Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SELASA UMANIS, 22 FEBRUARI 2011
Pengemban Pengamal Pancasila
SOLUSI Kode Etik DPR
Tak Perlu Atur Poligami Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie berpendapat, usulan larangan berpoligami bagi anggota Dewan tidak perlu diatur dalam rancangan Kode Etik DPR. Sebab, negara pun tak melarang hal itu. ‘’Poligami dilarang enggak di negara ini? Kalau enggak dilarang, janganlah dilarang,’’ kata Ketua DPR-RI Marzuki Alie, Senin (21/2) kemarin. Pendapat tersebut disampaikan Marzuki, menanggapi usulan baru untuk memasukkan poligami dalam rancangan kode etik yang akan dibahas pada rapat paripurna Selasa hari ini. Marzuki menegaskan Kode Etik DPR mengatur masalah yang tidak tersentuh dalam UU. Soal tidak adanya pasal larangan gratifikasi dan rangkap jabatan karena Badan Kehormatan (BK) DPR selaku alat kelengkapan yang ditugasi menyusun rancangan kode etik menilai sudah ada di UU, Marzuki mengatakan mendukung langkah BK tersebut. ‘’Kalau yang sudah diatur undang-undang, kalau dibuat dalam tatib bisa tebal. Semua KUHP disalin di situ kapan bacanya. Yang sudah diatur UU, tidak perlu ada di kode etik. Begitu UU-nya berlaku dan bila anggota DPR terbukti secara hukum bersalah maka pidanakan,’’ kata Marzuki. Seperti diketahui, setelah gagal diketok di rapat paripurna Selasa pekan lalu, kode etik yang dibuat Badan Kehormatan DPR akan diputuskan pada paripurna hari ini. Sejumlah pasal yang menjadi kontroversial akan diputuskan antara lain pasal korupsi dan gratifikasi, pasal tentang soal poligami, pasal tentang larangan pelesiran anggota DPR ke rumah judi dan pelacuran. (kmb4)
KOTA
2
KALANGAN DPRD Badung meragukan kesiapan Pemkab Badung dalam rencana pembangunan tourism hospital. Dikhawatirkan, megaproyek bernilai Rp 1,2 triliun itu hanya sebatas wacana atau malah mangkrak. Apalagi Pemkab Badung dinilai telah gagal mengawal megaproyek yang dengan dana bantuan pusat, contohnya proyek Terminal Mengwi. Terus, apa langkah-langkah perlu diambil?
OLAHRAGA
E-mail: balipost@indo.net.id
Winasa Mengaku Bingung
Didakwa Memuluskan Korupsi Negara (Bali Post) Sidang perdana kasus korupsi pabrik kompos yang melibatkan terdakwa Prof. Gede Winasa berlangsung di PN Negara, Senin (21/2) kemarin. Winasa didampingi dua penasihat hukumnya, Ani Andriani, S.H., M.H. dan Fernandes, S.H. dari kantor OC Kaligis. Sementara JPU beranggotakan Wayan Sumadana, Gede Raka Arimbawa, IA Alit dan Wayan Dana Aryantha.
Bali Post/olo
SIDANG PERDANA - Terdakwa Winasa saat menghadiri sidang perdana kasus korupsi, Senin (21/2) kemarin.
KPK Disarankan Datangi Mega Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie menyarankan KPK sebaiknya mendatangi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi meringankan. Penjelasan Mega diperlukan bukan hanya untuk memberi penjelasan terkait kasus suap cek perjalanan (traveler cheque) dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia Mirada S Goeltom, juga menunjukkan adanya equality before the law atau kesamaan dimata hukum kepada siapa pun. ‘’Sebaiknya KPK mendatangi Ibu Megawati untuk diminta keterangannya jika memang diperlukan dan bukan memang-
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
JPU Dituding Kesampingkan UU Otda Negara (Bali Post) Kuasa hukum mantan Bupati Jembrana Gede Winasa langsung membacakan eksepsi terhadap dakwaan JPU, kemarin. Selain itu, penasihat hukumnya juga mengajukan penangguhan penahanan untuk Winasa. Pembelaan setebal 31 halaman itu dibaca secara bergantian oleh Ani dan Fernandus. Dalam eksepsinya, JPU dinilai kurang memahami peraturan mengenai pemerintah daerah khususnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahannya, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah dan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penasihat hukum membantah semua yang didakwakan oleh JPU. Sedangkan terkait adanya transfer dana sebesar Rp 187.500.000 kepada terdakwa Winasa oleh Kasuyuki Tsurumi, dikatakan bahwa itu adalah uang pembayaran pembelian mobil milik terdakwa. Hal.23 Perikatan Perdata
24 HALAMAN NOMOR 187 TAHUN KE 63
gil. Biar bagaimana pun Ibu Megawati itu adalah mantan presiden yang juga harus dihargai. Ini bukan masalah kesamaan di mata hukum, tetapi masalah adat ketimuran saja yang menghargai pemimpin dan mantan pemimpin negara,’’ kata Marzuki, Senin (21/2) kemarin. Ia pun mencontohkan bagaimana KPK mendatangi mantan Menkeu Sri Mulyani ketika ingin diminta keterangannya dalam kasus Century beberapa waktu lalu. Karena itu, kalau memang hanya untuk diminta keterangan tak perlu dipanggil yang menimbulkan kehebohan. ‘’KPK pun bisa datang, toh substansi yang dibutuhkan KPK adalah keterangan Ibu
Mega,’’ tandasnya. Marzuki menampik tudingan adanya usur politis atas pemanggilan Mega seperti yang disampaikan sejumlah kader PDI-P. Marzuki menegaskan Presiden maupun Partai Demokrat tidak pernah mengintervensi KPK dan KPK pun tidak bisa diintervensi. KPK Membantah Wakil Ketua KPK M. Jasin membantah pemanggilan Megawati merupakan special treatment (perlakuan khusus) untuk kepentingan penguasa atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal.23 Kepentingan Kader
16
BLAKE Griffin harus bersaing dengan seniornya di pertandingan All-Star kemarin. Anak muda yang baru saja didaulat sebagai jagoan Slam Dunk itu harus mengakui keunggulan Kobe Bryant dalam merebut trofi MVP All-Star.
Bali Post/ant
JEMPOL DARAH - Simpatisan PDI-P melakukan aksi cap jempol darah di halaman kantor DPD PDI-P Jabar, Bandung, Senin (21/2) kemarin. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana KPK memanggil Ketua Umum PDI-P Megawati.
Dalam dakwaannya, JPU menilai terdakwa berperan terjadinya korupsi karena mengetahui, menyetujui dan menandatangani pencairan uang APBD untuk pembayaran mesin pengolah sampah organik menjadi kompos. Pembayaran senilai Rp 3.930.687.635 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jembrana di antaranya dari pos belanja hibah tahun 2008 sebesar Rp 2,3 miliar dan dari dana hibah sebesar Rp 853.098.000. Kedua dana itu diterima terdakwa melalui tranfer ke rekening BCA cabang Negara atas nama Gede Winasa. Selain itu masuk dari anggaran Dinas PULH sebesar Rp 187.500.000 dan dari APBD Kabupaten Jembrana sejumlah Rp 1.040.598.000. Karenanya JPU menilai terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang
lain dalam hal ini Kasuyuki Tsurumi. Akibat perbuatan terdakwa Winasa mengakibatkan negara dalam hal ini Pemkab Jembrana dirugikan sejumlah Rp 2,029 miliar sebagaimana laporan hasil audit investigatif BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Ketika dipersilakan oleh ketua majelis hakim Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. untuk menanggapi dakwaan JPU ini, Winasa mengaku bingung dengan dakwaan dan menyerahkan ke penasihat hukumnya. ‘’Saya sudah mendengar apa yang disampaikan JPU, saking bersemangatnya walaupun diulangulang kalimatnya, pada akhirnya semua membingungkan dan saya tidak mengerti,’’ ujarnya. Ia mempersilakan kuasa hukumnya membacakan pembelaan atau eksepsi. (kmb26)
Hak Angket Mafia Pajak
Demokrat Ancam Parpol Koalisi yang Membelot Jakarta (Bali Post) Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan akan bersikap keras terhadap parpol anggota koalisi yang selalu memiliki sikap berbeda dengan koalisi. Demokrat mengancam akan mendepak anggota partai koalisi yang membandel dan sering tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah. ‘’Kalau setgab anggotanya kadang-kadang beda pandangan itu biasa, tetapi kalau sering-sering ya... tidak elok. Nah, kalau ada yang sering-sering, mungkin saja ada bagian koalisi yang terpaksa kami ikhlaskan,’’ kata Anas sebelum rapat konsolidasi Fraksi Partai Demokrat, Senin (21/2) kemarin. Penegasan tersebut dikemukakan Anas menanggapi kemungkinan ada parpol koalisi yang memiliki sikap berbeda dengan kebijakan Sekretariat Gabungan Koalisi yang menolak usul hak angket mafia pajak. Namun, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Setgab, secara tegas mendukung hak angket mafia pajak itu. Soal kehadirannya secara khusus memimpin rapat Fraksi Demokrat di DPR, Anas mengakui rapat ini untuk konsolidasi menjelang rapat paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan atas usul pembentukan Pansus Angket Mafia Pajak. ‘’Besok (Selasa hari ini - red) kan mau ada paripurna dan kami mau konsolidasi dan menyamakan persepsi atau garis partai terhadap anggota F-PD bahwa tidak ada urgensinya pembentukan angket pajak,’’ ujarnya. Soal sikap Golkar yang berbeda dengan Demokrat, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso beralasan, motivasi Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). ‘’Tujuan ini hanya bisa dilakukan dengan mengungkap mafia pajak lewat Pansus Angket Mafia Pajak,’’ kata Priyo yang mengaku siap menggantikan Marzuki Alie jika berhalangan. Selain Golkar, PKS, Fraksi PDI-P, Hanura, dan Gerindra juga mendukung hak angket mafia pajak. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung meyakini Fraksi Golkar dan PKS tidak akan berbalik badan dan akan tetap melanjutkan proses hak angket perpajakan sampai lolos ke paripurna. Bila paripurna hari ini disetujui maka agenda selanjutnya adalah pemilihan ketua pansus. Dalam hal ini juga tidak bisa dimungkiri ada beberapa blok. ‘’Yang mendukung, ragu-ragu serta menolak. Dengan demikian siapa pun yang ditugaskan harus bisa memimpin secara baik,’’ kata mantan Sekjen DPP PDI-P ini. Dia mengungkapkan di tingkat pimpinan dewan akan terjadi persaingan untuk dapat menjadi pimpinan rapat pansus yang dinilai penting. (kmb4)
Ulah Bonek
Tertib di Bali, Menjarah di Banyuwangi PENGAWALAN aparat terhadap ribuan bonek ketika mereka berada di Bali tergolong berhasil. Buktinya, mereka tetap santun ketika berada di Pulau Dewata. Sejak kedatangannya di Bali hingga meninggalkan Bali, pendukung Persebaya 1927 itu terus dikawal aparat kepolisian. Bahkan, mereka yang tak bawa uang cukup serta tak bawa kartu identitas langsung dipulangkan ketika menginjakkan kaki di Pelabuhan Gilimanuk. Ketika mereka menginap di Stadion Dipta, Gianyar, mereka pun ‘’dijamu’’ oleh panitia dengan pembagian nasi jinggo. Demikian pula usai nonton pertandingan, mereka yang sebelumnya datang menggunakan kendaraan umum di-
angkut dengan truk sampai di Gilimanuk. Namun, mereka akhirnya berulah ketika menyeberangi Selat Bali menuju Ketapang, Minggu (20/2) malam. Ratusan bonek sempat menjarah makanan di kantin KMP Marina Pratama yang ditumpanginya. Sumber Bali Post menyebutkan, para bonek menyerbu kantin di kapal karena kelaparan. Pasca-insiden ini, Polres Banyuwangi langsung memperketat pengamanan di Pelabuhan Ketapang. Total pasukan yang diturunkan mencapai lebih dari 200 orang. Jumlah ini belum termasuk tambahan dari personel TNI. Tiba di Pelabuhan Ketapang, para bonek digiring ke stasiun KA. Sisanya yang meng-
gunakan bus dikawal langsung menuju Surabaya. Suasana sempat mencekam ketika para bonek turun dari kapal. Untuk menghindari aksi penjarahan, Polres menutup seluruh toko dan pedagang yang berjualan di sekitar pelabuhan. ‘’Kita perintahkan semua agar tutup. Tujuannya, mengantisipasi aksi brutal bonek,’’ kata Wakapolres Banyuwangi Kompol Heru Prasetyo. Walaupun dalam pengawalan, sempat terjadi ketegangan di Pelabuhan Ketapang. Seorang pendukung arek Malang (Arema), Andi (26), nyaris dikeroyok ratusan bonek di depan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para pendukung Persebaya 1927 itu emosi ketika melihat
pemuda ini menggunakan kostum kebesaran klub sepak bola asal Malang tersebut. Beruntung, polisi berhasil meredam situasi. Korban berhasil lolos dari maut setelah diamankan ke Polsek Kalipuro, 500 meter dari Pelabuhan Ketapang. Insiden ini berawal ketika Andi bermain kartu bersama dua temannya di depan pelabuhan. Sekitar pukul 23.00 WIB, ratusan bonek yang baru datang dari Bali memadati Pelabuhan Ketapang. Mereka lalu berjalan bergerombol menuju Stasiun Kereta Api (KA) Banyuwangi Baru. Saat melintas di depan pelabuhan, mereka memergoki Andi. Hal.23 Para Bonek
Bali Post/udi
TIDUR - Ratusan bonek tidur di halaman Stasiun Banyuwangi Baru, Ketapang, Banyuwangi menunggu jadwal KA ke Surabaya, Minggu (20/2) malam.