20 HALAMAN
NOMOR 176 TAHUN KE 68 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
E-mail: balipost@indo.net.id
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (103 rb Like) http://facebook.com/balipost
SELASA UMANIS, 16 FEBRUARI 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
KPK Sita 10 HP dari Ruang Kerja Pejabat MA
KPK Ancam Daerah yang Terbitkan IUP Bermasalah Jakarta (Bali Post) – KPK tengah mengkaji adanya indikasi korupsi terkait 3.966 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di puluhan daerah di Indonesia yang diduga bermasalah. Ke depannya, jika pemerintah daerah tak mengindahkan upaya pencegahan yang dilakukan KPK dalam kegiatan koordinasi dan supervisi (korsup), akan dilakukan aksi penindakan. Demikian ditegaskan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Menteri ESDM, Mendagri dan 21 gubernur, terkait tindak lanjut ’’Korsup Minerba dan Kick Meeting Energi’’ di Kantor KPK, Jakarta, Senin (15/2) kemarin. Berdasarkan hasil kajian sektor minerba yang dilakukan pihak KPK sejak 2011-2013, menurutnya, telah ditemukan adanya 5.000 IUP bermasalah dan kini berkurang menjadi 3.966. Dari 3.966 IUP yang diduga masih belum clear tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said meminta seluruh gubernur yang memiliki konsesi tambang agar menindaklanjuti hasil kajian KPK, untuk meningkatkan penerimaan negara. Pasalnya hingga saat ini negara baru dapat Rp 10 triliun dari total Rp 23 ribu triliun yang harus dibayarkan pihak pengusaha. ’’Temuan korsup ini ada 3.966 pemegang IUP non clear dan ini adalah kewenangan gubernur untuk melakukan eksekusi (pembenahan - red) dengan disuport KPK dan Mendagri,’’ pinta Sudirman dalam kesempatan yang sama. Hal. 19 Tumpang Tindih
Jakarta (Bali Post) – KPK terus mengembangkan kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan yang melibatkan pejabat MA dan seorang terpidana kasus korupsi beserta pengacaranya. Untuk memperkuat alat bukti, tim penyidik KPK telah menggeledah beberapa tempat sejak Minggu hingga Senin (15/2) kemarin. Salah satu tempat yang digeledah adalah ruang kerja Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna, Senin pagi kemarin. Penggeledahan dilakukan selama 2,5 jam. ’’Dari lokasi, penyidik menyita dokumen berupa SK pengangkatan tersangka dan barang elektronik berupa HP sebanyak 10 buah dengan 3 sim card, 1 eksternal hardisk, dan 1 hardisk laptop,’’ terang Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak.
Yuyuk mengaku belum mengetahui apakah 10 handphone yang ditemukan menjadi alat transaksi Andri untuk mencari mangsa para pihak yang berperkara. ’’Saya belum tahu, nanti akan kita konfirmasi kepada tersangkanya (dulu),’’ imbuhnya. Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi membenarkan KPK menggeledah ruangan Andri Tristianto Sutrisna. “Penggeledahan dilakukan tadi pagi dari pukul delapan hingga sebelas di ruangan pejabat yang bersangkutan yang dinyatakan sebagai tersangka itu,” katanya. Hal. 19 Tersangka Suap
MA Berhentikan Sementara Andri Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus MA Andri Tristianto Sutrisna terkait status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah diberhentikan sementara hari ini, karena sudah dinyatakan sebagai tesangka,” DIPERIKSA KPK - Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna usai diperiksa KPK.
Bali Post/ant
BERJABAT TANGAN - Ketua KPK Agus Rahardjo, Menteri ESDM Sudirman Said dan Mendagri Tjahjo Kumolo berjabat tangan usai memberikan keterangan pers, Senin (15/2) kemarin.
Jokowi Bukan Tak Mungkin Bertemu Petinggi Freeport Palm Springs – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bukan tidak mungkin akan bertemu dengan petinggi Freeport dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS), kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. ‘’Presiden Jokowi pada 17 Februari 2016 di San Francisco dijadwalkan menghadiri sekaligus menjadi pembicara utama (keynote speaker) pertemuan Dewan Bisnis Amerika Serikat-ASEAN (US-ABC),’’ ujarnya di Palm Springs, Kalifornia, AS, Senin (15/2) WIB. “Presiden akan menjadi keynote speaker untuk US-ABC di San Fransisco pada 17 Februari 2016 pagi. Di situ banyak sekali pemimpin perusahaan yang hadir,” katanya. Dengan demikian, menurut diplomat karier Kementerian Luar Negeri RI ini, bukan tidak mungkin petinggi Freeport juga akan hadir. “Bukan tidak mungkin Freeport ada di dalamnya,” katanya. Namun, ia menegaskan, tidak ada pertemuan yang dikhususkan antara Presiden Jokowi dengan Freeport. Retno mengemukakan, selama ini setiap kunjungan Presiden Jokowi ke AS hampir pasti dikaitkan dengan isu Freeport. “Secara khusus tidak ada pertemuan dengan Freeport,” kata Retno. Selain menghadiri US-ABC, Presiden Jokowi juga akan berkunjung ke Lembah Silikon (Silicon Valley) sebagai pusat ekonomi kreatif produk teknologi informasi (information technology/IT) di AS. Presiden Jokowi juga akan menggunakan kesempatan kunjungan ke AS kali ini untuk bertemu dengan diaspora Indonesia di San Fransisco yang jumlahnya cukup besar. (ant)
Gerebek Terduga Teroris
Baku Tembak, Satu Tewas
Kota Bima (Bali Post) – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri, Subden A Brimob Bima dan Polres Bima Kota menembak mati satu orang terduga teroris dan mengamankan seorang warga di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Senin (15/2) kemarin. Tertembaknya terduga teroris yang diketahui bernama Fajar alias Chan alias Muhamad Fuad, setelah melalui
baku tembak dengan Densus 88 dalam sebuah penggerebekan. Sementara itu seorang polisi mengalami luka tembak di bagian kiri tembus paru-paru. Pantauan Suara NTB, penggerebekan yang berujung pada kontak senjata antara Densus 88 dengan terduga teroris terjadi sekitar pukul 08.00 Wita di sebuah rumah milik DW, di RT 02 RW 01, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Kontak senjata terjadi sekitar 30
Bali Post/suara NTB
GEREBEK - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri menyusuri Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Senin (15/2) kemarin. Kehadiran Densus ini terkait penggerebekan terduga teroris yang bersembunyi di kampung tersebut.
Mematikan Pengusaha Bali
Bali Post/ant
menit. Sekitar pukul 08.30 Wita, terlihat beberapa personel Densus 88 dan gabungan Brimob serta personel Polres Bima Kota mengangkut sesosok mayat ke luar dari rumah yang digerebek. Jenazah laki-laki yang kemudian diketahui bernama Fajar dibawa ke RSUD Bima menggunakan mobil ambulans dengan pengawalan ketat aparat. Hal. 19 Lakukan Perlawanan
Seorang Polisi Tertembak
100% Saham Asing
AMERIKA SERIKAT - Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Palm Springs, California, Amerika Serikat, Minggu (14/2).
kata juru bicara MA Suhadi, Senin (15/2) kemarin. Andri diberhentikan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pengiriman putusan kasasi perkara korupsi pekerjaan pembangunan Dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tengara Barat (NTB) di MA. Suhadi mengatakan, pemberhentian sementara Andri itu dilakukan selama proses hukum berlangsung. Jika Andri terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari MA. “Ini kan baru dinyatakan sebagai tersangka,” kata Suhadi. (ant)
KEBIJAKAN pemerintah yang membuka ruang kepemilikan asing hingga 100 persen dinilai akan mematikan pengusaha lokal. Apalagi kebijakan itu terbuka untuk sektor pariwisata. Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, kebijakan kepemilikan asing hingga 100 persen dalam investasi di sektor pariwisata, jelas tidak tepat untuk kondisi Bali saat ini. “Itu kebijakan yang tidak tepat. Di satu satu sisi kita di sini sudah kelebihan kamar, di sisi lain kebijakan itu jelas akan menarik pihak asing untuk membangun kamar lagi. Kalau di daerah lain seperti Lombok mungkin kebijakan ini diperlukan, tetapi tidak untuk Bali,“ tegasnya, Senin (15/2) kemarin. Ia menambahkan, bila pihak asing yang memiliki modal besar dibiarkan menguasai pariwisata Bali, akan dengan cepat membunuh pengusaha lokal yang juga bergerak di sek-
tor pariwisata, khususnya perhotelan. “Kalau mereka yang memiliki modal besar dibiarkan bebas membangun hotel lagi di Bali, itu sama dengan kita sebagai orang Bali bunuh diri,“ ucap tokoh Puri Ubud yang sudah tiga kali menjabat sebagai Ketua PHRI Bali ini. Ia berharap bila pemerintah saat ini memang ingin membangun pariwisata Bali, alangkah baiknya terlebih dahulu membenahi infrastruktur. Seperti airport, jalan, central parkir serta infrastruktur lainnya yang menjadi pendukung pariwisata. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pengusaha kecil tetap dilindungi dari kepemilikan asing, meskipun pemerintah telah melakukan revisi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal. 19 Harus Dilindungi
BHARADA Efendi (23), anggota Subden A Brimob Bima, tertembak saat berlangsung kontak senjata dengan terduga teroris. Warga Desa Nata, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima itu tertembak di bagian bawah lengan sebelah kiri. Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, S.H., M.H. membenarkan hal tersebut. ‘’Saat didobrak rumahnya, terduga teroris itu melakukan perlawanan. Dia nembak duluan. Anggota terkena di samping kiri, lengan kiri tembus ke paru-paru,” terangnya. Akibat luka tembak itu, anggota Brimob asal Bima yang di-Bawah Kendali Operasi-kan ke Densus 88 Antiteror mengalami luka serius. Kapolda menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan di Mataram tidak sanggup menangani luka tembak yang diderita Bharada Efendi, sehingga korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali. Dari identifikasi senjata yang digunakan terduga teroris, senjata api berjenis revolver itu merupakan hasil curian atau dibeli dari pasar gelap. Hal. 19 Hasil Curian
”Investasi asing diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian, sementara kepentingan pengusaha kecil tetap harus dilindungi.” Menko Perekonomian Darmin Nasution
’’Kalau mereka yang memiliki modal besar dibiarkan bebas membangun hotel lagi di Bali, itu sama dengan kita sebagai orang Bali bunuh diri.’’ Ketua PHRI Bali Oka Artha Ardhana Sukawati