Edisi 25 Mei 2016 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

rabu kliwon

20 HALAMAN

NOMOR 270 TAHUN KE 68

balipost (135 rb Like) http://facebook.com/balipost

,25 mei 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (4.126 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

OTT KPK

Amankan Ketua PN Kepahiang dan Hakim Tipikor Jose Mourinho

Louis van Gaal Merasa Bangga

Manchester Louis van Gaal mengeluarkan sejumlah pernyataan setelah dipecat sebagai Manajer Manchester United (MU). Manajer asal Portugal Jose Mourinho segera menggantikan meneer asal Belanda itu. Pernyataan van Gaal dimuat dalam laman resmi Manchester United. ‘’Satu kehormatan mendapat kesempatan untuk menangani klub sekelas Manchester United. Saya telah memenuhi keinginan dan ambisi yang selama ini berlangsung lama. Saya dengan bangga dapat membawa United meraih Piala FA untuk kali kedua belas dalam perjalanan sejarah klub. Saya bangga bahwa selama perjalanan karier, saya mampu meraih 20 trofi termasuk Piala FA. Semuanya ini terukir dalam catatan sejarah, yang senantiasa menjadi salah satu capaian istimewa sepanjang karier saya.’’ Kata van Gaal, sangat kecewa tidak dapat menyelesaikan rencana kontrak yang berdurasi tiga tahun. Hal. 19 Sukses Gemilang

Jakarta (Bali Post) – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu, Janner Purba, tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa (24/5) siang kemarin. Janner tiba sekitar pukul 12.26 WIB diantar dengan mobil Toyota Innova. Ia tampak dikawal sejumlah penyidik KPK. Bersama dengan Janner ada lima orang lagi yang dibawa oleh penyidik KPK. Salah satunya T (Toton) selaku hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Bengkulu. Janner yang mengenakan baju safari berwarna abu-abu itu tidak berkomentar apa pun mengenai penangkapannya dan berusaha untuk menghindari pertanyaan wartawan yang menunggunya. KPK melakukan OTT di rumah Kepala PN Kepahiang Janner Purba sekitar pukul 15.30 WIB. Janner langsung dibawa ke Markas Polda Bengkulu dan diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat pukul 09.00 WIB. Sebelum ditangkap, Janner masih mengikuti persidangan hingga pukul 15.00 WIB terhadap empat terdakwa penusuk anggota KPU Kepahiang. Tim penyidik juga memboyong Toton (T) yang tertangkap tangan menerima

suap ke Jakarta, Selasa kemarin. Keduanya diterbangkan menggunakan pesawat dari Bengkulu setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Bengkulu. Bersama dua hakim tersebut, penyidik KPK juga memboyong dua warga yang berperan sebagai kurir dan dua orang terdakwa dalam kasus yang ditangani kedua hakim tersebut. Hal. 19 Dugaan Korupsi

Penangkapan di Sejumlah Lokasi

Bali Post/ade

’’Kecenderungan pemimpin partai makin lama makin tidak demokratis ke dalam, perlu ada aturan yang membatasi kepengurusan partai politik. Partai nanti tidak sehat karena dipimpin oleh tokoh yang itu-itu saja, sehingga boleh jadi kreativitas internal tidak tumbuh.’’

Bali Post/ant

BARANG BUKTI - Penyidik KPK menunjukkan barang bukti senilai Rp 150 juta saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5) kemarin.

TIBA - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu, JP, saat tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/5) kemarin.

KPK telah melakukan OTT di Bengkulu, Senin (23/5) siang sampai malam. Dalam OTT tersebut lima orang diamankan. Salah satunya Janner Purba, Ketua Pengadilan Negeri Pakahiang. Ia juga sebagai hakim ketua pada sidang korupsi di RSUD M Yunus di Bengkulu. Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang, Bengkulu Janner Purba dan empat tersangka lain.

‘’Pada 23 Mei, petugas KPK menggelar OTT terhadap lima orang mulai pukul 15.30 WIB hingga pukul 20.45 WIB di beberapa lokasi di Bengkulu,’’ kata Yuyuk dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa (24/5) kemarin. Hal. 19 Rumah Dinas OTT - Tersangka yang terjaring dalam OTT di Bengkulu tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/5) kemarin. Bali Post/ade

Tiga Kali Dikalahkan Kasus La Nyalla

Jaksa Agung Dorong Buat Sprindik Baru

Jimly Asshiddiqie

Jakarta (Bali Post) – Jaksa Agung HM Prasetyo mendukung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan sprindik baru untuk La Nyalla Mattalitti setelah Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan praperadilan untuk ketiga kali. ‘’Dengan demikian tidak ada jalan lain bagi Kejati Jatim untuk tidak mengeluarkan sprindik baru,’’ kata Prasetyo, di Jakarta, Selasa (24/5) kemarin. Prasetyo bertekad untuk mengeluarkan sprindik baru dengan tidak peduli berapa kali jumlah sprindik diterbitkan kejaksaan. ‘’Berapa kali kita dikalahkan, sekian kali juga kita akan mengajukan dan membuat sprindik yang baru,’’ kata Prasetyo. Dia mengaku tidak mempedulikan seberapa jauh hasilnya karena Kejati Jatim sudah memiliki semua hal untuk menjerat Ketua Kadin Jawa Timur itu, seperti bukti-bukti yang diperlukan untuk menyidik perkara itu. ‘’Ketika hakim yang

DKPP Berencana Batasi Periode Jabatan Pimpinan Parpol Jakarta (Bali Post) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berencana mereformasi struktur kelembagaan partai yang salah satunya membatasi periode jabatan pemimpin partai politik. ‘’Kecenderungan pemimpin partai makin lama makin tidak demokratis ke dalam, perlu ada aturan yang membatasi kepengurusan partai politik. Partai nanti tidak sehat karena dipimpin oleh tokoh yang itu-itu saja, sehingga boleh jadi kreativitas internal tidak tumbuh,’’ kata Jimly di Jakarta, Selasa (24/5) kemarin. Hal. 19 Dua Periode

BNNP Bali Mesti Ungkap Nama yang Terlibat Narkoba Denpasar (Bali Post) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali telah menegaskan ada satu anggota DPRD Bali yang memakai narkoba. Pengungkapan ini setelah BNNP melakukan tes urine di gedung dewan di Renon. Namun hingga kemarin tak satu pun fraksi yang mengakui kadernya terlibat narkoba. Bahkan mereka mendesak agar BNNP mengungkap nama anggota dewan yang terlibat sehingga tidak memunculkan saling curiga. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali Nengah Wijana meminta BNNP segera mengumumkan identitas anggota dewan tersebut. ‘’Bila BNNP Bali berani melakukan tes urine, maka harus berani pula mengumumkan hasil tes tersebut ke publik. Jangan serahkan pada dewan,’’

ujarnya, Selasa (24/5) kemarin. Anggota Fraksi Gerindra lainnya, Wayan Tagel Arjana, mengatakan alat kelengkapan dewan seperti Badan Kehormatan dan Fraksi memang belum mengambil sikap terkait satu anggota dewan positif narkoba. Hal ini lantaran belum ada pernyataan resmi mengenai siapa anggota dewan tersebut. ‘’Tidak hanya kami (Fraksi Gerindra) semua fraksi pasti mengambil sikap yang sama,’’ tegasnya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Bali I Gusti Putu Sukarta berharap anggota dewan yang dimaksud bukanlah dari Partai Gerindra. Namun bila ternyata dari Gerindra, pihaknya akan menyerahkan kepada DPP. Hal. 19 Sangat Yakin

HM Prasetyo

berganti-ganti tetapi pendapatnya tetap sama, kita lihat nanti sampai ketemu hakim yang betul-betul memahami apa yang kita lakukan,’’ kata Prasetyo. Ia mengkritik pengadilan karena menerima permohonan praperadilan yang bukan diajukan sendiri oleh La Nyalla. ‘’Yang bersangkutan sendiri tidak ada di tempat, melainkan melalui pengacaranya (praperadilan kedua) namun dikabulkan,’’ katanya. Praperadilan ketiga diajukan oleh keluarga La Nyalla. ‘’Saya tidak tahu lagi nanti, habis ini siapa lagi yang mengajukan praperadilan atas nama La Nyalla,’’ katanya lagi. Pengadilan Negeri Surabaya, Senin kemarin, mengabulkan permohonan praperadilan Muhammad Ali Affandi atas penyidikan kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat ayahnya yakni La Nyalla Matalitti. Hal. 19 Cacat Hukum

Kasus Narkoba

Gerindra Pastikan Dipecat

Jakarta (Bali Post) Partai Gerindra memastikan anggota DPRD dari partainya yang terkena kasus narkoba dipecat, baik sebagai anggota DPRD maupun keanggotaannya sebagai kader partai. Ketentuan tertuang dalam AD/ART partai yang juga telah ditegaskan dalam beberapa kali kesempatan oleh pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. ‘’Dipecat dari jabatannya di DPRD maupun di partai. Itu sudah ditegas-

kan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kali kesempatan. Segala sesuatu yang tertangkap tangan, ditindak tegas. Dan partai tidak akan melakukan pembelaan. Terutama kasus korupsi dan narkoba,’’ kata Ketua DPP Bidang Kaderisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Desmond J. Mahesa di Jakarta, Selasa (24/5) kemarin. Desmond menegaskan tindakan dan sanksi tegas terhadap kader partai yang terbukti melakukan pelanggaran sudah tertuang dalam aturan

baku partai. ‘’Dia harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan, karena mencoreng nama baik partai. Kami tak ingin memberikan kesan pembelaan terhadap pelaku korupsi dan narkoba,’’ ujarnya. Dalam banyak kesempatan, Pendiri yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada seluruh kader partai, baik yang duduk dalam jabatan di eksekutif maupun di legislatif agar tidak melakukan pe-

langgaran terhadap konstitusi negara, peraturan perundangan maupun AD/ ART partai. Jika ada yang melakukan pelanggaran maka konsekuensinya tegas ditanggung sendiri oleh kader tersebut. ‘’Kita sudah tegas dalam korupsi, narkoba, itu prioritas. Sudah disampaikan Pak Prabowo berulang kali. Agar jangan sampai dilakukan, baik anggota DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten/kota,’’ kata Desmond. (kmb4)

Kalau Hanya Pengguna akan Direhabilitasi BNNP Bali telah melakukan tes urine terhadap lebih 4.250 orang selama 2015. Program tersebut terus dilanjutkan pada 2016. Terakhir BNNP mengumumkan hasil tes di DPRD Bali. Hasilnya, satu orang terlibat narkoba. Apa kelanjutan dari tes urine tersebut, Pimpinan DPRD Bali menyerahkan kepada BNN. Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, Selasa (24/5) kemarin, menyatakan pengenaan

sanksi perlu diterapkan bagi pejabat atau pegawai yang positif narkoba. Tujuannya untuk mempercepat proses pemulihan. ‘’Di samping rehabilitasi dilakukan BNN, instansi bersangkutan harus ikut mendorong supaya cepat pulih,’’ ujarnya. Sanksi tersebut, lanjut Suastawa, bisa berupa sanksi administrasi, teguran dan dorongan untuk rehabilitasi. Selama 2015, BNNP Bali melakukan tes urine terhadap 4.250 orang dan 77

positif narkoba atau benzo. ‘’Ke depan kita tidak pilih kasih atau pandang bulu terhadap siapa yang dites urine. Apakah eksekutif, legislatif atau yudikatif. Karena itu sudah perintah Bapak Presiden harus bersih-bersih narkoba. Itu artinya instansi pemerintah, TNI, Polri, Aparat Sipil Negara (ASN) harus bersih-bersih diri dari narkoba, termasuk swasta,’’ tandas Suastawa. Jika hasil tes urine positif, yang bersangkutan menjadi klien BNNP

Bali untuk diasesmen Tim Asesemen Terpadu (TAT) terdiri dari tim hukum kejaksaan, kepolisian, penyidik yang menangkap, penyidik yang akan memeriksa, psikolog, dokter ahli jiwa. Terhadap pengguna narkotika tersebut akan dilakukan pendalaman oleh TAT, apakah benar penyalahguna narkoba atau terlibat sebagai pengedar dan bandar narkoba? Hal. 19 Kunjungi Keluarga


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 25 Mei 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu