jenis herb untuk campuran minuman, dll. Sedangkan permintaan telur cukup banyak, mencapai 10 ribu butir per dua hari.

Kendala yang dihadapi kini yaitu fluktuasi harga khususnya bahan pangan.

Kerja sama yang dilakukan pada beberapa hotel dan toko modern menggunakan harga baku. Mengingat suplai barang dilakukan setiap bulan, jika terjadi kenaikan harga pada pertengahan bulan, maka di situlah unit usahanya akan mengalami lost margin. Sejak berjalan beberapa tahun, penjualan dan keuntungannya terus meningkat. (may)

memiliki STPT masih minim.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, jumlah penyehat tradisional tercatat 4.306, yang sudah memiliki STPT baru 153.

Didominasi oleh pengobatan tradisional ramuan dan pijat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, Selasa (1/10) kemarin mengatakan, dengan memiliki STPT ini artinya penyehat tradisional memiliki legalitas dalam memberikan layanan kesehatan. Serta

pelayanan kesehatan tradisional yang diselanggarakan sudah bertanggung jawab penuh terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya.

Ia mengatakan selama ini ditemukan penyehat tradisional yang mengiklankan pengobatannya di luar manfaat seharusnya. Dengan mememiliki STPT, pengobatan

tradisional yang diberikan ke masyarakat aman dan sesuai manfaat. Pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengawasan. ‘’Selama ini penyehat tradisional yang belum memiliki STPT kita lakukan pembinaan dan pengawasan sepanjang penyehat tradisional tidak mengiklankan diri untuk pengobatannya,’’ ujar Suarjaya.

Jika sudah memiliki STPT, penyehat tradisional bisa berkolaborasi dengan pelayanan kesehatan medis. Hal

ini sudah diterapkan di beberapa layanan kesehatan di Bali. Menurut Suarjaya, beberapa puskesmas di Bali sudah membuka layanan kesehatan tradisional. Pengobatan tradisional yang sudah dikolaborasikan adalah akupunktur, akupresur dan ramuan. ‘’Bahkan sudah ada rumah sakit yang membuka layanan kesehatan tradisional yaitu RS Klungkung dan rencananya akan dibuka di RS Bangli,’’ ujar Suarjaya. (san)

Memanfaatkan Tanaman sebagai Laboratorium Hidup di Sekolah MENANAM tanaman bagian dari budaya mencintai lingkungan. Semuanya berawal dari pembiasaan.

Banyak cara mudah bisa dilakukan sekolah guna menanamkan rasa mencintai lingkungan bagi siswa.

Kita tengok saja model di SMP PGRI 9 Denpasar.

Anak-anak di sekolah ini diajak ‘’menghutankan’’ halaman sekolah yang sempit.

Namun bukan luas penghijauan yang diutamakan, melainkan strategi mereka membuat halaman sekolah yang hijau dan rindang sesuai topografi sekolah.

Maklum sekolah di Jalan Gatsu VI depan Kantor PUPR Denpasar ini tidak begitu luas memiliki lahan terbuka, namun hebatnya mampu meraih predikat sekolah sehat (UKS) di Denpasar.

Untuk mempertahankan predikat itu, salah satu ide Kepala SMP PGR 9 Denpasar Drs. A.A. Ketut Sumitra, M.M., M.Si. semua kelas diwajibkan membawa tanaman murah dalam bentuk pot. Bukan

berupa pot plastik melainkan pot dari serabut kelapa atau batok kelapa. Jenis tanamannya juga yang murah-murah, mudah didapat seperti sarang burung, kapu-kapu, dll. Yang penting, kata Gung Aji Sumitra, bisa mendukung PBM dan penelitian di lab.

Seperti kapu-kapu ala Bali yang bisa menjadi pengikat karbondioksida.

Makanya dia menyebut selain tanaman d i sekol a h sebagai penghijauan juga sebagai laboratorium hidup bagi siswa.

H a l i n i dibenarkan oleh

siswa kelas IX SMP PGRI 9 Denpasar Sri Mayuni dan Peni bahwa dia tiap hari bertugas menjaga kebersihan tanaman dalam pot yang berisi tanaman kapukapu. Jenis tanaman ini sering

dipakai objek penelitian dan pembelajaran biologi.

Selain itu, siswa wajib memelihara tanaman yang menjadi milik kelas agar bisa dimanfaatkan untuk semua warga sekolah.

Makanya cara yang dilakukan siswa bersama OSIS adalah menghiasi sekolah dengan hydroponic, tanaman gantung dan pot terpisah. Mereka menyadari lingkungan sekolah yang sejuk dan nyaman menyebabkan siswa senang belajar, dan mampu meningkatkan konsentrasi belajar. (sue)

KAPU-KAPU Siswa SMP PGRI 9 Denpasar disaksikan Kasek A.A. Ketut Sumitra saat menjaga tanaman kapukapu di dalam pot.