TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SELASA WAGE, 31 MEI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 279 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
FIFA Ampuni PSSI
KASUS PD
Jakarta (Bali Post) Kekhawatirkan banyak pihak akan dikenakannya PSSI sanksi oleh FIFA akhirnya tak terbukti. Federasi sepak bola internasional itu rupanya masih memberi ‘’ampun’’ kepada PSSI pascakisruh kongres dua minggu lalu. Keputusan tersebut diperoleh setelah Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar melakukan pertemuan dengan petinggi FIFA di Zurich, Swiss, Senin (30/5) kemarin. Dengan keputusan tersebut Indonesia untuk sementara tidak mendapatkan sanksi dari fed-
Susilo Bambang Yudhoyono
Bali Post/ant
Yudhoyono:
erasi sepak bola dunia itu. Kata Agung, Kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif PSSI periode 2011-2015 dijadwal ulang dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum 30 Juni nanti.
‘’Selain memberikan kesempatan kongres, FIFA juga mengingatkan agar kongres dilaksanakan dengan baik. Jika tetap gagal maka sanksi FIFA pada PSSI akan dikeluarkan per tanggal 1 Juli nanti.’’
Ancaman sanksi tegas itu diembuskan oleh beberapa kalangan, termasuk dari Komite Normalisasi setelah Kongres PSSI di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (20/5) lalu berakhir deadlock atau tanpa menghasilkan keputusan. ‘’Kongres harus dilakukan sebelum 30 Juni. Jika kongres kembali gagal maka Indonesia otomatis akan di-suspend,’’ kata Agum melalui telepon. Hal.23 Menggelar Kongres
Agum Gumelar
JALAN JEBOL
Penyebar SMS, Pengecut
DALAM LUBANG Sebuah truk terlihat dalam lubang setelah bagian dari struktur jembatan ambruk ke sungai di Changchun, Provinsi Jilin, Cina, 29 Mei 2011. Dua penumpang truk terluka, sedangkan penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan.
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gusar atas SMS mengatasnamakan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang mendiskreditkan dirinya dan Partai Demokrat (PD). SBY menyebut si penyebar SMS adalah penumpang gelap yang bersikap pengecut. ‘’Saya mengatakan kali ini dengan bahasa terang, mereka itu tidak bertanggung jawab, tidak kesatria, pengecut, karena tidak menampakkan dirinya dan tidak berani mempertanggungjawabkan yang mereka katakan,’’ kata SBY, Senin (30/5) kemarin. Ihwal kegusarannya itu, SBY menjelaskan dirinya mendapat banyak masukan yang membicarakan banyak hal, termasuk apa yang tengah beredar di masyarakat terkait pemberitaan yang tidak jelas sumbernya tetapi mengandung fitnah yang sangat keterlaluan. SBY mengaku sejak mengemban tugas sebagai presiden selama enam tahun, dirinya telah banyak menjadi korban fitnah. ‘’Tetapi satu dua kali manakala fitnah itu sungguh sangat keterlaluan, maka demi nama baik, demi kebenaran, dan keadilan dan merupakan hak saya, saya perlu menyampaikan penjelasan kepada rakyat,’’ ujarnya. Hal.23 Secara Personal
Bali Post/rtr
Korupsi di Bali
KORUPSI
Adang Daradjatun Persilakan KPK Jemput Paksa Nunun Jakarta (Bali Post) Adang Daradjatun, politisi PKS dan suami Nunun Nurbaeti, menyatakan bahwa pihaknya sudah memberi keterangan dan surat resmi ke KPK dan Kedutaan Besar Singapura tentang keberadaan istrinya. ‘’Saya sudah memberi keterangan dan surat resmi ke KPK dan Kedutaan Besar. Tanya saja ke Kedutaan Besar Singapura, ibu ada di mana,’’ kata Adang, Senin (30/5) kemarin. Ketika ditanya jika Nunun dijemput paksa, Adang mempersilakan pihak yang akan menjemputnya. ‘’Siapa yang mau bawa pulang. Silakan saja. Keluarga tidak apa-apa, itu kan proses hukum,’’ katanya. Mantan Wakapolri ini juga menyatakan keadaan Nunun masih kurang baik dan ada yang menemani di Singapura. ‘’Namanya orang sakit pasti ada keluarga yang menemani,’’ katanya. Adang juga menyatakan, walaupun pihaknya akan mengikuti proses hukum yang terjadi, tetapi juga menanyakan rencana pemanggilan ke sidang. ‘’Kan waktu sidang terhadap empat terhukum (Endin A. Soefihara, Dudy Makmun Murod, Hamka Yamdu dan Udju Djuhaeri), Ibu Nunun juga tidak perlu hadir karena memang tidak ada bukti-bukti, terus apa lagi?’’ katanya. Hal.23 Tim Penyidik
Sidang Pabrik Kompos
Winasa Salahkan SKPD BPKP Serahkan 15 Kasus, 10 Gagal Diungkap Penyidik
BP/ian
Abd. Rachman Datjong
Denpasar (Bali Post) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali telah berhasil menemukan 21 kasus korupsi di daerah ini. Bahkan dari kasus tersebut, 15 di antaranya telah berhasil dilimpahkan ke penyidik. Namun, dari 15 kasus tersebut 10 di antaranya gagal diungkap pihak penyidik sehingga kasusnya dihentikan di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Abd. Rachman Datjong mengatakan hal itu di sela-sela puncak peringatan
Hari Ulang Tahun ke-28 BPKP di Denpasar, Senin (30/5) kemarin. Kata dia, BPKP yang membawahi wilayah Provinsi Bali dan NTB hingga 30 Mei 2011 ini melakukan audit investigasi atas 53 kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian Rp 52,822 miliar. Dari 53 kasus tindak pidana korupsi itu, 21 kasus di antaranya terjadi di Bali dengan nilai Rp 17,029 miliar lebih dan 32 kasus dengan nilai Rp 35,793 miliar terjadi di NTB. Khusus untuk kasus yang terjadi di Bali, 15 kasus di antaranya telah dilimpahkan ke penyidik dengan rincian 12 kasus dilimpahkan ke kejaksaan (nilai Rp 15,654 miliar) dan tiga kasus lagi dilimpahkan ke kepolisian (nilai Rp 59,37 juta). Dari 15 kasus korupsi di Bali yang telah dilimpahkan ke penyidik, tegas Rachman Datjong, satu kasus yang nilainya Rp 862,57 juta telah diputus, satu kasus dihentikan penyidikannya (Rp 7,77 juta lebih) dan sembilan kasus lagi dihentikan penyelidikannya (Rp 2,05 miliar lebih). Hal.23 Lakukan Audit
KORUPSI DI BALI BPKP serahkan 15 kasus ke penyidik dengan rincian 12 kasus dilimpahkan ke kejaksaan (nilai Rp 15,654 miliar) dan tiga kasus lagi dilimpahkan ke kepolisian (nilai Rp 59,37 juta). Satu kasus senilai Rp 862,57 juta telah diputus. Satu kasus dihentikan penyidikannya (Rp 7,77 juta lebih). Sembilan kasus dihentikan penyelidikannya (Rp 2,05 miliar lebih). Satu kasus dengan nilai Rp 12,549 miliar masih penyidikan. Tiga kasus senilai Rp 243,315 miliar masih dalam penyelidikan.
Mencari Pengganti Mangku Pastika
Umur 55 Tahun Sudah Memasuki ”Bhiksuka’’ Pernyataan Gubernur Mangku Pastika yang berkeinginan memunculkan kader muda dalam suksesi 2013, dinilai sangat positif. Apalagi, Gubernur mengakui pada perhelatan nanti umurnya sudah 62 tahun, usia yang sudah uzur untuk memimpin Bali yang dinamis. Oleh karenanya perlu tampil tokoh muda yang visioner dan berwawasan global. Pada wawancara dengan wartawan di Gedung Pers Bali Ketut Nadha, Jumat lalu, Mangku Pastika pun menyarankan Bali Post mengadakan polling untuk menjaring kader muda calon pemimpin Bali ke depan. Bukan mencari wakil untuk mendapinginya pada pilgub mendatang. Bahkan, Gubernur mensyaratkan calon penggantinya berumur antara 40 - 52 tahun. Terhadap pernyataan tersebut, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa dan Ida Pedanda Gede Putra Bajing menyambut positif. Bahkan, keduanya menilai sudah saatnya Bali dipimpin generasi muda yang punya wawasan, visioner dan tetap membela kepentingan Bali.
Bali Post/dok
IDA Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa menyatakan dalam agama Hindu, ‘’umur’’ manusia dibagi empat yang disebut catur yusa. Pertama adalah sudra. Pada saat ini manusia terus belajar untuk mengejar ilmu pengetahun. Kedua waisya. Pada usia ini manusia bekerja dalam meningkatan ekonomi dan kesejahteraannya. Ketiga ksatria. Pada usia 40-55 tahun ini, manusia mengabdikan diri ke masyarakat, baik di desa maupun negara. Namun menginjak usia 55 tahun yang merupakan tingkatan keempat yang disebut bhiksuka, manusia mulai mendekatkan diri pada Ida Sang Hyang Widhi menjelang pulang ke sunia loka. Hal.23 Sangat Bijak
BP/dok
Pedanda Sebali Tianyar
Pedanda Putra Bajing
‘’Sangat bijak kalau pemimpin yang sudah bhiksuka, siapa pun dia apakah bupati, gubernur atau presiden, semestinya sudah siapsiap digantikan kader yang lebih muda.’’
Negara (Bali Post) Sidang kasus korupsi pabrik kompos dengan terdakwa Prof. I Gede Winasa kembali digelar Senin (30/5) kemarin di PN Negara. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa itu, Winasa terkesan melempar seluruh tanggung jawab kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni PULH dan Perusda. Sementara paraf acc mengetahui dan menyetujui panjar pembayaran mesin kompos, menurutnya, hanya merupakan salah satu trik BP/dok untuk mengawasi kinerja I Gede Winasa SKPD. Anggota majelis hakim Slamet Budiono meragukan keterangan terdakwa yang mengaku meneken hanya untuk mengetahui kinerja SKPD karena tidak mengetahui isi panjar tersebut. Padahal, dalam sejumlah panjar yang disodorkan oleh Dinas PULH, tercantum keterangan untuk membayar cicilan mesin. Hal.23 Tidak Mungkin