Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Rangkaian Karya Panca Wali Krama di Penataran Agung Besakih
Hari Ini Upacara Melasti ke Watu Klotok
UPACARA melasti serangkaian Karya Agung Panca Wali Krama di Pura Besakih akan dilaksanakan Sabtu (2/3) hari ini. Sebelum pamelastian, Jumat (1/3) kemarin dilaksanakan upacara nedunang pralingga Ida Batara di Pura Penataran Agung Besakih. Upacara nendunang Ida Batara di-puput pemangku di masing-masing pura. Ketua Panitia Karya Jro Mangku Widiartha mengatakan, upacara nedunang diawali di Pura Penataran Agung. Setelah itu semua pralingga Ida Batara akan berkumpul di Pura Penataran Agung. Ini sebagai simbol bahwa Ida Batara turun kabeh.
Kata Widiartha, sebelum pralingga Ida Batara memargi, lebih dahulu dilakukan upacara persembahya-ngan bersama. Rencananya upacara pamelastian dimulai pukul 10.00 Wita. Hal. 15 Secara Bergiliran
JALUR PAMELASTIAN UPACARA TAWUR AGUNG PANCA WALI KRAMA PURA AGUNG BESAKIH 2019 Sabtu
2 Maret 2019
Minggu
3 Maret 2019
Desa Pakraman Besakih Desa Pakraman Tegenan Desa Pakraman Menanga Desa Pakraman Rendang Desa Pakraman Nongan Desa Pakraman Pesabah Desa Pakraman Gembalan Desa Pakraman Cucukan Desa Pakraman Selat Desa Pakraman Akah Desa Pakraman Besang Desa Pakraman Bendul Desa Pakraman Meregan Desa Pakraman Galiran Desa Pakraman Jelantik Desa Pakraman Tojan Pura Penataran Agung Kelungkung (Mesandekan)
Desa Pakraman Paksebali Desa Pakraman Lebu Desa Pakraman Tohjiwa Desa Pakraman Talibeng Desa Pakraman Sukahet Desa Pakraman Tebola Pura Puseh Tebola (Mesandekan)
Senin
4 Maret 2019
Desa Pakraman Iseh Desa Pakraman Padang Tunggal Desa Pakraman Duda Desa Pakraman Selat Desa Pakraman Padang Aji Desa Pakraman Muncan Desa Pakraman Batusesa Pura Pesimpangan Besakih
Bali Post/kmb41
UPACARA NEDUNANG - Pelaksanaan upacara nedunang pralingga Ida Batara serangkaian upacara melasti ke Segara Watu Klotok yang akan dilaksanakan Sabtu (2/3) hari ini.
Lalui 29 Desa Pakraman, Dikawal Ratusan Polisi
Bali Post/eka
GUBERNUR BALI - Serangkaian Karya Agung Panca Wali Krama di Pura Besakih, Jumat (1/3) kemarin dilaksanakan upacara nedunang pralingga Ida Batara. Upacara ini dihadiri ratusan krama. Ikut ngayah pada upacara tersebut Gubernur Bali Wayan Koster.
UPACARA pamelastian Sabtu (2/3) ini akan diikuti ribuan krama. Prosesi pamelastian serangkaian upacara Panca Wali Krama di Pura Penataran Agung Besakih akan dilaksanakan di Segara Watu Klotok, Klungkung. Pralingga Ida Batara akan kairing ribuan umat dengan berjalan kaki dari Pura Besakih ke Watu Klotok. Demikian pula sebaliknya dari Watu Klotok menuju Pura Besakih melalui jalur Pura Puseh Tobala, Kecamatan Sidemen. Selama tiga hari perjalanan tersebut, para pamedek akan melalui 29 desa pakraman di lima kecamatan di Klungkung dan Karangasem. Terkait acara tersebut, jajaran Satuan Lalu Lintas Karangasem menyiagakan ratusan personel gabungan untuk melakukan giat pengamanan pelaksanaan upacara melasti. Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Ni Luh Putu Anne Parwisti mengimbau para pengendara maupun truk pengangkut pasir agar tidak melewati dan parkir sembarangan di sepanjang jalur pamelastian dari 2-4 Maret. Dalam proses pengamanan selama karya dilibatkan 153 personel gabungan antara Polsek dan Polres. Nanti porsonel ini akan disebar di sejumlah titik yang telah ditentukan untuk bertugas mengamankan pelaksanaan melasti. Sementara itu, Polres Klungkung juga menggelar rapat koordinasi perihal pengamanan acara ini. Kabag Ops Kompol I Nyoman Suarsika menegaskan, terkait agenda melasti Panca Wali Krama ini, Polres Klungkung telah menyiapkan ratusan personel. ‘’Untuk mengamankan seluruh rangkaian upacara ini, Polres Klungkung menurukan 176 personel,’’ ujar Suarsika. (nan/gik)
DUDONAN TAWUR AGUNG PANCA WALI KRAMA 1 Maret 2019 Nedunang Pralingga Ida Batara 2 Maret 2019 Memargi Melasti 3 Maret 2019 Melasti 4 Maret 2019 Ida Batara Mawali ke Pura Agung Besakih 5 Maret 2019 Mapepada Tawur Agung Panca Wali Krama
6 Maret 2019 Puncak Tawur Agung Panca Wali Krama 7 Maret 2019 Panganyar 19 Maret 2019 Mapepada Batara Turun Kabeh 20 Maret 2019 Puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh 12 April 2019 Panganyar/Panyineban
Kecil, Indeks Korupsi di Bali
’’Ewuh Pakewuh’’ dan Malas Bersaksi Jadi Penyebab
Bali patut berbangga karena indeks korupsinya kecil. Jauh di bawah kalau dibandingkan daerah lain. Apakah itu riil adanya? Banyak yang mempertanyakan. Sebab, karakter orang Bali berbeda dengan daerah lain. Di Bali orang lebih percaya karmapala, sehingga kalau ada orang korupsi mereka kurang peduli. Karena diyakini merekalah yang akan memetik hasil dari perbuatannya. Selain itu, rasa kekerabatannya juga kental, sehingga ada rasa ewuh pakewuh untuk melaporkan, apalagi menjadi saksi.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S. mengatakan, unsur ewuh pakewuh menjadi faktor utama penyebab rendahnya laporan tindak korupsi di Bali. Ditambah lagi, masih ada keragu-raguan untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena merasa belum memiliki cukup data. Padahal, laporan adanya indikasi korupsi saja sudah cukup menjadi pegangan bagi aparat untuk melakukan proses penyelidikan. ‘’Pertama, ewuh pakewuh masih kuat. Kedua, data yang dipegang itu dia belum percaya diri atas apa yang diperoleh dari data itu sehingga dia ragu-ragu. Seharusnya bukan begitu, kalau laporan itu tidak harus komplit datanya. Selain itu mereka juga malas menjadi saksi,’’ ujarnya, Jumat (1/3) kemarin.
Menurut Setiabudhi, peran serta masyarakat harus lebih ditingkatkan. Hal ini dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengusut kasus korupsi di lapangan. Sebab, yang paling tahu keadaan di lapangan adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus punya keberanian untuk menyampaikan laporan bilamana ada indikasi korupsi. ‘’Kalau sudah ada indikasi, silakan lapor karena nanti ada yang bergerak untuk melakukan penyelidikan. Jangan alat bukti dulu, indikasi saja dulu,’’ jelasnya. Setiabudhi menambahkan, pengawasan juga menjadi kunci perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Bali. Ada pengawasan internal di instansi terkait, dan pengawasan eksternal di luar instansi seperti
oleh masyarakat dan DPRD. Namun, baik pengawasan internal maupun eksternal, kedua-duanya masih lemah. Termasuk pengawasan dari LSM sebagai wakil dari masyarakat yang kini tampak menurun kegiatannya. ‘’Inilah yang perlu ditingkatkan. Pengawasan memang menjadi variabel yang utama dalam menekan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Itu yang paling sangat menentukan,’’ imbuhnya. Saat ini, lanjut Setiabudhi, indikasi korupsi cukup banyak muncul dari pemanfaatan dana desa bila melihat data secara nasional. Bahkan cenderung mengalahkan jumlah kasus korupsi yang ada di pemerintahan. Kendati di Bali, indikasi itu relatif masih rendah. Ini sesuai hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan mahasiswa Universitas Udayana
di desa, serta penelitian-penelitian terhadap pemanfaatan Dana Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa memang sebatas untuk memastikan pengumuman anggaran pendapatan dan belanja desa sudah dipasang. Di samping melihat pula model pembukuan pertanggungjawaban. ‘’Dengan adanya pengumuman yang dipasang, masyarakat bisa mengontrol. Misalnya ada proyek infrastruktur dengan anggaran sekian, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Apakah sudah cocok pelaksanaan dengan besar anggaran yang dialokasikan,’’ papar Ketua Pusat Studi Desa ini. Ditemui terpisah, Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya sepakat bila peran masyarakat termasuk LSM harus lebih ditingkatkan
untuk ikut memantau korupsi di Bali. Indikasi korupsi dapat dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang sama juga diharapkan dari aparat penegak hukum agar lebih aktif turun melakukan pengawasan. ‘’Apalagi dana-dana yang besar di Bali, jangan hanya yang kayak Saber Pungli yang kecil-kecil atau yang melibatkan masyarakat lemah. Yang gede-gede juga kan harus dipantau maksimal,’’ ujar politisi PDI-P ini. Dari semua penegak hukum yang ada, Tama menyebut KPK yang paling jarang terdengar menangani kasus korupsi di Bali. Padahal, KPK sangat diharapkan untuk bisa membongkar kasus-kasus korupsi besar di Bali. Dengan demikian, IPK Bali dapat lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. (kmb32)