TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU WAGE, 21 MEI 2011
24 HALAMAN NOMOR 269 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
BAKSO Membuat makanan tahan lama, para pedagang banyak menyiasati dengan penggunaan bahan pengawet. Hasil temuan BBPOM pada sampel makanan banyak mengandung pengawet. Bahkan pada bakso ditemukan bakteri.
Hasil Temuan BBPOM Bali
Jajanan Anak Mengandung Bakteri
Kewaspadaan dalam menyantap makanan dan minuman saat ini sudah seharusnya ditingkatkan. Belakangan banyak jenis makanan terindikasi mengandung pengawet dan kebersihannya diragukan. Jajanan untuk anak-anak di sekolah yang penampilannya menarik, namun mengandung zat berbahaya. Temuan BBPOM Bali, misalnya, ada jajanan mengandung bakteri dan pewarna.
PERSAINGAN ketat dalam berbisnis tampaknya membuat pengusaha main curang. Keinginan mendapatkan keuntungan besar tidak dibarengi dengan kesadaran menyajikan makanan yang baik, dalam arti bergizi dan menyehatkan. Sejumlah makanan jenis tahu, mi basah, bakso, dan lainnya sebelumnya dinyatakan mengandung bahan tambahan berbahaya seperti formalin dan boraks. Belakangan jajanan yang kerap dikonsumsi anak sekolah yang tercemar bakteri, salah
satunya bakteri E-Coli. Bahkan, bahan berbahaya lainnya seperti rhodamin B masih disalahgunakan sebagai pewarna pada makanan. Temuan ini dikuatkan ha-
sil pengawasan yang dilakukan BBPOM Bali di 31 sekolah dasar yang berlokasi di Kabupaten Gianyar dan Denpasar. Hal. 23 Empat Sampel
‘’Sejumlah jajanan sekolah banyak ditemukan ada kandungan bakteri seperti minuman sirup, jelly, agaragar, es mambo, es lilin, tahu isi, dan bakso. Khusus untuk bakso, ditemukan satu sampel mengandung bakteri Salmonella.’’ Bali Post/edi
Peradilan di Indonesia Memprihatinkan
Ketidakpercayaan Masyarakat Tinggi Denpasar (Bali Post) Potret peradilan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Masih banyak ditemukan ketidakpuasan publik terhadap sistem dan sumber daya manusia di institusi pengadilan. Bukannya mendapat keadilan, masyarakat malah kerap menemui masalah baru yang lebih kompleks. Akibatnya, tingkat ketidakpercayaan publik pada pengadilan pun terbilang cukup tinggi. ‘’Suatu negara yang hukumnya atau peradilan tidak bisa dipercaya, ini sangat gawat. Bagaimana prospek negara kita kalau kondisinya seperti ini?’’ ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. didampingi Staf Khusus Komunikasi Publik Aris Purnomo saat berkunjung ke Bali Post, Denpasar, Jumat (20/5) kemarin. Hal. 23 Dua Masalah
SASARAN
Harkitnas Momentum Luruskan Reformasi Jakarta (Bal Post) Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan momentum untuk meluBali Post/ist ruskan proses reformaKristiadi si di Indonesia. Berbicara dalam forum Sarasehan Nasional ‘’Membingkai Ulang Makna Kebangkitan Nasional di Era Reformasi’’ yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Jumat (20/5) kemarin. Hal. 23 Hasil Reformasi
LENSA
Bali Post/ant
KONGRES GAGAL - Sejumlah peserta kongres pemilihan pengurus PSSI periode 20112015 naik ke atas podium setelah kongres dihentikan, di Jakarta, Jumat (20/5) kemarin. Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menghentikan Kongres PSSI, menyusul tidak adanya titik temu dalam pelaksanaan kongres dan suasana kongres pun menjadi tidak kondusif.
Suasana Tak Kondusif
Agum Hentikan Kongres PSSI Jakarta (Bali Post) Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menghentikan Kongres PSSI di Jakarta, Jumat (20/5) kemarin, menyusul pelaksanaan kongres tidak menemui titik temu. “Suasana tidak kondusif dengan menyebut alhamdulillah saya Agum Gumelar, Ketua Komite Normalisasi, menyatakan menghentikan sidang,” kata Agum di Jakarta, Jumat malam kemarin.
Sebelumnya, salah satu anggota KN FX Rudi Hadiyatmo menyatakan mundur dari KN. “Saya tidak mau, pimpinan sidang, dimundurkan kongres. Saya bukan cuci tangan tetapi ini tanggung jawab kepada masyarakat. Saya nyatakan mundur dari KN,” katanya. Pelaksanaan kongres tidak berjalan mulus menyusul para anggota kongres meminta
Agum untuk voting soal agenda dan meminta kongres menghadirkan penjelasan Komite Banding. Para peserta berkutat untuk meminta voting langsung. Mereka terus memaksa untuk dilakukan voting agenda yang akan dibahas di kongres yang sebelumnya sudah disusun Komite Normalisasi. Hal. 23 Sepak Bola
Busyro Muqoddas:
Koruptor Lebih Baik ’’Dibunuh’’ Bali Post/ade
KA BATIK - Seorang staf PT Kereta Api Indonesia memeriksa kamar gerbong kereta bermotif batik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/5) kemarin. Peluncuran kereta api (KA) batik ini sebagai wujud kepedulian PT KA terhadap batik yang merupakan warisan budaya bangsa.
Yogyakarta (Bali Post) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, untuk mencegah tindak pidana korupsi dan menimbulkan efek jera kepada koruptor, perlu hukuman yang berat. ‘’Bila perlu koruptor ‘dibunuh’ secara pelanpelan, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi mereka yang akan korupsi atau koruptor yang akan mengulangi perbuatannya,’’ kata Busyro pada Seminar ‘’Peranan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi sebagai Suatu Extraordinary Crime’’ di Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Jumat (20/ 5) kemarin. Menurutnya, dirinya sangat tidak sependapat dengan revisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang baru ini karena menghapuskan pidana hukuman mati kepada koruptor dan mencabut sejumlah kewenangan yang sebelumnya dimiliki KPK. Hal. 23 Cukup Enak
Bali Post/ist
Busyro Muqoddas
Denpasar Masuk Enam Kota Termacet di Indonesia
Belum Ada Langkah Jelas Mengatasinya Denpasar termasuk salah satu dari enam kota metropolitan di Indonesia yang mengalami kemacetan lalu lintas parah. Masuk enam besar kali ini bukanlah prestasi, tetapi masalah yang harus dipecahkan. Sayang, penanganannya tak jelas, baik jangka pendek maupun panjang. Dampaknya, saban hari Denpasar terasa makin sesak dan makin krodit. Langkah apa yang harus diambil?
SELAMA ini pola penanganan transportasi yang dilakukan pemerintah belum mampu mengatasi persoalan kemacetan. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak adanya grand design yang memadai dalam bidang transportasi. Ironisnya, rencana pengoperasian trans Sarbagita yang dinanti-nantikan ini ternyata hanya merupakan solusi antara. Parahnya
Bali Post/ded
Prof. Suparman
kemacetan di Denpasar tersebut ditegaskan Ketua Bidang Transportasi Program Magister Teknik Sipil Unud Putu Alit Suthanaya, S.T., MEng.Sc., Ph.D. dan Ketua Lab Transportasi Program Studi Teknik Sipil FT Unud Ir. Putu Preantjaya Winaya, M.T. saat dihubungi, Jumat (20/5) kemarin. Hal. 23 Urai Kemacetan
‘’Sebuah kota yang baik, perencanaan penataan transportasinya sudah dirancang lebih dari 30 tahun sebelumnya. Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sekarang. Misalnya, bagaimana membangun sarana transportasi publik yang memadai, sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.’’
Bali Post/edi
MACET - Masalah kemacetan lalu lintas di Denpasar sampai saat ini sulit diatasi. Kondisi ini akibat makin banyaknya kendaraan yang masuk Bali.
Presiden Yudhoyono
Suap ke MK Bukan Hal Remeh Jakarta (Bali Post) Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi serius laporan suap yang dilakukan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar. SBY berjanji akan segera memproses kasus yang dilaporkan oleh Ketua MK Mahfud MD itu. ‘’Terima kasih Pak Mahfud atas penjelasannya yang gamblang. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang tidak remeh,’’ kata SBY dalam keterangan persnya didampingi Ketua MK Mahfud MD di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (20/5) kemarin. SBY mengakui Mahfud MD menyurati dirinya selaku presiden untuk menceritakan kronologi pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Janedjri. Pada hari ini, keduanya bertemu untuk membicarakan masalah tersebut sekaligus membahas tentang rencana pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara. Surat MK itu telah direspons internal Demokrat yang pembahasannya langsung di bawah koordinasinya selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat bersama Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Hal. 23 Untuk Kebenaran