POLITIK
4 LINTAS
DEMOKRASI
Sumut Perlu Sekda Profesional MEDAN - Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Brilian Moktar mengatakan, Sumut membutuhkan seorang sekretaris daerah (sekda) yang profesional dan mampu menjembatani berbagai kepentingan. ‘’Sumut membutuhkan seorang sekda yang betul-betul mampu menjadi penghubung yang baik sekaligus menjembatani kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga dengan masyarakat luas,’’ katanya, Minggu (20/2) kemarin. Brilian Moktar mengakui, bursa pencalonan Sekda Provinsi Sumut kian memanas dan menjadi perbincangan para birokrat dan politisi menjelang akhir masa kepemimpinan Gubernur Syamsul Arifin yang kasus dugaan korupsinya disebut-sebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut dia, jabatan Sekda Sumut merupakan jabatan yang sangat strategis dan tidak akan mudah mencari figur terbaik seperti mantan Sekda Sumut Muhyan Tambuse dan RE Nainggolan. Memang tidak akan mudah mencari sosok seperti Muhyan Tambuse dan RE Nainggolan yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sampai masa purna bakti mereka. (ant)
Anggaran Kesehatan Surabaya Rp 54 Miliar SURABAYA - Anggaran pelayanan kesehatan untuk warga atau pasien miskin yang tidak masuk Jamkesmas di Kota Surabaya untuk tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp 54 miliar. Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Baktiono, Minggu (20/2) kemarin mengatakan, pihaknya telah menyetujui adanya kenaikan anggaran pelayanan kesehatan di Surabaya pada 2011 mengingat resmi dioperasionalkannya RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). ‘’Dengan anggaran ini, kami tidak ingin ada keluhan bahwa masyarakat miskin tidak lagi tertangani dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,’’ katanya. Menurut dia, total anggaran pelayanan kesehatan tahun ini adalah Rp 54 miliar dengan perincian di Dinkes Surabaya dialokasikan Rp 27 miliar, di RSUD Soewandhie Rp 21 miliar dan di RSUD BDH Rp 8 miliar. Sebelumnya alokasi di Dinkes hanya Rp 20 miliar, RSUD Soewandhie Rp 15 miliar, sedangkan RSUD BDH merupakan anggaran baru karena di tahun 2010 lalu belum ada plot anggarannya. (ant)
DPR Minta Penjelasan Penyimpangan Proyek LOBP Gresik Jakarta (Bali Post) Komisi VII DPR meminta penjelasan PT Pertamina (Persero) terkait dugaan penyimpangan proyek modernisasi pabrik pencampuran pelumas atau Lube Oil Blending Plant (LOBP) di Gresik, Jatim. Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha, Minggu (20/ 2) kemarin mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dugaan penyimpangan proyek LOBP Gresik yang dibangun PT Rekayasa Industri dalam kurun waktu 2007-2009 saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina yang dijadwalkan Senin (21/2) ini. ‘’DPR berkepentingan mendengarkan penjelasan Pertamina atas dugaan penyimpangan dan dampaknya bagi keuangan Pertamina,’’ katanya. Komisi VII DPR telah mengundang direksi dan komisaris utama Pertamina dalam rapat dengar pendapat Senin (21/2) ini. Menurut Satya yang politisi Partai Golkar, sebenarnya agenda rapat dengan Pertamina adalah membahas evaluasi kinerja tahun 2010 dan rencana tahun 2011. ‘’Namun, kami pasti juga akan menyinggung proyek LOBP Gresik,’’ katanya. Hal senada dikemukakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi. Menurut dia, pihaknya ingin mengetahui atau mengklarifikasi pemberitaan media beberapa hari terakhir ini soal dugaan penyimpangan proyek LOBP Gresik tersebut. ‘’Agenda rapat rutin ini kebetulan sejalan dengan keinginan Komisi VII DPR mengklarifikasi proyek tersebut,’’ ujarnya. Demikian pula pendapat anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M. Romahurmuziy. Menurut dia, rapat dengan Pertamina tersebut merupakan bagian tugas pengawasan yang dilakukan DPR. Sebagai mitra Komisi VII DPR, lanjutnya, Pertamina akan diminta penjelasan terkait evaluasi kinerja tahun 2010 dan program kerja tahun 2011. ‘’Agenda (Senin) ini adalah rapat pengawasan dan lain-lainnya termasuk progres LOBP Gresik,’’ katanya. Rencana rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Pertamina tersebut merupakan agenda yang tertunda karena berbagai sebab sebelumnya. Penyimpangan proyek LOBP Gresik tersebut mendapat sorotan media beberapa hari terakhir ini. Dugaan penyimpangan tersebut bermula dari temuan audit SPI Pertamina yang menyebutkan proyek modernisasi LOBP Gresik yang dikerjakan Rekayasa Industri tidak sesuai rancangan awal. Sesuai dokumen memorandum tertanggal 23 Agustus 2010 bernomor R-081/J00000/2010-SO dari Kepala Satuan Pengawas Intern Pertamina, L. Budi Djatmiko kepada Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina disebutkan, keekonomian proyek itu sulit mencapai rencana awal, dikarenakan realisasi produksi di bawah kapasitas desain. Disebutkan pula, sejumlah unit LOBP tersebut tidak berfungsi optimal. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Safrudin, sebelumnya meminta Badan Pemeriksa Keuangan ikut mengaudit proyek tersebut. Sementara, anggota Komisi VII DPR, M. Romahurmuziy meminta Kementerian BUMN menonaktifkan sementara Triharyo Soesilo. Ia mengkhawatirkan, adanya kemungkinan konflik kepentingan saat proses penyelesaian dugaan penyimpangan tersebut mengingat Triharyo yang saat proyek pabrik pelumas di Gresik dibangun tahun 2007-2009 menjabat Dirut Rekayasa Industri. Namun, juru bicara Pertamina M. Harun telah menepis kekhawatiran adanya konflik kepentingan Triharyo Soesilo sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Dirut Rekayasa Industri yang mengerjakan pembangunan pabrik pelumas tersebut. Menurut dia, Pertamina mempunyai regulasi yang berisi rambu-rambu pencegahan terjadinya kemungkinan seseorang melakukan konflik kepentingan. (ant)
Senin Kliwon, 21 Februari 2011
DPR Desak PT Wika Jelaskan Temuan BPK Jakarta (Bali Post) Komisi VI DPR-RI mendesak PT Wijaya Karya (Wika) segera menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan banyak proyek bermasalah yang dikerjakan PT Wika dan berindikasi merugikan negara dalam jumlah besar. ‘’Berdasarkan laporan BPK semester I-2010, ditemukan bahwa PT Wika selaku tim perencana proyek Trade Centre Mall di Surabaya lalai tidak membuat kontrak yang mengikat secara hukum dan menjamin hak perusahaan, sehingga menyulitkan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa,’’ kata anggota Komisi VI DPR Hayani Isman, Minggu (20/2) kemarin. Selain itu, Hayani juga membocorkan sejumlah proyek bermasalah PT Wika lainnya. ‘’Wika juga melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan layang dan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) yang mengakibatkan rencana biaya pekerjaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga Wika dirugikan Rp 10,45 miliar dan terdapat piutang senilai Rp 106,63 miliar dan 11,49 juta dolar AS pada tujuh proyek yang berpotensi tidak tertagih,’’ katanya. Hayani menegaskan, sebagai BUMN Karya, Wika tidak sepantasnya melakukan kelalaian seperti disebutkan dalam laporan BPK semester I tahun 2010. ‘’Pasalnya, selaku perusahaan yang sudah go public dan terbuka, mereka
mempunyai tim yang profesional sehingga kesalahan ataupun kelalaian itu tidak perlu terjadi. Namun kalau memang ada permainan, wajar saja terjadi kelalaian tersebut,’’ kata Hayani. Menurut politikus Partai Golkar ini, dirinya sudah mempertanyakan hal tersebut pada PT Wika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan 14 Badan Usaha Milik Negara Karya (BUMN Karya) Bidang Konstruksi di Gedung DPR, Senin (7/2) lalu. ‘’Saya sudah menanyakan kepada mereka, tapi sayang saat itu belum dapat penjelasan karena rapat harus diakhiri mengingat waktu sudah malam. Untuk itu, saya mendesak Wika segera menjelaskan bagaimana tindak lanjut dari temuan BPK tersebut dan juga menjelaskan apa yang telah dilakukan menyikapi masalah kerugian dan piutang PT Wika tersebut,’’ tegasnya. Berdasarkan laporan BPK semester I tahun 2010, ditemukan bahwa Wika sebagai tim perencana proyek Trade Centre Mall di Surabaya, lalai tidak membuat kontrak yang mengikat secara hukum dan menjamin hak perusahaan, sehingga menyulitkan dalam menyelesaikan sengketa. (ant)
Kenaikan Gaji Pejabat Harus Disertai Komitmen Perubahan Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Kemal Azis Stamboel, mengatakan rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat yang digulirkan Menkeu Agus Martowardojo harus disertai komitmen perubahan signifikan dalam sistem remunerasi dan agenda reformasi birokrasi. Karena, kata Kemal dalam siaran pers Fraksi PKS DPR, Minggu (20/2) kemarin, jika tidak ada perubahan sistem remunerasi dan agenda reformasi birokrasi, maka kenaikan itu sama saja dengan pemborosan anggaran. Namun, ia menilai rencana kebijakan tersebut perlu disikapi secara positif sebagai salah satu bagian dari upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. ‘’Kita perlu beri kesempatan Menkeu mengajukan konsepnya. Kalau memang dipandang gaji pejabat perlu penyesuaian, maka penyesuaian itu tidak boleh sekadar menaikkan gaji pejabat. Kebijakan ini harus menjadi momentum perbaikan sistem penggajian pejabat secara menyeluruh,’’ ujarnya. Kemal mengatakan, dalam sistem remunerasi ke depan, pemerintah perlu menerapkan clean based salary. Artinya, gaji yang diberikan untuk pejabat itu bersih dan utuh meliputi seluruh tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ada lagi honorarium lain, selain gajinya. ‘’Jadi dengan sistem seperti ini, tidak ada lagi pendapatan dari uang rapat, uang panitia kerja, uang proyek, uang makan, uang perjalanan dan uang lainlain,’’ jelasnya. Konsep itu, lanjut dia, sangat penting karena dalam sistem remunerasi yang selama ini berjalan, kurang transparan dan memiliki basis akuntabilitas yang relatif rendah. Menurutnya, dengan sistem penggajian saat ini, seorang pejabat yang gajinya misalnya Rp 10 juta, bisa memiliki penghasilan sampai dengan sekitar Rp 30 juta karena Rp 10 juta dari gajinya, sedangkan 20 juta lainnya dari uang berbagai honorar-
ium di luar gaji itu. ‘’Penghasilan Rp 20 juta ini kan tidak jelas dan minim sekali akuntabilitasnya,’’ kata Kemal. Ia pun menepis adanya keraguan dengan sistem itu, di mana honorarium di luar gaji tersebut dihapuskan akan membuat disinsentif terhadap para pejabat. Oleh karena itu, gaji pejabat perlu disesuaikan dengan basis penilaian yang jelas, sebagai kompensasinya. Tentunya dengan tetap memperhitungkan kelayakan dan profesionalitasnya, serta implikasi anggaran belanja pegawai dalam APBN ke depan. ‘’Tetapi, itu harus bersih dan tidak ada lagi honorarium yang lain. Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban, aktivitas seperti rapat, panitia kerja, proyek kerja dan sejenisnya itu adalah sudah merupakan kewajiban pejabat publik dan tidak perlu mendapat honorarium,’’ kata Kemal seraya menambahkan sistem penggajian yang transparan dan akuntabel serta jelas harus diwujudkan. (ant)
Bali Post/ant
HUT GERINDRA - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) berada di tengah-tengah peserta fun bike HUT ke-3 Gerindra di lapangan Basuki Rahmat, Surabaya, Minggu (20/2) kemarin. Selain fun bike terdapat serangkaian acara lain seperti nonton bareng film dokumenter ‘’Surabaya Juang’’ dan bakti sosial yang disambut antusias oleh simpatisan dan pendukung Partai Gerindra Jatim.
Gerindra Belum Tentukan Sikap Terkait Hak Angket Surabaya (Bali Post) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tak ingin dipermainkan oleh fraksi-fraksi lain di DPR dalam hak angket mafia pajak yang diusulkan 114 anggota DPR dari sejumlah fraksi dan komisi. ‘’Kami tak ingin dipermainkan lagi seperti dalam hak angket Bank Century dulu,’’ kata Ketua Umum DPP Gerindra, Suhardi, Minggu (20/2) sore kemarin. Oleh karena itu, sampai sekarang partai yang didirikan Prabowo Soebianto itu belum menentukan sikap terkait usulan fraksi-fraksi dan komisikomisi untuk mendukung atau tidak hak angket tersebut. Pihaknya tidak akan buruburu menentukan sikap. ‘’Kami diskusikan dulu dengan pengu-
rus,’’ katanya usai menghadiri acara pelantikan jajaran DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur itu. Selain berdiskusi dengan para pengurus partai, pihaknya juga akan menyerap aspirasi dari bawah terkait urgensi hak angket tersebut. ‘’Kami harus cermat dalam menyikapi dinamika politik di DPR. Apakah hak angket itu mainan politik atau tidak. Gerindra tak mau dipermainkan lagi seperti kasus hak angket Bank Century lalu,’’ katanya. Namun, Suhardi menegaskan jika memang hak angket mafia pajak itu didasari niat tulus untuk mengungkap kasus pajak yang merugikan keuangan negara, maka dia memastikan partainya akan
mendukung penuh. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Soebianto, mengaku belum menerima permohonan tertulis pengunduran Muchdi Purwoprandjono sebagai Wakil Ketua DPP Gerindra untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ‘’Sampai sekarang kami belum menerima pernyataan resmi dari dia. Kalau pun benarbenar mundur, itu hak dia. Kami tidak bisa mencegahnya,’’ kata mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya rekayasa politik yang dirancang Gerindra terkait kepindahan Muchdi itu, Prabowo tidak menjawabnya dengan tegas. (ant)
Kader PDI-P Cilegon akan Datangi KPK Cilegon (Bali Post) Ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Cilegon akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, terkait pemanggilan dan kesaksian Megawati Soekarnoputri atas dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. ‘’Kami menolak pihak KPK memanggil dan memeriksa Ketua Umum kami terkait dengan dugaan suap yang terjadi pada tahun 2004,’’ kata Sekretaris DPC PDI-P Kota Cilegon, Agus Suparman, Minggu (20/2) kemarin. Dia menjelaskan, pemanggilan KPK
atas Ketua Umum PDI-P yang juga mantan Presiden Republik Indonesia itu sudah salah kaprah dan tidak sesuai. ‘’Mestinya aparat penegak hukum dan pemerintah lebih concern terhadap kasus yang sudah jelas menyalahi aturan seperti Century dan penggelapan pajak,’’ katanya. Ribuan kader yang sudah disiapkan oleh DPC PDI-P rencananya akan berangkat ke KPK dengan menggunakan bus, dan berangkat dari Tol Cilegon Timur dan Barat. ‘’Kesiapan kader kami di Cilegon sekitar 2.000 orang yang akan ke KPK dengan menggunakan 20 sampai 30 bus,’’ ujarnya.
Namun pengerahan kader itu akan dibatalkan, jika penegak hukum membatalkan memanggil dan memintai keterangan Megawati Soekarnoputri. ‘’Kalau nanti ternyata pemeriksaan dibatalkan, kami juga tidak jadi berangkat. Pokoknya kami siap berangkat jika ada komando dari pusat,’’ katanya. Pemanggilan Megawati Soekarnoputri oleh KPK adalah sebagai saksi yang meringankan, atas permintaan kedua orang terdakwa Max Moein dan Poltax Sitorus oleh kuasa hukumnya, Petrus Selentinus, yang disampaikan ke KPK. (ant)