TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post
SELASA UMANIS, 20 SEPTEMBER 2011
Pengemban Pengamal Pancasila
Gunawan Sesalkan Pernyataan Gubernur
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Soal Pembubaran Desa Pakraman
Pemimpin Formal Jangan Ikut Emosional Pernyataan Gubernur soal pembubaran desa pakraman dikritisi dan disesalkan sejumlah tokoh agama, adat, dan pemerhati agama dan sejarah. Mereka berpendapat desa pakraman tidak mungkin dibubarkan. Mereka juga menyatakan agar desa adat lebih diberdayakan dan pemerintah juga mempunyai tanggung jawab soal itu. Pendapat mereka tersebut terkait pernyataan Gubernur tentang pembubaran desa pakraman.
Mangku Pastika Minta Maaf Denpasar (Bali Post) Pernyataan Gubernur tentang pembubaran desa pakraman dikritisi anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Gunawan. Ia langsung melakukan interupsi kepada Gubernur saat sidang pembahasan perubahan APBD, Senin (19/9) kemarin. Atas interupsi itu, Gubernur pun akhirnya mengklarifikasi atas statemen pembubaran desa pakraman pascabentrok Budaga dan Kemoning. Di depan sidang pleno DPRD Bali yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandi, S.Sos., Gubernur menyatakan permintaan maaf atas kesimpangsiuran informasi terkait pembubaran desa pakraman. Ia menyatakan, pembubaran yang dimaksud adalah hanya untuk Desa Kemoning dan Budaga, bukan terhadap seluruh desa pakraman. Ia juga menyatakan akan mengevaluasi Desa Pakraman Budaga dan Kemoning pascabentrok ini. Hal. 23 Akan Dievaluasi
24 HALAMAN NOMOR 34 TAHUN KE 64
Bali Post/dok
I Wayan Gunawan
IDA Pedanda Gede Putra Bajing mengatakan desa pakraman yang dulunya disebut desa adat merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dijaga keutuhannya. Sebab, peran desa pakraman amat strategis dalam melestarikan agama Hindu, budaya Bali dan adat-istiadat. Karenanya warisan leluhur itu mesti selalu diamankan dan dijaga keutuhannya. Katanya, ketika budaya global demikian derasnya memasuki tatanan kehidupan, desa pakramanlah diharapkan dapat menjadi benteng untuk mengawal nilai-nilai budaya Bali. Desa pakraman dengan awigawignya diharapkan dapat menangkal pengaruh negatif budaya global. Karena itu, desa pakraman perlu diperkokoh untuk dapat menjalankan peran strategisnya. Ida Pedanda Sebali Tianyar
Arimbawa mengatakan eksistensi desa pakraman seyogianya perlu lebih diberdayakan dan dibenahi agar berfungsi lebih maksimal. ‘’Desa pakraman seyogianya lebih diberdayakan dan dibina sehingga dapat berfungsi lebih maksimal,’’ katanya. Misalnya, penerapan awigawig perlu lebih mengedepankan semangat kekeluargaan, panyamabrayan, kedamaian (shanti), persatuan dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya. Pengamat agama Ketut Wiana memohon agar pemerintah tidak ikut emosional menghadapi persoalan. Persoalan atau kasus, tak hanya terjadi di Bali. Di luar Bali, bahkan di sejumlah negara pun, kasus kerap mengemuka. Karena itu, tatkala terjadi kasus bernuansa adat, hendaknya jangan sampai desa pakraman disalahkan. Wiana mengatakan, desa pa-
kraman merupakan wadah sakral milik umat Hindu, yang wajib kita benahi bersama dengan hati cerah dan pikiran cerdas. ‘’Dari sekitar 1.500 desa pakraman di Bali, kan hanya sedikit yang bermasalah. Meskipun demikian semua desa pakraman wajib kita ajak meningkatkan pembinaan umat yang ada di wilayahnya,’’ kata pengurus Parisada Pusat ini. Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Jro Gede Suwena Putus Upadesa menyatakan tak setuju pembubaran desa pakraman. Karena itu artinya sama dengan membubarkan Bali. Tetapi, apabila hal tersebut hanya ditujukan pada dua desa adat — Kemoning dan Budaga — yang saat ini bermasalah, bisa saja terjadi. Hal. 23 Tidak Digubris
Bentrok Kemoning-Budaga
Ditetapkan Satu Tersangka Semarapura (Bali Post) Setelah memintai keterangan sedikitnya lima saksi atas bentrokan berdarah Kemoning-Budaga, Polres Klungkung akhirnya menetapkan seorang tersangka, Made Suarta (49) asal Kemoning. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena mengakui membawa pisau lipat (diamankan sebagai barang bukti) saat kejadian. Dia dijerat dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam (sajam). ‘’Namun, saat ini belum bisa diperiksa lagi. Dia masih sakit,’’ ungkap Wakapolres Klungkung Kompol Wayan Gede Suwahyu, Senin (19/9) kemarin.
Bali Post/ant
UPACARA - Ratusan warga Budaga menggelar upacara ‘’pangulapan’’ di pertigaan depan Pura Puseh dan Bale Agung Desa Adat Budaga, Senin (19/9) kemarin.
Dilarang, Kader PDI-P Masuk Kabinet SBY
Kasus Kemoning-Budaga
MUDP Bentuk Peradilan Adat, Libatkan 30 Hakim Denpasar (Bali Post) Kasus adat Kemoning-Budaga akan diselesaikan dalam peradilan adat yang segera dibentuk MUDP Bali. Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Jro Gede Suwena Putus Upadesa mengatakan, kasus adat Kemoning-Budaga yang sebelunnya sudah ditangani Majelis Madya Desa Pakraman Klungkung, sekarang penanganannya sudah berada di MUDP Bali. ‘’Kami sudah memproses permasalahan itu dengan membentuk sebuah tim,’’ katanya, Senin (19/9) kemarin. MUDP Bali sudah membentuk tim investigasi yang bertugas melakukan penyidikan di lapangan. Tim ini dipimpin Petajuh Bidang Pawongan Ir. Meganada yang beranggotakan sejumlah pakar atau guru besar yang berada di Nayaka MUDP Bali. Selanjutnya, pihaknya akan menunjuk sejumlah hakim yang dalam menangani kasus itu dengan menggunakan sistem juri. Hal. 23 Hukum Adat
Jakarta (Bali Post) Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan melarang kader dan fungsionaris PDI-P untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu II jika terjadi reshuffle. Menurutnya, kebijakan partai sesuai hasil Kongres Bali adalah tetap berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014. Oleh karena itu, jika ada tawaran dari SBY, maka PDI-P tetap berpegang pada keputusan kongres tersebut. ‘’Jika atas nama pribadi, kader atau fungsionaris PDI-P menerima, silakan saja. Tetapi, kalau mengaku kader atau fungsionaris PDI-P tentu tidak akan menjalankan tugas jika tidak ada penugasan partai,’’ kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9) kemarin. Sebelumnya, Ketua Deperpu PDI-P Taufiq Kiemas pernah menyatakan bahwa fungsionaris PDI-P dipersilakan bergabung di KIB II jika ada permintaan dari Presiden SBY. Kendati demikian, Puan menyatakan, meskipun berada di luar pemerintahan, PDI-P tetap berkomitmen mendukung pemerintah jika program yang dijalankan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, anggota Komisi VI DPR ini meminta agar jika terjadi reshuffle maka harus dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja menteri-menteri KIB II. ‘’Kalau memang kinerjanya kurang, tentu lebih baik diganti. Ini juga bertujuan agar kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat tetap bisa berjalan,’’ kata Puan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. ‘’Saya kan sudah bilang saya tidak memikirkan reshuffle itu,’’ tuturnya sebelum rapat dengan Komisi II DPR. Hal. 23 Tidak Mau
PERTEMUAN antara muspida melibatkan MUDP Bali dan instansi terkait Provinsi Bali, Minggu (18/9) malam di kantor Bupati Klungkung, memutuskan bahwa pura dalem yang selama ini sebagai pemicu konflik ditetapkan berstatus quo. Dalam pengertian, status pura dikembalikan seperti sediakala, sehingga tidak ada yang berhak melarang siapa pun warga (empat tempek pangempon - red) untuk melaksanakan penguburan atau persembahyangan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Klungkung Tjok. Gede Agung, Senin (19/9) kemarin. Ia menyebutkan, penyelesaian kasusnya tengah diproses di MUDP Bali. Apa pun keputusan MUDP Bali nantinya, mutlak dan harus disepakati kedua pihak. ‘’Pemkab Klungkung mendesak MUDP Bali memprioritaskan penuntasan kasus ini,’’ katanya. Hal. 23 Upacara Pangulapan
Bali Post/
Susilo Bambang Yudhoyono
Membubarkan atau Memaknai Fungsinya? Oleh GPB Suka Arjawa kraman di Bali. Komentar ini membuat situasi yang sudah panas menjadi lebih panas lagi. Entahlah apa maksudnya membubarkan desa pakraman yang suka bikin ribut atau seluruh desa pakraman di Bali. Soal konfik antarwarga desa pakraman atau antardesa pakraman di Bali sesungguhnya boleh dikatakan hanya bagian kecil dari sekitar 1.500 desa pakraman di Bali. Akan tetapi karena konflik itu berada pada ranah yang tidak masuk akal, terutama jika dilihat dari hubungan hak asasi manusia (melarang penguburan, kasepe-
kang dan sejenisnya) dan hubungan antara Tuhan dengan manausia (perebutan pura, klaim pura dan sebagainya), konflik ini menjadi bahan perhatian dan kajian masyarakat umum. Boleh dikatakan sebagian besar masyarakat di luar konflik, mengecam kejadian itu. Jadi, kalau hanya misalnya sepuluh dari 1.500-an desa pakraman itu yang bermasalah, lalu ingin membubarkan seluruh keberadaan desa pakraman di Bali, bukanlah sesuatu yang logis. Yang lebih masuk akal mungkin
ana pasal 170 KUHP. ‘’Makanya masih kami dalami. Apakah ada unsur-unsur itu,’’ katanya. Soal lemparan batu (pemicu bentrok), yang beberapa di antaranya mengenai aparat, hingga kini masih simpang siur. Sebagian saksi mengatakan arah batu dari timur (kerumunan warga Kemoning). Sebagian lainnya menyebutkan batu bersumber dari arah sebaliknya yakni dari arah Budaga. Suwahyu juga menyebutkan, tak hanya warga yang dimintai keterangan. Hal. 23 Sesuai Prosedur
Pura Dalem Status Quo
Konflik Desa Pakraman BENTROKAN berdarah antarwarga desa pakraman di Klungkung telah memancing komentar macam-macam di seluruh masyarakat Bali. Kejadian seperti itu sesungguhnya tidak saja berlangsung di Klungkung, tetapi hampir setiap kabupaten di Bali ada peristiwa seperti itu. Hampir berbarengan dengan kejadian di Klungkung, di Pangkungkarung, Tabanan juga ada kejadian berupa upaya penghadangan jenazah yang hendak diinapkan menuju rumah sakit. Dari peristiwa itulah muncul komentar keras dari Gubernur Bali Mangku Pastika tentang pembubaran desa pa-
Menurut Suwahyu, sejumlah saksi lain yang sebelumnya dimintai keterangan terus disinkronisasi dengan barang bukti berupa senjata tajam (barang bukti), termasuk peran dalam kejadian, apakah provokator, koordinator lapangan atau apa. ‘’Jika semuanya klop, antara orang, barang bukti dan peran, bisa jadi mereka juga ditetapkan tersangka,’’ ujarnya. Penetapan tersangka bukan hanya diarahkan kepada kepemilikan sajam, nantinya diarahkan ke tindakan perusakan atau penganiayaan secara beramai-ramai sebagaim-
memberikan penjelasan kepada desa pakraman yang bermasalah atau menghentikan bantuan yang diberikan ratusan juta setiap tahun itu. Membubarkan desa pakraman akan melukai perasaan masyarakat Bali, sebab keberadaan desa ini telah berabad-abad, sejak abad ke-11. Akan tetapi, kita juga harus paham, bahwa keberadaan desa pakraman memang harus diperbarui dinamika, struktur, kekuatan, kekuasaan, hak dan kewajiban desa pakraman di zaman modern ini. Banyak yang mengatakan desa pakraman ini mirip negara di dalam negara (atau republik ketiga) yang kekuasaannya kadang
berlebihan. Jangan lupa desa pakraman adalah produk tradisi yang telah berabad-abad. Sedangkan Bali saat ini berada di batasan paling modern dari perkembangan zaman, yaitu era globalisasi (dicirikan oleh disiplin waktu yang ketat, saling berkejaran dengan waktu, pasar ekonomi global). Benturan antara tradisional dan modern inilah yang membuat konflik itu terjadi. Desa pakraman mengusung nilai-nilai tradisional yang sangat ketat. Inilah yang harus dipikirkan oleh masyarakat dan petinggi adat, budaya termasuk pemerintah di Bali. Hal. 23 Laju Modernitas