TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS PAING, 19 MEI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 267 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Perluasan Bandara Ngurah Rai
Sia-sia jika Lalu Lintas Tetap Macet
Bali Post/edi
DIBONGKAR - Beberapa bangungan di lahan milik Angkasa Pura I, Rabu (18/5) kemarin hampir seluruhnya sudah dibongkar terkait perluasan Bandara Ngurah Rai.
Keberhasilan sektor pariwisata ha-nya diukur dari kunjungan wisatawan ke Bali. Padahal pengembangan Bali harus dilihat secara holistik. Tidak saja aspek ekonomi juga sosial, budaya, keamanan, dan lingkungannya. Sebab, meningkatnya jumlah wisatawan ke Bali tidak selalu berdampak positif. Justru, limpahan wisatawan jika melebihi daya tampung Bali (carrying capacity) berpotensi merusak lingkungan hidup. Demikian rangkuman pendapat Dr. IGW Murjana Yasa, S.E., M.Si. dan Prof. Dr. Gede Sri Darma, S.T., M.M.
PROYEK perluasan Bandara Ngurah Rai Bali tanpa diimbangi dengan peningkatan infrastruktur lainnya akan menjadi sia-sia. Demikian pendapat Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Unud Dr. IGW Murjana Yasa, Rabu (18/5) kemarin. Menurutnya, pengembangan infrastruktur penunjang khususnya jalan harus dilakukan sebagai penyeimbang dari perluasan bandara tersebut. Dengan begitu, Bali tidak hanya mencapai target kunjungan namun
‘’Target pengembangan pariwisata saat ini bukan lagi tertuju pada kuantitas atau jumlah kunjungan, melainkan kualitas pengunjung. Sebab, kuantitas tanpa kualitas justru akan merugikan, karena kepeduliannya terhadap lingkungan cenderung rendah.’’
PERCOBAAN BUNUH DIRI
KORUPSI
KPK Periksa Direktur PT DGI Jakarta (Bali Post) KPK memeriksa para direktur PT Duta Graha Indah (DGI) yang merupakan pemegang proyek pembangunan wisma atlet di Kompleks Jakabaring, Palembang. ‘’Penyidikan masih fokus pada tersangka,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (18/5) kemarin. Direktur Marketing PT DGI, M El Idris, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya di KPK. Sebelumnya dia ikut tertangkap tangan di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kamis (21/4) malam bersama Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam. Selain itu, rekan kerjanya yakni Direktur Keuangan PT DGI Laurencius Teguh Khasanto ikut diperiksa KPK dengan status sebagai saksi dari El Idris. Pekan lalu, KPK juga telah memeriksa Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) di Palembang yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan wisma atlet tersebut. Meski demikian, belum ada pihak lain yang dianggap terkait dan ditetapkan sebagai tersangka. KPK mengamankan cek senilai Rp 3,2 miliar sebagai bukti dugaan suap saat melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang kini berstatus tersangka. Banyak diberitakan bahwa cek Rp 3,2 miliar itu baru 3 persen dari 15 persen success fee dari proyek wisma atlet yang dibangun untuk keperluan SEA Games ke-26 di Palembang. Sementara itu, KPK menyebutkan uang asing yang ditemukan dalam ruangan Sesmenpora Wafid Muharam ternyata bukan dana tunjangan operasional. ‘’Uang tersebut ternyata tidak berkaitan dengan dana operasional,’’ kata Johan Budi. Hal.23 Uang Suap
Murjana Yasa
BP/dok
Gede Sri Darma
Sulit Atasi Suap di DPR Jakarta (Bali Post) Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dinilai menjadi kunci utama mengatasi praktik suap-menyuap dan praktik percaloan di DPR. Adanya individu anggota DPR yang menyalurkan kepentingannya sendiri merupakan awal dari suburnya tindak pidana ini. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui sulit memberantas praktik suap-menyuap dan praktik percaloan di DPR, mengingat praktik ini sudah menjadi budaya, sehingga lebih baik penyelesaiannya dengan cara penegakan hukum yang tegas. ‘’Bukan hanya DPR (yang ditindak), karena yang punya kepentingan juga maunya menyuap. DPR-nya juga ada yang mau disuap. Sama saja,’’ kata Mahfud, Rabu (18/5) kemarin. Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) ini mengaku prihatin dengan banyaknya terungkap praktik suapmenyuap dan percaloan di DPR. ‘’Itu salah satu nilai minus dalam perkembangan demokrasi. Tetapi nilai positifnya jauh lebih banyak,’’ kata Mahfud. Wakil Ketua DPR-RI Priyo
Budi Santoso mengakui ada kesalahan segelintir oknum anggota DPR yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan penyelesaiannya cukup dituntaskan oleh penegak hukum. Tetapi, ia juga mengatakan banyak anggota DPR yang baik yang bekerja untuk rakyat dan negara. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa DPR sebagai sarang penyamun. ‘’Banyak orang baik di DPR. Senayan bukan sarang penjahat, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga,’’ katanya. Kata Priyo, evaluasi mekanisme penyusunan anggaran di Badan Anggaran atau kelompok kerja (pokja) anggaran di komisi-komisi DPR akan digalakkan. Jika memang cara kerja dan mekanismenya selama ini berpotensi atas dugaan tersebut, tentu akan diperbaiki. Hal.23 Milik Negara
SBY Terkesan Lindungi Andi
TERORISME
Saif al-Adel Pengganti Osama Washington Al-Qaeda telah memilih mantan petugas Pasukan Khusus Mesir sebagai pemimpin sementara kelompok garis keras itu sehubungan dengan kematian Osama bin Laden pada awal bulan ini, kata laporan CNN, Selasa (17/5). Saif al-Adel, ahli strategi Al-Qaeda dan pemimpin senior militer, telah diangkat sebagai pemimpin ‘’sementara’’ kelompok itu, menurut laporan CNN yang mengutip mantan gerilyawan Libya Noman Benotman, yang telah menolak ideologi AlQaeda. Surat kabar Pakistan The News membenarkan klaim itu, dengan mengutip sumber-sumber tanpa nama di artikel yang ditulis dari Rawalpindi, sebuah kota markas besar militer, Angkatan Bersenjata Pakistan di dekat ibu kota Islamabad. Keputusan untuk memilih al-Adel, yang juga dikenal sebagai Muhammad Ibrahim Makkawi, dilakukan saat kelompok itu tumbuh makin bergolak karena tiadanya pengganti formal untuk Osama bin Laden. Benotman mengatakan, penunjukan al-Adel sebagai pemimpin sementara mungkin menjadi cara bagi kelompok itu untuk mengukur reaksi orang di luar wilayah suci umat Islam jazirah Arab. (ant/afp/rtr)
memberikan kenyamanan pada pengunjung dengan mengurangi intensitas kemacetan yang terjadi. ‘’Untuk mengurai kemacetan lalu lintas, salah satu jalan adalah dengan pembangunan underpass (terowongan) atau jalan melingkar yang menghubungkan airport dengan Nusa Dua. Jadi perluasan bandara tidak akan memicu kemacetan,’’ ucapnya. Hal.23 Atasi Kemacetan
SELAMAT - Frustrasi ditinggal kekasih, seorang wanita di Cina berusaha melakukan percobaan bunuh diri. Wanita tersebut berusaha mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai tujuh bangunan perumahan dengan mengenakan gaun pengantinnya. Beruntung wanita tersebut berhasil diselamatkan seorang warga dengan meraih gaun pengantin yang dikenakannya, Rabu (18/5) kemarin. Wanita berusia 22 tahun yang tidak disebutkan namanya itu tidak mengalami cedera dalam usahanya bunuh diri. Menurut media lokal, wanita itu telah berpacaran empat tahun, namun tunangannya akhirnya menikah dengan wanita lain.
Bali Post/rtr/afp/ap
Jakarta (Bali Post) Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan SBY tidak fair dalam menyikapi kasus-kasus kader partainya. Untuk beberapa kasus, SBY terkesan melindungi, tetapi untuk kasus lainnya SBY seperti menjerumuskan. ‘’Saya jadi bertanya-tanya kalau sikapnya terhadap kadernya saja tidak fair, bagaimana dengan sikapnya terhadap kader partai lainnya?’’ tanya Ikrar, Rabu (18/5) kemarin, terkait kasus korupsi Sesmenpora. Penilaian tersebut disampaikan Ikrar atas perbedaan sikap SBY yang menurutnya berbeda, terhadap Menpora Andi Mallarangeng yang terkesan menutupi, namun terhadap Muhammad Nazaruddin justru mendorong agar dijadikan tersangka. Ikrar mengatakan tidak mungkin seorang Andi Mallarangeng dalam kapasitasnya sebagai Menpora tidak mengetahui kasus suap di ke-
menteriannya dan mengatakan tidak terlibat. ‘’Asumsi saya tidak mungkin dia tidak tahu, karena ada aturan presiden bahwa menteri harus tahu jika ada penggunaan APBN di atas Rp 50 miliar,’’ tandasnya. Siap Dipanggil Belum adanya klarifikasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng oleh Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat, menjadi tanda tanya besar sejumlah pihak. Namun, Andi membantah dirinya tidak bisa disentuh DK Partai Demokrat. ‘’Kapan saja diminta untuk memberikan keterangan oleh pihak mana pun, saya siap,’’ kata Andi usai rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu kemarin, menanggapi belum diperiksanya dia oleh DK Partai Demokrat. Hal.23 Proses Hukum
Pengelolaan Sampah Belum Maksimal
Armada Tak Siap, Pemilahan Sia-sia Imbauan pemerintah agar masyarakat membiasakan diri melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, rupanya siasia. Kesia-siaan ini bukan karena masyarakat tak mau menuruti imbauan tersebut, namun lebih dikarenakan ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan angkutan pemisahan antara sampah organik dan anorganik.
IRONIS memang! Ketika kesadaran masyarakat untuk memilah sampah mulai terbangun, justru pemerintah yang tidak siap. Para pejabat hanya berwacana. Kebijakan konkret untuk mendukung pengelolaan sampah organik dan anorganik sama sekali tidak ada. Sejatinya, sejumlah sekolah di Bali sudah mentradisikan pemilahan sampah itu kepada para siswanya. Kewajiban itu, minimal dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti di SMAN 3 Denpasar, pihak sekolah menyediakan sejumlah tong sampah berwarna hijau untuk menampung sampah organik dan tong sampah berwarna merah untuk sam-
pah anorganik. Para siswapun dengan tertib membuang sampah sesuai jenisnya sejak awal. ‘’Tradisi memilah sampah itu sudah diterapkan di sekolah kami. Sayang upaya itu sia-sia karena semuanya akan bercampur aduk kembali begitu sampah diangkut ke TPA,’’ kata Kepala SMAN 3 Denpasar Drs. I Ketut Suyastra, M.Pd. kepada Bali Post, Selasa (17/5). Menurut Suyastra, sudah saatnya pemerintah daerah
menyediakan armada khusus untuk mengangkut sampah organik maupun anorganik. Jika pengadaan armada khusus itu dinilai sangat memberatkan dari segi anggaran, pemerintah bisa menyiasatinya dengan menyekat bak armada menjadi dua bagian. Satu bagian untuk menampung sampah organik dan satu bagian lagi untuk menampung sampah anorganik. Hal.23 Ketidaksiapan Armada
‘’Memang sampai saat ini belum ada armada yang mengangkut sampah organik dan anorganik. Tetapi ke depan kami mengarahkan ke pola seperti itu.’’
Bali Post/dok
SAMPAH - Sampah anorganik dan organik dinaikkan dalam satu truk pengangkut sampah.