Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
GUBERNUR KOSTER KEDEPANKAN OBJEKTIVITAS DALAM PENGISIAN JABATAN GUBERNUR Bali Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya untuk mengedepankan objektivitas dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali. Sejumlah indikator yang menjadi acuan dalam promosi dan mutasi pegawai adalah masa kerja, kepangkatan, kinerja, kompetensi, profesionalitas, integritas dan track record. Gubernur Koster menyampaikan hal itu di hadapan peserta apel disiplin yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Senin (1/7) kemarin. Prinsip dan sikap objektivitas Gubernur Koster
telah ditunjukkannya pada pengisian 91 jabatan administrator (eselon III) dan 187 jabatan pengawas (eselon IV) yang telah dilantik pada Kamis (27/6) lalu. Dalam proses pengisian jabatan, ia benar-benar detail mempelajari data pegawai yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pegawai dengan masa kerja panjang berpangkat tinggi, tetapi lama mandek di posisi staf atau eselon lebih bawah. Di sela-sela pelaksanaan apel disiplin, Gubernur Koster sempat memanggil sejumlah nama pegawai
yang baru memperoleh promosi. Mereka adalah Ni Made Ayu Hariwati, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, serta Ir. Ekapria Dharana Kubontubuh, M.Si., Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, dan Ida Ayu Gede Widari Sukerti, S.E., M.Si., Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Selain itu, Gubernur Koster juga memanggil dua pejabat eselon IV yaitu I Nyoman Kenyem Subagia, Sp.M., M.Kes. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Mutu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta I Ketut Merta, S.KM., M.Kes., Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali. Hal. 15 Naik Podium
’’Saya bersama Pak Wagub, Sekda, Kepala BKD dan Inspektur akan merapikan ini dengan sebuah upaya yang lebih drastis.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Banyak Simpatisan ISIS Minta Dipulangkan ’’ Itu sedang didiskusikan interparlemen, karena kita tahu ini bukan sekadar memulangkan orang dengan mindset (pola pikir) yang berbeda.’’
Jakarta (Bali Post) – Banyak simpatisan ISIS yang kini berada di Suriah minta dipulangkan. Terdapat puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah Timur. Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah. Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakannya untuk tidak menerima warga negaranya yang bergabung dengan ISIS. Atas keinginan sejumlah simpatisan ISIS untuk kembali ke Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menyebut masih berdiskusi di tingkat interparlemen. ‘’Itu sedang didiskusikan interparlemen, karena kita tahu ini bukan sekadar memulangkan orang dengan mindset (pola pikir) yang berbeda,’’ ujar Suhardi, Senin (1/7) kemarin. Suhardi menyebut seba-
gian besar WNI simpatisan ISIS yang memohon untuk dipulangkan kebanyakan tidak memiliki identitas resmi, karena telah dibakar. Hal itu menjadi masalah besar bagi pemulangan mereka. Masalah lainnya, pada beberapa kasus, WNI simpatisan ISIS perempuan dinilai memiliki militansi lebih besar daripada lakilaki dalam menyebarkan paham radikal. ‘’Itu nanti sedang kita diskusikan di lintas kementerian dipimpin
Menkopolhukam, walaupun nanti yang akan leading adalah BNPT untuk menangani masalah tersebut,’’ ujar Suhardi. Sebelumnya, terdapat laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah Timur. Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah. (ant)
Gerindra dan PKS Tetap Jadi Oposisi
TNI Hentikan Sementara Pencarian Helikopter MI-17 Sentani (Bali Post) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menghentikan sementara pencarian terhadap helikopter MI-17 yang dikabarkan hilang kontak pada Jumat (28/6) sekitar pukul 11.49 WIT dan akan kembali dilanjutkan dengan dua unit helikopter jenis Bell. ‘’Pada pukul 15.00 WIT Tim SAR gabungan TNI yang melakukan pencarian darat terhadap helikopter MI-17 dihentikan sementara,’’ kata Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (1/7) kemarin. Dax mengatakan, penghentian sementara pencarian yang dilakukan oleh tim darat, katanya, karena pada pukul 15.00 WIT cuaca di Oksibil dilaporkan mendung dan hujan. Namun, hari ini tim SAR udara menggunakan dua helikopter Bell yang aktif melakukan pencarian. ‘’Masing-masing heli Bell melakukan tiga kali penerbangan. Jadi heli Bell 206 tiga kali penerbangan dan melakukan penyisiran di sekitar lokasi lintasan helikopter MI-17,’’ katanya. Kemudian, lanjutnya, heli Bell 412 dengan nomor registrasi HA-5177 juga tiga kali penerbangan dan melakukan penyisiran. Namun, penerbangan ketiga tidak sempat dilanjutkan lalu kembali ke Oksibil karena cuaca sudah tidak mendukung. Meski demikian, katanya, dari hasil penjajakan melalui udara belum ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan dari helikopter MI-17 yang hilang itu. Helikopter MI-17 milik TNI-AD hilang kontak sejak Jumat (28/6) sekitar pukul 11.49 WIT. Helikopter MI-17 dengan nomor registrasi HA-5138 itu membawa 12 penumpang beserta kru yang sebelumnya terbang ke Okbibab untuk melakukan pengiriman logistik kepada prajurit yang bertugas di wilayah tersebut. (ant)
Jakarta (Bali Post) – Dua partai pendukung Prabowo-Sandi menyatakan menolak bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dan memilih tetap sebagai partai oposisi. Keduanya adalah Gerindra dan PKS. Sementara PAN dan Demokrat belum menentukan sikapnya. Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Muhammad Syafi’i menyebut partainya akan tetap menjadi oposisi, baik di pemerintahan maupun parlemen karena untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. ‘’Harus ada yang bersikap oposisi dan Gerindra sejak awal sudah menunjukkan positioning sebagai partai oposisi,’’ katanya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (1/7) kemarin. Dengan begitu, katanya, partainya akan menolak ta-
Rupiah Menguat Jakarta (Bali Post) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (1/7) sore menguat terbawa sentimen meredanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Rupiah menguat 13 poin atau 0,1 persen menjadi 14.113 per dolar AS dari sebelumnya 14.126 per dolar AS. Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin kemarin, mengatakan hasil pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT G-20 di Osaka, Jepang menjadi sentimen positif bagi rupiah. ‘’Tidak hanya damai dagang, harapan damai di Semenanjung Korea pun menyala kembali. Kini, dua risiko besar yang menghantui perekonomian global perlahan bisa mulai dicoret dari daftar,’’ ujar Ibrahim. Dari internal, inflasi Juni 2019 yang mencapai 0,55 persen (bulanan) dan 3,28 persen (tahunan). Inflasi terebut dinilai masih dibawah target
Suhardi Kepala BNPT
pemerintah dan relatif masih terkendali karena banyak program pemerintah yang berhasil sehingga menekan inflasi. ‘’Dan ada alasan kuat bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan. BI pun sudah menegaskan penurunan suku bunga acuan tinggal masalah waktu,’’ kata Ibrahim. Selain itu, sentimen internal lainnya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemimpin Indonesia periode 2019-2024. Dengan demikian, proses pesta demokrasi 2019 sudah rampung, karena pemenang pilpres sudah ditetapkan. ‘’Jokowi adalah calon petahana, sehingga pelaku pasar menilai eks Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak akan mengubah pola dan arah kebijakan terlalu drastis. Investor juga melihat Jokowi akan punya waktu untuk melanjutkan kebijakan reformasi struktural seperti pembenahan defisit transaksi berjalan,’’ ujarnya. (ant)
waran termasuk apabila ada jatah menteri. Sebab, menjadi oposisi akan terwujud sistem check and balance sebagai bagian dari demokrasi yang sehat yakni ada partai pendukung dan oposisi. Walau akan menjadi oposisi, Syafi’i melanjutkan, belum tentu partainya akan menjadi musuh bagi pemerintahan dan menolak seluruh kebijakan. ‘’Partai oposisi kan tidak mungkin juga, kalau ada kebijakan benar, kami tetap tidak terima saja. Oposisi yang benar itu bisa bangun check and balance, sehingga jalannya pemerintahan sesuai aturan yang ada,’’ ucapnya. Sikap yang sama juga disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, partai politik itu mendukung pertemuan antara Jokowi dan
Prabowo Subianto, namun pertemuan itu tidak akan mengubah posisi PKS sebagai partai oposisi. ‘’Bagus. Saya pribadi setuju Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bertemu, tapi kalau pertemuan ini terjadi, Pak prabowo bisa tegas mengatakan bahwa kita ini oposisi,’’ katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin kemarin. Rekonsiliasi, menurutnya, bermakna sebagai pertemuan untuk kembali bersatu setelah kontestasi Pemilu 2019 selesai. Meski begitu tetap memperbolehkan ada perbedaan dan bersiap untuk kompetisi berikutnya. Mardani juga menegaskan bahwa rekonsiliasi tidak sama dengan bagi-bagi kursi, karena jika demikian maka tidak akan ada lagi pihak oposisi. ‘’Kalau bagi-bagi kursi itu bukan rekonsiliasi tapi akui-
sisi. Orang jadi gak oposisi lagi malah gak bagus,’’ terangnya. Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Juanda berpandangan, sebaiknya tetap ada partai politik di luar pemerintahan agar fungsi chaeks and balance terhadap pemerintah tetap berjalan. ‘’Partai politik di luar pemerintahan berfungsi sebagai pengontrol dan penyeimbang pemerintahan, sehingga kinerja pemerintahan berjalan baik,’’ kata Prof. Juanda pada diskusi ‘’Empat Pilar MPR-RI’’ di Gedung MPR/ DPR/DPD-RI, Jakarta, Senin kemarin. Menurut Prof. Juanda, dalam sistem politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial, tidak mengenal oposisi, tetapi dalam praktiknya partai politik pengusung
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (caprescawapres) yang belum terpilih, memilih berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang pemerintah. Dengan adanya partai politik penyeimbang, yang memberikan kontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, maka pemerintah akan bekerja lebih hatihati dan lebih baik. Kalau saat ini, presiden terpilih menyerukan rekonsiliasi untuk membangun kembali silaturahmi, persaudaraan, dan persatuan bangsa Indonesia, tidak berarti semua partai politik bergabung bersama pemerintah. ‘’Kalau semua partai politik peserta pemilu bergabung bersama pemerintah, itu namanya bukan rekonsiliasi, tapi akuisisi. (ant)
Timbulkan Ketidakpastian Baru PRESIDEN AS Donald Trump bersama Presiden Cina Xi Jinping telah melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT G-20 yang berlangsung di Osaka, Jepang, Sabtu (29/6). Pertemuan itu sangat ditunggu oleh pelaku pasar keuangan, karena selama berbulan-bulan situasi ekonomi global dilanda ketidakpastian akibat keduanya terlibat perseteruan dagang. Pengenaan tarif bea masuk yang dikenakan bagi masingmasing produk asal AS dan Cina menjadi penyebab ‘’perang dingin’’ antara dua negara adidaya tersebut. Perseteruan yang terjadi ini ti-
dak hanya menyebabkan kelesuan perdagangan global, namun juga menimbulkan masalah kepada sistem keuangan dunia secara keseluruhan. Meski demikian, hasil
dari pertemuan Trump-Xinping ini malah menimbulkan tanda tanya baru, karena tidak ada hasil positif yang benar-benar nyata dapat direspons pelaku pasar global. Usai pertemuan tersebut, Trump secara diplomatis mengatakan tidak ada permusuhan terhadap Cina dan pertemuan telah berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan perdagangan kedua negara yang adil dan bersejarah. Hanya satu hasil yang pasti yaitu Trump tidak akan memberlakukan tarif bea masuk baru terhadap barang-barang asal Cina yang masuk ke pasar AS. Hal serupa juga dilakukan oleh Jinping, yang mengatakan ingin memajukan hubungan Cina dan AS dengan meningkatkan koordinasi, kerja sama dan stabilitas. Meski terdapat
perubahan besar dari hubungan bilateral kedua negara, Jinping menambahkan, kerja sama dan dialog akan lebih memberikan manfaat daripada gesekan. Dalam pernyataan resmi usai mengikuti KTT G-20, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan risiko terhadap ekonomi global saat ini adalah perdagangan. Untuk itu, meski pemimpin AS dan Cina sudah mengadakan pertemuan, namun apabila isu terkait perang tarif belum diselesaikan, maka justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru bagi masa depan. ‘’Mengurangi hambatan perdagangan adalah prioritas, baik hambatan baru atau lama, tarif dan lain sebagainya, serta mengatasi berbagai sumber yang mendasari ketegangan dan distorsi perdagangan,’’ kata Lagarde. (ant)