Edisi 17 Maret 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 204 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (110 rb Like) http://facebook.com/balipost

Kamis Umanis, 17 maret 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

26 Desa Adat Tolak Reklamasi Bentuk ’’Pasubayan’’

Puputan, Kata Akhir jika Aspirasi Tak Didengar Denpasar (Bali Post) Sebanyak 14 bendesa adat dari 26 desa adat penolak reklamasi, Rabu (16/3) kemarin, menggelar pertemuan di kantor LPD Sanur. Bendesa Adat Kuta Wayan Swarsa mengatakan, pertemuan bendesa adat yang mewakili 26 desa adat ini membentuk kesepakatan moral yang disebut dengan Pasubayan.

‘’Sebagai bagian dari Pulau Bali, kami kemudian menggabungkan diri yang kami beri istilah pasubayan, yang artinya sebuah kesepakatan moral, yakni ada tanggung jawab yang sama terhadap tanah Bali,’’ ujarnya. Bendesa Pakraman Sanur I.B. Paramartha mengatakan, desa adat penolak reklamasi bergerak tanpa ada perintah dari siapa pun. ‘’Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberkahi perjuangan yang memang dari nurani kita bersama,’’ ujarnya. Sementara itu, Bendesa Adat Buduk Ida

Bagus Ketut Purbanegara mengatakan, tidak akan berbicara dengan pemimpin Bali lagi. Tetapi sebagai pemimpin yang bijaksana, gubernur semestinya bersikap dengan mencari jalan tengah. Begitu pula dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang menaungi desa adat di Bali. Hak MUDP bila tak kunjung menyatakan sikap, kendati sebetulnya adalah kewajiban MUDP untuk mendengarkan aspirasi anggotanya. ‘’Kami sudah menyampaikan pendapat kami, apa pun yang kalian lakukan di sana, kami sudah menyam-

paikan pendapat. Kalau kalian melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang kami sampaikan, ya… mohon maaf kami masih punya satu kata terakhir, puputan. Karena jelas yang kami sampaikan tadi, bahwa yang namanya paruman adat, keputusan adat itu ada harga diri di sana. Tidak ada tuan rumah yang mau bernegosiasi dengan maling yang ingin menjarah rumahnya, menjarah Pulau Bali, tidak ada,’’ jelasnya. Hal. 19 Sangat Padat

’’Kami sudah menyampaikan pendapat kami, apa pun yang kalian lakukan di sana, kami sudah menyampaikan pendapat. Kalau kalian melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang kami sampaikan, ya… mohon maaf kami masih punya satu kata terakhir, puputan. Karena jelas yang kami sampaikan tadi, bahwa yang namanya paruman adat, keputusan adat itu ada harga diri di sana. Tidak ada tuan rumah yang mau bernegosiasi dengan maling yang ingin menjarah rumahnya, menjarah Pulau Bali, tidak ada.’’ Ida Bagus Ketut Purbanegara Bendesa Adat Buduk

Bali Post/eka

BENDESA ADAT - Para bendesa adat yang tergabung dalam Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa usai jumpa pers di kantor Desa Adat Sanur, Denpasar, Rabu (16/3) kemarin.

Liga Champions

Tanpa Gol, City ke Perempatfinal Manchester Manchester City mampu menahan upaya Dynamo Kiev untuk mencapai perempatfinal Liga Champions untuk pertama kalinya pada Rabu (16/3) kemarin. City berhasil menahan imbang 0-0, walaupun harus dibayar dengan cedera pemain di kubu pasukan Manuel Pellegrini. Kapten City Vincent Kompany harus ditandu ke luar lapangan pada menit kelima, karena masalah pada ototnya, dan rekannya di lini belakang Nicolas Otamendi menyusulnya tidak lama kemudian. Hal. 19 Leg Pertama

Joe Hart

Kasus Hibah Rp 5 M

La Nyalla Tersangka

Jakarta (Bali Post) – Kejati Jawa Timur menetapkan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 5 miliar sesuai dengan surat penetapan dengan nomor Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016. ‘’Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tersangka berinisial LN terkait dengan dugaan kasus korupsi dana hibah Kadin untuk pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim,’’ kata Asiten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur I Made S. Hal. 19 Saham IPO

La Nyalla Mattalitti

Bali Post/ant

’’Backing’’ Penyelundupan Jangan Diberi Ampun

Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo mengatakan, wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan dikelilingi laut yang luas, sangat rawan penyelundupan. Kepala Negara menilai persoalan tersebut menjadi masalah besar karena menjadi surga masuknya produkproduk ilegal seperti pertanian, industri, daging, perikanan, elektronika dan juga hal yang berkaitan dengan illegal fishing, bahkan perdagangan narkoba. ‘’Ini merupakan masalah besar

yang harus segara kita atasi. Karena ini akan mengganggu pasar dalam negeri,’’ kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas masalah penyelundupan, di Kantor Presiden, Rabu (16/3) kemarin. Penyelundupan telah melemahkan daya saing Indonesia, terutama daya saing untuk produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Bahkan lebih parah lagi, bisa mematikan industri nasional. Oleh karena itu, menurut Presiden, Jokowi, langkah

Irjen Pol. Tito Karnavian

konkret harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyelundupan ini. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada lembaga terkait untuk meningkatkan patroli dan operasi bersama-sama, termasuk dengan negara tetangga. Polri dan TNI juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan, khususnya melalui pelabuhanpelabuhan kecil, jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah. Hal. 19 Kongkalikong

Dari Dr. Azhari sampai Teroris Noordin M. Top

BNPT Siapkan Deradikalisasi Jakarta (Bali Post) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. M. Tito Karnavian menyatakan telah menyiapkan konsep penanggulangan terorisme ke depan dengan fokus utama program pencegahan atau kontraradikalisasi. “Tentu saja itu harus melibatkan beberapa stakeholder, baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka membendung paham radikal di Indonesia,” ujar Tito usai pisah sambut Kepala BNPT di Kantor BNPT, kompleks IPSC, Sentul, Bogor, Rabu (16/3) kemarin. Tito menyatakan akan lebih dulu mempelajari program yang disusun BNPT untuk satu tahun ini, apakah program itu sudah memadai atau sesuai dengan konsep yang akan diterapkan nanti. Program kedua adalah rehabilitasi dan deradikalisasi. Menurut Irjen Tito, tugas ini akan menyasar para pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun yang sudah bebas. Menurutnya, perlu ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan rehabilitasi dan deradikalisasi. “Satgas khusus itu tugasnya adalah melakukan penegakan dan pembinaan kepada mereka, sehingga ke depan kita harapkan paham radikal itu tidak berkembang,” kata Tito. Dari aspek penegakan hukum, BNPT akan memperkuat kemampuan deteksi dengan koordinasi intelijen dan satgas, termasuk deteksi teknologi informasi intelijen dan perangkat lunak analisis terbaru. BNPT juga akan meningkatkan kemampuan penyidikan secara ilmiah serta kemampuan penindakan. Hal. 19 Lebh Masif

TITO Karnavian tentu tak asing lagi dalam pemberantasan teroris di negeri ini. Bahkan, lulusan Akademi Kepolisian pada 1987 ini pernah bertugas memburu teroris Dr. Azhari. Tito menghabiskan waktunya di Detasemen Khusus Antiteror 88. Ia juga pernah menjadi Deputi Penindakan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sejak Bom Bali 1 sampai serangan teroris Thamrin 2016, nama Tito selalu ada dalam pengungkapan kasus terorisme. Salah satu prestasi doktor lulusan Nanyang Technological University pada November 2005 ini adalah saat dia berhasil menumpas Doktor Azhari di Malang. Keberhasilan itu berbuah manis bagi kariernya. Ia langsung naik pangkat dari Ajun Komisaris Besar Polisi jadi Komisaris Besar Polisi. Selain menangkap Azhari, Tito juga adalah salah satu perwira yang tergabung dalam tim penumpasan jaringan teroris Noordin M. Top pada 2009 lalu. (pusat data) BNPT - Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Polisi Tito Karnavian usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3) kemarin. Irjen Pol. Tito Karnavian sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Bali Post/ant

Soal Persyaratan Calon Independen

Fadli Zon Nilai Wajar Diperberat Jakarta (Bali Post) Pemerintah tidak menginginkan revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) menjadi ajang jegalmenjegal oleh partai politik terhadap calon yang maju dari jalur independen. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, persyaratan calon independen tidak perlu diperberat. ‘’Jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup atau menghalang-halangi calon independen. Karena bagaimanapun demokrasi kita ini sudah terbukti dan mendapatkan pujian dunia internasional,’’ kata Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3) kemarin. Namun, apabila DPR-RI menginginkan memperberatnya melalui salah satu poin revisi UU Pilkda den-

gan menambahkan jumlah syarat dukungan calon independen, pemerintah akan tetap pada sikapnya. Pemerintah beranggapan, UU No.8 Tahun 2015 yang mengatur tentang calon independen termasuk mengenai persyaratannya sudah cukup baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai upaya menaikkan jumlah syarat dukungan kepada calon independen, sebagai hal yang wajar. ‘’Dengan alasan untuk proporsionalitas dan saya kira sah-sah saja,’’ katanya. Dia meminta semua pihak tidak perlu takut dan khawatir bahwa partai politik melalui kadernya di DPR berupaya menghalangi calon independen dalam pilkada serentak tahap kedua yang akan digelar pada tahun 2017. Apalagi, katanya, syarat DPT kepada partai politik hingga saat ini juga belum rampung dibahas. Sehingga syarat

untuk calon independen pun masih bisa berubah-ubah.‘’Tetapi yang jelas kalau syarat partai politik juga akan melakukan syarat yang cukup berat untuk memperoleh kursi di DPRD kabupaten/kota. Sehingga syaratnya juga berat hingga yang perorangan juga saya kira repotnya lebih berat karena individual,’’ ujarnya. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan belum bisa memastikan apakah syarat dukungan calon independen akan dinaikkan menjadi 15 sampai 20 persen, dari sebelumnya 6,5 sampai 10 persen. ‘’Biar alat kelengkapan dulu yang membahas. Saya kan posisinya speaker, dinamika yang ada di alat kelengkapan biarkan dulu mengerucut ke mana. Saya tidak mau memberikan komentar terlebih dahulu sebelum alat kelengkapan itu membahasnya, kan ini baru rencana,’’ kata Ade. (kmb4)

Fadli Zon


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.