20 HALAMAN
NOMOR 239 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
jumat paing
balipost (119 rb Like) http://facebook.com/balipost
, 22 April 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.035 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Lagi, Bentrok di Lapas Kerobokan 11 Tersangka Bentrok Teuku Umar Dievakuasi Denpasar (Bali Post) – Penghuni Lapas Kerobokan, Kamis (21/4) malam kemarin kembali bentrok. Belum jelas pemicu maupun jumlah korban akibat bentrokan tersebut. Sejumlah sumber menyebutkan, bentrokan ini terjadi pascapelimpahan sembilan tersangka kasus bentrok massa di Teuku Umar, 17 Desember 2015. Setelah pelimpahan tahap kedua berkas ke Kejaksaan Negeri Denpasar, kesembilan tersangka itu dibawa ke Lapas Kerobokan untuk menjalani tahanan. Sebelumnya sembilan tersangka itu ditahan di kantor polisi saat menjalani proses penyidikan.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 20.00 Wita. Selain lemparan batu dari dalam ke luar lapas juga ada bakar-bakaran di dalam lapas. ‘’Selain lemparan batu, juga ada bakar-bakaran. Pihak lapas langsung minta bantuan polisi,’’ tegas sumber
itu. Sekitar pukul 21.00 Wita, ratusan personel bersenjata lengkap dari Polres Badung, Polresta Denpasar, Polsek Kuta Utara dan Brimob tiba di TKP. Hal. 19 Mapolresta Denpasar
LAPAS KEROBOKAN - Puluhan aparat berjaga-jaga di depan Lapas Kerobokan, Kamis (21/4) malam. Sementara puluhan aparat lainnya masuk ke dalam lapas untuk mengamankan situasi.
Bali Post/edi
Pascatangkap Panitera PN Jakpus
KPK Geledah Rumah Sekretaris MA Bali Post/nik
PAJEGAN - Puncak Karya Panca Wali Krama di Pura Samuan Tiga dilaksanakan, Kamis (21/4) kemarin. Upacara yang bertepatan dengan Hari Kartini, dua ‘’ibu hebat’’ membuat pajegan setinggi 2,5 meter untuk dipersembahkan pada upcara tersebut. (Beritanya di halaman 9)
Jakarta (Bali Post) – Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pemberian suap kepada panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution hanyalah pintu masuk kepada kasus lain yang lebih besar. ‘’Kami harapkan ini sebagai pembuka karena di belakangnya ada kasus cukup besar. Ada indikasi kuat berdasarkan keterangan-keterangan yang kita tangkap kemarin. Status berikutnya kita belum tahu akan
Tujuan Reklamasi Melenceng Jakarta (Bali Post) Peneliti Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan sejumlah pihak yang menjadikan aspek ekonomi sebagai alasan utama dalam proyek reklamasi. Menurutnya, melakukan reklamasi hanya untuk pembangunan properti tidaklah tepat. ‘’Apakah hanya properti yang menjadi pilihan utama pembangunan ekonomi? Tetapi memang pembangunan ekonomi yang instan bisa ditempuh dengan cara reklamasi perairan laut,’’ kata Enny Sri Hartati dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘’Sengkarut Reklamasi’’ di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/4) kemarin.
Enny mengatakan proyek reklamasi di banyak daerah terutama di Teluk Jakarta terlalu dipaksakan. Pertimbangan instan tersebutlah yang menurutnya menjadikan pemerintah daerah, pengembang dan pihak terkait lainnya tidak perlu menggelontorkan investasi besar. Padahal, reklamasi itu idealnya untuk mengembalikan fungsi pantai sesuai ekosistem sumber daya lingkungan laut. Tetapi, seperti yang terjadi di Teluk Jakarta, semua syarat dan ketentuan perundangan yang ada diabaikan dan dilanggar, sehingga akhirnya mengganggu ekosistem yang ada. Hal. 19 Tugas Negara
’’Kasus reklamasi di Teluk Jakarta akhirnya membuka mata publik tentang adanya persekongkolan jahat antara pengembang dan pengambil kebijakan. Ini menjadi bukti bagaimana tujuan reklamasi telah jauh melenceng dari tujuan mulianya. Dan apabila dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi Provinsi Jakarta.’’ Rizal Damanik Koalisi Rakyat untuk Perikanan
tettapi tergantung fakta dan data yang kita kumpulkan dan alat bukti yang kita dapatkan,’’ kata Agus pada konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (21/4) kemarin. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (20/4), di Hotel Accacia, Jakata Pusat dengan menangkap Edy Nasution dan seorang swasta Doddy Aryanto Supeno. Penangkapan dilakukan setelah Doddy memberikan uang Rp 50 juta
kepada Edy terkait pengaduan peninjauan kembali yang didaftarkan di PN Jakarta Pusat antara dua perusahaan dalam kasus perdata. ‘’Ini baru perantaranya yang ditangkap,’’ ungkap Agus. Hal. 19 Empat Tempat DITAHAN - Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution ditahan usai diperiksa KPK, Kamis (21/4) kemarin.
Tunjukkan Orang Bali Punya Prinsip dan Harga Diri PANDANGAN Ary Sudijanto, Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Pusat Kementerian LHK, ditanggapi Prof. Dr. Ir. Rumawan Salain, M.Si., IAI. Akademisi Unud yang juga pengamat tata ruang itu menegaskan pernyataan Ary Sudijanto sudah menyentuh hakikat yang paling dalam dari keyakinan umat Hindu. Sebelumnya (BP. 19/4) Ary Sudijanto menyatakan ada dua hal yang dipersoalkan terkait Teluk Benoa yang ditetapkan sebagai kawasan suci. ‘’Saya jadi bertanya, kalau memang Teluk Benoa dinyatakan sebagai kawasan suci, kenapa Pelindo boleh? Kalau Teluk Benoa dinyatakan sebagai kawasan suci, kenapa kemudian TPA Terpadu Sarbagita untuk regional (lintas daerah) ditaruh di situ. Masuk akal enggak? Tempat sampah ditaruh di kawasan suci,’’ kata Ary. Ary mempersoalkan mengapa
sejauh ini tidak ada pihak mana pun yang mempersoalkan kehadiran perusahaan BUMN itu di kawasan Teluk Benoa. ‘’Sekarang saya tanya? Teluk Benoa dinyatakan sebagai kawasan suci secara keseluruhan. Sekarang Pelindo, ngurug di situ kok boleh? Di Teluk Benoa sudah ngurug sekarang,’’ katanya. Atas pernyataan tersebut, Rumawan Salain mengatakan, dengan keberadaan dua fungsi berupa Pelabuhan Benoa dengan TPA Sarbagita, seharusnya dibedakan dengan usulan melakukan reklamasi di Teluk Benoa. Pasalnya, Pelabuhan Benoa sudah ada sejak tahun 1924 yang dibangun oleh kepentingan penjajah Belanda. Jika kini Pelindo lagi melakukan kegiatan, bukanlah untuk kepentingan reklamasi melainkan pengerukan untuk kolam pelabuhan. Hal. 19 Perluasan Pelabuhan
Lagi, Fraksi PDI-P Tolak Reklamasi
Denpasar (Bali Post) – Fraksi PDI-P DPRD Denpasar kembali menegaskan sikapnya terkait rencana reklamasi di Teluk Benoa yang digagas PT TWBI. Fraksi dengan anggota terbanyak ini menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Terlebih, keputusan Sabha Pandita PHDI Pusat yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan suci. Karena itu, semua komponen masyarakat Bali wajib menjaga kelestariannya.
Buronan BLBI Tiba di Jakarta
Jakarta (Bali Post) – Buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Kamis (21/4) malam tiba di Halim Perdanakusumah, Jakarta. Sebelumnya, Samadikun ditangkap di Cina, minggu lalu. Jaksa Agung RI HM Prasetyo menyebutkan Samadikun Hartono yang ditangkap di Cina akan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat. ‘’Akan ditahan di Lapas Salemba,’’ katanya di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis malam kemarin. Kata dia, Samadikun Hartono setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah akan dibawa ke kejaksaan untuk proses verifikasi yang selanjutnya dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Ia menegaskan, kerugian negara akibat mengemplang dana BLBI oleh Samadikun Hartono tetap dengan jumlah Rp 169 miliar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. ‘’Tetap Rp 169 miliar kerugiannya,’’ katanya guna menanggapi adanya pernyataan bahwa kerugian negara dari Samadikun Hartono itu sebesar Rp 11,9 miliar. (ant)
Bali Post/ade
’’Jadi mohon maaf jika ada pihak luar yang mencoba membandingkan masa lalu dengan kekinian atas dasar keyakinannya terhadap apa yang diyakini oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu adalah sangat sensitif dan sangat menindas serta tidak membuat nyaman masyarakat Bali. Ranah pandangannya mengarah kepada hukum sebab-akibat dan cenderung menuju SARA. Karena mereka sudah menyentuh hakikat yang paling dalam dari keyakinan umat Hindu yang diwakili oleh orangorang yang disucikan.’’ Prof. Dr. Ir. Rumawan Salain Pengamat Tata Ruang
Hal ini disampaikan Wayan Sutama saat membacakan hasil reses Fraksi PDI-P pada sidang paripurna intern DPRD Denpasar, Kamis (21/4) kemarin. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua I Made Muliawan Arya dan A.A. Ketut Asmara Putra mengagendakan penyampaian hasil reses dan laporan panitia khusus yang membahas beberapa ranperda.
Wayan Sutama mengungkapkan apa yang menjadi aspirasi sejumlah desa pakraman di Bali yang menolak reklamasi sudah sejalan dengan sikap Fraksi PDI-P Denpasar. Bahkan, fraksi ini sebelumnya juga pernah menyatakan sikap serupa pada sidang paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2014 pada 24 Juli 2014. Hal. 19 Hasil Reses
Desa Pakraman Denpasar
Pasang Baliho Tolak Reklamasi
Bali Post/edi
BALIHO - Warga Desa Adat Denpasar mengusung baliho tolak reklamasi Teluk Benoa. Mereka akan memasang di sejumlah titik di Kota Denpasar.
Denpasar (Bali Post) – Paruman agung Desa Pakraman Denpasar yang terdiri atas 105 banjar adat telah memutuskan menolak reklamasi Teluk Benoa, 26 Maret lalu. Keputusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pemasangan baliho. Dua baliho tolak reklamasi Teluk Benoa dipasang di depan Kantor Desa Pakraman Denpasar, Jalan Imam Bonjol No. 24 dengan ukuran 2x3 meter dan di simpang empat Puri Pemecutan dengan ukuran 3x4 meter. Penyarikan Desa Pakraman Denpasar A.A. Putu Gede Wibawa yang memimpin aksi pemasangan baliho, Kamis (21/4) kemarin mengungkapkan, berdasarkan hasil paruman agung lalu, Desa Pakraman Denpasar yang terdiri dari 105 banjar adat sepakat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa.
Dikatakannya, dasar lain yang melandasi keputusan penolakan reklamasi ini, di antaranya ingin menjaga kesucian Pulau Bali dan Teluk Benoa. Selain itu, tanpa reklamasi pun Denpasar dan Badung Selatan sudah krodit. Apalagi dengan adanya reklamasi, dipastikan akan tambah krodit. Karena penduduk semakin banyak. ‘’Ini akan menjadi tantangan untuk menjaga dan mengajegkan Bali semakin berat. Ini dasar kami menolak reklamasi,’’ kata prajuru desa yang juga anggota DPRD Denpasar ini. Selain memasang baliho, ke depan pihaknya juga menggelar deklarasi penyampaian pernyataan sikap. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh komponen di desa adat. ‘’Masalah kapan akan dilakukan, masih menunggu hari baik,’’ tegasnya. (kmb12)