Edisi 31 Maret 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

KAMIS PON, 31 MARET 2011

Bali Post

http://epaper.balipost.com

Hadir setiap hari kecuali Minggu

SOLUSI Selamatkan Bangsa

Harus Berdasarkan Konstitusi Jakarta (Bali Post) Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelamatkan bangsa, namun harus tetap berdasarkan konstitusi UUD 45. ‘’Kita sebagai warga negara punya kewajiban dan hak untuk menyelamatkan bangsa dan negara. TetaBali Post/ade pi menyelamatkan negaJusuf Kalla ra bukan berarti kita jorjoran. Tentu kita menyelamatkan negara harus mengedepankan konstitusi,’’ kata mantan Wapres Jusuf Kalla saat bertemu tokohtokoh Dewan Penyelamat Negara (DePan) di Jakarta, Rabu (30/3) kemarin. Puluhan tokoh nasional yang tergabung dalam DePaN bertemu JK untuk membicarakan berbagai persoalan negara dan mencari solusinya. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Effendi Choirie, Lily Wahid, Laode Ida, Bambang Soesatyo, Adhie Massardi, Fuad Bawasier, Marwan Batubara, Permadi, Yasril Ananta Baharudin, Saurip Kadi, Egy Sudjana dan sebagainya. Menurut JK, penting menyelamatkan bangsa dan negara dengan tetap sesuai koridor konstitusi. Jika tidak begitu, tambah JK, orang akan mengulanginya. ‘’Kalau kita tak sesuai konstitusi, besok orang akan lakukan hal yang sama sehingga kacau,’’ kata JK. JK mengaku mengetahui saat ini banyak keluhan masyarakat soal penegakan hukum. Menurut JK, hukum itu harus diberikan contoh oleh pemimpinnya. ‘’Siapa pun pemimpin harus berani ambil risiko dan siap untuk tidak populer,’’ kata JK. (ant)

KISRUH PSSI Nugraha Besoes Dipolisikan Jakarta (Bali Post) Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nugraha Besoes dilaporkan ke Mabes Polri oleh LSM untuk Kehormatan Bangsa terkait pernyataannya soal pembatalan kongres di Pekanbaru, Sabtu (26/3) lalu. ‘’Kita melaporkan Nugraha Besoes yang diduga melakukan keboBali Post/ade hongan publik, terkait Nugraha Besoes pernyataannya di beberapa media,’’ kata Koordinator LSM untuk Kehormatan Bangsa, Mangapul Silalahi, di Jakarta, Rabu (30/3) kemarin. Mangapul Silalahi mengemukakan, Nugraha di media mengatakan bahwa pembatalan Kongres PSSI tersebut atas usulan Perwakilan Badan Sepak Bola Dunia (FIFA). ‘’Padahal kita ketahui FIFA telah mengeluarkan pernyataan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut,’’ kata Mangapul. LSM ini melaporkan Nugraha dengan membawa bukti-bukti berupa lampiran media massa yang memuat pernyataan Nugraha. ‘’Ini merupakan suatu bukti kebohongan dari PSSI di bawah rezim kepemimpinan Nurdin,’’ kata Mangapul. Pembatalan kongres sendiri dilakukan oleh Sekjen PSSI Nugraha yang mengaku sebelumnya telah melakukan rapat mendadak dengan perwakilan FIFA, Badan Sepak Bola Asia (AFC) serta seluruh anggota Exco PSSI di Bandara Pekanbaru. ‘’Setelah berbicara dengan wakil FIFA Frank Van Hattum dan wakil AFC JC Mutiah, kami sepakat membatalkan pelaksanaan kongres. Hal.23 Ketua Panitia

Pengemban Pengamal Pancasila

24 HALAMAN NOMOR 222 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Pertumbuhan Penduduk Bali Mengkhawatirkan

LAJU PERTUMBUNAN PENDUDUK BALI

Badung Membengkak, Tiga Kali Laju Nasional

KAB/KOTA

Laju pertumbuhan penduduk Bali saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, saat ini jumlah penduduk Bali 3.891.428 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,5 persen per tahun. Kabupaten Badung sendiri pertumbuhannya mencapai 4,63 persen, berarti tiga kali laju pertumbuhan nasional sebesar 1,49 persen per tahun. Bila tidak dikendalikan, pada 2015 diprediksi tembus lima juta jiwa.

PESATNYA laju pertumbuhan penduduk Bali sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini akan memberikan beban yang sangat berat bagi Bali lantaran daya dukung Bali sejatinya hanya 1,5 juta jiwa. Saat ini saja Bali sebenarnya sudah kelebihan penduduk. ‘’Bayangkan, bagaimana sesaknya Bali di tahun 2015 nanti jika laju pertumbuhan penduduk itu tak bisa dikontrol,’’ kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika, S.H., M.M., Selasa (29/3). Menurut Suardhika, pesatnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) Bali dom-

inan akibat faktor migrasi. Banyaknya penduduk pendatang asal luar Bali yang mencoba mengadu nasib dan mengais rezeki di Bali. Kendati tidak bisa menyebutkan proporsi yang pasti antara penduduk asli Bali dan luar Bali, pejabat asal Desa Belayu, Tabanan ini meyakini populasi penduduk pendatang di Bali sangat tinggi. Ironisnya, tidak semua penduduk pendatang itu membekali diri dengan keterampilan/keahlian yang memadai, sehingga gagal mendapatkan pekerjaan yang layak di Bali. Hal.23 Sangat Berpotensi

JUMLAH PENDUDUK 2000

2010

231.806 376.030 345.863 393.155 155.262 193.776 360.486 558.181 532.440

261.618 420.370 543.681 470.380 170.559 215.404 396.892 624.079 788.445

3.146.999

3.891.428

Jembrana (1,22%) Tabanan (1,12%) Badung (4,63%) Gianyar (1,81%) Klungkung (0,9%) Bangli (1,06%) Karangasem (0,9%) Buleleng (1,12%) Denpasar (4,0%) Total

Sumber: BPS Bali

Bali Post/ap

JENUH - Pengungsi bencana gempa dan tsunami Jepang membaca koran untuk menghilangkan kejenuhan di lantai pusat evakuasi Watari, Prefektur Miyagi, Jepang Utara, kemarin.

Umar Patek

Ketua DPR Soal Gedung Baru

Jakarta (Bali Post) Umar Patek alias Abdul Ghoni alias Abu Syeikh alias Umar Arab dikabarkan ditangkap aparat keamanan Pakistan, awal Maret 2011. Peracik bom itu, salah satu otak pelaku bom Bali I pada Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang. ‘’Terkait kabar itu, pemerintah masih menunggu laporan resmi,’’ kata staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Faizayah di Kantor Presiden, Rabu (30/3) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie mengatakan, rencana pembangunan gedung baru DPR masih bisa dibatalkan melalui rapat paripurna. Jika mayoritas fraksi-fraksi menyetuji maka pembatalan dapat dilakukan. ‘’Saya selaku Ketua DPR tidak bisa membatalkan. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh keputusan kelembagaan. Gedung baru DPR dapat dibatalkan kalau paripurna menyetujui. Gedung DPR ini pun bisa diambrukkan kalau semua fraksi setuju,’’ kata Marzuki di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (30/ 3) kemarin. Menurutnya, jika ingin dibatalkan maka mekanismenya harus dibicarakan kembali di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), dan diagendakan di rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. ‘’Sebab, pembangunan gedung baru sudah diputuskan rapat pleno BURT dan ini hanya bisa dibatalkan oleh rapat paripurna dewan,’’ imbuhnya. Jika rapat paripurna memutuskan membatalkan pembangunan gedung baru, maka pimpinan DPR akan melaksanakan keputusan tersebut. ‘’Jadi, saya tidak mungkin membatalkan karena harus melalui forum yang legal,’’ tegasnya. Penegasan Marzuki merespons adanya permintaan dan pernyataan anggota DPR yang protes dan mendesak pembatalan gedung baru, padahal keputusan pembangunan gedung baru sudah mendapat persetujuan semua fraksi. Bahkan, penolakan melalui sikap fraksi disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, yang dianggap Marzuki tidak konsisten dengan sikapnya. ‘’Saya harap, jangan mengorbankan teman sendiri demi pencitraan di mata masyarakat,’’ sindirnya. Desakan kepada dirinya selaku Ketua DPR untuk membatalkan pembangunan gedung baru, dianggap Marzuki merupakan permainan politik yang membodohi publik. Mengingat seluruh anggota DPR mengetahui Ketua DPR tidak mungkin membatalkan pembangunan gedung tanpa perintah dari keputusan rapat di DPR. Hal.23 Media Massa

Bisa Ditangkap di Pakistan Paripurna Batalkan Proyek

Dikatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menunggu laporan resmi. ‘’Lazimnya laporan resmi akan diberikan Kementerian Luar Negeri kepada Presiden. Tentu ada penjelasan dari Kemlu apabila ada laporan seseorang atas nama tersebut,’’ katanya. Dalam hubungan antarnegara, Menurut Faizasyah, lazimnya bila ada seorang warga

negara asing ditahan oleh otoritas negara setempat maka pemerintah di negara asal akan dilaporkan. Selain itu, informasi yang dilaporkan khususnya mengenai kejahatan teroris yang biasanya bersifat tertutup tidak harus selalu dilaporkan kepada KBRI setempat. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Anton Bahrul Alam mengatakan, Polri akan

berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengecek informasi terkait tertangkapnya teroris Umar Patek di Pakistan. Untuk itu, melalui tim gabungan Mabes Polri dan BNPT telah mengirim utusannya untuk memastikan kebenaran informasi tesebut. Hal.23 Kebenaran Informasi

Sosok di Balik Bom Bali I UMAR Patek lahir pada tahun 1970 dan merupakan keturunan orang Arab-Jawa. Mempunyai tinggi 166 cm dan berat 60 kg, dengan kulit cokelat. Dia diyakini telah menjabat sebagai asisten koordinator lapangan pengeboman di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Di dalamnya termasuk 88 warga Australia dan tujuh warga Amerika Serikat. Hal.23 Jadi Buron

Kejaksaan Obok-obok Pungli Prona (2-Habis)

Baru Satu Tersangka, Perbekel Lain Segera Diperiksa Gonjang-ganjing masalah pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan program proyek nasional agraria (prona), tampaknya menyeret banyak pihak. Walau saat ini ada satu tersangka, tidak menutup kemungkinan pihak kejaksaan menetapkan tersangka baru. Mengingat saat ini sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa oknum aparat BPN.

DI KABUPATEN Buleleng kasus prona sudah lebih dari sebulan lalu resmi masuk ke ranah hukum. Ini terjadi setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja menetapkan Perbekel Sudaji Kecamatan Sawan, Gede Rahayudi, sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) dalam prona tahun 2010. Bahkan kini Kejari juga sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang sama di Desa Ringdikit Kecamatan Seririt. Kini, Kejari juga sedang menelusuri kemungkinan ada pungli di desadesa lain yang mendapatkan program prona.

Perbekel Sudaji Gede Rahayudi ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap melakukan pungli terhadap warga yang mengurus sertifikat dalam prona tersebut. Dalam kasus itu Rahayudi dijerat dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU No.31/1999 yang diperbarui dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pihak Kejari menilai prona pembuatan sertifikat itu sebenarnya gratis yang merupakan program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam program tahun 2010 itu, Desa

Sudaji mendapat jatah pembuatan sertifikat gratis sebanyak 150 bidang sertifikat. Warga yang memohon sertifikat tidak dikenai biaya apa pun. Yang harus disiapkan warga hanya materai Rp 6.000 dan pal atau patok. Namun dalam prona itu, Rahayudi diduga telah melakukan pungli sebesar Rp 700 ribu terhadap masingmasing warga yang mengurus sertifikat. Saat itu, Rahayudi membuat surat keputusan pembentukan panitia dalam pengurusan sertifikat gratis di desa itu. Warga diminta mengeluarkan biaya masing-mas-

ing sebesar Rp 700 ribu untuk mengurus sertifikat dalam prona tersebut. Alasannya untuk membeli materai dan membeli pal. Padahal warga hanya memerlukan sekitar 4 lembar materai Rp 6.000 dan harga pal sebanyak 4 buah diperkirakan hanya Rp 30 ribu. Sementara Rahayudi mengakui panitia yang dibentuknya memungut dana Rp 700 ribu dari masing-masing warga. Pemungutan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan warga yang memohon sertifikat. Hal.23 Pengisian Berkas

Bali Post/ant

Marzuki Alie


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.