Edisi 01 Desember 2015 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost

selasa wage, 1 desember 2015

20 HALAMAN

NOMOR 105 TAHUN KE 68

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Rapat MKD Alot

Anggota Baru Minta Keputusan Dianulir

’’Pasalnya, anggota baru MKD ngotot agar keputusan sebelumnya ditinjau ulang. Mereka tidak mengakui jadwal dan agenda persidangan untuk dibawa dalam rapat internal untuk diambil keputusan.’’ Syarifudin Sudding ’’…anggota MKD yang berbeda pandangan dengan kesepakatan rapat pleno yang telah disetujui pekan lalu, terkait kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia oleh Setya Novanto.’’ Junimart Girsang

MKD Bisa Batal Sidangkan Setnov

Jakarta (Bali Post) – Pembahasan kasus Setya Novanto (Setnov) di MKD makin dinamis. Tarik-menarik antaranggota makin kental. Upaya untuk mencapai kata mufakat sulit untuk diwujudkan. Jalan terakhir adalah voting, di mana kans untuk membatalkan kasus Novanto dibahas di MKD makin besar. Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan bahwa MKD harus mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut secara bulat. Hal. 19 Ada Perbedaan

Jakarta (Bali Post) – Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI terkait Setya Novanto kembali menemui jalan buntu. Pasalnya, anggota baru MKD ngotot agar keputusan sebelumnya ditinjau ulang. Anggota MKD Sarifudin Sudding mengatakan anggota MKD yang baru masuk menginginkan kesepakatan pekan lalu ditinjau ulang.

’’Kalau mau terbuka secara menyeluruh, tidak boleh hanya Novanto yang jadi sasaran, melainkan seluruh yang terkait persoalan Freeport dibuka menyeluruh melalui Pansus Freeport.” Ridwan Bae

Saat ditanya apakah anggota itu adalah dari Fraksi Golkar, Sudding membenarkan hal tersebut dan mereka tidak mengakui jadwal dan agenda persidangan untuk dibawa dalam rapat internal untuk diambil keputusan. “Ada beberapa fraksi (ingin meninjau ulang), nanti ada rekamannya (fraksi yang meminta tinjau ulang),” ujarnya, Senin (30/11) kemarin. Hal itu juga diakui Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang. Ia mengatakan ada anggota MKD yang berbeda pandangan dengan kesepakatan rapat pleno yang telah disetujui pekan lalu, terkait kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia oleh Setya Novanto. “Rapat sempat diskors karena masih ada pendapat yang mengatakan hasil rapat Selasa (24/11) ditinjau ulang,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta. Hal. 19 Permintaan Saham

Ada Upaya Alihkan ke Pansus

Jakarta (Bali Post) Anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar yang baru dilantik mengusulkan agar MKD merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk menangani kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Namun, sebagian anggota MKD menolak karena menilai usulan itu hanya taktik untuk menghentikan kasus Setnov di MKD. “Itu salah satu upaya untuk menghentikan proses di MKD,” kata anggota MKD DPR Syarifudin Sudding, Senin (30/11) kemarin. Sudding menegaskan tidak ada ketentuan yang menyatakan MKD mengeluarkan rekomendasi yang berisi penanganan perkara di MKD dialihkan pada pansus. Sebab, pelanggaran etik yang diduga dilakukan anggota dewan bukan ranah dari pansus. “Ini kan pelanggaran etika. Tidak ada aturan MKD usulkan pansus,” jelasnya. Dia pun menegaskan agar anggota MKD dari Fraksi Golkar jangan menggeser proses kasus ini ke dalam proses lain. Dia meminta semua pihak berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini dalam sidang MKD. “Engak perlu menggeser proses di MKD untuk pembentukan pansus,” tegasnya. Suding mengatakan semua pihak terkait akan dipanggil MKD untuk dimintai keterangan, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Hal. 19 Buat Pansus

’’… bahwa MKD harus mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut secara bulat. Apabila masih ada perbedaan pandangan dan hingga besok (Selasa ini) belum mencapai musyawarah mufakat, bukan tidak mungkin dilakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan.’’ Surahman Hidayat

DPR Putuskan Lanjutkan Proses Seleksi Capim KPK

Neymar, Nominasi Peraih Pemain Terbaik Zurich – Pemain Barcelona Lionel Messi dan Neymar pada Senin (30/11) kemarin masuk dalam daftar nominasi kandidat peraih Ballon d’or FIFA bersama dengan pemegang dua penghargan itu, Cristiano Ronaldo, dari Real Madrid. Ronaldo yang berasal dari Portugal memenangi penghargaan pemain terbaik dunia itu pada dua musim terakhir. Sementara pemain Argentina Messi sebelumnya memenangi penghargaan itu sebanyak empat kali. Sedangkan penyerang Brazil Neymar masuk dalam daftar pendek Pemain Terbaik FIFA untuk pertama kalinya. Sementara itu, Barcelona mengajukan gugatan formal terhadap dua mantan pemain Real Madrid yang kini menjadi pengamat sepak bola karena mengindikasikan bahwa penyerang Barca, Neymar, layak ditendang gelandang Real Isco saat El Clasico Liga Spanyol, dua pekan lalu. Hal. 19 Pemain Pengganti

Bali Post/ant

Neymar

TERTIMPA BAHAN BANGUNAN - Tim forensik Polres Jakarta Pusat memasang garis polisi di sekitar Gedung Ortala Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta, Senin (30/11) kemarin. Gedung milik Kemenko Polhukam itu tertimpa tiang dan bahan bangunan dari pembangunan kantor Kementerian Pertahanan yang terletak bersebelahan. Peristiwa tersebut menyebabkan empat orang staf Kemenkopolhukam mengalami luka-luka.

Jakarta (Bali Post) – Rapat pleno Komisi III DPR-RI akhirnya secara bulat memutuskan melanjutkan proses seleksi calon pimpinan KPK ke tahap uji kelayakan dan kepatutan pada 14-16 Desember 2015. “Pada rapat pleno komisi malam ini, 10 kelompok fraksi di Komisi III seluruhnya sepakat dilanjutkan ke fit and proper test. Tidak ada yang menolak,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (30/11) malam. Rapat pleno Komisi III DPR-RI pada Senin malam ini merupakan lanjutan dari rapat pleno yang sebelumnya dijadwalkan pada Jumat (27/11) malam, tetapi ditunda karena masih ada pro-kontra soal unsur latar belakang calon pimpinan KPK yakni tidak ada unsur jaksa. Menurut Trimedya, pada rapat pleno Komisi III, Senin malam ini, semua fraksi sepakat, tidak ada lagi penolakan. Komisi III DPR-RI memutuskan menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon pimpinan KPK pada Senin hingga Rabu (14-16/12). Sebelumnya, Komisi III menjadwalkan pembuatan makalah kepada delapan calon pimpinan KPK pada Rabu hingga Jumat (2-5/12). Trimedya menjelaskan, perihal adanya catatan dari beberapa anggota Komisi III DPR terhadap beberapa calon pimpinan KPK, akan diperdalam terhadap calon yang bersangkutan pada proses uji kelayakan dan kepatutan. Hal. 19 Uji Kelayakan

Hakim Nilai Rio Capella Pura-pura Bodoh Jakarta (Bali Post) – Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/11) kemarin kembali menggelar sidang lanjutan perkara Patrice Rio Capella. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, hakim menilai mantan Sekjen Partai NasDem tersebut banyak berbohong atas perkara kasus yang melilitnya. Hal itu dikatakan hakim Ketua Artha Theresia saat mendengar jawaban Rio yang terus membantah berinisiatif meminta uang suap sebesar Rp 200 juta dari Gubernur Sumut (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti. ‘’Kalimat saudara (di WhatsApp) ‘jangan pikir saya yang minta ya Sis’, kalimat saudara kalau mau bohong jangan sampai ketahuan,’’ kata hakim Artha. Selain menilai Rio banyak berbohong, dalam persidangan tersebut ia juga menilai Rio pura-pura bodoh, karena terus mengelak soal adanya pernyataan komunikasi dirinya dengan Siska melalui Whatsapp yang memancing agar Gatot dan Evy memberinya uang, dengan kata-kata ’’ketemu terus memang kegiatan

sosial’’. ’’Kegiatan sosial adalah kegiatan yang tidak ada provitnya. Janganlah purapura bodoh,’’ sindir hakim Artha. Dalam keterangannya, Rio memang mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Gatot melalui Evy dan Sisca, teman dekatnya. Kendati mengakui menerima uang rasuah tersebut, ia membantah atas inisiatif dirinya. ’’Dia (Siska) yang telepon saya minta ketemu. Kemudian cerita-cerita soal uang. Bukan saya yang minta diamankan (kasus Gatot di Kejaksaan Agung). Jadi bukan saya panggil dia (Siska),’’ kata Rio menjawab pertanyaan hakim Artha. Dalam keterangannya, Rio mengaku terpaksa menerima uang tersebut karena menurut Sisca, uang yang diberikan Gatot melalui Evy tidak ada hubungan dengan kasus. Karena Sisca terus memaksa, akhirnya Rio menerima uang tersebut, dan mengaku berjanji akan mengembalikannya. ‘’Saya mau kembalikan (uang Rp 200 juta). Dia (Sisca) bilang jangan, karena saya magang (di Kantor

OC Kaligis) gak enak. Dia bilang terima saja, ini uang kopi-kopi saja, breakfast. Karena dia gak mau (saya) terima,’’ papar Rio. Hakim Artha juga menasihati Rio agar tak mengulangi perbuatannya. ‘’Ini supaya jadi pelajaran rekan-rekan saudara yang lain. Teman itu bukan teman, kalau mau melakukan suatu yang merugikan kita, yang bahayakan jabatan kita, jangan berteman dengan orang seperti itu. Sayang kan, saudara bersusah payah menjadi anggota DPR, hanya uang Rp 200 juta saudara terima, harus hadapi persidangan ini,’’ tutur hakim kepada Rio. Atas petuah tersebut, Rio akhirnya mengaku bersalah karena telah menerima uang Rp 200 juta dari Gatot dan Evy melalui Siska. ‘’Saya salah,’’ ungkapnya. Dalam sidang lanjutan tersebut, sedianya JPU KPK akan menghadirkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai saksi untuk Rio. Karena yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya JPU KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Surya Paloh di depan persidangan. (wnd)

Bali Post/ade

SUAP - Mantan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella saat sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (30/11) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.