20 HALAMAN
NOMOR 203 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (109 rb Like) http://facebook.com/balipost
rabu kliwon, 16 maret 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Bali Dalam Cengkeraman Kapitalis
ASET
Kekuatan Ekonomi Kerakyatan Harus Dibangkitkan Pemberdayaan lembaga keuangan untuk optimalisasi kekuatan ekonomi regional Bali terus disuarakan. Bank sebagai penyedia modal tumbuhnya lapangan kerja diminta menurunkan suku bunga. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Bali juga diminta lebih profesional mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini pengelolaan potensi ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM dinilai masih sangat elementer yakni berkutat pada penyediaan data. Kondisi ini akan membuat pemberdayaan UMKM di Bali terdesak oleh cengkeraman kapitalis.
Bali harus segera membuat regulasi yang bisa mengayomi UMKM. Harapan terjadinya perluasan dan optimalisasi lembaga keuangan di Bali mengelola potensi ekonomi disuarakan pengamat ekonomi dan pelaku pariwisata Dr. I Gusti Kade Sutawa, M.M. dan Drs. IB Kade Perdana, M.M., Selasa (15/3) kemarin. Ia mengingatkan lembaga keuangan di Bali harus berani berinvestasi jika ingin Bali memiliki daya saing kuat dan memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi yang bagus. ‘’Bali harus mulai melibatkan semua elemen untuk menguatkan
ekonomi kerakyatan. Lembaga keuangan yang ada di Bali harus digerakkan untuk membiayai sektor riil, termasuk menopang ekonomi kerakyatan. Ini salah satu strategi melawan makin kuatnya cekeraman kapitalis di Bali,’’ ujarnya. Ia berharap bank memangkas suku bunganya untuk mendukung pertumbuhan UMKM.Angota Dewan Pertimbangan Kadin Bali ini mengatakan, idealnya suku bunga bank untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan berada pada kisaran 4-5 persen. Hal. 19 Bunga Bank
Jokowi Soal Revisi UU Pilkada
Jangan Ada Perangkap Politik Jakarta (Bali Post) Ada keinginan sejumlah anggota DPR memperberat syarat bagi calon independen saat merevisi UU Pilkada tahun ini. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan agar tak ada perangkap politik dalam revisi tersebut. “Saya minta adanya pemetaan masalah dan saya minta diperhatikan betul revisi Undangundang Pilkada tidak terjebak pada perangkap kepentingan politik jangka pendek, tetapi undang-undang ini harus menjamin proses demokrasi di daerah dan agar bisa berjalan dengan demokratis, jujur dan adil,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3) kemarin. Rapat membahas tentang persiapan Rancang Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (RUU Pilkada). Presiden
Jokowi menginginkan perlunya perbaikan UU Pilkada yang memayungi proses pelaksanaan pilkada serentak berikutnya, sehingga bisa berjalan lebih baik. UU Pilkada, menurut Presiden Jokowi, harus menjadi payung hukum yang sifatnya jangka panjang. Oleh karena itu, perbaikan bukan hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga melakukan koreksi-koreksi, melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang sifatnya substansial berdasarkan pengalaman praktik pada pilkada kemarin. Juga bisa memuat aturan-aturan baru yang belum diatur dan tentu saja yang sifatnya adalah antisipatif ke depan. Presiden juga meminta agar rumusanrumusan pasal-pasalnya dalam RUU Pilkada lebih jelas, tidak menimbulkan multitafsir dalam kita menjalankannya. Rapat terbatas itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menko. (kmb4)
Bali Post/ant
DISKUSI - Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas, Selasa (15/3) kemarin.
Liga Champions
Dijemput Paksa, Anggota Dybala dan Marchisio Absen Lawan Bayern F-PG Langsung Ditahan KPK Berlin – Juventus tidak akan diperkuat penyerang Paulo Dybala dan gelandang Claudio Marchisio ketika mereka menghadapi Bayern Munich pada pertandingan leg kedua 16 besar liga Champions, demikian disampaikan klub Italia itu pada Selasa (15/3). Kedua pemain “Bianconerri” itu mengalami cedera saat berlatih, dan pemeriksaan medis mencoret Dybala, pemain asal Argentina beusia 22 tahun, dari pertandingan di Munich pada Rabu karena masalah otot minor. Pemain internasional Italia Marchisio didiagnosis mengalami robek otot betis dan akan menepi selama 20 hari. Hal. 19 Liga Italia
Dybala
Jakarta (Bali Post) – Anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) Budi Supriyanto, siang kemarin, dijemput paksa KPK di Semarang, Jawa Tengah. Ia tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa (15/3) sore dan mendapat pengawalan ketat. Usai diperiksa selama empat jam, anggota Komisi V DPR-RI itu langsung ditahan. Budi Supriyanto ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BSU (Budi Supriyanto) untuk 30 hari pertama dan dititipkan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. Budi yang keluar dari gedung KPK setelah diperiksa penyidik memakai rompi tahanan warna oranye dan bergegas masuk ke mobil tahanan KPK tanpa berkomentar mengenai pemeriksaan maupun penahanannya tersebut meski dicecar oleh wartawan. Sebelumnya, penyidik KPK menjemput paksa politisi asal Jawa Tengah itu dari RS Muhammadiyah Roemani Semarang. “Kami konfirmasi ke rumah sakit tetapi tidak ada diagnosis atas penyakit dan sesuai KUHAP kita sudah dua kali pemanggilan dan ternyata tidak datang juga tanpa alasan jelas, jadi dilakukan jemput paksa,” kata Yuyuk. Hal. 19 Jasa Konstruksi
Bali Post/ant
DIJEMPUT PAKSA - Anggota Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto keluar dari ruang pemeriksaan dengan memakai baju tahanan. Sebelumnya ia dijemput paksa oleh penyidik KPK di Semarang, Jawa Tengah.
Soroti Rencana ’’Tax Amnesty’’
IMF Khawatir Kehilangan Pengaruh di Indonesia Jakarta (Bali Post) – Sikap skeptis yang disuarakan petinggi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap efektivitas pengampunan sanksi pajak (tax amnesty) didasari motif untuk mempertahankan ketergantungan Indonesia atas pinjaman (soft loan) dari lembaga donor tersebut. Direktur Eksekutif dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, Selasa (15/3) kemarin, mengatakan sebetulnya bukan hanya IMF yang memandang remeh rencana tax amnesty Presiden Jokowi, juga World Bank (WB). Prastowo menerangkan, kedua lembaga tersebut takut Indonesia tidak lagi tergantung dengan soft loan untuk proyek reformasi administrasi. Dia mengatakan selama ini kan mereka rajin kasih kita soft loan untuk proyek reformasi administrasi yang pengerjaannya lama, persyaratannya banyak, yang kemudian nanti mereka akan carikan konsultan untuk kita. Dengan penerapan tax amnesty ini, dan mereka memandang skeptis, ada satu nuansa bahwa mereka khawatir kehilangan pengaruh untuk Indonesia. “Kita bisa berdiri sendiri tanpa soft loan, bisa membangun sendiri. Ada kecenderungan ke sana,” kata Prastowo. Prastowo mengungkapkan, selama ini Indonesia memang sangat tergantung dengan IMF dan World Bank dan terkesan menikmati apa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan asing tersebut, sehingga ketika pemerintah Indonesia akan bergerak dengan kebijakan tax amnesty, kedua lembaga donor itu merasa agak terpukul. Hal. 19 World Bank
Pusat Logistik Berikat
Khrisna Logistics Beri Kemudahan bagi Industri UKM PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Pusat Logistik Berikat (PLB), Kamis (10/3), di kawasan industri PT Cipta Krida Bahari, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Presiden Jokowi hadir dalam peresmian tersebut bersama Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara dan Direktur Fasilitas Kepabeanan Kementerian Keuangan Roby Toni. Keberadaan PLB ini merupakan realisasi dari Kebijakan Paket Ekonomi jilid II yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada Oktober 2015. Landasan hukum sudah diterbitkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. PLB bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh pasokan bahan baku maupun alat pendukung produksi dengan memberikan fasilitas bebas bea masuk dan pajak impor atas bahan baku yang berorientasi ekspor dengan tidak diperlukannya jaminan/deposit seperti importir fasilitas KITE. PT Khrisna Bali International Cargo (Khrisna Logistics), anak perusahaan PT Khrisna Group yang
berkantor pusat di Jalan Raya Kuta No. 88R (0361755136), atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTT dan NTB, telah memperoleh mandat melalui keputusan PMK tersebut sebagai pelaku dalam melaksanakan kegiatan Pusat Logistik Berikat Industri UKM. “Penetapan Khrisna Logistics sebagai salah satu pengelola PLB untuk industri UKM merupakan mandat dari negara melalui Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi, di mana di dalamnya terdapat misi sosial untuk meningkatkan industri UKM yang sudah ada serta menciptakan UKM-UKM yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini memang-
kas rantai distribusi impor yang bertujuan mengurangi biaya logistic, sehingga mampu bersaing di pasar global serta membantu pihak berwenang (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dalam menghilangkan biaya penelusuran teknis barang impor,” ungkap Anak Agung Ngurah Aditya Pradnyana Sunu, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Khrisna Group. UKM saat ini mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyerap tenaga kerja 97%, mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi global dan merupakan usaha kecil namun dapat mendunia. Hal. 19 Bebas Bea
RAPAT KOORDINASI - Para peserta foto bersama setelah dilaksanakannya Rapat Koordinasi antara PLB Khrisna Logistics dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bali, NTT dan NTB, Senin (14/3).