TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post
KAMIS UMANIS, 24 MARET 2011
Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 215 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Ketua DPRD Bali
Soal Pertemuan Mangku Pastika - Sudikerta
Dukung Kejati Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN di Pemda Bali
Harus Hindari ”Tawar-menawar’’
KASUS mark-up LED TV yang kini diusut Kejati Bali, mendapat dukungan Ketua DPRD Bali Cok Ratmadi. Ia mendukung Kejaksaan Tinggi Bali segera menuntaskan kasus di Pemda Bali untuk menciptakan pemerintahan di Bali yang bersih dan terbuka, bebas dari KKN. ‘’Ini membuat saya malu pada rakyat Bali, dan harus diusut tuntas. Saya dukung Kejati Bali usut kasus ini sampai tuntas karena ini merugikan uang rakyat. Apalagi LED TV ini tidak ada manfaatnya,’’ ucapnya, Rabu (23/3) kemarin. Seperti diketahui, LED TV di Simpang Siur ini pernah dimasalahkan Pemkab Badung karena melanggar sempadan jalan dan mengambil lahan taman. Selain kasus LED TV, Ketua DPRD Bali Cok Ratmadi juga meminta Kejati Bali menindaklanjuti temuan BPK lainnya di Pemda Bali. Beber-
apa persoalan ia sebutkan, seperti bedah rumah Bali Mandara yang disinyalir menjadi proyek yang menguntungkan oknum tertentu di atas penderitaan rakyat miskin. ‘’Mereka itu tega memotong bantuan bagi rakyat miskin. Mestinya mereka mengeluarkan uang pribadi turut membantu rakyat kecil. Banyak sekarang orang mengaku ngayah untuk sejahterakan rakyat. Tetapi kenyataannya menyengsarakan rakyat dan memperkaya diri sendiri,’’ ucapnya. Ketua DPRD Bali ini juga meminta Kejati Bali mengusut pengadaan absensi sidik jari, yang sudah rusak. ‘’Kok karyawan pemda dibilang merusaknya, padahal memang kualitasnya jelek,’’ ucapnya. Ia juga minta kasus tender pengadaan tenaga satpam di lingkungan Pemda Bali juga perlu diusut. Ini perlu diusut
karena menghambat pembayaran gaji satpam. ‘’Mereka melapor ke saya tidak digaji dan baru hari ini digaji,’’ ucapnya. Berdasarkan laporan yang ia terima, tender pengadaan tenaga satpam tidak bisa dilakukan karena peserta tender ramai-ramai mundur, jadi yang ikut satu, sehingga tender dibatalkan. Cok Ratmadi berharap dengan adanya tindakan yang tegas bisa menciptakan suasana kerja di lingkungan SKPD berjalan normal. Ia minta SKPD berkerja hati-hati tidak nakal dan tidak mau ditekan meloloskan proyek yang tak masuk akal anggarannya dan kualitasnya. Apalagi ditekan untuk meloloskan kontrator yang tidak jelas dan ada kaitan dengan pejabat. ‘’Sebaiknya anak pejabat dan keluarga menahan diri untuk tidak ikut bisnis di Pemda Bali,’’ tegasnya. (ira)
KOMISI I DPRD Bali telah merekomendasi Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menegakkan Perda RTRWP Bali. Demikian pula Gubernur secara tegas pula menyatakan akan menegakkan aturan tersebut. Tujuannya untuk menyelamatkan Bali dari kerusakan. Sampai di sana rasanya apa yang diinginkan rakyat yang dipresentasikan dewan dengan Gubernur yang dipilih rakyat sangat pas. Namun ‘’suasana’’ menjadi lain ketika muncul pernyataan Gubernur setelah bertemu Wakil Bupati Badung Ketut Sudikerta yang melaporkan proyek Selagan Nusa Dua. Ketika itu (BP, 23/3) Gubernur mengatakan pertemuan empat mata dengan Sudikerta di ruang kerjanya tersebut membahas proyek Beach World, Nusa Dua. ‘’Pak Sudikerta mohon petunjuk kepada saya sebagai gubernur atas masalah di Pantai Selagan, Nusa Dua,’’ katanya. Atas persolan yang disampaikan Sudikerta, Gubernur berjanji akan mempelajari dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis. Janji Gubernur tersebut ternyata ‘’memantik’’ sejumlah tanggapan yang bernada menyesalkan atas sikapnya tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa dan anggota Komisi III DPRD Bali Wayan Tagel Arjana, S.T. mengaku heran atas pernyataan Gubernur. ‘’Tugas Gubernur kan menegakkan Perda Tata Ruang dan menindak bangunan yang melanggar Perda Tata Ruang. Lebih-lebih Komisi I telah menemukan bahwa ada pelanggaran Perda Tata Ruang dan UU Tata Ruang pada bangunan beach world di Pantai Selagan Nusa Dua,’’ katanya. Hal.23 Ikut Bermain
Krisis Nuklir Jepang http://epaper.balipost.com
Hadir setiap hari kecuali Minggu
25 Kedubes Tutup Osaka Keadaan darurat nuklir menyusul gempa dan tsunami yang melanda Jepang telah memaksa 25 kedutaan besar (kedubes) dari sejumlah negara menutup kantornya di Tokyo. Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Jepang Takeaki Matsumoto, Rabu (23/3) kemarin.
FAKTA Elizabeth Taylor Meninggal Dunia ARTIS terkemuka di dunia abad ke-20, Elizabeth Taylor, Rabu (23/3) kemarin meninggal dunia di Los Angeles pada usia 79 tahun. Peraih dua Oscar ini sudah lama sakit dan mendapat perawatan karena gejala gagal jantung. Almarhumah yang mendapat gelar kebangsawanan Inggris Dame, terkenal lewat film ‘’National Velvet’’, ‘’Cleopatra’’, dan ‘’Whos Afraid of Virginia Woolf’’. Selain terkenal karena aktingnya di film, dia juga terkenal karena gonta-ganti suami, termasuk aktor Richard Burton yang merupakan salah satu dari tujuh suaminya. Hal.23 Paling Cantik
Bali Post/ap
KUMPULKAN DATA - Para pekerja mengumpulkan data di ruang kontrol unit 1 dan unit 2 pada pembangkit listrik tenaga nuklir yang lumpuh akibat tsunami di Okumamachi Fukushima, Jepang, Rabu (23/3) kemarin.
Obama Soal Libya
Berupaya Cegah Serangan Balik
Bali Post/ap
Elizabeth Taylor (2007)
Fraksi PDI-P Salahkan Pengawas dan Kontraktor DPRD Bali akan Bentuk Tim Denpasar (Bali Post) Fraksi PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara soal bedah rumah yang banyak menuai protes. ‘’Kalau ada bedah rumah yang tak berkualitas bukan kesalahan Gubernur, tetapi bisa proses tender di unit layanan pengadaan bermasalah atau penanggung jawab proyek di dinas sosial yang lemah mengawasi,’’ kata Ketua Komisi I Made Arjaya, Rabu (23/3) kemarin. Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Bali Wayan Disel Astawa yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali. Disel justru menyalahkan kontraktor yang mengerjakan proyek ini kurang profesional, sehingga hasilnya tak sesuai bestek. Akibatnya, ada rumah yang tak berpintu atau diplester sebagian. ‘’Mestinya yang menyelewengkan bestek itu ditindak, bukan program pro-rakyat itu yang disalahkan,’’ katanya. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana sependapat dengan Arjaya. Sebagai komisi yang membidangi perumahan, Kariyasa mengakui pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang lemah. ‘’Terus terang kami di Komisi IV belum pernah turun mengontrol pekerjaan pemborong,’’ katanya. Untuk itu, Kariyasa dan Arjaya sependapat perlu dibentuk tim lintas komisi terkait di DPRD Bali untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Hal.23 Dasar Penilaian
Washington Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama berjuang membendung pukulan politik atas peran tentara Amerika Serikat di Libya. Termasuk menghadapi pertanyaan tajam atas cara negara adidaya itu menyaring dirinya dari perang lain. Ia bahkan kembali ke Washington dari Amerika Latin beberapa jam lebih awal dari yang direncanakan, Rabu (23/3) kemar-
in. Mengingat banyaknya kecaman sejak peluru kendali Amerika Serikat dikirim ke Libya. Banyak dari sesama Demokrat dan beberapa dari Republik mengeluh tidak secara memadai diajak berembuk sebelum serangan pimpinan Amerika Serikat terhadap pasukan Moammar Kadhafi itu dimulai dan mempertanyakan dasar hukum kemelut tersebut. Anggota parlemen itu menuntut jawaban tentang tujuan se-
benarnya gerakan tersebut, waktu diperlukan dan biayanya, serta kepentingan utama keamanan negara adidaya itu. ‘’Terserah mereka mau sebut apa ini. Kita berperang, sementara masih bergerak di dua medan lain, yang membutuhkan sumber daya hakiki untuk jangka waktu lama,’’ kata wakil rakyat John Larson, ketua kaukus Demokrat di DPR. Hal.23 Peluru Kendali
Bedah Rumah di Patemon
Kadis Sosial Peringatkan Kontraktor Singaraja (Bali Post) Keluhan warga tentang mangkraknya proyek bedah rumah Bali Mandara di Desa Patemon Kecamatan Seririt langsung direspons Gubernur Bali Mangku Pastika. Buktinya, Kadis Sosial Provinsi Bali I Ketut Susrama diperintahkan terjun langsung ke Desa Patemon untuk memastikan kondisi proyek tersebut. Hasilnya, Susrama kaget menyaksikan kenyataan bahwa masih banyak pembangunan rumah yang mangkrak. Di Dusun Paneraga, dari jatah empat rumah, ternyata dua rumah belum selesai. Rumah yang belum selesai itu adalah milik Berata dan Redana. Hal yang sama terjadi di Dusun Pemaroan. Di dusun itu terdapat enam warga miskin dapat jatah bedah rumah, namun empat rumah belum kelar. Hal.23 Pelaksana Proyek
Bali Post/ole
BERI PENJELASAN - Pelaksana proyek bedah rumah Wayan Madia memberi penjelasan kepada Kadis Sosial Bali Ketut Susrama tentang proses pembangunan yang belum selesai di Dusun Paneraga Desa Patemon, Seririt, Rabu (23/3) kemarin.
‘’Hingga Selasa, delapan dari kedutaan telah memindahkan kegiatannya ke luar Tokyo ataupun Jepang,’’ kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri kepada AFP melalui email. ‘’Sisanya menginstruksikan stafnya untuk tidak keluar rumah, mereka juga mengatur kembali jadwal kegiatannya dari hari ke hari,’’ katanya. Hampir dua pekan bencana ganda gempa tsunami memorak-porandakan pantai Pasifik negeri itu pada 11 Maret lalu. Sementara para pekerja mempertaruhkan jiwanya guna mengamankan bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi 250 kilometer di timur laut Tokyo. Divisi Pers Kemlu Jepang mengatakan, negara yang telah menutup kedutaan besarnya adalah Angola, Bahrain, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kroasia, Republik Dominika, Ekuador, Finlandia, Jerman, Ghana, Guatemala, Kenya, Kosovo, Lesotho, Liberia, Libya, Malawi, Mauritania, Mozambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Panama dan Swiss. Sementara itu, Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo masih terus melakukan kegiatan relokasi, evakuasi, serta pencarian guna memasti-
kan seluruh warga negara Indonesia berada dalam kondisi yang aman. (ant/afp)
NEGARA YANG TUTUP KEDUBES DI JEPANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Angola Bahrain Benin Botswana Burkina Faso Kroasia Republik Dominika Ekuador Finlandia Jerman Ghana Guatemala Kenya Kosovo Lesotho Liberia Libya Malawi Mauritania Mozambik Namibia Nepal Nigeria Panama Swiss