TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
KAMIS PAING, 14 APRIL 2011
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
Kantor Dinas Perhubungan Bali, Renon, berderet rumah semipermanen di pinggir jalan. Menjelang jalan tikungan ke timur, di sebelah kanannya terdapat lahan milik Pemprov Bali. Lahan itu kini menjadi tempat hunian lima keluarga. Mereka yang berhasil ditemui Bali Post, Rabu (13/4) kemarin, Nur Kurson dan Yatim. Nur Kusron dan Yatim mengaku menempati lahan tersebut setelah melakukan sewa-kontrak dengan orang yang mengaku bernama Blegur. Mereka mengaku ngontrak selama lima tahun dengan harga sewa sebesar Rp 7 juta. ‘’Lahan seluas 0,5 are ini kami sewa dengan harga Rp 7 juta,’’ kata Nur Kurson, kemarin. Hal.23 Biaya Sewa
E-mail: balipost@indo.net.id
”Jurus Maut’’ Bersihkan Lahan
Kekayaan yang Tak Beri Manfaat bagi Rakyat PEMPROV Bali ternyata belum sepenuhnya menguasai aset daerah. Itu dapat dilihat dari lahan-lahan berada di wilayah Kota Denpasar. Banyak aset masih ‘’dikuasai’’ orang yang tak berhak dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan. Kondisi ini dapat dilihat di beberapa lokasi, di mana ada oknum yang mengklaim tanah milik pemerintah itu adalah milik keluarga dekatnya. Bahkan, mereka datang kepada calon pengontrak atau penyewa dengan selembar copy sertifikat hak milik. Langkah yang diambil oknum itu membuat calon penyewa yakin, menempati lokasi yang sebenarnya milik daerah itu, aman ditempati. Melihat tanah milik Pemprov Bali yang dikontrakan oleh oknum perorangan, ternyata tidak sulit. Di sebelah
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
”Mengejar’’ Aset Pemprov Bali Ribuan aset milik Pemprov Bali berupa tanah, ternyata tak sepenuhnya memberi manfaat bagi rakyat. Buktinya, ada sejumlah lokasi dimanfaatkan orang, disewakan untuk permukiman tanpa ada kontribusi ke kas daerah. Artinya, secara tidak langsung kekayaan yang dimiliki tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya. Terus, adakah kondisi ini sebuah ‘’permainan’’ oknum untuk mengeruk keuntungan?
24 HALAMAN NOMOR 235 TAHUN KE 63
Bali Post/kmb12
SEWA LAHAN - Penyewa lahan, Yatim, menunjukkan kuintansi bukti sewa lahan, Rabu (13/4) kemarin. Lahan milik Pemprov Bali itu ia sewa dari seseorang Rp 1,5 juta per tahun.
PIHAK Pemprov Bali tampaknya serius menyikapi kritik soal lemahnya pengawasan terhadap aset yang dimiliki. Apalagi sampai ada pihak perorangan memanfaatkan celah ‘’lengah’’ itu untuk mendapatkan keuntungan. Pemprov telah mengeluarkan ‘’jurus maut’’ kepada penghuni lahan engan surat peringatan (SP) III. Aparat Biro Aset dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Selasa (12/4) lalu, sudah turun ke lokasi aset yang disorot. ‘’Mereka di-deadline untuk membongkar bangunan rumah semipermanen yang ditempatinya dan diwajibkan hengkang dari lokasi tersebut paling lambat dalam rentang waktu sebulan setelah SP III dilayangkan,’’ papar Kepala Satpol PP Provinsi Bali Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si., Rabu (13/4) kemarin. Kata Jaya Suartama, pihaknya sudah melakukan serangkaian upaya persuasif agar para penghuni aset milik Pemprov Bali yang terdiri atas beberapa kepala keluarga itu mau membongkar sendiri bangunannya. Mulai dari teguran lisan, pelayangan SP I, SP II dan dilanjutkan dengan SP III. Hal.23 Kepala Desa
MESIR Hosni Mubarak Ditahan 15 Hari Kairo Jaksa Agung Mesir mengeluarkan perintah penahanan selama 15 hari kepada mantan Presiden Hosni Mubarak menyangkut penyelidikan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pembantaian pengunjuk rasa dalam demonstrasi besar. Mubarak dilengBali Post Hosni Mubarak serkan dari kursi presiden pada 11 Februari oleh aksi demonstrasi besar-besaran menentang 30 tahun kepemimpinannya. Ia diberitakan masuk RS Selasa lalu dan media nasional mengatakan mantan pemimpin ini mengalami ‘’krisis hati’’. Pemberitaan mengenai keseriusan sakitnya simpang-siur. Hal.23 Dana Publik
KISRUH GEDUNG
Marzuki Alie Tak Mau Komentar Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie menyatakan tidak bersedia mengomentari laporan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPR-RI terkait pernyataannya soal pembangunan gedung baru DPR-RI. ‘’Saya tidak perlu mengomentari lapoBali Post/ist ran LSM ke Badan Marzuki Alie Kehormatan. Biar Badan Kehormatan melihat dokumen yang ada,’’ kata Marzuki Alie di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (13/ 4) kemarin. Menurut Marzuki, dirinya sudah banyak memberikan pernyataan di media massa soal pembangunan gedung baru DPR-RI. Semua persoalan yang terkait dengan pembangunan gedung baru, katanya, sudah disampaikannya, sehingga dirinya saat ini tidak mau membicarakan lagi perihal pembangunan gedung baru DPR-RI. ‘’Meskipun ada perkembangan baru, tidak perlu saya respons,’’ katanya. Hal.23 Empat Orang
Bali Post/kmb16
HINDARI BENTROK - Aparat keamanan berupaya menghalangi warga Ambengan yang datang ke kuburan untuk menghindari bentrok dengan warga Semana, Rabu (13/4) kemarin.
Semana-Ambengan Kembali Memanas
Pembangunan Gedung DPR
Diduga ”Mark-Up’’ Satu Polisi Terluka, Rp 602 Miliar Empat Warga Ditangkap Gianyar (Bali Post) Setelah sempat reda hampir setahun, kasus kuburan antara warga Banjar Semana Desa Pakraman Demayu Desa Singakerta dengan warga Banjar Ambengan Desa Pakraman Sayan, Ubud, Gianyar kembali memanas, Rabu (13/4) kemarin. Kedua warga desa yang selama ini berebut kuburan itu pun bentrok. Akibatnya, satu anggota Dalmas Polres Gianyar terkena senjata tajam (sajam) hingga tangannya terluka dan empat warga diamankan. Informasi yang dihimpun, mencuatnya kembali kasus kuburan antara warga Semana dan warga Ambengan ini berawal dari adanya warga dari Banjar Ambengan yakni Wayan Samprig (65) dan Jro Gantung (70) meninggal dunia. Pi-
hak Semana mendengar kabar bahwa mayat Wayan Samprig akan dikuburkan di sebelah barat jalan dan selatan pohon asam yang selama ini menurut versi Semana merupakan kuburan yang telah distatusquokan.
Warga Semana kemudian menyelenggarakan kegiatan gotong royong di lingkungan kuburan sambil berencana melarang dilakukan penguburan di kuburan tersebut (status quo). Hal.23 Surat Penegasan
Bebaskan WNI dari Tangan Perompak
Tak Gegabah Gunakan Operasi Militer Jakarta (Bali Post) Pemerintah tidak akan gegabah melakukan operasi militer untuk membebaskan 20 ABK Sinar Kudus asal Indonesia yang hingga saat ini masih disandera para perompak Somalia. Sikap hati-hati pemerintah itu, karena tidak ingin justru dituding melawan lawan-lawan politik pemerintah Somalia. ‘’Pemerintah Somalia bisa memberi statemen (pernyataan) apa saja, tetapi faktanya bahwa mereka tidak menguasai negaranya sendiri,’’ kata Staf Khusus
Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/4) kemarin. Jika pasukan TNI dikirim untuk operasi militer pembebasan sandera, Indonesia malah akan dituduh membantu pemerintah Somalia menyerang lawan politiknya. ‘’Nanti kita malah membantu melawan lawan-lawan politiknya kalau kita operasi militer,’’ imbuh Faiz, demikian dia disapa. Hal.23 Para Perompak
Bali Post/ist
Teuku Faizasyah
Cegah Sampah Jadi ”Bom Waktu’’
100 Pengelola Sampah Dijatah Rp 500 Juta Tantangan menjadikan Bali pulau bersih dan hijau sangatlah berat. Apalagi produksi sampah terus membengkak, seiring makin padatnya aktivitas penduduk. Upaya mencegah jangan sampai sampah jadi ‘’bom waktu’’ bagi Bali, terus diupayakan pemerintah daerah, termasuk mengucurkan bantuan sosial (bansos) Rp 500 juta utuk 100 kelompok masyarakat. Apa saja sasarannya!
PEMERINTAH daerah termasuk Bali mulai membuka-buka Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sasarannya jelas, bagaimana menjadikan Bali sebagai Clean and Green Province dengan payung hukum yang jelas dan anggaran memadai. ‘’Mengimplementasikan amanat UU itu ke dalam aksi nyata, Pemprov Bali sudah siap mengucurkan bansos Rp 500 juta yang dialokasikan pada APBD Bali 2011,’’ papar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali Ir. A.A. Gede Alit Sastrawan, M.T., Rabu (13/4) kemarin. Dikatakannya, UU itu mengamanatkan untuk mengelola
sampah di tingkat hulu. Maksudnya, pengelolaan sampah langsung dilaksanakan di tingkat produsen sampah seperti masyarakat, kawasan industri, pasar tradisional maupun pasar modern, termasuk di lingkungan sekolah. Amanat UU itu mengharuskan pemerintah daerah di Indonesia secepatnya merealisasikan hal itu dengan membuat atau merevisi perda dan merancang master plan pengelolaan sampah berbasis komunal atau masyarakat. Menurut Alit Sastrawan, bansos Rp 500 juta itu akan didistribusikan kepada 100 kelompok masyarakat. Hal.23 Desa Pakraman
Bali Post/kmb
SAMPAH - Sampah ke depan menjadi persoalan rumit bila tak ditangani serius. Tampak tumpukan sampah yang perlu diolah kembali agar tak mencemari lingkungan.
Jakarta (Bali Post) Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga terjadi pemborosan penganggaran pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 602 miliar. Berdasarkan hitungan ICW, sebenarnya pembangunan gedung baru DPR hanya akan menghabiskan biaya sekitar Rp 535 miliar, bukan Rp 1,138 triliun seperti yang dianggarkan DPR. ‘’Kami menduga ada mark-up senilai Rp 602 miliar tersebut setelah kami menghitung kembali sesuai yang dibutuhkan DPR jika berdasarkan Peraturan Menteri PU. Dari hitungan kami dengan kebutuhan staf ahli yang mereka butuhkan harusnya luas ruangan setiap anggota hanya 80 meter persegi, bukan 111,1 meter persegi,’’ kata Ketua Divisi Monitoring dan Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Rabu (13/ 4) kemarin. ICW mengingatkan pemborosan ini bisa menjadi indikasi kemungkinan adanya mark-up proyek gedung bernilai Rp 1,138 triliun itu. Menurut Firdaus, jika mengikuti standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 dan membandingkan total jumlah anggota dewan sebanyak 560 orang, maka jumlah total kebutuhan ruang gedung mencapai 79.767 meter persegi. Dengan demikian, jumlah seluas itu dapat dibangun cukup dengan 18 lantai, bukan 36 lantai seperti yang dirancang. Hal.23 Estimasi Biaya