TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
SENIN PAING, 18 JULI 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
24 HALAMAN NOMOR 323 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Nusa Tenggara Barat
Tiga Ponpes Garis Keras di Lotim Selong (Bali Post) Ponpes Umar Bin Khattab (UBK) di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) kini dicap sebagai pencetak kader radikal. Tak hanya UBK, kegiatan tiga pondok pesanteran di Lombok Timur, NTB juga sedang dalam pengawasan. Tiga ponpes itu diduga menganut paham Islam garis keras.
Bali Post/ant
PIMPINAN PONPES - Sejumlah anggota Brimob membawa pimpinan Pondok Pesantren Khilafiah Umar bin Khattab, Abr, setibanya di Bandara Selaparang, Mataram, NTB, Sabtu (16/7). Polda NTB telah menetapkan delapan tersangka terkait ledakan yang diduga bom rakitan di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab, Bima, termasuk Abr yang merupakan pimpinan ponpes tersebut.
‘’Kami tidak mau menyebutkan nama-nama ponpes itu secara detail agar tidak menimbulkan gejolak. Tetapi kami terus melakukan pengawasan secara khusus terhadap tiga ponpes tersebut,’’ tegas Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim H.M. Syarif Waliyullah, Ming-
gu (17/7) kemarin. Dua di antara ponpes tersebut lokasinya berada di wilayah Kecamatan Labuhan Haji, sedangkan satu lagi berada di wilayah Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lotim. Ia menegaskan telah lama melakukan pengawasan terhadap tiga ponpes tersebut. Terlebih mereka dalam men-
jalankan aktivitasnya bersifat tertutup dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Apalagi menurut informasi, ujarnya, di ponpes tersebut santrinya dididik dan diberikan pelatihan militer. Pihaknya juga memburu tujuh orang yang dicurigai terlibat dalam jaringan yang merupakan ha-
sil tempaan di ponpes tersebut. Saat ini mereka sudah melarikan diri ke Pulau Sumbawa. ‘’Identitas ketujuh orang tersebut sudah diketahui, sehingga terus dilakukan pengejaran ke lokasi persembunyiannya,’’ ujar H. Syarif Waliyullah seraya mengatakan, banyaknya masyarakat yang mengikuti dan masuk jaringan tersebut, karena pemahaman Islamnya yang berbeda sudut pandang. Hal.23 Bukan Ponpes
Kasus PNS Bodong
ERUPSI Gunung Lokon kembali menyemburkan abu vulkanik (erupsi) setinggi 3.000 meter di Tomohon, Sulawesi Utara, Minggu (17/7) kemarin. Letusan membuat panik warga yang sebagian sudah kembali ke rumah. (Beritanya halaman 23)
Pemkab Bangli Siap Digugat Bangli (Bali Post) Rencana sejumlah PNS yang kini terhambat kenaikan pangkatnya untuk menggugat Pemkab Bangli, ditanggapi santai oleh Kepala BKD Bangli Ni Luh Koesalarini. ‘’Kami tetap berjuang agar 418 PNS ini luput dari jeratan PNS bodong. Tetapi jika toh dalam perjuangan itu ternyata tetap menemukan jalan buntu, maka Pemkab Bangli harus berbesar hati dan siap digugat oleh PNS,’’ ucapnya, belum lama ini. Kata Ni Luh Koesalarini, terkuaknya kasus ini bermula saat ngadatnya proses kenaikan pangkat 418 PNS di Bangli yang telah bertugas selama empat tahun. Setelah ditunggu-tunggu ternyata usulan kenaikan pangkat BKD Bangli belum kunjung turun. Akhirnya, BKD melakukan konfirmasi ke BKN. Ternyata terkuak ada data PNS Bangli yang tidak sesuai. Di antaranya data mengenai tanggal pengangkatan menjadi pegawai. Misalnya, diangkat Agustus namun dibuat tidak Agustus. Hal.23 Kenaikan Pangkat
SBY Ingatkan Sejumlah Pihak
MARKAS JAT
Jangan Buat Suasana Panas
Bali Post/ant
Bali Post/ant
PERUSAKAN - Seorang anggota polisi melihat lokasi markas JAT yang dirusak warga di Desa Betro, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (17/7) kemarin. Perusakan itu dipicu karena permintaan warga agar JAT menghentikan beladiri tidak dihiraukan. Warga juga menilai ada aktivitas mencurigakan anggota JAT yang sering melakukan doktrin, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Bali Post/ade
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak untuk menciptakan suasana politik yang stabil, sehingga bisa mewujudkan persatuan bangsa. ‘Kita harus bersatu, bukan membikin politik makin tidak stabil,’’ kata Yudhoyono saat memberi sambutan dalam peringatan Hari Lahir ke-85 Nahdlatul Ulama (NU), Minggu (17/7) siang kemarin. Yudhoyono menegaskan, Indonesia saat ini membutuhkan politik yang stabil. Sikap dan tindakan sejumlah pihak yang tidak sesuai hanya akan membuat suasana makin ‘’panas’’. Kepala Negara menyatakan hal itu terkait dengan pidato Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. Said Aqil antara lain menyatakan NU adalah organisasi yang selalu memilih jalan tengah, tidak ekstrem, dan mendukung politik yang stabil. Hal.23 Empat Pilar
Jajak Pendapat
Pariwisata Belum Sejahterakan Bali BALI dikenal memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Potensi Bali sebagai destinasi pariwisata budaya dinilai menjadi daya dukung kekuatan ekonomi Bali. Namun, potensi yang sedemikin besar hanya sebagian kecil yang dinikmati krama Bali. Ironisnya, krama Bali dominan mengambil peran sebagai pendukung investasi, bukan sebagai pengendali. Kondisi ini membuat pertumbuhan pariwisata yang sedemikian hebat belum memberikan kontribusi maksimal bagi Bali. Masyarakat pun mendesak segera dilakukan kajian atas investasi pariwisata, termasuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan. Ini mendesak digulirkan agar krama Bali tidak ter-
jepit investasi yang serakah. Setidaknya demikian terungkap ketika Pusat Data Bali Post menggelar jajak pendapat di seluruh Bali. Jajak pendapat yang diarahkan untuk mengetahui persepsi publik terhadap dampak pariwisata dikaitkan dengan kesejahteraan krama Bali ini dilakukan selama sepekan dengan mengajukan kuisioner dan wawancara via telepon. Ketika responden diajukan pertanyaan; Menurut Anda apakah ketentuan yang diterapkan pemerintah dalam menggali potensi Bali sudah memberikan kontribusi yang memadai dalam menunjang kemajuan pembangunan Bali? Merespons pertanyaan ini, 51 persen responden menyatakan belum. Responden menilai ke-
tentuan kelayakan investasi di Bali malah sering melabrak ketentuan yang ada. Pengelolaan potensi Bali dominan dinikmati pihak luar dan pejabat yang memfasilitasinya. Di lain pihak krama Bali baru diperhitungkan ketika mereka mulai melakukan protes. Terhadap pertanyaan yang sama, 33 persen responden menilai bahwa ketentuan pengelolaan potensi Bali sudah merujuk peraturan yang ada. Dengan ketentuan ini, imbas pengelolaan potensi ini sudah memberikan kontribusi bagi warga sekitarnya. Responden berharap investasi yang digulirkan hendaknya memberikan jaminan pelibatan bagi krama Bali. Hal.23 Belum Merata
Menurut Anda, apakah kemajuan pariwisata Bali telah dinikmati atau dirasakan oleh krama Bali?
Sudah Tidak Tahu
Belum
42% 7%
51% N=451
Pemerintah Tolak Lebur Empat BUMN Jakarta (Bali Post) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah berkomitmen menuntaskan pengesahan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam waktu dekat. Pemerintah masih bertahan pada sikapnya bahwa empat BUMN penyelenggara jaminan sosial tidak boleh dilebur menjadi satu. ‘’Tidak boleh dilebur. (Keempat BUMN) bisa (dilebur) 10 sampai 15 tahun ke depan,’’ kata Muhaimin, Minggu (17/7) kemarin. Ia mengatakan batas waktu pengesahan RUU BPJS tinggal lima hari lagi yaitu 22 Juli 2011 bertepatan dengan berakhirnya rapat penutupan masa sidang DPR. Ia berharap pengesahannya bisa dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Pasalnya, sesuai UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), masa pembahasan RUU maksimal tiga kali masa sidang. Jika melewati tiga kali masa sidang, RUU itu akan dibahas oleh anggota DPR periode berikutnya. Hal.23 Jaminan Sosial