Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Kecil, Indeks Korupsi di Bali Denpasar (Bali Post) Indeks korupsi di Bali masih kecil dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Peranan hakim dalam memberi efek jera bagi koruptor dan juga pengawasan yang dilakukan lembaga terkait, memberi andil positif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian penegasan Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose, Kamis (28/2) kemarin. Penegasan itu disampaikannya saat acara pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar.
Bali Post/afp
BERJALAN - Presiden AS Donald Trump berjalan bersama Kim Jong-Un saat pertemuan puncak AS-Korea Utara di Hanoi, Kamis (28/2) kemarin.
Trump-Kim Bertemu
Hanoi Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un bertemu di Hanoi, Vietnam, Kamis (28/2) kemarin. Pertemuan kali ini merupakan yang kedua kalinya. Tahun lalu mereka bertemu di Singapura. Informasi yang berkembang bahwa pertemuan puncak pemimpin kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Sebelum pertemuan, Donald Trump mengakui potensi ‘’luar biasa’’ Korea Utara. Bahkan, katanya, pemimpn Kim Jong-Un ingin melakukan sesuatu yang besar. Hal. 15 70 Tahun
Hunian Modern Mulai Dikesampingkan
Kapolda mengatakan salut atas pencanangan WBK dan WBBM ini. ‘’Bukan berarti korupsi tidak ada. Namun sangat kecil dibandingkan dengan tempat lain. Ini peran hakim yang menunjukkan integritas. Ini kami rasakan, karena saya di kepolisian mengawali dari proses criminal justice system, yang diawali dari kepolisian, mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kejaksaan dan pengadilan yang memutuskan,’’ tandas Petrus Golose. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar I Ketut Gede, S.H., M.H. mengatakan dengan pencanangan ini, majelis hakim bisa memberikan pelayanan yang bagus. Tidak lagi ada image negatif di masyarakat dalam memutus suatu perkara. Soal
kepuasan masyarakat pencari keadilan, sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tahunan MA kepada Presiden, disebutkan bahwa kepuasan masyarakat dalam pencari keadilan mencapai 95 persen. ‘’Yang 5 persen ini belum puas. Biasalah orang yang berperkara, yang kalah pasti belum puas,’’ tandas Ketut Gede. Dalam acara pencanangan WBK dan WBBM yang juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama itu, Ketua PT Denpasar juga mengklaim bahwa kepuasan masyarakat pencari keadilan mencapai 90 persen. Salah satu penyebabnya adalah upaya hukum kasasi sangat mudah dilakukan pihak berperkara. (kmb37)
’’Bukan berarti korupsi tidak ada. Namun sangat kecil dibandingkan dengan tempat lain. Ini peran hakim yang menunjukkan integritas. Ini kami rasakan, karena saya di kepolisian mengawali dari proses criminal justice system, yang diawali dari kepolisian, mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kejaksaan dan pengadilan yang memutuskan.’’ Petrus R. Golose Kapolda Bali
Gempa Solok, 347 Bangunan Rusak
Sektor properti di Bali masih melambat. Untuk mempercepatnya maka perlu perbaikan regulasi. Selain regulasi, pengembang dan para pelaku jasa konstruksi juga sudah seharusnya memikirkan membuat suatu perencanaan yang berpihak pada pengembangan produk ramah lingkungan. Demikian terungkap pada diskusi ‘’Strategi Menghadapi Peluang dan Tantangan Bisnis Properti 2019’’ di Denpasar, Kamis (28/2) kemarin. Ketua Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra mengatakan, ada banyak hal yang harus dibenahi agar bisnis properti bisa booming seperti masa lalu. Salah satunya perbaikan regulasi yang disesuaikan perkembangan saat ini. Regulasi yang ada masih harus dibenahi karena perkembangan zaman makin meningkat. Hal. 15 Ramah Lingkungan
Bali Post/kmb
PROPERTI - Suasana diskusi bertemakan ‘’Strategi Menghadapi Peluang dan Tantangan Bisnis Properti 2019’’ di Denpasar, Kamis (28/2) kemarin.
Bali Post/ant
RUSAK - Sejumlah warga memperhatikan rumah yang rusak akibat gempa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Kamis (28/2) kemarin.
Padang (Bali Post) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok Selatan, Sumatera Barat, mencatat sebanyak 347 bangunan rusak akibat dua gempa yang melanda daerah itu pada Kamis (28/2) kemarin. ‘’Berdasarkan hasil pendataan hingga pukul 12.00 WIB tercatat 343 rumah warga di tiga kecamatan rusak ringan hingga berat ditambah empat fasilitas umum,’’ kata Sekretaris BPBD Solok Selatan Sumardianto, di Padang Aro. Dia mengatakan, kerusakan rumah warga paling banyak di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo sebanyak 168 unit dengan rincian rusak berat 21 unit, rusak sedang 42 unit dan rusak ringan 106 unit. Pemkab Solok Selatan menetapkan masa tanggap darurat gempa bumi selama 14 hari karena membutuhkan waktu lama untuk pemulihan pascabencana. ‘’Bencana gempa mengakibatkan kerugian materil yang cukup besar karena banyak rumah warga rusak sehingga pemerintah harus bisa menjamin penampungan yang layak serta tersedianya
logistik bagi korban sehingga ditetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari,’’ kata Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman. Menurutnya, bencana gempa menjadi penyumbang kerugian paling besar di Solok Selatan, sebab banyak rumah masyarakat yang rusak. ‘’Solok Selatan sering terjadi bencana banjir dan longsor, tetapi gempa hari ini menyumbang kerugian materil paling besar walaupun tidak ada korban jiwa,’’ katanya. Dia menyatakan setelah meninjau ke lokasi sebagain besar konstruksi rumah masyarakat di Kecamatan Sangir Balai Janggo di bawah standar. Karena di daerah itu belum pernah terjadi bencana gempa, sehingga masyarakat dalam membangun rumah tidak memperkirakan dampak gempa. Kepala Dinas Kesehatan Novirman menyatakan korban luka sebanyak 55 orang. ‘’Semua pasien yang berobat ke sarana kesehatan di puskesmas dan RSUD yang terdampak bencana gempa digratiskan tanpa kecuali,’’ tandas Novirman. (ant)
Gubernur Koster Puji Gerakan Hari Sampah Plastik Se-Bali Denpasar (Bali Post) Organisasi pemuda yang tergabung dalam wadah PD KMHDI Bali dan DPP Peradah Indonesia Bali menginisiasi gerakan hari sampah plastik se-Bali. Ide ini merupakan salah satu bentuk implementasi Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Berkaitan dengan implementasi pergub itu, para anak muda di dua organisasi tersebut juga menggelar Dialog Publik ‘’Bali Darurat Sampah Plastik, Apa Solusinya?’’ di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (28/2) kemarin. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan setuju dan sangat mendukung adanya hari-hari khusus untuk membersihkan sampah. Ia juga mengapresiasi digelarnya dialog publik sebagai bentuk keterlibatan organisasi pemuda dalam melakukan aksi nyata dan terus menggelor-
akan gerakan pengurangan timbulan sampah plastik. Ia pun berharap gerakan ini diikuti oleh organisasi lain agar Pergub 97 bisa dilaksanakan secara optimal. Kendati baru diumumkan, Pergub 97 rupanya sudah langsung direspons positif oleh berbagai kalangan. ‘’Ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan menuai pujian dari dunia internasional,’’ ujarnya. Menurut Koster, keluarnya pergub ini merupakan langkah awal yang akan diikuti oleh program lainnya. Tentunya dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. Salah satu program yang akan dirancang berikutnya adalah sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. ‘’Agar tidak seperti sekarang, semuanya numplek di TPA dan menimbulkan masalah yang tak kunjung terpecahkan,’’ imbuhnya. Ketua Panitia Dialog Publik Ketut Putra Bagawatra
menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sumbangsih KMHDI dan DPP Peradah Bali menyukseskan implementasi Pergub 97. Berbagai masukan yang muncul dalam pelaksanaan dialog akan dilaporkan kepada Gubernur Bali untuk dapat dijadikan pedoman. Dalam kesempatan itu, Gubernur, Ketua DPP Peradah dan KMHDI juga menandatangani MoU Gerakan Bersih Sampah Plastik. Di sisi lain, pihaknya juga menawarkan ide terkait hari sampah plastik. ‘’Akan ada gerakan hari sampah plastik se-Bali, di mana pada hari itu ada gerakan memungut sampah plastik, ada dialog, ada memberikan hadiah lomba kepada sekaa teruna atau ibu PKK yang benar-benar mengabdi di lingkungannya untuk mengelola sampah,’’ ujarnya. Pendiri Bank Sampah Bali Wastu Lestari, Ni Wayan Riawati, di sela-sela dialog mengatakan, bicara sampah
tak melulu soal sampah plastik. Komposisi sampah yang paling besar justru sampah organik. Kendati memang yang membawa masalah bagi lingkungan adalah sampah nonorganik seperti plastik, logam, kertas dan botol kaca. Di sini, kehadiran bank sampah menjadi penting untuk menangani masalah sampah. Hal. 15 Secara Terpadu
’’Ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan menuai pujian dari dunia internasional.’’ Wayan Koster Gubernur Bali