Edisi 24 Februari 2016 | BALIPOST.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 184 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (104 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu wage, 24 Februari 2016

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Sejumlah Pura Tergerus Abrasi

Tim 9 Rampungkan Kajian Soal Teluk Benoa

Desa Adat Ketewel Tolak Reklamasi

Hasilnya ’’Dirahasiakan’’ Denpasar (Bali Post) Tim 9 Sabha Pandita PHDI akhirnya merampungkan kajian terkait kawasan Teluk Benoa. Namun, hasil kajian itu tidak serta merta diungkap kepada publik. Tim 9 akan menyerahkan terlebih dahulu kepada Sabha Pandita. “Jadi mungkin hari ini (kemarin - red) bisa kecewa karena kami tidak mengekspos apa keputusan Tim karena bukan kewenangan kami. Itu adalah kewenangan Sabha Pandita,” ujar Ketua Tim 9 Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda. Penegasan itu disampaikan usai pertemuan di Gedung Pascasarjana IHDN Denpasar. Hal. 19 Tidak Hadir

@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

Bali Post/eka

TIM 9 - Ketua Tim 9 PHDI Ida Mpu Jaya Acharyananda menyampaikan bahwa hasil kajian tim akan diserahkan ke Sabha Pandita.

Gianyar (Bali Post) Setelah 19 desa adat di Denpasar dan Badung menolak reklamasi, kini desa adat di pesisir pantai Gianyar juga melakukan hal serupa. Desa Pakraman Ketewel, salah satunya. Selasa (23/2) kemarin, mereka membuat pernyataan sikap menolak rencana reklamasi yang berkedok revitalisasi. Bendesa Adat Pakraman Ketewel I Wayan Loci mengatakan, berdasarkan hasil paruman di Wantilan Asti Pura Payogan Agung Desa Pakraman Ketewel, Selasa sore kemarin, seluruh krama sepakat untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. ‘’Kami sudah membuat pernyataan

sikap hitam di atas putih, bahwa krama dari Desa Pakraman Ketewel dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa,’’ ucapnya. Kata dia, penolakan ini didasarkan atas keresahan masyarakat Desa Pakraman Ketewel terhadap derasnya abrasi di sepajang pantai Gianyar, khususnya di seputaran wilayah Desa Pakraman Ketewel. ‘’Kekhawatiran ini disampaikan seluruh krama dalam paruman, bila investor dibiarkan mereklamasi Teluk Benoa, maka abrasi di kawasan Ketewel akan semakin parah,’’ bebernya. Hal. 19 Ikut Tenggelam

Kasus Narkoba di Perumahan Kostrad

Kasus Penyuapan Pejabat MA

KPK Dalami Misteri Uang Rp 500 Juta

Jakarta (Bali Post) – KPK masih mendalami misteri uang Rp 500 juta yang ditemukan bersamaan uang suap Rp 400 juta yang diterima pejabat Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna. Uang itu diterima dari terpidana kasus korupsi atas nama Ichsan Suadi melalui pengacaranya, Awang Lazuardi Embat. ’’Belum (ketahuan asal uang) masih didalami (penyidik),’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (23/2) kemarin. Selain mendalami misteri uang Rp 500 juta, menurutnya, KPK juga akan mendalami adanya keterlibatan pihak lain. Ketika ditanya pihak mana saja yang tengah dikembangkan, Priharsa enggan menyebutkan. ’’Tergantung pendalaman, keterangan saksi, maupun petunjuk dari proses penggeledahan di sejumlah lokasi,’’ tuturnya. Usai menjalani pemeriksaan dalam rangka penandatanganan barang bukti penyitaan, Andri membantah adanya keterlibatan pejabat MA selain dirinya. ’’Tidak ada pejabat lain yang terlibat,’’ cetusnya sembari masuk ke mobil tahanan. Sebelumnya, pada Jumat (12/2) dini hari lalu, KPK menangkap tangan Andri Tristianto Sutrisna. Dia kedapatan menerima uang suap sebesar Rp 400 juta dari Ichsan Suaidi, seorang terdakwa perkara kasus korupsi melalui pengacaranya, Awang Lazuardi Embat. (wnd)

Polisi Telusuri Keterlibatan Oknum Anggota DPR

Jakarta (Bali Post) – Petugas Polda Metro Jaya menelusuri informasi bahwa anggota POM Angkatan Darat TNI diduga menangkap politisi sekaligus anggota DPR-RI berinisial IH. Ia ditangkap terkait tindak pidana narkoba bersama oknum aparat kepolisian dan TNI.

PPP - Wakil Ketua Umum PPP Hazrul Azwar (kanan) didampingi Ketua DPP Ermalena saat memberikan keterangan mengenai kabar ditangkapnya politisi PPP Ivan Haz terkait kasus narkoba, Selasa (23/2) kemarin.

Bali Post/ant

Delapan Oknum Prajurit Diperiksa

Jakarta (Bali Post) – Markas Besar TNI Angkatan Darat tengah mengusut keterlibatan sejumlah oknum prajurit Komando Strategis Cadangan TNI-AD (Kostrad) dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. “Sekarang masih dalam proses pemeriksaan, sejauh mana keterlibatannya. Tentu kita tunggu hasil pemeriksaan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) Brigjen TNI MS Fadhilah, Selasa (23/2) kemarin.

“Kostrad menyampaikan kegiatan (penangkapan) itu namun kalau soal IH belum dapat informasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mohammad Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/2) kemarin. Hal. 19 Edarkan Narkoba

Tegas dia, TNI Angkatan Darat sangat concern dan perhatian terhadap masalah hukum yang melibatkan prajurit TNI-AD. “Untuk keterangan lebih lanjut silakan kontak Kapen Kostrad,” kata Fadhilah. Sementara itu, Kapen Kostrad Kolonel Inf. Heru Dwi Wahana tidak membantah adanya oknum prajurit Kostrad yang terlibat dalam kasus narkoba. “Yang jelas Kostrad komitmen dan konsisten dalam melakukan pemberantasan narkoba. Kita

sedang melakukan pembenahan internal,” katanya. Meski demikian, Kolonel Inf. Heru tidak menyebutkan secara rinci nama-nama oknum prajurit Kostrad yang terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, delapan orang oknum prajurit Kostrad diduga terlibat kasus narkoba, yakni Serda Z, Serka K, Serma E, Serma S, Sertu AS, Kopka N, Kopka B dan Pratu A. Hal. 19 Tes Urine

Perang Proksi

Bali Post/ade

PENYIDIK - Andri Tristianto Sutrisna usai dipanggil KPK, Selasa (23/2) kemarin. Dia yang ditangkap dalam OTT dipanggil untuk konfirmasi barang bukti.

Ketua DPR Diadukan Terima Gratifikasi Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengatakan akan menelusuri motif aduan dugaan gratifikasi pemberian fasilitas tumpangan pesawat mewah yang digunakan Ketua DPR Ade Komarudin dalam kegiatannya keliling ke daerah. “Dalam rangka apa pelaporan ini? Dalam rangka suatu event munas atau murni. Motifnya harus dievaluasi,” kata Junimart Girsang, Selasa (23/2) kemarin. Bukan tidak mungkin, menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, MKD menghentikan tindak lanjut dari aduan apabila ditemukan adanya muatan politis serta tidak ditemukannya bukti kuat yang mendukung adanya gratifikasi. “Bisa kami drop. Kami tidak mau MKD jadi alat mempermalukan orang,” tegasnya. Anggota DPR dari Fraksi Golkar Roem Kono mengatakan ketidaksetujuannya apabila MKD digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang hanya untuk mengejar kepentingannya. Roem Kono mengaku sangat tidak etis apabila MKD digunakan untuk menjegal, meski dirinya bukan tim sukses dari Ade Komarudin. Hal. 19 Pesawat Mewah

Jakarta (Bali Post) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai fenomena kemunculan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia adalah bagian dari proxy war atau perang proksi untuk menguasai suatu bangsa tanpa perlu mengirim pasukan militer. “Sejak 15 tahun lalu saya sudah buat (tulisan) perang modern, itu sama modelnya. Perang murah meriah,” kata Menhan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (23/2) kemarin. Menurutnya, ancaman perang proksi itu berbahaya bagi Indonesia karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Oleh karena itu, fenomena pendukung LGBT yang meminta komunitasnya dilegalkan itu wajib diwaspadai. “(LGBT) bahaya dong, kita tak bisa melihat (lawan), tahu-tahu dicuci otaknya, ingin merdeka segala macam, itu bahaya,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini. Ia menjelaskan, perang proksi itu menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. Hal. 19 Tak Hancur

Bali Post/ant

RICUH - Massa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Demokrasi terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian saat menggelar aksi solidaritas untuk kelompok LGBT di Yogyakarta, Selasa (23/2) kemarin. Dalam aksi itu mereka menyerukan kepada seluruh elemen pro-demokrasi untuk melakukan konsolidasi guna merebut kembali ruang-ruang demokrasi.

RUU KPK Masih Masuk Prolegnas

DPR Nilai Percuma, Cabut Saja Jakarta (Bali Post) – Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, fraksinya meminta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016 agar mempertegas dan memperjelas sikap penguatan terhadap KPK. “Fraksi PKS mengusulkan RUU KPK dicabut saja dari Prolegnas agar jelas dan tegas,” katanya, Selasa (23/2) kemarin.

Dia mengatakan, proses revisi harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah sehingga kedua belah pihak harus satu suara. Menurutnya, apabila Presiden Joko Widodo tidak mau membahas revisi itu maka tidak ada artinya RUU KPK masuk Prolegnas. “Kami menilai percuma saja kalau Presiden tidak mau membahas karena pembahasan RUU harus bersama dua lembaga yaitu DPR dan pemerintah,” ujarnya. Jazuli mengatakan, dulu revisi UU

KPK usul inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas, namun pemerintah malah mencabut dan menjadi usul inisiatif DPR. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi pun saat ini meminta pembahasannya ditunda, sehingga daripada DPR menjadi tujuan kritik masyarakat maka lebih baik RUU KPK ditarik dari Prolegnas. “Daripada DPR menjadi bulan-bulanan publik lebih baik cabut saja, selesai masalahnya dengan jelas,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, penarikan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus atas persetujuan Presiden dengan DPR. “Ya, pertimbangan untuk menarik dari prolegnas itu sudah dibicarakan oleh DPR dan Presiden,” kata Wapres di Jakarta, Selasa kemarin. Hal. 19 Rapat Konsultasi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.