20 HALAMAN
NOMOR 240 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (119 rb Like) http://facebook.com/balipost
sabtu pon, 23 April 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.035 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Ada Aroma Balas Dendam Dewan Desak Segera Direlokasi Denpasar (Bali Post) Kerusuhan yang kembali terjadi di Lapas Kelas II A Denpasar (Lapas Kerobokan) menjadi perhatian DPRD Bali. Ketua Komisi I Ketut Tama Tenaya menegaskan Lapas Kerobokan sudah overload. Ditambah lagi suasana permusuhan antar-napi yang berbeda ormas turut berpengaruh pada kondisi lapas. ‘’Itu kan sudah kadung bermusuhan begitu, susah. Kecuali, jangan masuk lapas itu untuk sementara, karena aroma balas dendam di masing-masing itu masih ada. Pasti itu pemicunya,’’ ujarnya dikonfirmasi, Jumat (22/4) kemarin. Tama meminta pemerintah segera merelokasi Lapas Kerobokan ke tempat yang lebih representatif. Kondisi lapas saat ini dinilai sudah penuh dengan warga binaan. Belum lagi mereka terbagi dalam banyak kelompok atau geng. Sementara jumlah petugas yang berjaga sangat sedikit, sehingga kewalahan dari segi pengamanan. ‘’Untuk jangka pendek, pihak lapas harus minta bantuan kepolisian untuk mengondisikan biar aman. Nanti kami juga melakukan evaluasi lapas karena wacana relokasi sudah semakin redup,’’ tandasnya. Anggota Komisi I Dewa Nyoman Rai mengatakan, kerusuhan lapas yang kembali terjadi harus mendapat perhatian pihak kejaksaan. Tidak saja Kejaksaan Negeri Denpasar, tetapi juga Kejaksaan Tinggi Bali. Mengingat, kerusuhan bermula dari pelimpahan sembilan tersangka kasus bentrok ormas di Jalan Teukur Umar oleh Kejaksaan Negeri Denpasar. ‘’Dari awal, dari sebelumnya kan sudah dikasih tahu sama Kalapas dan kepolisian agar tidak membawa ke lapas karena overkapasitas. Di samping itu suasananya juga mencekam, mengapa dipaksakan,’’ tudingnya. Dewa Rai meminta pihak kejaksaan agar tidak lepas berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Apa pun yang menjadi saran kepolisian harus didengarkan karena kepolisianlah yang lebih tahu mengenai keamanan. Hal. 19 Siapkan Lahan
Bali Post/edi
KONDUSIF - Pascarusuh yang terjadi Kamis malam, sejumlah personel kepolisian masih terlihat berjaga di Lapas Kerobokan, Jumat (22/4) kemarin. Kondisi lapas terlihat kondusif.
Rusuh di Lapas Kerobokan
Akibat 11 Tersangka Dipaksa Dilimpahkan Mangupura (Bali Post) Sebelum Lapas Kerobokan rusuh, Kamis (21/4) lalu, Kalapas Kelas II A Denpasar (Kerobokan) Slamet Prihantara mengaku sudah bersurat kepada Kejari Denpasar terkait penolakan terhadap 11 tersangka kasus bentrok di Jalan Teuku Umar, Denpasar. Tetapi mereka tetap dilimpahkan ke Lapas Kerobokan yang berakibat terjadinya kerusuhan. Napi blok H dan D yang jumlahnya dua ratusan orang mengamuk. Mereka berhasil menjebol pintu sel dan berusaha menyerang 11 tersangka yang sedang menyelesaikan administrasi penyerahannya di kantor lapas. ‘’Tiba-tiba mereka menyerang dan berusaha merangsek masuk ke kantor. Mereka melempar batu dan membuat kaca pos jaga rusak. Saya langsung menyelamatkan kesebelas tersangka dengan mengevakuasinya ke luar dan dititipkan di Polresta Denpasar. Yang penting nyawa mereka diselamatkan dulu,’’ ujarnya,
Mendagri Lantik Bupati Berstatus Tersangka Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tetap melantik dan mengambil sumpah jabatan Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu pada Jumat (22/4) kemarin. Suparman diketahui berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara dugaan korupsi pembahasan RAPBD Provinsi Riau. Mendagri mengatakan kalau OTT (operasi tangkap tangan) narkoba atau OTT suap, baru tidak perlu dilantik. ‘’Tetapi kalau tersangka oleh Polri, KPK atau Kejaksaan, tunggu keputusan hukum tetap,’’ ujar Tjahjo usai pelantikan, di Jakarta. ‘’Ada kok itu di Nusa Tenggara Timur dan daerah Sulawesi yang seperti itu,’’ lanjut Tjahjo. Mendagri memastikan akan memberhentikan kepala daerah jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KPK menetapkan mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Suparman, anggota DPRD Riau periode 2009-2014, yang baru terpilih sebagai Bupati Rokan Hulu. Kedua orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menerima pemberian atau janji terkait pembahasan RAPBD Provinsi Riau tahun 2014 dan 2015. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (kmb)
Jumat (22/4) kemarin. Menurut Slamet, hanya napi dua blok itu yang menolak, sedangkan napi lainnya tidak masalah. Mereka minta tersangka kasus bentrok di Jalan Teumu Umar jangan dimasukkan ke lapas. Akhirnya mereka dititipkan di Rutan Polresta Denpasar. Sampai kapan mereka dititipkan? ‘’Kalau itu kewenangan jaksa. Kalau dipaksakan, nanti seperti ini (rusuh - red) lagi. Kita ademkan mereka dulu,’’ tegasnya. Hal. 19 Terkait Ormas
ligus pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas, Robert Tantular, melakukan penipuan dan pencucian uang bersamasama dengan Hendro Wiyanto (DPO), Hartawan Aluwi, Anton Tantular (DPO), dan Lila K Gondokusumo, Kepala Wilayah V Bank Century Surabaya. Menurut jaksa, Robert melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dimulai sejak 23 Desember 2005 sampai dengan November 2008. Uang nasabah Bank Century masuk ke kantong tiga pemegang saham bank dan PT Antaboga Delta Sekuritas. Hartawan Aluwi paling banyak mengantongi dana nasabah. Dari total dana yang digelapkan Rp 1,378 triliun, Robert Tan-
21 Maret 2005 Penghuni Blok C Lapas Kerobokan ribut-ribut. Beberapa penghuni terlibat bentrok. Akibatnya, Willi (40) mengalami luka di bagian pelipis dan dahi dan sempat dilarikan ke RS Sanglah. Minggu 25 Juni 2011 Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar sidak sekitar pukul 02.00 Wita. Ariadi, salah satu napi, mengamuk ketika diminta untuk menjalani tes urine. Tanpa komando, ratusan napi melempar batu ke arah petugas BNN. Bahkan, mereka juga menjebol semua blok yang ada di Lapas Kerobokan dan merusak berbagai fasilitas. Hal. 19 Bentrokan
Kalapas Minta Dicopot, Jaksa Tak Mau Disalahkan ’’Situasi sudah kondusif. Tadi usai apel sudah masuk ke kamarnya masing-masing. Polisi sudah ditarik mundur. Umat muslim yang menjalankan sholat Jumat sudah melaksanakannya.’’ Itulah ungkapan Kalapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan Slamet Prihantara alias Toro, Jumat (22/4) sore kemarin, terkait kondisi Lapas Kerobokan pascakerusuhan. RUSUH yang menimbulkan jebolnya sejumlah blok di dalam lapas terbesar di Bali itu, baik dari kalangan aparat maupun masyarakat memojokkan jaksa atas insiden ini. Ya, jaksa disudutkan karena ke-11 tersangka itu ditolak oleh sejumlah penghuni blok. Kalapas Slamet Prihantara mengaku bahwa pihaknya sebelum kejadian ini sudah bersurat ke Kejari Denpasar atas penolakan 11 tersangka itu supaya tidak ditahan di Lapas Kerobokan. Dalilnya adalah adanya MoU atau kesepatan yang telah
La Nyalla Kini Tersangka TPPU
dibuat sebelumnya, di antaranya untuk menciptakan situasi yang kondusif dan mengutamakan keamanan. ‘’Pertimbangannya (penolakan) itu warga binaan minta mereka (11 tersangka) supaya tidak ditahan di sini (lapas). Kejadian ini dinilai adanya protes pengingkaran atas MoU. Mengapa sih mesti dipaksakan,’’ ucap Kalapas Prihantara. Slamet Prihantara meminta semua pihak bisa bekerja sama mendinginkan suasana. Hal. 19 Merasa Sedih
Surabaya (Bali Post) Sekalipun menang dalam praperadilan kasus dana hibah, kini Kejati Jatim mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga melibatkan La Nyalla Mattalitti. Dengan demikian, La Nyalla menjadi tersangka di dua kasus. Yakni dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim Rp 5,3 miliar dan
TPPU senilai Rp 1,3 miliar. Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung mengatakan, penanganan perkara TPPU tidak harus menunggu penyelesaian perkara tindak pidana korupsinya. ‘’Ini kan perkembangan dari tindak pidana korupsi. Kalau ada tindak pidana pencucian uang, ya… kita tindak, ya… kita proses,’’ jelas Maruli di Surabaya, Jumat (22/4) kemarin.
tular menikmati Rp 276 miliar, Anton Tantular dan grup sebanyak Rp 248 miliar dan Hartawan Aluwi sebanyak Rp 853 miliar. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan keterbatasan institusinya dalam menangkap buronan kasus Bank Century. Menurut Badrodin, letak masalah ada pada otoritas. ‘’Semua kendalanya polisi tidak punya otoritas di sana (Singapura). Karena kan memang bukan negara kita,’’ kata Badrodin, Jumat kemarin. Ia menjelaskan, Polri dalam hal penangkapan buronan kasus Bank Century sudah mengupayakan untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah Singapura. Hal. 19 Minta Bantuan
Slamet Prihantara
Bali Post/edi
Maruli menyebutkan pihaknya sudah memiliki alat bukti. ‘’Kita sudah punya dua alat bukti. Kita akan terus mengumpulkan alat bukti. Nanti kita periksa lagi saksi-saksi dan ahli-ahli maupun dokumen surat-suratnya,’’ jelasnya. ‘’Yang jelas kerugiannya Rp 1,3 milliar. Nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya,’’ tambahnya.(kmb)
Tetap Jalankan Bisnis di Indonesia
Mall Serpong Milik Hartawan Disita Jakarta (Bali Post) Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menyerahkan buronan Bank Century, Hartawan Aluwi, ke Kejaksaan Agung (Kejakgung). Hartawan mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat keluar dari kantor Bareskrim Mabes Polri pukul 14.12 WIB, Jumat (22/4) kemarin. Ia dikawal sejumlah petugas Kepolisian Bareskrim Polri. Namun, yang bersangkutan tak menjawab saat ditanya oleh para wartawan. Koruptor itu terlihat diam bahkan menundukkan kepala saat memasuki mobil polisi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mendakwa pemilik seka-
Keributan di Lapas Kerobokan
Bali Post/ant
HARTAWAN - Terpidana kasus korupsi Bank Century Hartawan Aluwi (baju oranye) saat tiba di Kejaksaan Agung, Jumat (22/4) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Pemulangan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono serta terpidana kasus Bank Century Hartawan Aluwi, dinilai telah memberi harapan masyarakat kepada pemerintah untuk bisa menangkap dan memulangkan para koruptor yang masih buron di luar negeri. Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi berpendapat, tidak terlalu sulit bagi aparat penegak hukum melacak keberadaan para koruptor di luar negeri, karena sebagian di antaranya masih menjalankan bisnis di Tanah Air. ‘’Karena sejumlah perusahaan besar di Indonesia masih dijalankan mereka dari luar negeri,’’ kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/4) kemarin. Salah satu buronan yang dicurigai menjalankan bisnisnya di Indonesia adalah Djoko Tjandra yang melarikan diri dari Indonesia sejak 2009 lalu. Hal. 19 Kabur ke Papua Nugini