Edisi 27 Juli 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

RABU UMANIS, 27 JULI 2011

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

Wig Dibeli Istri, Paspor Rp 180 Juta

Tidur di Rumah, Berjudi ke Makau adalah untuk berobat dan juga main judi tetapi hanya sebentar,’’ kata Gayus. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa tersebut dipimpin hakim Syamsul Bahri Harahap dan JPU Bambang Setyadi dan Riyadi. Selain pergi berjudi ke Makau, pada sidang tersebut juga terungkap ketika Gayus menjadi tahanan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar). ‘’Hampir setiap malam saya pulang dan tidur di rumah, wa-

lau status sebagai tahanan di Markas Brimob Kelapa Dua,’’ kata Gayus. Menurut Gayus, ketika pulang ke rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dirinya dikawal petugas yang menginap pada kamar berbeda. Menjawab pertanyaan hakim apakah biasa bagi tahanan lain menginap di rumah masingmasing, Gayus mengatakan, hal itu dilakukan karena seniornya yang merupakan karyawan Dirjen Pajak juga melakukan masalah serupa. Hal. 23 Pemalsuan Paspor

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Kasus Tersangka Gayus Tangerang (Bali Post) Berbagai fasilitas Gayus yang dinikmati saat sebagai tahanan kasus mafia pajak, terungkap dalam sidang Selasa (26/7) kemarin di PN Tangerang. Selain setiap malam tidur di rumah, ia juga bebas pergi ke berbagai negara. Salah satunya ia pergi ke Makau, Singapura untuk main judi. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan alias Sony Laksono mengaku bermain judi di Makau meski tujuan utama ke luar negeri adalah berobat karena menderita penyakit jantung. ‘’Tujuan utama saya ke Makau

24 HALAMAN NOMOR 331 TAHUN KE 63

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan

Bali Post/ant

Tangerang (Bali Post) Istri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Dian Anggraeni alias Rani, membeli rambut palsu (wig) seperti gambar pada paspor yang digunakan dengan nama Sony Laksono. ‘’Kami memiliki bukti bahwa pembelian wig untuk foto paspor Gayus dilakukan oleh istrinya,’’ kata jaksa penuntut umum Riyadi di Tangerang, Banten, Selasa (26/7) kemarin. Jaksa mengatakan, semula terdakwa mengelak bahwa dalam pemotretan untuk pembuatan paspor tidak menggunakan wig. Bahkan gambar yang ada dalam paspor atas nama Sony Laksono menggunakan wig dan kacamata itu merupakan rekayasa dari pihak lain. Riyadi menambahkan, hal ini ada kuitansi pembelian wig dan ketika diperlihatkan kepada majelis hakim, maka Gayus tak bersedia berkomentar. Hal. 23 Rambut Palsu BARANG BUKTI Sejumlah anggota polisi menggelar barang bukti hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) Ponpes Umar Bin Khattab di halaman Mapolda NTB, Mataram, Selasa (26/7) kemarin. Barang bukti itu di antaranya berupa puluhan anak panah, senjata tajam, botol, rangkaian pipa, bukubuku, pakaian, VCD ajaran jihad, kabel, solder, dua unit CPU dan kaos bertuliskan ‘’Jama’ah Ansharut Tauhid’’. Terkait ledakan di Ponpes Umar Bin Khattab Bima, polisi sudah menahan 6 orang tersangka di antaranya pemimpin Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Bima Ustad Abrory, Sya’ban Abdurrahman pelaku pembunuhan terhadap polisi, Furqon, Rahmat bin Umar, Rahmat Hidayat dan Mustakim. Bali Post/ant

APBD BALI

Gubernur Akui Ada Proyek Gagal Tender Denpasar (Bali Post) Sorotan Dewan atas belum optimalnya belanja daerah tahun 2010 akhirnya direspons Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Selasa (26/7) kemarin, dalam sidang pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali IGB Alit Putra. Diakui, belum optimalnya belanja daerah bukan kareBP/dok na ada suatu penyimMade Mangku Pastika pangan, tetapi ada kendala teknis seperti gagal tender, alokasi waktu yang sangat mepet, sehingga untuk menghindari risiko pelaksanaan yang tergesa-gesa terpaksa kegiatan itu tak dilaksanakan karena secara teknis kegiatan tersebut tak bisa dilaksanakan. Gubernur menyebutkan salah satu proyek gagal tender terjadi pada pengadaan pengolahan sampah yang dianggarkan Rp 1.587.750.000 pada APBD 2010. Proyek ini gagal lelang karena tak ada penyedia barang yang memasukkan penawaran sampai dengan jadwal yang telah ditentukan. Alokasi dana APBD di sektor pertanian juga tak terserap maksimal karena terjadi gagal lelang dan adanya penggabungan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dari kegiatan APBD dan APBN. Sayangnya tak dirinci berapa besaran alokasi APBD yang gagal lelang tersebut. Gubernur Bali juga mengakui penyerapan dana penguatan infrastruktur serta prasarana daerah yang hanya terserap 45 persen karena kegagalan dalam proses pengadaannya. Selain dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan yang terbatas juga spesifikasi teknis pengadaan barang. Atas banyaknya proyek yang gagal tender, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana dan Ketua Fraksi Mandara Jaya Nova Sewi Putra usai rapat mengatakan, masalah ini akan dikejar lagi dalam rapat gabungan dewan dengan eksekutif. Hal. 23 Gagal Tender

Diskusi dengan tema ‘’Mengajegkan Bali dari Kabupaten’’ diadakan di masing-masing kabupaten/kota. Diskusi yang diselenggarakan terkait HUT ke-63 Bali Post, untuk mengingatkan kembali semua komponen tentang masalah yang dihadapi Bali, baik menyangkut ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan serta berupaya mencarikan solusinya. Diskusi yang menghadirkan pejabat, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi itu dilaporkan mulai Rabu (27/7) secara bersambung hingga 15 Agustus mendatang.

DPD Berencana Amandemen UUD Jakarta (Bali Post) Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat dilakukannya evaluasi sistem, kebijakan dan praktik pengelolaan tambang sumber daya mineral di daerah, termasuk kerja sama pengusahaan tambang dengan pihak ketiga. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers bersama Ketua DPD RI Irman Gusman usai rapat konsultasi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/7) kemarin. Kepala Negara berharap pengelolaan tambang dan sumber daya yang ada di daerah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat di daerah berangkutan. Selain keempat persoalan itu, Presiden Yudhoyono juga mengatakan menerima dan akan menindaklanjuti usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan DPD. ‘’Posisi saya ketika menerima itu, pemerintah akan mengkaji,’’ kata Presiden. Sebagai Presiden, SBY mengatakan sikapnya selalu konsisten dalam hal perubahan UUD 1945. Selalu dimu-

ngkinkan untuk dilakukan perubahan, kecuali Pembukaan UUD 1945. Perubahan UUD itu harus menyangkut hal-hal yang masih dirasa belum tepat dan valid untuk dipertahankan. ‘’Saya selalu terbuka pada pandangan dan pikiran dalam masyarakat luas,’’ katanya. Kendati menerima kemungkinan perubahan konstitusi, ia menegaskan sebuah konstitusi tidak baik terus dilakukan perubahan. Karena akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua masukan dia terima termasuk masukan dari DPD. ‘’Ada yang

ingin kembali ke UUD 1945, ada yang sudah begini saja, ada yang juga perlu dimantapkan sekali lagi,’’ ujarnya. Ketua DPD Irman Gusman menjelaskan, DPD menargetkan perubahan UUD 45 sebelum 2014. Namun dalam usulan amandemen ini tidak disebutkan soal perpanjangan masa jabatan presiden. Aspek krusial yang akan diubah adalah sistem presidensial. Menurutnya, sistem itu harus dipertegas. ‘’Kewenangan DPR dan DPD itu dalam legislasi diperkuat, sehingga presiden itu hanya veto, itu contohnya,’’ tegasnya. (kmb4)

Segera Dibentuk, Panja Mafia Anggaran Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie mendukung penuh usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Mafia Anggaran untuk mengusut secara tuntas dugaan kebocoran anggaran negara. Hasil panja juga diharapkan dapat menuntaskan pernyataan yang kerap dilontarkan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin tentang perannya bersama anggota DPR lainnya sebagai calo anggaran dalam mengakali dan meloloskan proyek-proyek negara termasuk proyek pembangunan

wisma atlet di Kemenpora. ‘’Saya mendukung,’’ kata Marzuki Alie, Selasa (26/7) kemarin. Menurut Marzuki, selama ini sejumlah pihak menuding bahwa banyak gentayangan mafia anggaran yang melibatkan anggota DPR sendiri di parlemen. Jika itu benar maka tidak boleh pandang bulu, siapa pun yang terlibat harus diusut tuntas. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga menyampaikan dukungan yang sama. Dorongan dari semua pihak termasuk pimpinan DPR penting agar

Panja Mafia Anggaran nantinya dapat bekerja mengusut tuntas menguapnya APBN dalam proyek-proyek yang didanai oleh negara. ‘’Silakan kalau ingin diprakarsai dan tidak perlu dicegah, saya sebagai anggota DPR juga ikut mendorong,’’ ujarnya. Dorongan agar dibentuknya Panja Mafia Anggaran bermula dari usulan Partai Gerindra. Menurut Fraksi Gerindra, kasus korupsi pembangunan wisma atlet dan kasus-kasus korupsi lain dalam proyek negara perlu diselidiki. (kmb4)

Bali Post/ant

KONSULTASI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Ketua DPD Irman Gusman memberi keterangan pers seusai pertemuan konsultasi, Selasa (26/7) kemarin.

Belum Diungkap Bom Ponpes Bima Mataram (Bali Post) Kepolisian Daerah NTB belum mau mengungkap jenis bom yang meledak di Pondok Pesantren Khilafiah Umar Bin Khattab di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, 11 Juli lalu. ‘’Setelah ada pembuktian secara forensik, nanti akan disampaikan,’’ kata Kapolda NTB Brigjen Arif Wachyunadi, Selasa (26/7) kemarin. Ledakan benda yang diduga bom di salah salah satu ruangan dalam Ponpes Khilafiah Umar bin Khattab itu menewaskan seorang pengurus ponpes yakni Suryanto Abdullah alias Firdaus. Hal. 23 Bahan Peledak

Diskusi Ajegkan Bali dari Kabupaten (1)

Kintamani Kehilangan Ikon, Petani Masih Jadi Penonton Pariwisata Kintamani telah kehilangan ikon, karena jurang telah ‘’ditembok’’ rumah makan. Akibatnya keindahan Kintamani tak bisa secara leluasa dinikmati wisatawan. Petani Kintamani juga masih tetap menjadi ‘’penonton’’ karena belum ada sinergisitas dalam pengembangan pariwisata kawasan tersebut. Akibatnya, hadirnya pariwisata belum dirasakan secara merata oleh warga Kintamani. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengurai permasalahan tersebut.

BOIKOT yang pernah dilakukan sejumlah BPW dengan tidak menjual lagi paket wisata Kintamani ke luar negeri, patut menjadi pelajaran berharga bagi semua komponen yang ada. Perbaikan,

penataan serta penertiban harus terus dilanjutkan. Sehingga kejayaan Kintamani di era 1980 yang mampu menyedot 50 persen wisatawan yang datang ke Bali berkunjung ke Kintamani dapat dikembalikan. Bupati Bangli I Made Gianyar, S.H., M.Si. mengatakan akan terus melakukan langkah untuk mensinergikan pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga kedua hal ini saling mendukung dalam pengembangan Kintamani. Sebab, kemajuan satu sektor tanpa diikuti dengan sektor yang lain, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal. 23 Makin Berdaya

Bali Post/dok

I Ketut Putranata

I Made Sudiasa

I Made Gianyar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 27 Juli 2011 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu