20 HALAMAN
NOMOR 215 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (112 rb Like) http://facebook.com/balipost
selasa pon, 29 maret 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Perjuangan Krama Bali Melawan Keserakahan KRAMA Bali harus terus berjuang untuk mengakhiri keserakahan manusia atas alam Bali. Kebijakan investasi dengan cara-cara mengubah wajah alam Bali harus terus dilawan dengan kekuatan, doa dan perjuangan spiritual. Krama Bali juga harus menuntut tanggung jawab moral pejabat di Bali, pejabat pusat dan elite politik yang sering menjadikan Bali sebagai taksu untuk meraih kekuasaan. I Nyoman Mudita, Senin (28/3) kemarin, mengatakan saatnya Bali menuntut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas rencana reklamasi Teluk Benoa ini. ‘’Investasi ini selain menentang kekuasaan
alam juga sangat melecehkan keyakinan umat Hindu. Kami sebagai krama Bali sangat mendukung perjuangan desa adat untuk melawan keserakahan di tanah Bali,’’ ujar pengusaha perak tersebut. Ia mengatakan saat ini ada kesan, ketika rakyat Bali berjuang menolak reklamasi Teluk Benoa, rakyat Bali ‘’kehilangan’’ wakil rakyat dan penguasa. Mudita yang juga pengusaha emas dan perak di Bali ini bahkan mendesak agar pejabat pusat dan elite partai yang sering menjadikan Bali sebagai taksu untuk memohon kekuasaan dan jabatan saatnya berbuat untuk Bali. Hal.19 Alam Bali
’’Jangan mengaku berada di tengah-tengah masyarakat tanpa keputusan. Sikap semacam ini tak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan Bali. Jangan karena kepentingan-kepentingan terselubung, pemimpin Bali sampai mengingkari tanggung jawabnya sebagai pengayom krama Bali.’’
’’Saya berharap politisi PDI-P yang mendapat kepercayaan besar di Bali menjadi pionir dalam menyuarakan aspirasi rakyat Bali. Jangan diam. Politisi PDI-P mestinya menjadi motor untuk mendukung perjuangan krama Bali.’’
Suparta Djelantik Dosen Pascasarjana UNR
I Nyoman Mudita Krama Bali
Kejati Jatim Gagal Jemput Paksa La Nyalla Surabaya (Bali Post) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Senin (28/3) kemarin melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka La Nyalla Matalitti. Alasannya, tersangka sudah tiga kali tidak hadir untuk proses penyidikan di kantor Kejati Jatim. Namun, upaya penjemputan paksa itu hingga berita ini diturunkan gagal membuahkan hasil.
Bali Post/ant
La Nyalla Matalitti
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung kepada wartawan mengatakan, ‘’Beritanya begitu. Katanya ke Malaysia. Masih belum tahu, apakah ada di Indonesia atau di luar negeri.’’ Sebelumnya, Maruli Hutagalung mengatakan bahwa penjemputan paksa dilakukan setelah tersangka La Nyalla tiga kali tidak hadir untuk proses penyidikan di kantor Kejati Jatim. Hal.19 Pembelian Saham
KPK Minta Pemerintah Tidak Ulangi Kasus Hambalang Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Pemuda Olahraga agar penyimpangan pembangunan kompleks Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak terjadi lagi. ‘’Ada beberapa catatan dari KPK, mohon kesalahan penyimpangan prosedur seperti dulu jangan sampai terulang kembali, makanya kita hadirkan Deputi BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Pak Binsar (Simanjuntak) untuk memberikan pendampingan sejak awal,’’ kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S. Dewa Broto, Senin (28/3) kemarin. Gatot menemui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang untuk meminta restu KPK melanjutkan pembangunan kompleks P3SON Hambalang. ‘’Kami tadi belum bahas soal anggaran karena yang jadi concern KPK mengenai aspek teknik, jadi ada pergerakan tanah yang akibatnya longsor. Jadi secara sekilas disampaikan Kepala Litbang PU yang intinya adalah (Hambalang) itu sedang diteliti,’’ kata Gatot. Sementara kontraktor dalam pengembangan Hambalang tergabung dalam Kerja Sama Operasional PT Adhi Karya dan Wijaya Karya (Wika), menurut Gatot, sudah melakukan perhitungan di mana hingga saat ini pemerintah masih berutang Rp 200 miliar. (ant)
Bali Post/dok
PENETAPAN TERSANGKA - Massa Pemuda Pancasila berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (18/3) lalu. Unjuk rasa tersebut terkait penetapan La Nyalla Matalitti sebagai tersangka.
Bom di Pakistan, 65 Orang Tewas
Pascakontak Senjata
Koarmabar Pastikan Natuna Aman Jakarta (Bali Post) – Kontak senjata kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut dengan kapal Tiongkok dan Taiwan di laut Natuna, memunculkan beragam spekulasi. Namun, Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) memastikan wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dalam keadaan aman. ‘’Tidak ada apa-apa. Semua masih under control (di bawah kendali). Operasi yang dilakukan bukan kali ini saja. Sejak dari dulu. Terbukti mereka tidak berani masuk Natuna,’’ kata Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar Laksamana Pertama TNI TSNB Hutabarat di Jakarta, Senin (28/3) kemarin. Hingga saat ini, lanjutnya, prajurit dan anggota baik yang ada di Lantamal Ranai maupun personel gabungan AD dan AU yang ada di seputaran Natuna terus melakukan penjagaan dan operasi. Ia tidak menampik jika insiden tersebut sempat membuat pejabat negara seperti Menlu, Menhan dan Presiden kecewa atas perilaku Tiongkok. Hutabarat menegaskan, kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personelnya maupun alutsista yang ada di perbatasan. Ia mengatakan semua siap mengambil tindakan jika hal darurat terjadi. Hal.19 Penegakan Hukum
Menlu Pastikan Tak Ada WNI
Bali Post/rtr
LOKASI LEDAKAN - Petugas forensik mencari bukti di lokasi ledakan yang terjadi di luar taman umum di Lahore, Pakistan, Minggu (27/3) petang.
Jakarta (Bali Post) Pengebom bunuh diri, Minggu (27/3), menewaskan sedikitnya 65 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, di sebuah taman di Lahore dalam serangan yang diklaim oleh faksi Taliban Pakistan yang mengatakan telah menyasar umat Kristen. Lebih dari 300 orang lainnya terluka, kata para pejabat. Ledakan terjadi di area parkir Taman Gulshane-Iqbal dekat ayunan anak-anak. Taman itu adalah tempat populer bagi anggota komunitas Kristen di Lahore, banyak dari mereka telah pergi ke sana untuk merayakan liburan akhir pekan Paskah. Inspektur Polisi Mustansar Feroze mengatakan, sebagian besar korban jiwa adalah wanita dan anakanak. Faksi Taliban Jamaat-ul-Ahrar mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno L.P. Marsudi memastikan hingga saat ini belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban. Menlu Retno menjelaskan, sejak peristiwa bom yang terjadi pada Minggu (27/3) sore waktu setempat atau pukul 22.00 WIB, pihaknya melakukan komunikasi intensif dengan Duta Besar Indonesia di Islamabad, ibu kota Pakistan. ‘’Yang saya laporkan kepada Presiden adalah satu bahwa tidak ada warga negara Indonesia sejauh ini yang diinformasikan menjadi korban. Kemudian yang kedua, kita pererat koordinasi kita dengan otoritas setempat, selain komunikasi di Islamabad, kita tambahkan lagi mengirim tim ke Lahore,’’ kata Menlu Retno usai menyampaikan laporan mengenai peristiwa tersebut kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (28/3) kemarin. Hal.19 Media Sosial
Kerusuhan Lapas Upaya Hilangkan Barang Bukti
Budi Waseso
Bali Post/dok
Jakarta (Bali Post) Kerusuhan dan pembakaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Melabero, Bengkulu, Jumat (25/3) malam, menewaskan lima napi. Semuanya berada dalam satu sel. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso mengatakan, kerusuhan dan pembakaran itu merupakan upaya menghilangkan barang bukti. ‘’Saat kita akan melakukan penggeledahan bekerja sama dengan Polres dan Polda setempat. Kita menemukan lagi beberapa pelaku di lapas itu, para narapidana di antaranya melawan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti,’’ kata Budi, Senin (28/3) kemarin. Peristiwa kerusuhan di Lapas Bengkulu tersebut bukan merupakan hal yang spontan dilakukan oleh beberapa narapidana, tetapi merupakan hal yang direncanakan oleh jaringan di lapas tersebut. ‘’Mereka mau membakar barang bukti di kamar nomor 4, tetapi api menyambar ke bagian yang lainnya. Ini bukti bahwa aturan di lapas tidak dilaksanakan dan jangan bilang keterbatasan personelnya sebagai pembenaran dengan
tidak melaksanakan protap,’’ kata Budi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui kelebihan kapasitas di Lapas Bengkulu, dialami hampir semua lapas termasuk di lapas yang ada di ibu kota Jakarta. Masalah overkapasitas menjadi persoalan utama sebagian besar lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Di sisi lain, rasio jumlah petugas jaga sangat minim dibanding warga binaan yang dijaga. Selain itu, kebijakan hukum di Indonesia dinilai masih mengutamakan penghukuman pidana penjara sebagai satu-satunya cara untuk membina pelaku kriminal. Fahri mengingatkan, jangan sampai kerusuhan dan pembakaran lapas oleh napi yang melakukan aksi perlawan terhadap petugas jaga terus terulang. Sebab, hanya akan menjadikan bom waktu bagi pemerintah. Karena kelebihan kapasitas itu sudah sangat akut hingga 100 persen, bahkan terkadang di satu lapas ada yang kelebihannya mencapai 200 persen. Hal.19 Pelaku Kejahatan
Bali Post/dok
TAHANAN - Petugas gabungan TNI dan Polri mengevakuasi tahanan saat kebakaran yang dipicu aksi tawuran dan tembakmenembak antar-napi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Malabero Kota Bengkulu, Jumat (25/3) lalu.