TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA UMANIS, 29 MARET 2011
24 HALAMAN NOMOR 220 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Tindak Pelanggar Perda RTRWP Bali
Masyarakat Tunggu Janji Gubernur
http://epaper.balipost.com
Hadir setiap hari kecuali Minggu
FAKTA
MASYARAKAT saat ini tengah menunggu realisasi penindakan terhadap Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali. Termasuk menunggu langkah tegas Gubernur Bali Mangku Pastika. ‘’Mengingat dalam beberapa kesempatan Gubernur mengemukakan akan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap perda tersebut. Apakah janji itu benar-benar direalisasikan secara konsisten atau tidak,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya ketika dihubungi Bali Post, Senin (28/3) kemarin. Dalam melakukan peninda-
’’Di sinilah komitmen Gubernur akan benar-benar diuji. Mudah-mudahan, kesiapannya untuk menindak pelanggar Perda RTRWP Bali bukan sekadar wacana namun direalisasikan dalam aksi nyata.’’ kan terhadap pelanggaran itu, Gubernur Bali diingatkan untuk tidak menerapkan sistem ‘’tebang pilih’’. Dengan kata lain, semua jenis pelanggaran harus diperlakukan sama yakni semuanya wajib ditindak tegas tanpa memandang tokoh-tokoh yang ada di balik pelanggaran tersebut. ‘’Saat ini, masyarakat
Bali tentunya menunggu janji tersebut,’’ kata Arjaya. Kata dia, pihaknya memang telah melihat sejumlah pelanggaran terhadap Perda RTRWP Bali yang hingga kini belum ‘’tersentuh’’ aksi penindakan. Salah satunya, proyek Beach World di Selagan Nusa Dua, Badung. Berdasarkan hasil
sidak Komisi I DPRD Bali beberapa waktu lalu, proyek itu dinilai melanggar Perda RTRWP Bali sekaligus UU lantaran pembangunannya dilakukan di atas lahan kurang dari 100 meter dari sempadan pantai seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Atas temuan itu, pihaknya melalui rapat komisi sudah merekomendasikan agar proyek itu dihentikan. ‘’Kami sudah merekomendasikan agar proyek itu dihentikan karena kami menemukan ada pelanggaran di sana. Sekarang kami masih menunggu bagaimana Gubernur menyikapi rekomen-
dasi tersebut,’’ tegasnya. Arjaya mendesak tim dari Pemprov Bali agar secepatnya melakukan kajian ke lapangan untuk membuktikan apakah proyek tersebut benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Dalam konteks ini, pihaknya tidak menginginkan adanya praktik ‘’main mata’’ antara aparat dan pihak pemilik proyek. Jika terbukti memang melanggar, Pemprov Bali diminta tak segan-segan melakukan penindakan tanpa harus dibebani perasaan ewuh pakewuh. Hal. 23 Aksi Nyata
Bali Post/kmb26
LUMPUH - Tini dengan kondisi lumpuh ditemani kakeknya, I Ketut Reta, yang mengurusnya setiap hari.
Nasib Tini Mengundang Iba
CARI KORBAN Polisi Jepang memakai pakaian pelindung terus mencari korban gempa dan tsunami seperti dilakukan di Fukushima Minamisoma, Senin (28/3) kemarin.
Kini Kakinya Lumpuh NASIB Putu Sumbertini (15) berbeda jauh dengan anak-anak sebayanya. Selama bertahun-tahun gadis periang yang akrab dipanggil Tini ini, sudah harus hidup sendiri tanpa ayah-ibu karena perceraian. Kini, kesedihan gadis ini bertambah setelah kakinya bengkak akibat terjatuh setahun lalu dan kini tak mampu berjalan. Dokter menyarankan agar Tini dirujuk ke RS Sanglah untuk operasi di bagian tulang ekor. Namun, kakek Tini, I Ketut Reta (60), seorang warga miskin di Yehembang Kangin ini, tidak bisa memenuhi ongkos berobat. ‘’Jangankan ke Denpasar, untuk hidup sehari-hari saja kami pas-pasan. Terpaksa saya rawat cucu saya di rumah dulu,’’ tandasnya. Sejak beberapa tahun lalu, Tini hidup sendiri setelah ayahnya I Made Sena cerai dengan istrinya. Ibunya sudah lama kembali ke Karangasem dan mempunyai suami lain. Sedangkan ayahnya kadang datang menjenguk anaknya tersebut lantaran bekerja di luar Jembrana. Hal. 23 Kepala Desa
SUAP
Bali Post/afp
Pemerintah Tak Akui PSSI Pimpinan Nurdin Jakarta (Bali Post) Pemerintah bersama dengan KONI-KOI menyatakan tidak mengakui PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, terkait dengan kegagalan menggelar Kongres PSSI sesuai dengan instruksi FIFA. Itu dikemukakan Menpora Andi Mallarangeng di Jakarta, Senin (28/3) kemarin.
Bali Post/ade
Megawati
Ia menyatakan tidak mengakui PSSI di bawah kepengurusan Nurdin Halid untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan Kongres PSSI akibat terjadinya kericuhan. Andi yang didampingi Ketua Umum KONI-KOI Rita Subowo menilai pengurus PSSI tidak kompeten yang bisa terlihat dari ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentu-
an peraturan pemilihan, agenda kongres serta tidak adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres. ‘’Maka berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,’’ katanya dengan tegas.
Andi menjelaskan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional. Hal. 23 Penyaluran Dana
Mega Tuntut Keadilan Jakarta (Bali Post) Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku mengikhlaskan para mantan anggota Fraksi PDI-P bila memang bersalah agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, Mega juga menegaskan akan membela kadernya yang tersangkut kasus suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom itu jika tidak mendapatkan keadilan. ‘’Bagi saya dan Sekjen DPP PDI-P, apabila mereka memang secara hukum formal dapat dibuktikan bersalah, silakan jalan terus,’’ ujar Megawati saat pengarahan Rapat Koordinasi Bidan Politik dan Hubungan Antarlembaga, di Kantor DPP PDI Perjuangan, di Lenteng Agung, Jakarta, Senin (28/ 3) kemarin. Hal. 23 Sakit Lupa
Bencana Jepang
10.668 Tewas, 16.574 Hilang BENCANA besar yang melanda Jepang berupa gempa dan tsunami membawa kerugian luar biasa. Tidak saja korban jiwa manusia, juga material. Pemerintah Jepang mengatakan, kerusakan yang ditimbulkan bencana alam itu berpotensi merugikan ekonomi senilai 310 miliar dolar AS. Di sisi lain, perhitungan korban tewas akibat gempa dan tsunami mencapai angka 10.668 jiwa. Data kepolisian Jepang itu dirilis surat kabar Sankei dalam laman internetnya, Senin (28/3) kemarin. Jumlah kematian seluruhnya dari bencana itu masih dapat bertambah lebih banyak lagi karena polisi mengatakan 16.574 orang masih dinyatakan hilang. Bencana kembar yang melanda Jepang pada 11 Maret itu juga memicu sejumlah ledakan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima, sehingga meningkatkan kekhawatiran kontaminasi radioaktif secara besar-besaran. Polusi radioaktif di sekitar PLTN itu masih tinggi karena partikel iodine radioaktif mencemari perairan di sekitar reaktor. Hal. 23 Terkena Bencana
Kemelut Libya
Indonesia Desak Gencatan Senjata
Bali Post/ant
KISRUH PSSI - Menpora Andi Mallarangeng (kanan) bersama Ketua Umum KONIKOI Rita Subowo memberikan keterangan pers mengenai kisruh Kongres PSSI di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Senin (28/3) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Pemerintah Indonesia mendesak segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik bersenjata dan jatuhnya lebih banyak korban di kalangan masyarakat sipil di Libya. Demikian dinyatakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada pers sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3) kemarin. Menlu Marty menyatakan, perlunya segera dilakukan gencatan senjata karena korban di kalangan masyarakat sipil makin berjatuhan. ‘’Apalagi dalam waktu delapan hari terakhir ini, kita lihat korban makin meningkat. Perlu ada gencatan senjata, perlu ada keberadaan PBB di lapangan dan perlu ada proses politik,’’ kata Menlu. Hal. 23 Tindak Kekerasan
Penduduk Indonesia 237,6 Juta Jiwa
Ancaman Serius, Lahirkan Permasalahan Rumit Jumlah penduduk Indonesia termasuk lima besar dunia. Kini jumlahnya mencapai 237,6 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,49 persen. Pertumbuhan yang cukup besar ini merupakan ancaman serius di masa depan. Kondisi ini mesti dikendalikan. Bila tidak, dampaknya melahirkan banyak permasalahan yang sangat rumit untuk dipecahkan.
ADALAH Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief menyatakan ledakan jumlah penduduk yang tidak terkendali bisa menjadi ancaman serius karena berdampak buruk pada berbagai sektor. ‘’Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa menjadi ancaman serius. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 di Indonesia jelas menunjukkan gejala ledakan penduduk,’’ kata Sugiri Syarief di Batam, Senin (28/3) kemarin, seusai membuka acara Konsul-
tasi Bidang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Seluruh Indonesia tahun 2011. Sugiri menyatakan, bila tidak segera dilakukan berbagai upaya menekan laju pertumbuhan, ledakan penduduk bisa terjadi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini sebesar 237,6 juta dengan laju pertumbuhan 1,49 persen. ‘’Dengan jumlah tersebut telah banyak permasalahan penduduk antara lain sampah, banjir dan kemacetan, belum lagi makin sulitnya akses air,
udara bersih dan berbagai isu perubahan iklim,’’ katanya. Menurutnya, permasalahan bisa menjadi makin rumit jika terjadi ledakan penduduk. ‘’Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika jumlah penduduk terus bertambah dan mendekati angka 500 juta jiwa?’’ katanya. Ia mengatakan bukan tidak mungkin hal itu terjadi, jika pemerintah tidak menekan laju pertambahan penduduk maka jumlahnya akan terus meningkat. Hal. 23 Lebih Banyak
Bali Post/ist
PADAT - Jumlah penduduk besar memberikan dampak pada kemacetan lalin, membeludaknya sampah dan berpotensi menghancurkan kualitas sumber daya alam.