Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Hentikan Megaproyek di Bali Selatan Denpasar (Bali Post) ForBALI mengirim surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo terkait desakan penghentian megaproyek di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Bali Selatan, Kamis (1/8) kemarin. Surat ini menyikapi pernyataan Jokowi yang menyebut Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, Jokowi menegaskan agar jangan dibangun bandara, bendungan, dan perumahan di lokasi itu.
SURAT TERBUKA - Dari kiri: Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama, Koordinator ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana dan Dewan Daerah Walhi Bali Suriadi Darmoko saat menunjukkan surat terbuka yang dikirim ForBALI kepada Presiden RI Joko Widodo, Kamis (1/8) kemarin. ‘’Kebijakan Jokowi ini bagus, walaupun sangat terlambat sebetulnya karena kalau kami sendiri di ForBALI sudah memberikan kajian. Baik di diskusi publik amdal TWBI maupun dalam surat-surat kami selama proses advokasi rencana reklamasi Teluk Benoa oleh TWBI,’’ ujar Koordinator ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana dalam keterangan pers di Denpasar, kemarin.
Senada dengan pernyataan Jokowi yang disampaikan pada saat pembukaan Rakornas BMKG di Istana Negara, Gendo menyebut Teluk Benoa sejatinya ada di zona merah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan telah menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan rawan tsunami dan likuifaksi. Kawasan ini juga rawan amblesan karena struktur tanahnya adalah pasir
Tanah ’’Pelaba’’ Pura Hendak Dieksekusi
Warga Pakudui Kangin Bawa ’’Pratima’’ ke Pengadilan Gianyar (Bali Post) Puluhan krama Pakudui Kangin, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang mendatangi Pengadilan Negeri Gianyar, Kamis (1/8) kemarin. Maksud membawa pratima sebagai saksi niskala sidang anmeaning terkait sengketa lahan di desa setempat. Krama membawa pratima Pura Puseh desa setempat dengan jempana lengkap dengan baleganjur karena tanah pelaba pura hendak dieksekusi sesuai keputusan pengadilan. Krama Pakudui Kangin terpantau tiba di PN Gianyar pada Kamis pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Ratusan warga yang terdiri dari 45 kepala keluarga itu datang mengendarai dua truk. Nah, setiba di PN Gianyar masyarakat yang membawa jempana tersebut sempat dihadang oleh petugas agar tidak sampai masuk ke areal pengadilan. Karena aksi itu sempat terjadi perdebatan alot, namun setelah dilakukan negosiasi dengan petugas, akhirnya krama diizinkan membawa jempana dengan pratima masuk ke areal PN Gianyar. Jempana ini hanya di-pundut oleh krama hingga tepat di depan Padmasana PN Gianyar. Hal. 15 Mencari Kebenaran
USUNG JEMPANA - Terlihat warga mengusung jempana dengan pratima di PN Gianyar, Kamis (1/8) kemarin.
sampai kedalaman 15-30 meter. ‘’Dalam penelitian LIPI sekitar tahun 2010-2011, itu jelas tidak merekomendasi pembangunan infrastruktur di Teluk Benoa dan sekitarnya karena kalau terjadi gempa minimal 7 SR, itu berpotensi terjadi bencana tsunami dan likuifaksi,’’ jelasnya. Tetapi di Teluk Benoa dan sekitarnya sekarang, lanjut Gendo, justru telah banyak
dibangun infrastruktur dan akan dibangun lagi infrastruktur baru. Di antaranya rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar, reklamasi perluasan Bandara Ngurah Rai hingga 147 hektar, serta reklamasi Pelabuhan Benoa oleh Pelindo yang seluruhnya bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Selain itu, ada pula rencana Pemkab Badung mereklamasi seluas 50 hektar untuk pembangunan sport tourism berkedok normalisasi pesisir di Tanjung Benoa. ‘’Rencana reklamasi berkedok normalisasi oleh Pemkab Badung adalah rencana yang juga bertentangan dengan kebijakan Presiden karena tidak adaptif terhadap Teluk Benoa sebagai kawasan rawan bencana, baik gempa, tsunami maupun likuifaksi,’’ paparnya. Menurut Gendo, di dalam surat terbuka, ForBALI meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa. Kemudian memerintahkan Menteri Susi Pudjiastuti agar mencabut izin lokasi reklamasi, serta membatalkan Perpres No.51 Tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Presiden juga agar memerintahkan Kementerian Perhubungan untuk tidak mener-
bitkan Rencana Induk Bandara yang mengakomodir perluasan bandara dengan cara reklamasi, serta mencabut Rencana Induk Pelabuhan untuk perluasan dengan cara reklamasi dan menghentikan kegiatan reklamasi yang sedang berlangsung di kawasan Pelabuhan Benoa. Selanjutnya, Presiden pun diminta agar memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tidak menerbitkan izin lokasi maupun pelaksanaan reklamasi untuk pembangunan sport hub yang digagas Pemkab Badung. Dewan Daerah Walhi Bali Suriadi Darmoko mengatakan, ada 19 desa/kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Den-
Jokowi Izinkan Rektor Asing Semarang (Bali Post) – Meski mendapat kritik dari berbagai pihak, rencana Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) untuk membolehkan orang asing menjadi rektor di Indonesia telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi. Tujuan utama masuknya orang asing sebagai rektor untuk menaikkan kelas perguruan tinggi (PT) di Indonesia di dunia internasional. Izin menggunakan rektor asing disampaikan Menristekdikti Mohamad Nasir usai menghadiri pengambilan sumpah dokter baru Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/8) kemarin. ‘’Sudah saya sampaikan secara lisan, Bapak Presiden setuju,’’ katanya. Selanjutnya, katanya, rencana tersebut akan disampaikan dalam rapat kabinet agar dapat direspons. Tahapan berikutnya akan dilakukan perbaikan terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘’Budget, sistem akan ditata. Undangundang harus diperbaiki,’’ katanya. Ia juga menuturkan, di Indonesia terdapat sekitar 4.700 perguruan tinggi. Penerapan wacana rektor asing yang akan dimulai pada 2020 itu, katanya, diawali dengan pemetaan perguruan tinggi yang akan melaksanakannya. Pada tahap awal, lanjutnya,
akan diambil contoh di dua sampai lima perguruan tinggi untuk pelaksanaannya. ‘’Bisa PTNBH, bisa swasta, akan dilihat dulu,’’ katanya. Di-‘’bully’’ Nasir juga mengaku di-bully selama beberapa pekan terakhir ini menyusul rencana pemerintah yang akan mendatangkan rektor asing. ‘’Saya hanya berpikir bagaimana perguruan tinggi di Indonesia bisa masuk kelas dunia, itu saja,’’ kata Nasir. Menurutnya, jika ingin perguruan tinggi maju maka h a r u s berkolaborasi. ‘’Tanpa kerja s a m a dengan PT yang sudah kelas dunia tidak mungkin,’’
pasar Selatan yang masuk dalam daftar desa kelas bahaya tinggi tsunami yang diterbitkan BNPB. Bali Selatan juga memiliki potensi gempa hingga 9,0 SR. Ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Observatory Singapura pada 2017 lalu. Dikatakan, bila gempa yang terjadi pada 22 Maret 2017, berpotensi membangunkan naga tidur. Ini karena letak gempanya berada di kedalaman 118 km di bawah Bali. Saat itu kekuatan gempa sesuai peringatan dini BMKG kurang lebih 6 SR sebelum dimutakhirkan menjadi 5,5 SR. Hasil studi ini,
menurut Suriadi, selaras dengan keterangan BMKG yang menyebut zona megathrust di selatan Bali mempunyai potensi gempa hingga 8,8 SR. ‘’Kalau Teluk Benoa dipaksakan jadi reklamasi dan sport tourism menampung banyak orang, lalu perluasan Pelindo dengan kepentingan properti di dalamnya, maka sebenarnya ini menciptakan Teluk Benoa sebagai kuburan massal kalau bencana itu terjadi. Ini harus diantisipasi Presiden,’’ jelasnya. (kmb32)
Kongres Diperkirakan Kembali Pilih Megawati
tambahnya. Ia mengakui penolakan atas wacana pada saat itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya perubahan perguruan tinggi di Indonesia. ‘’PT di seluruh dunia ini berkolaborasi sudah biasa. Rektor asing sudah biasa,’’ katanya. Ia menyebut sejumlah negara seperti Singapura, Hongkong serta Norwegia sudah melakukan hal tersebut. ‘’Beri kesempatan rektor asing, jangan ditutup,’’ pungkanya. (ant)
’’Saya hanya berpikir bagaimana perguruan tinggi di Indonesia bisa masuk kelas dunia, itu saja.’’ Mohamad Nasir Menristekdikti
PERSIAPAN KONGRES - Jajaran DPP PDI-P berbincang usai memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Kongres V di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (1/8) kemarin. PDI Perjuangan akan menggelar Kongres V pada 8-11 Agustus 2019 di Bali dengan tema ‘’Solid Bergerak untuk Indonesia Raya’’. Jakarta (Bali Post) – Perhelatan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, 8-10 Agustus 2019 diperkirakan akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai periode mendatang. Berdasarkan informasi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, peserta Rakernas IV PDI-P dan aspirasi dari tingkat bawah telah memohon Megawati untuk berkenan kembali memimpin partai. ‘’Berdasarkan hasil keputusan Rakernas IV dan juga berdasarkan aspirasi dari bawah, memohon Ibu Mega berkenan menjadi ketua umum kembali,’’ kata Hasto dalam konferensi pers pra-Kongres V PDI-P, di Jakarta, Kamis (1/8) kemarin. Hasto mengatakan, nantinya ketua umum terpilih, dalam hal ini jika mengacu kepada aspirasi akar rumput adalah Megawati Soekarnoputri, akan membahas mengenai struktur kepartaian ke depan. Hal. 15 Situation Room
Angka Kemiskinan Bali Turun, Ketimpangan Naik Denpasar (Bali Post) Penduduk miskin di Bali terus menurun. Pada Maret 2017 penduduk miskin Bali mencapai 4,25 persen, pada September 2017 mencapai turun menjadi 4,14 persen, pada Maret 2018 penduduk miskin di Bali turun lagi menjadi 4,01 persen. Pada September 2018, penduduk miskin di Bali turun menjadi 3,91 persen dan perhitungan terakhir Maret 2019, penduduk miskin di Bali kembali turun 0,12 persen yaitu 3,79 persen. Meski terus menurun, namun indeks ketimpangan (gini ratio) Maret 2019 mengalami peningkatan bahkan menjadi salah satu yang tertinggi. Demikian terungkap pada release resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Kamis (1/8) kemarin. Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho membeberkan faktor–faktor yang terkait dengan tingkat
kemiskinan di Bali, yaitu nilai indeks upah buruh tani naik. Nilai indeks upah buruh tani tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,84 poin persen dari 119,98 pada September 2018 menjadi 122,19 pada Maret 2019. Nilai Tukar Petani (NTP) terjadi peningkatan indeks nilai tukar petani dari 103,3 di Septermber 2018 menjadi 104,13 pada Maret 2019. Inflasi umum cukup rendah. Selama periode September 2018 – Maret 2019 besarnya inflasi umum cukup rendah yaitu sebesar 1,44 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita pada desil 1 mengalami peningkatan. Menurut desil pengeluaran per kapita per bulan rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk desil 1 periode September 2018 – Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,32 persen, lebih tinggi dibandingkan pertum-
buhan Garis Kemiskinan (GK) pada periode tersebut yang sebesar 3,55 persen. Selama September 2018 – Maret 2019, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 3,13 persen dari Rp 388.451 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 400.624 per kapita per bulan pada Maret 2019. Peranan komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2019, komoditi makanan menyumbang sebesar 68,85 persen pada GK. Pada Maret 2019 sumbangan makanan pada GK yaitu 2,82 persen sebesar Rp 275.834. Komoditi yang memberi pengaruh besar terhadap GK dari komoditi makanan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, bawang merah, roti, kopi bubuk dan instan, mi instan, gula pasir. Sumbangan terbesar
yang memengaruhi GK adalah beras dengan persentase 25,16 persen di perkotaan dan 27,49 persen di pedesaan. Sementara yang berpengaruh terhadap GK dari komoditi bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, upacara agama dan adat, pendidikan. Meski angka kemiskinan menurun, namun indeks ketimpangan (gini ratio) pengeluaran pada Maret 2019 meningkat 0,0002 poin dibanding gini ratio September 2018 yang mencapai 0,364 karena gini ratio Maret 2019 adalah 0,366. Ketimpangan Maret 2019 ini merupakan tertinggi kedua yang pernah dialami Bali. Pada Maret 2018, indeks ketimpangan Bali sempat menyentuh 0,377. Ukuran ketimpangan adalah semakin mendekati angka 1, indeks ketimpangan suatu wilayah semakin tinggi. (kmb42)