OPINI
6
Selasa Pon, 23 Februari 2016
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana Menjaga Kearifan Lokal ENTAH era gubernur siapa, ada semacam slogan yang belakangan ini barangkali jarang diperdengarkan. Slogan tersebut kalau tidak salah berbunyi ‘’Mari membangun Bali, bukan membangun di Bali’’. Lantas slogan ini diterjemahkan, marilah membangun Bali ini lahir dan batin, material dan spiritual agar berkeseimbangan. Bukan sebaliknya, hanya membangun di Bali tanpa peduli nasib pulau kecil ini beserta yang ada di dalamnya. Slogan tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan kearifan lokal Bali, salah satunya Tri Hita Karana, hubungan harmonis antara manusia (Bali) dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan alam lingkungan sekitarnya. Sekali lagi, hubungan harmonis. Sementara membangun di Bali, mungkin saja kalau dicari-cari dan dikait-kaitkan masih ada hubungannya dengan kearifan lokal tadi. Namun, pada kenyataannya hubungan harmonis ini sering diabaikan. Kenapa, karena yang lebih ditonjolkan adalah membangun secara progresif dan masif yang cenderung hanya untuk kepentingan material dengan mengabaikan keharmonisan tadi. Misalnya, latah ditemui pembangunan yang menggusur tempat suci, melanggar sempadan pantai ataupun sungai dan jurang. Banyak contoh kasus untuk hal ini. Yang paling anyar, pembangunan tembok pembatas/panyengker hotel yang menghalangi akses masyarakat menuju tempat suci (pura) dan ke pantai (lingkungan). Pertanyaannya kemudian, kenapa hal itu terjadi? Hal ini lebih dikarenakan mementingkan membangun di Bali tadi, bukan membangun Bali seperti yang diharapkan. Ironisnya, ini bisa lolos. Padahal, semestinya sejak awal hal-hal seperti ini bisa dicegah jika saja para pejabat berwenang memegang teguh kearifan lokal lain, yakni Tri Kaya Parisuda. Berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar serta berbuat yang baik dan benar pula. Jadi, antara pikiran, perkataan dan perbuatan itu harus sejalan alias jujur. Namun kenyataannya, pikiran para pejabat dan perkataan mereka sering tidak sejalan dengan kenyataan perbuatan mereka. Mereka telah mengabaikan bahkan menjual kearifan lokal yang selama ini menjadi keyakinan dan dipegang teguh masyarakat Bali (Hindu) dalam tingkah polah kehidupannya. Ini dapat dilihat dari cukup banyaknya pemimpin bahkan tokoh spiritual yang perkataannya tidak sesuai dengan perilakunya, bahkan sudah ada yang sampai masuk penjara. Apakah hanya para pemimpin kita dan baru sekarang seperti itu -- mengabaikan dan menjual kearifan lokal Bali? Sebelum mendapatkan jawaban, semestinya seluruh masyarakat Bali melakukan introspeksi diri, mengoreksi diri, melihat perbuatan dan tingkah polah yang telah dilakukan untuk Bali. Bali terkenal seantero jagat karena adat, budaya serta keseniannya yang berlandaskan ajaran agama Hindu. Adat, budaya serta kesenian ini hidup dan berkembang secara luar biasa di Pulau Seribu Pura ini. Dan apa yang dimiliki Pulau Dewata ini sebenarnya telah ‘’dijual’’ sejak daerah ini menjadi destinasi pariwisata terkenal. Tidakkah kita sadar, sejak dulu para wanita Bali yang lenggak-lenggok membawa sesajen ke pura telah dijual lewat lukisan maupun video? Tidakkah kita sadar, keramahtamahan, adat istiadat, budaya dan kesenian kita telah menjadi mata dagangan sejak pariwisata ini berkembang secara masif? Dan lebih masif lagi terjadi belakangan ini, mulai dari penjor, ogoh-ogoh pun telah menjadi mata dagangan pariwisata. Upacara pernikahan, Nyepi telah dijual dalam bentuk paket-paket bak mi instan saja. Lalu, apakah pariwisata yang menjadi andalan utama perekonomian masyarakat Bali ini salah? Salah dan benar sangatlah relatif. Namun, haruslah dikembalikan lagi pada konsep pariwisata budaya yang sudah menjadi pegangan bersama. Sah-sah saja berbagai kearifan lokal itu dinikmati para pelancong, namun bukan sebagai mata dagangan yang bebas diobral begitu saja. Apalagi kemudian yang menjual para investor yang sama sekali tidak peduli dengan Bali ini, yang tak peduli dengan masa depan Bali ini. Garda terdepan untuk menangkal hal ini tentu saja masyarakat Bali sendiri yang harus kembali kepada kearifan lokal yang dimiliki. Namun sayang, mereka kadang juga menjadi tidak berdaya manakala para pemimpinnya justru yang menjual kearifan lokal yang telah berupaya dijaga dan diperjuangkan mati-matian. Salah satu contohnya, dalam kasus rencana reklamasi Teluk Benoa. Ini telah memunculkan disharmoni di masyarakat Bali, sementara para pemimpin tak ada yang bisa dipercaya karena tidak lagi berperilaku Tri Kaya Parisuda. Para pemimpin, para pemegang kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, para tokoh adat, tokoh budaya, tokoh seni dan tokoh spiritual haruslah kembali kepada kearifan lokal yang ada. Jagalah keharmonisan antara manusia Bali dengan parahyangan-nya, jagalah keharmonisan manusia Bali dengan sesamanya, jagalah keharmonisan manusia Bali dengan alam lingkungannya. Cara satu-satunya, dengan berperilaku sesuai dengan Tri Kaya Parisuda yang jika diekstrak menjadi satu kata, yakni ‘’jujur’’. Jujurlah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maka Bali takkan terjual. Kearifan lokal yang ada takkan terjual, apalagi diobral.
S URAT PEMBACA Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM
Gerakan Majelis Rakyat Bali Saya salut dengan gagasan Ida Pedanda Gede Made Gunung saat bicara di Candidasa, Karangasem. Saya pikir terobosan ini bisa diwujudkan dengan segera melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota. Langkah ini mungkin bisa menjadi jalur cepat bagi penyuaraan aspirasi krama Bali yang tersumbat akibat kurang akomodatifnya lembaga umat terhadap aspirasi bendesa adat terkait reklamasi Teluk Benoa dan persoalan-persoalan umat Hindu. Sebagai krama Bali saya juga berharap akademisi, budayawan dan sulinggih yang masih punya nurani untuk segera bergabung dan membahas pemikiran ini. Mudah-mudahan hal ini bisa diwujudkan, agar sebagai umat Hindu saya masih punya tempat untuk meminta pengayoman dan pencerahan. Selama ini saya ragu apakah pemimpin Bali dan lembaga umat Hindu sudah berbicara untuk kepentingan umatnya atau tidak? Masalahnya, ketika umat menghadapi tekanan, tokoh lembaga umat Hindu justru tak berani bicara. Ironisnya, sejumlah tokoh umat malah cenderung mengabaikan aspirasi umat. Sekali lagi saya berharap Majelis Rakyat Bali ini bisa djabarkan dan diwujudkan di Bali. Ir. Dewa Made Wirdama Denpasar, Bali
Ketika Kearifan Lokal Bali ’’Diperdagangkan’’ Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisuda adalah nilai-nilai kearifan lokal Bali yang sejak lama telah menjadi pegangan serta pedoman hidup masyarakat Bali. Dengan nilai-nilai budaya luhur seperti inilah oleh para tetua di Bali berhasil menjadikan pulau kecil ini menjadi Bali yang asri, lestari, dan mataksu. Belakangan ini para tokoh masyarakat Bali, termasuk para pemimpinnya dengan berbagai macam dalih dan alasan mulai mengingkari bahkan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang sejatinya telah menjadikan mereka orang Bali. Mereka sepertinya tidak pernah sadar bahwa mereka telah menjadi bagian dari proses serta strategi penghancuran Bali.
Oleh I Wayan Dibia erbagai fenomena yang terlihat di masyarakat mengindikasikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Bali sudah mulai ‘’dijual’’ oleh para tokoh masyarakat dan para pemimpin Bali sendiri. Dikatakan dijual, karena nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi pegangan hidup, pengukuh jati diri dan budaya orang Bali, sudah digadaikan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan uang dan material lainnya. Nilai-nilai yang pada masa lampau dipegang kuat oleh para leluhur Bali, akhir-akhir ini telah dijadikan bahan jualan untuk mengais keuntungan oleh sekelompok orang tertentu yang lagi berkuasa. Dengan dalih untuk menyejahterakan masyarakat, namun sesungguhnya cara-cara seperti itu untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Kita sering terlena dan terpukau menyaksikan banyak tokoh dan pemimpin di daerah ini yang sangat fasih menjelaskan makna Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisuda. Banyak orang yang jago menuangkan prinsip-prinsipnya ke dalam sederetan kalimat ke dalam proposalproposal proyek besar untuk meyakinkan pihak penyandang dana. Selain mampu membius banyak orang, semuanya ini berhasil meyakinkan publik bahwa orang yang berpidato atau penulis proposal adalah para tokoh dan pakar yang pantas untuk dijadikan tameng pertahanan nilainilai kearifan lokal Bali. Namun dalam realitasnya sering kali justru terbalik. Nilai-nilai kearifan lokal yang biasa mereka pidatokan itu hanyalah bualan kosong untuk pencitraan, karena mereka sendiri tidak menjalankan prinsip-prinsip Tri Hita
B
Karana, apalagi Tri Kaya Parisuda. Ada cukup banyak contoh yang dapat dijadikan dasar argumentasi terhadap adanya penyimpangan dan pengingkaran orang Bali terhadap prinsip-prinsip Tri Hita Karana. Satu contoh serius adalah masalah kebersihan dan perusakan lingkungan. Masalah gunung sampah yang mengepung berbagai sudut desa di Bali adalah bukti nyata belum tuntasnya penghayatan Tri Hita Karana di kalangan masyarakat. Di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus banyak siswa dan mahasiswa, bahkan guru serta dosen yang tidak merasa bersalah (guilty) untuk membuang sampah di tempat yang bukan pembuangan sampah. Sehabis rapatrapat, pertemuan, seminar dan sebagainya mereka membiarkan kotak-kotak kosong dari makanan yang baru habis mereka santap berserakan begitu saja. Ironisnya lagi ada pejabat yang menggunakan mobil pelat merah dengan nomor polisi dua sampai tiga digit yang tanpa merasa bersalah membuang bungkusan sampah di daerahdaerah sepi (bengang). Jika orang-orang sekolahan dan kampus tidak memiliki kesadaran lingkungan sebagaimana yang diinginkan Tri Hita Karana, bagaimana dengan mereka yang ada di luar lingkungan masyarakat terdidik ini? Jika seorang pejabat, pimpinan sebuah lembaga, dinas atau badan tidak memiliki perilaku sadar lingkungan, untuk apa koar-koar berpidato tentang Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisuda? Munculnya polemik berkepanjangan terkait reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa di masyarakat bukan tidak mungkin merupakan akibat dari pengingkaran oleh sejumlah tokoh masyarakat, para
Suara Publik Mengurai Tantangan Kota Denpasar Oleh AAN Oka Wiranata DENPASAR awalnya adalah pusat dari Kerajaan Badung dan ditaklukkan oleh Belanda, selama intervensi Belanda di Pulau Bali (1906). Mulai tahun 1958 Denpasar menjadi pusat pemerintahan untuk Provinsi Bali. Seperti halnya dengan kotakota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk yanag pesat. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun. Pertumbuhan penduduk tidak saja berdampak terhadap semakin menyempitnya lahan ruang terbuka hijau, tetapi sangat berdampak melubernya sampah di beberapa titik sudut jalan. Sampah diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya eksternalitas negatif terhadap kegiatan perkotaan. Permasalahan kebersihan sangat identik dengan sampah yang dihasilkan masyarakat dalam beraktivitas. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola kebersihan dari membuat program bapak angkat yang melibatkan masingmasing SKPD, bank sampah dan terakhir termasuk program ATM sampah pun sudah dilakukan. Hasilnya harus diakui kesadaran masyarakat dalam mengelola kebersihan terutamanya sampah masih belum optimal. Pola pikir masyarakat masih berpaku pada bahwa pengelolaan kebersihan itu hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah. Bahkan yang lebih ekstrem lagi ada sebagian masyarakat berpikiran permasalahan sampah menjadi tanggung jawab DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan), bukan kewajiban masyarakat. Pola pikir seperti inilah secara kontinu harus terus dikikis, sehingga masyarakat benar-benar memiliki tanggung jawab dalam mengelola kebersihan. Tidak mudah dan gampang memang dalam mengelola kesadaran publik untuk ikut aktif menimalisir terjadi tumpukan sampah. Masyarakat dan pengelola pemerintahan harus memiliki satu komitmen bahwa tidak terkelolanya sampah dengan baik berdampak pula terhadap lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Permasalahan kebersihan terutamanya sampah, tidak akan berhenti sampai berdampak pada penyebaran penyakit. Lebih dari itu yakni terjadinya banjir akibat sampah dibuang sembarangan, termasuk ke dalam aliran sungai dan got. Dampaknya di saat musim hujan di beberapa ruas jalan terjadi genangan air, dan bahkan banjir pun terjadi. Bila dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia, seperti Surabaya, kondisi Kota Denpasar tidak jauh berbeda. Kota Surabaya lima tahun terakhir berhasil dalam menata wajah kotanya, hampir setiap ruas jalan keindahan taman dapat dilihat, bahkan ruang publiknya tertata dengan baik. Keberhasilan Kota Surabaya dalam menanta wa-
pemimpin, bahkan rohaniwan terhadap nilai-nilai kearifan lokal Bali. Selama ini masyarakat telah dibuat muak oleh adegan saling tuding para pemimpin di daerah ini, baik dari legislatif yang merupakan wakil rakyat maupun pihak eksekutif yang digaji dengan uang rakyat. Beberapa waktu yang lalu orang nomor satu Bali yang dengan tegas menyatakan bahwa reklamasi Teluk Banoa bukan proyek dirinya. Beberapa hari kemudian tokoh penting lain mengatakan bahwa pihaknya tidak mau terjebak dalam pro-kontra reklamasi dan lain sebagainya. Jika para tokoh dan pemimpin Bali benar-benar menjadikan Tri Hita Karana sebagai pegangan hidup, mereka seharusnya bisa bersikap tegas terhadap segala rencana yang jelas-jelas bertentangan dengan aspek parahyangan dan palemahan dari Tri Hita Karana. Bukankah kita masyarakat Bali yang percaya akan poros keseimbangan segara giri, percaya dengan laut sebagai tempat suci. Apalagi di wilayah itu jelas-jelas ada sejumlah tempat suci. Hebatnya lagi, begitu besarnya penolakan masyarakat terhadap rencana ini karena diyakini akan dapat menghancurkan alam Bali, tetapi dengan berbagai alasan yang dicari-cari mereka sepertinya membiarkan rencana ini terus berjalan. Bukankah membiarkan berkembangnya pro dan kontra ini akan juga dapat membangun perpecahan dalam kehidupan sosial manyamabraya dalam masyarakat Bali? Sesungguhnya penyimpangan terhadap ajaran Tri Hita Karana ini berawal dari pengingkaran terhadap Tri Kaya Parisuda. Pada bait terakhir dari doa tiga waktu Tri Sandya kita selalu memanjatkan permohonan maaf terhadap penyimpangan kayika, jah perkotaan paling tidak dapat dijadikan inspirasi. Tingginya aktivitas masyarakat Denpasar yang dilakukan setiap hari membutuhkan ruang publik sebagai tempat interaksi dan rekreasi murah meriah, paling tidak sudah ada iktikad baik dari Pemerintah Kota Denpasar untuk mewadahinya. Di satu sisi sebagai penghuni ibu kota Provinsi Bali, masyarakat memerlukan kenyamanan dan terjaminnya keamanan. Ruang publik yang lebih banyak masih diperlukan, apabila memungkinkan di masing-masing ibu kota kecamatan terdapat taman kota yang representatif, sehingga taman rekreasi murah meriah tidak hanya terpusat di Lapangan Puputan Badung dan Lapangan Lumintang sebagai taman kota. Selain itu masyarakat juga membutuhkan rasa nyaman dalam beraktivitas di sepanjang ruas jalan di Denpasar. Kemacetasn di beberapa ruas jalan masih dijumpai, bahkan pada hari-hari jam sibuk di ruas Jl. Gajah Mada, Jl. G. Kawi, Jl. Hasanudin dan Jl. Kartini tidak dapat dihindari. Terjadinya kemacetan di dalam kota tidak semata-mata akibat jumlah kendaraan yang setiap hari terus bertambah, tetapi semakin melubernya pedagang berjualan di sepanjang jalan. Sebagai ilustrasi Jalan Kartini hampir setiap hari ramai dilalui masyarakat, bukan saja bagi mereka yang akan berobat ke Rumah Sakit Wangaya, tetapi kemacetan terjadi tidak terlepas dari adanya “pasar” di lokasi yang sebelumnya tanah tersebut sebagai terminal angkutan umum. Keberadaan pasar itu sendiri berdasarkan catatan yang ada merupakan limpahan dari para pedagang yang dulunya berjualan di halaman parkir dan di depan Pasar Badung. Padahal sewaktu dilakukannya penertiban pedagang di depan areal Pasar Badung dan
wacika, dan manacika. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diajarkan untuk berbuat, berbicara, dan berpikir yang benar sesuai esensi Tri Kaya Parisuda. Jika ada para tokoh dan pemimpin Bali yang mengaku melaksanakan ajaran Tri Hita Karana, namun dalam realitasnya banyak melakukan perbuatan yang menyimpang dengan ajaran ini, bukankah hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip Tri Kaya Parisuda. Cukup mengagetkan, bahwa belakangan ini semakin banyak orang besar Bali yang sebelumnya sering mengaku sebagai orang suci atau jujur belakangan terbukti mereka terlibat perbuatan melanggar hukum seperti mencuri pratima, korupsi, atau menipu dan lain sebagainya. Tidak sedikit para pejabat tinggi dan penguasa yang ingkar dengan janji yang pernah mereka ucapkan waktu kampanye. Mungkin ada orang yang bisa berkelit dan berdalih bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang sudah benar, walaupun bagi orang banyak semua perbuatan tak terpuji seperti ini tetap tidak bisa dibenarkan. Berbagai dalih kebenaran jika dikembalikan kepada prinsip-prinsip dari kedua ‘’Tri’’ di atas sesungguhnya yang dimaksud yang benar itu sudah cukup jelas dan gamblang, yaitu yang sejalan dengan prinsip-prinsip kedua kearifan lokal tersebut di atas. Patut dicatat bahwa pengingkaran terhadap nilai-nilai kearifan ini telah menyebabkan surutnya taksu Bali. Betapa tidak, para pengingkar Tri Hita Karana telah menyebabkan rusaknya alam lingkungan (bhuwana agung), termasuk lenyapnya poros-poros kesucian Bali. Pada saat yang sama para pengingkar Tri Kaya Parisuda secara internal telah ikut merusak jati diri (bhuwana alit) Bali. Akumulasi keduanya ini, cepat atau lambat, akan merusak tatanan budaya Bali (dalam arti luas) yang selama ini kita bangga-banggakan. Jika masih ingin menjadikan Bali tetap asri, lestari, dan mataksu, warga masyarakat, para tokoh, dan pemimpin Bali seharusnya kembali ke prinsip-prinsip Tri Hita Karana dan menjalankan prinsip-prinsip Tri Kaya Parisuda secara utuh dan dengan penuh kesadaran dalam menjalankan swadharma masing-masing. Penulis adalah dosen ISI Denpasar sepanjang Jalan Sulawesi, mereka para pedagang hanya pindah sementara di lokasi Terminal Wangaya. Rencana awal para pedagang bermobil maupun pedagang lainnya yang tidak memiliki tempat di Pasar Badung akan diberikan tempat di Pasar Kargo dan Pasar Gunung Agung. Realita di lapangan hingga saat ini, para pedagang di lokasi Terminal Wangaya masih bertahan berjualan. Penulis, PNS di Lingkungan Pemkot Denpasar
POJOK Selasa ini Tim 9 PHDI akan plenokan keputusan tentang kawasan Teluk Benoa. - Jangan sampai korbankan Bali. *** Presiden Jokowi dan pimpinan DPR akhirnya sepakati tunda revisi UU KPK. - Rakyat minta dibatalkan. *** Gubernur akan minta pendapat PHRI soal usulan moratorium di Bali Selatan. - Aspirasi rakyat jangan diabaikan.
Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wirata Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Dira Arsana Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Yudi Winanto, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra Anggota Redaksi Denpasar: Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Sumatika, Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Parwata, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada. Bangli: IA Swasrina, Sosiawan, Buleleng: Dewa Kusuma, Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya, . Karangasem: Budana, Bagiarta, Klungkung: Dewa Dedy Farendra, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Iklan: Suryanta, Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Mahadita, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta, Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda,BCA Cabang Denpasar No.040.3555000 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura, BCA Cabang Denpasar No. 040.3966000 A/n Dana Punia Pura, BCA Cabang Denpasar No. 040.3277000 A/n Dompet Beasiswa, BCA Cabang Denpasar No. 040.3688000 A/n Dompet Lingkungan. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER