20 HALAMAN
NOMOR 183 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (104 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
selasa Pon, 23 Februari 2016
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Kasus Novel Dihentikan
Kejaksaan Persilakan Praperadilankan
Novel Baswedan
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) – Kejaksaan akhirnya menghentikan kasus dugaan penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 yang diduga dilakukan Novel Baswedan. Penghentian ini karena tidak cukup bukti dan sudah kedaluwarsa. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Noor Rohmat menjelaskan, kedaluwarsanya kasus tersebut, melihat dari terjadinya kasus itu pada 18 Februari 2004. Sesuai Pasal
79 KUHP menyebutkan kalau ancaman terhadap seseorang tiga tahun penjara maka kedaluwarsanya 12 tahun. “Maka kedaluwarsanya pada 19 Februari 2016,” katanya, Senin (22/2) kemarin. Ia juga menyebutkan dalam mengambil keputusan itu murni hukum alias tidak ada intervensi dari pihak mana pun. “Kita menangani secara profesional, tidak ada yang namanya intervensi itu,” tegasnya. Hal. 19 Ada Keyakinan
Dikira Teroris, Polisi Tangkap Tim Intelijen KPK Bali Post/ant
SIDANG - Mantan anggota DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/2) kemarin. Sidang itu mengagendakan pembacaan dakwaan terkait kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua.
Dewie Didakwa Terima Rp 1,7 M
Jakarta (Bali Post) – Jaksa penuntut umum KPK mendakwa anggota DPR Komisi VII bidang Energi dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura (sekitar Rp 1,7 miliar) dari kepala dinas ESDM dan pengusaha. “Terdakwa I Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo selaku anggota DPR 2014-2019 dan Bambang Wahyuhadi selaku tenaga ahli terdakwa I bersama-sama dengan Rinelda Bandaso menerima pemberian hadiah berupa uang tunai seluruhnya sejumlah 177.700 dolar Singapura dari Setiyadi Jusuf dan Irenius Adii untuk memuluskan proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua,” kata jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/2) kemarin. Irenius Adii adalah Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua, sedangkan Setiady Jusuf adalah pemilik PT Abdi Bumi Cendrawasih. Awalnya Irenius Adii membuat proposal usulan bantuan dana pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai tahun 2015 melalui Rinelda Bandaso alias Ine. Dewie pun bersedia mengawal agar Kabupaten Deiyai mendapat dana APBN. Sehingga pada 30 Maret 2015 setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Dewi memperkenalkan Irenius dengan Menteri ESDM Sudirman Said dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Mulyana. Hal. 19 Sudirman Said
Jakarta (Bali Post) – Tiga penyelidik KPK atas nama Aiptu (Purn) Darma, Bagoes Poernama dan Waldy Gagantika ditangkap pihak kepolisian di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Utara, Senin (22/2) kemarin. Ketiga orang tim survailance yang sedang melakukan kegiatan intelijen tersebut, sempat ditangkap karena diduga mengonsumsi narkoba. Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak membenarkan hal itu. Ia juga menyatakan ketiga orang yang ditangkap polisi adalah pegawai KPK. ‘’Saya konfirmasi adalah benar tiga orang tersebut adalah pegawai KPK yang sedang melakukan kegiatan tertutup. Tiga anggota KPK memang melakukan kegiatan di sekitar daerah itu, kalau disebutkan ada narkoba itu tidak benar dan saat ini sudah dilakukan proses dan kami sudah berkoordinasi dengan Polres bahwa mereka sudah bisa dilepaskan
malam itu juga,’’ kata Yuyuk dalam konferensi pers, Senin malam kemarin. Ketiga orang tersebut, menurut Yuyuk, merupakan pegawai KPK di bidang Deputi Pengumpulan Informasi KPK. Disinggung apakah penangkapan tersebut dilakukan secara sengaja pihak kepolisian untuk menggagalkan kegiatan yang sedang dilakukan tim penyelidik KPK, Yuyuk mengaku tidak tahu. Hal. 19 Yuyuk Andriati Iskak Terus Berlanjut
Revisi UU KPK Ditunda
Bali Post/ant
UU KPK - Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua DPR Ade Komarudin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2) kemarin. Sebelumnya mereka membahas agenda prioritas legislasi nasional, di antaranya terkait pengampunan pajak dan penundaan revisi UU KPK.
Jakarta (Bali Post) – Aksi pegiat antikorupsi yang menolak revisi UU KPK, rupanya didengar pemerintah. Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden, akhirnya diputuskan revisi UU KPK ditunda. Namun rencana revisi itu tidak akan dihapus dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Presiden Joko Widodo usai rapat konsultasi itu mengatakan, pemerintah dan DPR-RI sepakat untuk melakukan sosialisasi terhadap UU KPK pascapenundaan pembahasan revisi. “Setelah bicara banyak mengenai rencana revisi UU KPK, kita sepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini. Ditunda. Dan, saya pandang perlu adanya waktu
yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi ke masyarakat,” kata Kepala Negara, Senin (22/2) kemarin. Presiden menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR tentang rencana revisi UU tentang KPK. Dia juga menyebutkan pertemuan konsultasi antara pimpinan, ketua komisi, ketua fraksi dan panitia kerja (panja) revisi UU KPK berlangsung dalam suasana santai. Ketua DPR-RI Ade Komarudin menambahkan, kesepakatan penundaan revisi UU KPK tidak akan menghapuskan agenda itu dalam daftar Progelnas. Hal. 19 Guru Besar
Terima Saran KPK PRESIDEN telah memutuskan menunda revisi UU KPK. Keputusan itu diambil setelah bertemu pimpinan DPR. Sebelum bertemu rombongan DPR, Presiden Jokowi terlebih dulu bertemu tiga pimpinan KPK. Pertemuan membahas soal rencana revisi UU KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo usai diterima Presiden Jokowi mengungkapkan, Presiden Jokowi mempertimbangkan beberapa masukan yang dis-
ampaikan pimpinan KPK. “Drafnya melemahkan semua, beliau (Jokowi) nanti akan mempertimbangkan,” kata Agus di Istana Kepresidenan, kemarin. Hal. 19 Melemahkan KPK SLANK - Grup band Slank saat menggelar pertunjukan tolak revisi UU KPK di depan gedung KPK, Senin (22/2) kemarin. Bali Post/ade
Soal Teluk Benoa
Selasa Ini Tim 9 Ambil Keputusan, Sabha Walaka Putuskan Kawasan Suci
Bali Post/ant
GUNUNGKIDUL - Ratusan umat Hindu melakukan ritual upacara melasti di Pantai Ngobaran, Gunungkidul, Senin (22/2) kemarin. Upacara ini serangkaian upacara tawur kasanga dan Nyepi pada 9 Maret 2016.
Tim 9 PHDI yang diberi tugas menentukan status Teluk Benoa, belum juga memberikan keputusan. Ketua Tim 9 PHDI Ida Mpu Jaya Acharyananda, yang dihubungi per telepon, Senin (22/2) kemarin, menyatakan bahwa Selasa hari ini tim akan memplenokan keputusannya tentang kawasan Teluk Benoa. Ida Mpu tidak mau menjelaskan apa keputusan tim dan di mana rapat pleno akan dilakukan. Keputusan ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Apakah keputusan tim akan sesuai dengan Bhisama No. 11/Kep/ PHDI/1994 tentang kawasan suci atau melabrak demi kepentingan investasi?
KETUA Sabha Walaka PHDI Putu Wirata Dwikora menyatakan PHDI tidaklah sepenuhnya tak punya pandangan terhadap keberadaan Kawasan Suci Teluk Benoa (KSTB). Ketika muncul pro-kontra reklamasi Teluk Benoa, Pasamuhan Sabha Walaka PHDI pada Oktober 2015 telah memutuskan untuk direkomendasikannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Suci, berdasarkan filosofi Hindu maupun situs-situs yang disucikan. Ditemui usai sarasehan ‘’Tolak Reklamasi’’ di Gedong Gandhi Ashram Candidasa, Jumat (18/2) lalu, Putu Wirata menegaskan konsep kesu-
cian itu juga sudah punya payungnya, yakni Bhisama No. 11/Kep/ PHDI/1994, Perda Bali No. 16/2009, Perda Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013–2033 Perda Tata Ruang Kabupaten Badung. Ia mengakui, walaupun sudah ada keputusan Pasamuhan Sabha Walaka, organ tertinggi PHDI, yakni Sabha Pandita, memang belum memutuskan status KSTB. Ia mengakui sudah menyiapkan sejumlah rekomendasi dari pemangku, sulinggih dan lainnya di Bali, bahwa rencana reklamasi Teluk
Benoa tak bisa dilakukan dan harus ditolak. Bahkan, ia mengaku Sabha Walaka akan segera mengambil sikap sendiri bila PHDI Pusat tak segera mengambil sikap. Sementara itu, Dr. Sugi Lanus (BP, 19/2) menyatakan bahwa di Teluk Benoa terdapat 60 titik kawasan suci yang tidak boleh diutak-atik demi kepentingan umat Hindu. Ia menyatakan secara khusus melakukan penelitian untuk menjawab keraguan, benarkah Teluk Benoa itu sebuah kawasan suci. Ia pun mengungkap banyak fakta menarik. Hal. 19 Kawasan Suci