Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Perubahan Ketinggian Bangunan
Tambah Beban Kota Denpasar, Klungkung Ingin Fleksibel
Caleg Eks Koruptor Ditempel di TPS Jakarta (Bali Post) Partai Golkar memiliki caleg eks koruptor terbanyak yakni delapan orang, berdasarkan data yang dirilis KPU. Disusul Partai Gerindra yakni enam caleg. Sementara itu KPK meminta caleg eks koruptor ditempel di TPS. KPU menyatakan ada 49 caleg eks koruptor pada Pemilu 2019 yang berasal dari 12 parpol dan caleg DPD. Golkar memiliki 8 caleg eks koruptor untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota atau terbanyak di antara parpol lain. Tercatat caleg eks koruptor di Partai Berkarya 4 orang, Hanura (5), PDI-P (1), Demokrat (4), PKS (1), PBB (1), Garuda (2), Perindo (1), PAN (4) dan PKPI (2). Caleg eks koruptor juga ada di calon DPD. Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan, dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. Ilham mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya
secara terbuka ke publik. Pengumuman dari KPU ini ditanggapi dingin oleh Golkar. Golkar menyatakan tidak keberatan atas publikasi KPU tersebut. ‘’Pada prinsipnya Golkar mengikuti keputusan KPU dan tidak ada keberatan. Kami siap saja dengan aturan KPU. Yang penting caleg-caleg tetap turun dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pilihan akhir ya… ada di masyarakat,’’ kata Ketua Bappilu Golkar Meutya Hafid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1) kemarin. Meutya tak khawatir caleg eks koruptor itu bakal berimbas terhadap elektabilitas partai. Alasannya, Meutya menegaskan tak ada caleg eks koruptor di tingkat DPR. ‘’Tidak ada kekhawatiran, ya. Karena kami merasa di level DPR-RI tidak
ada satu pun (eks koruptor). Kalau kabupaten/kota atau provinsi mungkin karena saat itu waktu tidak cukup, sehingga tidak terkawal dengan baik dari pusat,’’ ujarnya. Dia juga tak menyoal KPU yang memutuskan mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor pada Pemilu 2019. Meutya menegaskan Golkar memang menginginkan perubahan. ‘’Semangatnya kami membawa perubahan. Jadi kalau KPU waktu itu mau ngasih tanda ya, juga enggak apaapa,’’ kata Meutya. Diumumkannya 49 caleg eks koruptor oleh KPU dinilai positif oleh KPK. Kebijakan KPU itu dinilai baik karena membuat masyarakat tahu latar belakang para caleg, sehingga pemilih dapat mengetahui latar belakang caleg yang sedang bertarung. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Kamis (31/1) kemarin, mengungkapkan daftar itu bermanfaat bagi masyarakat. KPK, menurut Syarif, berharap masyarakat tak memilih para mantan koruptor. ‘’KPK
berharap masyarakat tidak memilih mantan koruptor,’’ ucapnya. Selain Syarif, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyambut positif kebijakan KPU itu. Dia meminta masyarakat memilih caleg yang jujur dan tak pernah terlibat korupsi. ‘’Bagus dong, artinya apa, supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi,’’ ucap Alexander. Dia juga menyatakan bisa saja KPU membuat pengumuman soal sosok caleg eks koruptor dan ditempel di TPS. Menurutnya, hal itu bukan mempermalukan caleg karena KPU hanya menyampaikan fakta. ‘’Ya… mungkin, koruptor dari dapil mana, ya… di situ ajalah di TPS-nya, ditempelinlah di situ caloncalonnya di TPS berapa dan di dapil berapa, nanti disebutkan di situ dengan tanda kurung mantan terpidana kasus korupsi,’’ jelas Alexander. (kmb)
Gerindra Tantang KPK, PDI-P Suruh Caleg Mundur Jakarta (Bali Post) Setelah dinyatakan enam calegnya eks koruptor, Partai Gerindra menantang KPK mengumumkan partai politik yang kadernya paling banyak terlibat korupsi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui mana parpol yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi. ‘’Kami mendesak agar KPK juga turut mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2019 yang kadernya banyak terlibat dengan korupsi,’’ ujar anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade dalam keteran-
Proyek RS Nyitdah Gagal Tender Proyek pembangunan RS Nyitdah di Kediri kembali mengalami gagal lelang. Apa sebabnya?
gan pers, Kamis (31/1) kemarin. Andre menjelaskan pentingnya publikasi tersebut. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai rekam jejak parpol dan tak salah menentukan pilihan pada Pemilu 2019. Selain itu, parpol dengan kader koruptor terbanyak juga akan mendapat sanksi sosial lantaran tidak mampu mengurus kadernya hingga jadi pesakitan di KPK. Misalnya seperti PDI-P. Hal. 15 Pro Wong Cilik
Pangdam Terima Penghargaan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyerahkan penghargaan kepada Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto terkait pengamanan Annual Meetings IMF-WB 2018 berlangsung aman dan sukses.
Halaman 15
Rai Mantra
Nyoman Suwirta
Pansus DPRD Bali dapat merumuskan itu, sehingga pada intinya Suwirta ingin regulasi yang ada ke depan lebih fleksibel untuk mendukung percepatan pembangunan di Klungkung. Bupati Suwirta menegaskan, Klungkung tidak mematok ketinggian bangunan pada kawasan tertentu harus ditetapkan berapa meter. Klungkung menginginkan agar dari perubahan batas maksimal ketinggian 15 meter itu, kabupaten agar diberikan kelonggaran atau kebebasan, khususnya di kawasan tertentu yang dimaksud itu, agar jangan sampai ruang terbuka hijau semakin habis. Sekarang, menurutnya, yang perlu diperjelas adalah detail dari tempat-tempat tertentu itu, supaya regulasinya jelas dan implementasinya juga jelas di lapangan. Ketua Tim Pansus DPRD Bali Kariyasa Adnyana saat sosialisasi pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi
Bali tahun 2009-2029 di Ruang Rapat Praja Mandala, belum lama ini, sempat membahas isu pemberlakuan ketinggian bangunan melebihi 15 meter pada kawasan/zona tertentu ini. Menurutnya, ini menjadi pemikiran dan rencana yang sangat realistis untuk mengantisipasi kebutuhan perumahan dan akomodasi wisata. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Bali pada umumnya dan Klungkung pada khususnya, dengan tetap memperhatikan estetika budaya Bali. Ini belum menjadi bagian pasal yang direvisi dalam Perda 16 Tahun 2009, namun terus menjadi dinamika yang membutuhkan intervensi dalam Pemerintah Provinsi Bali. Klungkung menjadi kabupaten terkecil di Bali. Luas wilayahnya hanya 31.500 hektar atau hanya 5,59 persen wilayah Provinsi Bali. Wilayah yang sudah terkecil, kini juga diperparah dengan semakin menyusutnya wilayah Klungkung. Hal. 15 Akibat Abrasi
NYAMUK MENGGIGIT MANUSIA
MENULAR LEWAT NYAMUK AeDES aegypti
2018
VIRUS DENGUE
Badung Klungkung Buleleng Denpasar Gianyar Jembrana Tabanan Bangli Karangasem JUMLAH
Januari 2019 : : : : : : : : : :
129 36 44 307 114 64 36 147 9 886
tempat penyimpanan air
Badung Denpasar Klungkung Bangli Tabanan Buleleng Gianyar Jembrana Karangasem JUMLAH
: : : : : : : : : :
46 40 25 12 6 89
tempat penampungan air
Gejala awal Demam tinggi mendadak, Nyeri pada otot, Sakit kepala parah dan sakit pada bagian belakang mata, Mual dan muntaH
barang bekas yang dapat menampung air
Bali ’’Uyak’’ Kasus DBD
MEMASUKI musim pancaroba, Bali diuyak kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). RSUP Sanglah banyak menampung pasien DBD dari berbagai daerah. Pada Januari ini kasus DBD di Bali terbanyak ditemukan di Badung yakni 46 kasus, disusul Kota Denpasar 40 kasus. Dua daerah ini selalu menjadi langganan DBD karena banyak memiliki permukiman yang kumuh dan penduduk pendatang. Sedangkan daerah lainnya berkisar antara 6-10 kasus. Di Bangli (12) dan Klungkung (21). Di Badung tercatat kasus DBD hingga 2018 mencapai 324 kasus. Namun angka ini
menurun dibandingkan tahun lalu. Di Kecamatan Kuta terjadi 15 kasus, Kuta Utara (70), Kuta Selatan (52) dan meninggal stau orang, Mengwi 118 kasus, Abiansemal (59) dan Petang 10 kasus. Kini Kota Denpasar di-uyak kasus DBD. Bahkan pada Januari 2019 ini terdapat 40 kasus DBD. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Jumlah ini meningkat dibangdingkan tahun lalu pada periode yang sama. Karena tahun lalu pada Januari tercatat hanya terjadi 20 kasus DBD. Hal. 15 Masalah Nasional
Denpasar (Bali Post) Tahun 2019 merupakan siklus tiga tahunan, pascaledakan kasus Demam Berdarah (DBD) tahun 2016 lalu. Ledakan kasus diprediksi akan terjadi di empat kabupaten di Bali yaitu Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Singaraja. Keempat kabupaten tersebut setelah dilakukan penelitian masih terdapat banyak jentik. Bali merupakan tolok ukur kasus DB di Indonesia karena Bali masuk lima besar kasus DB tertinggi. Hal itu diungkapkan akademisi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Universitas Udayana Sang Gede Purnama,
S.KM., M.Sc., Kamis (31/1) kemarin. Diperkirakan bulan Februari dan Maret akan terjadi ledakan kasus DB. ‘’Mulai bulan Februari itu kan musim hujan deras, justru bulan itu lebih diwaspadai kalau mau mencegah agar demam berdarah tak meledak,’’ bebernya. Dia mengatakan, tahun ini potensinya besar untuk meledak. Terutama di bulan Februari yang diperkirakan menjadi puncaknya. ‘’Kemungkinan besar akan tinggi kasusnya kalau tidak ada upaya yang masif,’’ imbuhnya. Hal. 15 Upaya Pencegahan
Empat Kabupaten Rawan Ledakan DBD
Halaman 7 Angin Puting Beliung Terjang Jembrana Angin puting beliung menerjang Jembrana, Kamis (31/1) dini hari. Akibatnya belasan rumah warga di Desa Cupel Kecamatan Negara rusak tersapu angin. Halaman 10
Denpasar (Bali Post) Wacana tentang usulan perubahan batas ketinggian bangunan ditanggapi Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra. Menurutnya, dari segi wilayah, Denpasar tidak terlalu luas, namun kepadatan penduduknya yang mencapai 7.000 orang lebih per kilometernya sudah sangat sesak. Bila sekarang ada usulan untuk mengubah ketentuan batas ketinggian bangunan, dinilai kurang tepat. ‘’Kalau memang alasan karena lahan terbatas, maka harus dikembangkan ke luar Denpasar. Jangan terfokus di Denpasar yang kepadatan penduduknya sudah tinggi,’’ kata Rai Mantra singkat. Sementara itu, di tengah gelombang penolakan terhadap rencana perubahan batas ketinggian bangunan di Bali, Klungkung konsisten pada usulannya kepada Tim Pansus DPRD Bali. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kamis (31/1) kemarin, mengatakan Klungkung mendorong adanya perubahan regulasi batas ketinggian bangunan 15 meter, namun khusus pada kawasan maupun zona tertentu, bukan pukul rata. Usulan ini dulu disampaikan setelah melihat kondisi Klungkung, sebagai kabupaten terkecil di Bali, secara keseluruhan semakin kehilangan jalur hijau dan menyusutnya wilayah. Zona tertentu yang dimaksud Bupati Suwirta, misalnya tempatnya tentu jauh dari kawasan suci pura dan kawasan di sekitar lembah yang banyak ada di Nusa Penida. Asalkan dari hasil kajian Dinas Perizinan, pembangunannya memungkinkan. Secara detailnya, dia meminta Tim
Hasto Kristiyanto