Edisi Jumat 01 Juni 2018 | balipost.com

Page 1

16 HALAMAN

NOMOR 268 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Jumat paing, 1 Juni 2018

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Mantra-Kerta Beberkan Sumber Dana Bantuan Desa Pakraman Rp 500 Juta

Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta.

Bali Post/kmb

BPIP Minta Tak Masalahkan Lagi Gaji Megawati Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 23 Mei 2018. Sebagaimana dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs www.setneg.go.id, Senin (28/5), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan. Wakil Kepala BPIP Hariyono, Rabu (30/5), meminta agar masyarakat tidak mempermasalahkan lebih lanjut mengenai gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. ‘’Mari kita melihatnya tidak sekadar gaji, tetapi Pancasila itu posisinya sekarang sangat mendesak, segera diarusutamakan dan

dijadikan dasar negara yang riil,’’ katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebutkan gaji dan tunjangan para pejabat BPIP sudah melalui kalkulasi Kementerian Keuangan sebagaimana prosedur dan mekanisme yang berlaku. ‘’Ya… itu kan ada mekanismenya ya. Mengenai analisis jabatan itu kan ada di Kemen-PAN RB. Kemudian mengenai jumlah dan nilai gaji itu yang mengalkulasi Kemenkeu,’’ kata Presiden, Rabu lalu. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Moeldoko menilai keberadaan BPIP diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa saat ini. ‘’Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan,’’ kata Moeldoko. (ant)

POLEMIK soal bantuan kepada desa pakraman di seluruh Bali masih saja terjadi. Polemik itu terjadi dan semakin menguat sejak adanya komentar dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika beberapa waktu lalu yang mengatakan jika bantuan desa pakraman sebanyak Rp 500 juta per tahun itu tidak realistis dan tidak edukatif. Komentar Pastika ini dilandasi oleh postur APBD Bali yang peruntukannya

sudah sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku dengan PAD Bali saat ini yang mencapai Rp 6,5 triliun lebih. Bahkan, Pastika seolah memberikan harapan yang pesimis jika PAD Bali sudah tidak bisa naik lagi, atau cenderung menurun di tahun-tahun yang akan datang karena kondisi ekonomi global. Setelah polemik itu berkepanjangan, maka Calon Gubernur (Cagub) Bali dari pasangan calon nomor urut

2, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, akhirnya secara gamblang menjelaskan soal program untuk meningkatkan bantuan kepada desa pakraman di seluruh Bali. Saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis (31/5) kemarin, Rai Mantra secara terbuka menjelaskan komitmennya untuk terus konsisten membantu desa pakraman di seluruh Bali. ‘’Ide membantu desa pakraman Rp 500 juta per desa per tahun adalah

Berpotensi Ciptakan Gejolak Ekonomi Domestik

Jakarta (Bali Post) –

Saat ini terjadi perubahan kondisi ekonomi global menuju titik keseimbangan baru (a new normal). Hal ini dapat menciptakan gejolak yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik. Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (31/5) kemarin, menyatakan kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini cukup kuat dalam menghadapi tekanan eksternal yang terlihat dari stabilnya indikator pertumbuhan ekonomi, defisit transaksi berjalan, cadangan devisa, stabilitas sistem keuangan serta pelaksanaan APBN. Meski demikian, pemerintah menyadari perlu adanya berbagai langkah responsif untuk menghadapi risiko berlanjutnya tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya keseimbangan global yang baru. ‘’Dalam menghadapi risiko tersebut, arah kebijakan pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental

ekonomi domestik,’’ katanya. Ia mengatakan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas. Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat dan defisit transaksi berjalan yang aman. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan memperkuat posisi ketahanan fiskal guna menjaga APBN tetap

kredibel dan memperkuat kesehatan APBN untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal. ‘’Selain itu, juga mengupayakan perbaikan posisi keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah,’’ tambahnya. Ia mengingatkan pilihan kebijakan ini membawa risiko pada tidak tercapainya pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. ‘’Namun langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan dalam jangka menengah,’’ kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (ant)

Sri Mulyani

Di Probolinggo

Indonesia Alami Kemunduran

juga menyatakan, KPK telah menggelar diskusi dengan sejumlah kampus terkait RRU tersebut. Terdapat beberapa poin yang menggabarkan ada ancaman kemunduran dalam pemberatasan koruspsi di Indonesia. Pertama, kodifikasi kehilangan tujuannya untuk mensistematisasi dan memudahkan masyarakat membaca aturan tersebut karena ternyata sebagian pasal korupsi, HAM, narkotika dan terorisme tetap masih ada di luar KUHP dengan pengaturan masing-masing. Kedua, sanksi pidana untuk koruptor justru lebih rendah di RUU KUHP tersebut dibandingkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat ini. Ketiga, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan KPK masih berwenang sebagai lembaga khusus yang menangani korupsi di RUU KUHP. Sebelumnya, Ketua DPRRI Bambang Soesatyo berjanji institusinya segera menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU dan akan menjadi kado Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. (ant)

jantung pertahanan budaya tersebut ada di desa pakraman,’’ ujarnya. Oleh karenanya membantu desa pakraman adalah upaya strategis untuk melindungi budaya Bali itu sendiri. Rai Mantra juga mempertanyakan, kenapa ada tokoh Bali, ada pemimpin Bali yang mempersoalkan bahwa bantuan itu tidak realistis dan tidak edukatif. Hal. 15 Alasan Regulasi

Perubahan Kondisi Global

Pemberantasan Korupsi Dalam RUU KUHP

Jakarta (Bbali Post) – Langkah mundur akan dialami Indonesia, utamanya dalam pemberatasan korupsi. Ini akan terjadi apabila 17 Agustus mendatang RUU KUHP akan disahkan menjadi undang-undang. Dalam RUU itu menempatkan korupsi sebagai kejahatan biasa, ancaman pidana yang lebih rendah, dan keringanan hukuman untuk perbuatanperbuatan percobaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). ‘’Presiden pernah beberapa kali mencegah pelemahan terhadap KPK, baik terkait rencana revisi UU KPK yang tidak jadi dilakukan ataupun hal lain,’’ katanya, Kamis (31/5) kemarin. Menurutnya, menempatkan korupsi sebagai kejahatan biasa dengan meletakkannya di KUHP, ancaman pidana yang lebih rendah, dan keringanan hukuman utk perbuatan-perbuatan percobaan dapat membawa Indonesia berjalan mundur dalam pemberantasan korupsi. Ia

wacana dilandasi semangat untuk mengimplementasikan program Nawacita di tingkat Nasional khususnya poin ke-3 yakni membangun dari desa.’’ Nawacita ini di Bali diterjemahkan menjadi Nawacandra, yaitu membangun secara berkeadilan di 9 kabupaten/ kota. Salah satunya membangun dari desa di desa pakraman. ‘’Kenapa desa pakraman? Karena membangun Bali segala aspek dilandasi budaya adiluhung Bali dan

Lima Terduga Teroris Ditangkap, Satu PNS

Bali Post/ant

BERJAGA - Anggota Polres Tasikmalaya Kota berjaga saat penggeledahan di rumah terduga teroris Kampung Sangkali, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Probolinggo (Bali Post) – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bersama Polres Kota Probolinggo dibantu Kodim 0820 kembali menangkap satu orang terduga teroris berinisial WDP (35) di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (31/5) dini hari. Dengan tertangkapnya WDP, berarti lima orang terduga teroris tertangkap di daerah itu. Bahkan satu di antaranya tercatat sebagai PNS. ‘’Sebanyak 40 personel Polresta Probolinggo membantu pengamanan untuk menangkap terduga teroris di rumahnya yang berada di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan,’’ kata Kapolresta AKBP Alfian Nurrizal. Menurutnya, penangkapan WDP tersebut merupakan pengembangan hasil penyidikan dari empat terduga teroris yang sebelumnya sudah ditangkap di empat lokasi yang berbeda di Kota Probolinggo. ‘’WDP diduga terlibat aksi teror bom di sejumlah gereja di Surabaya, sehingga tim Densus langsung mengamankan yang bersangkutan dan tidak ada perlawanan sama sekali karena dilakukan pendekatan persuasif lebih dulu,’’

tuturnya. Dari rumah terduga teroris itu, katanya, ditemukan beberapa alat bukti yang juga disita di antaranya busur panah, beberapa compact disc, laptop, dan telepon genggam. ‘’Sehari-hari WDP merupakan perakit elektronik, sedangkan rukonya juga digunakan untuk jual-beli dan servis handphone,’’ katanya. Ia mengatakan, WDP langsung dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk diselidiki dan dikembangkan lebih lanjut kasus dugaan keterlibatannya dalam aksi teror bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo. Sebelumnya tim Densus 88 Antiteror juga mengamankan tiga terduga teroris berinisial MF, IS, HA di Perumahan Sumbertaman Indah, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dan satu lagi terduga teroris diamankan berinisial AP di Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, sehingga ada empat terduga teroris yang diamankan di Kota Probolinggo. Salah satu dari empat orang itu adalah PNS. Ia tercatat sebagai penyuluh pertanian lapangan. (ant)

LKPD 2017, Pemkab Klungkung Kembali Raih WTP

PENGHARGAAN WTP - Pjs. Bupati Klungkung I Wayan Sugiada (kanan) menerima penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung I Nengah Ariyanta (kiri), acara itu berlangsung di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Bali, Senin (28/5) lalu.

K A B UPAT E N K l u n g kung kembali berhasil meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017. Penghargaan itu diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Bali Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Wayan Sugiada, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua DPRD Klungkung Nengah Ariyanta, di Aula Gedung BPK-RI Perwakilan Bali, Senin (28/5) lalu. Opini ini merupakan yang ketiga kalinya diraih berturut-turut sejak tiga tahun. Pjs. Bupati Wayan Sugiada menyatakan rasa syukur

sekaligus bangga dengan penghargaan ini. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah. ‘’Tentu penghargaan yang didapatkan ini sebagai gambaran kinerja seluruh OPD,’’ ungkapnya. Meski demikian, Kepala Inspektorat Provinsi Bali ini menegaskan prestasi tersebut harus tetap dijadikan motivasi untuk membawa Klungkung ke arah lebih baik. Ini pun sangat diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat. ‘’Semoga tahun depan bisa dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi dengan memperbaiki beberapa hal yang belum sempurna. Yang terpenting adalah komitmen bersama,’’ ujarnya.

Ditegaskan pula, mendapatkan penghargaan itu bukan perkara mudah. Perlu proses yang cukup panjang. Mulai dari pemeriksaan pendahuluan, melakukan perbaikan, sampai ada pemeriksaan secara menyeluruh. ‘’Laporan keuangan diperiksa secara utuh. Sampai ada pemeriksaan lapangan. Ini berjalan sekitar tiga bulan,’’ jelasnya. Penyerahan penghargaan itu juga disaksikan Sekda I Gede Putu Winastra, Kepala Inspektorat Klungkung Made Seger serta Kabag Humas dan Protokol Ketut Suadnyana. Sebelumnya, pada bulan yang sama, pemkab Klungkung juga mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Joko

Widodo atas keberhasilannya menerapkan program Universal Health Coverage (UHC). Tercatat masyarakat yang telah mengantongi Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menembus 98 persen. Program ini bergulir per 1 November 2017. Masyarakat yang belum masuk sebagai peserta JKNKIS telah dianggarakan Rp 2,9 miliar dari APBD 2017 untuk pendaftaran menjadi peserta kelas III. Itu kembali berlanjut pada tahun ini, dipersiapkan anggaran Rp 17,9 miliar dan telah di-launching Maret lalu. Di Bali, selain Klungkung, program tersebut hanya diterapkan Kabupaten Badung. (ad1485)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.